Saturday, December 23, 2006

Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007

: "Thu, 21 December 2006 08:04:23
Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007
Jakarta (NiasIsland.Com)


Kepala BRR NAD-Nias Dr. Kuntoro M. mengatakan bahwa anggaran BRR untuk Nias yang tidak digunakan pada tahun 2006 tidak akan ‘hangus’. Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2006 tersebut akan di roll-over ke tahun 2007. Demikian Kuntoro menyampaikan pada acara temu wicara Kepala BRR NAD-Nias dengan pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat Nias yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Rabu (20/12) di Jakarta.

Pada acara tersebut Kuntoro menjelaskan bahwa pada tahun 2006 sampai dengan Desember hari ini, BRR Nias telah menggunakan dana sebesar Rp 560 Miliar atau dengan pencapaian penyerapan dana sebesar 51% dari anggaran Rp 1.1 Triliun. Dengan kata lain, sisa dana BRR pada tahun 2006 sebesar sekitar Rp 540 M –angka ini masih dimungkinkan berubah sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2006- akan di roll-over ke tahun 2007.

Acara temu wicara yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) ini, antara lain dihadiri oleh Bupati Nias Binahati Baeha SH, Kepala BRR Perwakilan Nias Dr. Willi Sahbandar, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daely SH, Mantan Anggota DPR RI H. Danial Tanjung, Ketua Yayasan Peduli Muslim Nias Irfan Polem SE dan Ketua Umum DPP HIMNI Drs. Sochiatulo Laoli. (amc)"

Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007

Nias Island Website: Providing you with all information about Nias Island

Friday, December 15, 2006

Poverty and moral deprivation in N. Sumatra continues to rise

Poverty and moral deprivation in N. Sumatra continues to rise Tuesday, December 12, 2006
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
The North Sumatra provincial administration has seen the number of people living below the poverty line in the province increase progressively from 14.93 percent in 2004 to 15.66 percent in 2006, out of a total population of 12.6 million, an official said Monday.
North Sumatra provincial secretary Muchyan Tambusa said the increase was due to the limited job opportunities, thus pushing up the unemployment rate.
Based on the District Funding Allocation (DEA) data proposal, the highest number of poor people in the province was found in South Nias regency, accounting for 32.42 percent of its people, followed by Nias regency with 32.17 percent, Central Tapanuli with 31.36 percent and North Tapanuli with 24.79 percent.
"To alleviate poverty in the province, the provincial administration has established a poverty mitigation team through a gubernatorial decree, in order that every working unit carries out its tasks to empower the poor," said Muchyan in his keynote address at a seminar themed The Role of Society in Mitigating Poverty in North Sumatra.
Secretary of the North Sumatra Development Planning Board, Salman, said his office was making efforts to alleviate poverty by revitalizing micro, small and medium scale cooperatives by directly involving the people, creating job opportunities, improving competitiveness and broadening business opportunities, as a medium term development program from 2006 to 2009.
Salman said the provincial administration was optimistic that the poverty rate would drop to 8.2 percent by the end of the program in 2009.
North Sumatra coordinator of Transparency International Indonesia, Jaya Arjuna, expressed doubts that the province's poverty rate would drop to below 10 percent in the next five years. He cited that the poor could be classified into four groups; inherited, systemized, conditional and self-imposed (temporary and permanent) poverty.
"It would be very hard for them to recover from poverty, especially those grouped in the self-imposed category, because the root of the problem is that they're morally deprived," said Jaya, who is a lecturer at North Sumatra University's School of Engineering.
Jaya said alleviating poverty was an uphill task, and that the right paradigm and commitment, such as on honesty and orderliness were essential, without which it would be the same as commercializing poverty itself.
"I have data on the number of people who claim they are poor just to obtain cash assistance from the government. Most of them own cell phones and motorcycles. This is the so-called self-imposed poverty group and the source of deprivation is actually corruption," said Jaya.

Tuesday, December 12, 2006

Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih

: "Sat, 09 December 2006 05:51:38
Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih
Gunungsitoli (Analisa)

Sampai dengan akhir Desember 2006, terget keuagan yang mampu diserap Badan Rehabilitas dan Rekostruksi (BRR) Perwakilan Nias antara Rp500 sampai dengan Rp600 miliar.

Atau sekitar mencapai 50-70 persen dari progres yang dicapai dan kemudian sisa anggaran itu, pada tahun 2006 akan dimuti yeskan ke tahun anggaran berikutnya (tahun 2007), karena tahun 2006 ini dikenal dengan tahun jamak, dengan demikian semua pekerjaan yang tertunda pada tahun 2006 dengan sendirinya akan dilanjutkan pada tahun 2007.

Hal itu diungkapkan Kepala BRR Perwakilan Nias, Willam Sabandara, Senin (4/12) di ruangan kerjanya Jalan Diponegoro Gunungsitoli. menjawab pertanyan Analisa tentang target yang dicapai hingga akhir Desember 2006.

William Sabandar menjelaskan, penyerapan itu sangat mengalami kemajuan dibanding dengan penyerapan pada tahun 2005 yakni hanya sekitar 200 miliar saja, hingga kemajuan penyerapan ini salah satu keberhasilan BRR untuk mencapai target yang maksimum dengan waktu yang terbatas.

Pada tahun 2006, BRR Perwakilan Nias banyak mengalami kemajuan baik dalam penyerapan maupun dalam segi kwalitas sesuai dengan pencapaian progres dibanding dengan BRR Aceh, ungkapnya.

Seperti contoh, pada pembanguan rumah bagi masyarakat pada tahun 2006 ini sesuai dengan pencatatan telah terbanguan rumah bagi masyarakat sekitar 5.400 unit dengan 4.000 unit dibangun BRR Nias, tentunya dengan kwalitas dan mutu bangunan yang baik dan pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya setelah melihat dan terjun langsung ke lapangan di beberapa lokasi yang dapat dipertangungjawabkan.

Semua yang dil"

TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN

: "Thu, 07 December 2006 14:35:31 Eta Fajar Wiriatmo Daely (IP = 61.94.254.8) Gunungsitoli
TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN DAN MENYIMPANG DARI KEPPRES 80/2003
Gunungsitoli (NiasIsland.Com)

Pada hari selasa tanggal 5 Desember 2006 yang lalu terdapat berita yang menuding Panita Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias KKN dan menyimpang dari Keppres 80 Tahun 2003. Saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merasa perlu menjelaskan kepada para netters terlebih kepercayaan yang diberikan oleh Bung Yosafati Hulu (webmaster) dan Bung Idelis Lase kepada saya (Eta Fajar Wiriatmo Daely) untuk ikut mendukung dalam mengembangkan situs Nias Island.Com., tentang hal yang sebenarnya. Jadi meskipun dalam berita lebih memojokan Panitia namun sebagai Pengguna Barang/Jasa perlu saya meluruskan berita agar ”kebodohan” isi berita tidak berpretensi memojokkan seluruh kegiatan pelelangan di Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias.

CV. Madala Agung Perkasa kemungkinan belum sepenuhnya memahami isi Keppres 80 tahun 2003 sehingga menjadi salah pengertian dan salah persepsi. Inti utama sanggahan CV. Madala Agung Perkasa (MAP) adalah bahwa rekanan pengadaaan yang menang tidak mempunyai Nomor surat pada surat penawarannya dan tidak mempunyai Metode Pelaksanaan pada dokumen lelang. (MAP memakai istilah dokumen lelang padahal dokumen lelang atau pengadaan adalah dokumen yang diambil oleh rekanan yang akan mendaftar ikut pelelangan atau calon rekanan yang akan menawar suatu pekerjaan PBJ/pelelangan. Padahal yang dimaksudkan MAP adalah dokumen penawaran adalah dokumen yang telah memenuhi atau sesuai dengan dokumen yang di-syaratkan dokumen lelang beserta lampiran"

Wednesday, November 22, 2006

Komponen Jembatan Bailey Idano Gawo Nias Dicuri

Komponen topang angin jembatan bailey di Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias telah dicuri. Pencurian komponen jembatan bailey yang dibangun BRR Nias pada Tahun Anggaran (TA) 2005 ini mencapai 80 persen dari keseluruhan komponen, sehingga jembatan pada saat ini dalam keadaan melengkung. Pencurian ini baru diketahui pada 16 November 2006.
Keterangan ini disampaikan Kepala Perencanaan dan Pengendalian BRR Nias T. Nirarta Samadhi, Ph.D pada Rabu (22/11) di Gunungsitoli Nias. Menurut Koni, demikian ia biasa dipanggil, kasus pencurian komponen jembatan bailey Idano Gawo ini telah diadukan secara resmi ke Kepolisian setempat dengan tembusan ke Bupati Nias pada 16 November 2006.
Koni menerangkan, sehari setelah diketahui adanya pencurian ini, yaitu pada tanggal 17 Nopember 2006 Satker BRR Rehab-Rekon Jalan Propinsi Sumut Ir. Buyung Sitompul bersama pihak Kepolisian dan Koramil telah melakukan peninjauan lapangan. Dari peninjauan ini diketahui, keadaan jembatan strategis yang terletak di jalan utama yang menghubungkan dua wilayah di Nias ini sangat mengenaskan dan berbahaya bagi pengendara kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan berat pengangkut material rehabilitasi dan rekonstruksi Nias.

Pembatasan Lalulintas Melewati Jembatan Idano Gawo
Berdasarkan evaluasi terhadap daya tahan jembatan bailey setelah komponennya dicuri, disimpulkan bahwa lalulintas yang melewati jembatan tersebut harus dibatasi dan kendaraan berat seperti truk harus dilarang melintasinya.
“Jika pembatasan dan pelarangan ini tidak dilakukan maka dalam waktu dekat jembatan dikhawatirkan akan rubuh. Untuk itu, kami telah meminta ijin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias untuk membatasi penggunaan jembatan tersebut”, demikian Koni.
Koni menerangkan bahwa hal-hal semacam ini jelas sangat menghambat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberadaan jembatan penghubung dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai Idano Gawo ini sangat penting dan strategis. Gangguan yang dilakukan terhadapnya benar-benar mengurangi kinerja rehabilitasi dan rekonstrusi secara signifikan. “Kami menghimbau segenap masyarakat Nias untuk menjaga aset publik yang telah dibangun. Dukungan segenap pihak terhadap aset publik yang mempengaruhi hayat hidup orang banyak perlu mendapat perhatian yang lebih serius”, tegas Koni.

BRR Perbaiki 266 Kilometer Jalan Propinsi Sumut di Nias

http://progress-nias.blogspot.com/

Tuesday, November 21, 2006

12.481 Unit Rumah Baru Segera Terbangun di Kepulauan Nias

http://progress-nias.blogspot.com/

Merubah Paradigma Proyek Perumahan BRR Nias

Oleh: T. Nirarta Samadhi, Ph.D

Tahun Anggaran 2006 telah dicanangkan sebagai ’Tahun Kualitas’ yang merupakan manifestasi nyata dari visi rehabilitasi-rekonstruksi Nias yaitu ’build Nias back better’. Dalam bidang perumahan ’kualitas’ berarti pembangunan rumah rekonstruksi yang memenuhi prinsip-prinsip konstruksi tertentu yang menjamin diperolehnya bangunan perumahan yang lebih tahan terhadap gempa.
Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstruksi tersebut dilaksanakan, maka salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan konstruksi. Pada kondisi dimana lokasi proyek perumahan rekonstruksi berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh penjuru pulau, maka partisipasi masyarakat, terutama penerima bantuan dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi menjadi sangat penting.
Usaha untuk menguatkan partisipasi pada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan sejak minggu kedua September 2006 secara lebih intensif melalui mekanisme musyawarah desa. Dalam forum ini masyarakat mengkomunikasikan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan konstruksi dan menetapkan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak konsultan pengawas, staf teknik lapangan PPK Satker Perumahan, kontraktor dan kepala desa tentang pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan namun dalam batas spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Kegiatan semacam ini kemudian semakin menguatkan gagasan untuk mengarahkan pelaksanaan proyek perumahan yang lebih bertumpu kepada masyarakat. Untuk itu sejak awal Oktober 2006 mulai dipersiapkan pilot project perumahan BRR Perwakilan Nias yang bertumpu pada masyarakat. Langkah strategis yang sebelumnya telah terlebih dahulu adalah dibentuknya Kemanejeran Pengembangan Kapasitas Masyarakat. Kemanejeran ini yang antara lain bertugas mengembangkan konsep-konsep dalam pendekatan proyek perumahan bertumpu pada masyarakat semacam ini.
Ada tiga keuntungan dari pelaksanaan proyek perumahan yang bertumpu pada masyarakat. Pertama, akan ada pengawasan kualitas konstruksi yang melekat dimana penerima bantuan yang menentukan sendiri pencapaian kualitas rumah yang dihasilkan dalam kerangka teknis yang ditetapkan oleh Satker Perumahan BRR Perwakilan Nias. Kedua, terjadi pembangunan kapasitas masyarakat Nias secara lebih luas karena kegiatan konstruksi diikuti dengan kegiatan pengelolaan keuangan dan logistik oleh penerima bantuan. Ketiga, volume uang yang beredar di Kepulauan Nias akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendekatan proyek perumahan dengan kontraktor karena dipastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan konstruksi akan semakin besar.
T. Nirarta Samadhi, Ph.D
Kepala Perencanaan dan Pengendalian
BRR Perwakilan Nias

Monday, November 06, 2006

BRR Nias Adakan Musyawarah Desa di Hiliganowo Teluk Dalam

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Hiliganowo Kec. Teluk Dalam, Minggu (5/11). Musdes dalam rangka bantuan rumah bagi korban bencana gempa bumi ini dihadiri oleh ratusan warga, bersama-sama Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat.

Koni Samadhi mewakili Kepala BRR Perwakilan Nias menyatakan bahwa kegiatan Musdes ini bermanfaat untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung dan upaya untubersama masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Semua hal untuk pembangunan konstruksi yang berkualitas akan kami lakukan. BRR akan selalu berusaha untuk mencapai yang lebih baik”, demikian Koni menjelaskan.

Bersama rombongan BRR yang hadir pada kesempatan ini adalah Kasatker Perumahan Busmin Siagian, PPK Perumahan Nias Selatan, Manager Pengembangan Masyarakat Bambang Irawan serta Konsultan Konstruksi dari Fakultas Teknik USU.

Desa Hiliganowo terdiri dari 4 dusun dengan jumlah KK mencapai 500 KK dan 2888 jiwa. Di desa ini tercatat mengalami kerusakan paling parah. Saat bencana gempa 28 Maret 2005 lalu, 18 orang dinyatakan meninggal dan ratusan lainnya menderita luka-luka.

Untuk membantu pembangunan kembali rumah penduduk, pada tahun 2005 BRR telah membangun 17 unit dan pada tahun 2006 ini sedang menyelesaikan lebih dari 200 unit. Selain itu, sebuah LPAM (LSM Lokal Nias) berencana membangun lebih dari 70 unit di desa ini.

Pada kesempatan ini masyarakat mengeluhkan kualitas bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor. Masyarakat juga menyatakan sulit melakukan pengawasan terhadap kontruksi, karena tidak mengetahui gambar dan bestek bangunan. Masyarakat juga kecewa dengan kinerja kontraktor yang mengerjakan pembangunan rumah di desa mereka

BRR Menjanjikan akan mengevaluasi segera bangunan rumah yang sementara dikerjakan, yaitu dengan bantuan Konsultan kontruksi dari FT USU. Konsultan dari USU melaksanakan tugas mereka pada sepekan mendatang dan hasilnya akan disampaikan oleh BRR kepada masyarakat.

Friday, November 03, 2006

Rapat Evaluasi BRR Perwakilan Nias

BRR Perwakilan Nias mengadakan Rapat Evaluasi yang diadakan sejak Kamis 2 November 2006 hingga Minggu 5 November 2006 di Nias dan Nias Selatan. Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh Kepala Operasi BRR NAD-Nias Eddy Purwanto, Deputi Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha Said Faisal, Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Sudirman Said, Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan Amin Subekti, Deputi Bidang Pengawasan Ramli Ibrahim serta beberapa direktur di lingkungan BRR NAD-Nias. Selain itu juga hadir seluruh Kasatker BRR di lingkungan BRR Perwakilan Nias dan seluruh manager.

Rapat Evaluasi bersama pimpinan BRR Perwakilan Nias ini guna membahas beberapa isu penting untuk program 2006 yang sedang berjalan dan program 2007 yang akan datang.

Isu-isu penting yang dibicarakan sebagai berikut: Perencanaan dan Pengendalian, diantaranya meliputi masalah logistik, pengendalian proyek, mekanisme dan standar pelaporan, struktur organisasi Satker 2007, rencana program tahun jamak.

Sekretariat meliputi antara lain, kepegawaian, organisasi BRR Perwakilan Nias, Sekretariat Bersama, Bantuan Layanan Hukum, Manajemen Asset. Sektor meliputi antara lain, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi dan pengembangan usaha. Distrik Nias Selatan, berupa identifikasi kebutuhan kantor, mekanisme koordinasi kantor distrik Nias Selatan.

Kepala BRR Perwakilan Nias pada paparan perkembangan program regional Nias mengutarakan bahwa dua bulan ke depan menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2006 sangatlah krusial. "Kita akan memacu progress tetapi juga harus dengan ketat memperhatiakan kualitas dan pengendalian. Terdapat banyak kerawanan yang membutuhkan perhatian dan mekanisme kontroling yang memadai", demikian William.

William mengutarakan, untuk progress tahun 2006, diharapkan mencapai 70-an persen dari total anggaran tahun 2006.

Selain itu, pada hari pertama, dilaksnakan presentasi dan tanggapan dari Deputi Bidang serta identifikasi masalah-masalah utama untuk didiskusikan sosulisnya dalam diskusi kelompok yang dilaksanakan pada hari ke-2.

Rangkaian kegiatan evaluasi ini juga akan diadakan kunjungan lapangan yang akan dilaksanakan di Nias maupun Nias Selatan.

Pada saat yang sama, pekan ini BRR Perwakilan Nias juga menerima kunjungan dari anggota DPR RI serta Komisi A dan D DPRDSU.

Tuesday, October 31, 2006

Dialog Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Mahasiswa Nias

BRR Perwakilan Nias menghadiri kegiatan dialog seputar rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang diselengarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Nias, Gerakan Rakyat Indonesia (GRI) Nias dan Kelompok Studi Lini (KS Lini), hari Selasa (31/10) di Gunungsitoli, Nias. Peserta pertemuan sekitar 80 orang terdiri dari mahasiswa, aktivis LSM lokal dan beberapa pimpinan Muspida Nias.

Kepala Perencanaan dan Monitoring BRR Perwakilan Nias Dr. Koni Samadhi hadir sebagai pembicara bersama Bupati Nias Binahati Baeha, Ketua DPRD Nias Ingati Nazara dan Ketua STIE Gunungsitoli Aroli Hulu.

Bupati Nias Binahati Baeha menyatakan sudah saatnya BRR Perwakilan Nias memiliki otoritas dalam perencanaan dan agar pembangunan di Nias mengutamakan bidang infrastruktur untuk menopang pengembangan ekonomi.

Ketua DPRD Nias Ingati Nazara mendesak agar Badan Pengawas BRR dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada DPRD Nias yaitu untuk mengefektifkan fungsi pengawasan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

Ketua STIE Pembnas Gunungsitoli Aroli Hulu menekankan pentingnya kontrol sosial. Untuk itu Aroli meminta agar para mahasiswa dan aktivis LSM membangun jaringan sosial untuk melakukan kontrol terhadap kelangsungan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara itu, Koni dari BRR menyatakan menyambut baik dialog ini dan memaparkan kemajuan rehabilitasi dan rekonstruski di Nias, antara lain pembangunan jalan dan jembatan, rumah penduduk, listrik, air, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan dan lain-lain.

Koni menyatakan, keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias menuntut kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pemkab, masyarakat, kontraktor dan bahkan mahasiswa.

”Kita semua berada dalam satu sistim rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika ada salah satu saja membuat masalah maka seluruh sistem akan terganggu”, demikian Koni sambil memberi contoh proses tender suatu proyek yang berindikasi KKN sehingga dibatalkan. Menurut Koni, hal ini berakibat pada lambatnya kinerja BRR dan merugikan juga pihak yang akan mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.

Monday, October 30, 2006

BRR Nias Memutus Kontrak Lima Rekanan

BRR Perwakilan Nias telah memutuskan kontrak terhadap 5 rekanan yang mendapatkan kontrak kerja dari BRR Perwakilan Nias. Tiga kontraktor bekerja pada sektor perumahan yaitu PT Uli Artha, CV Harapan Insan dan CV Faisal Kontraktor. Sedangkan dua kontraktor mendapatkan pekerjaan pada sektor jalan kabupaten Nias, yaitu PT Wimcom Karya Utama dan PT Bintang Agung.
Keterangan ini disampaikan oleh Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, Rabu, (18/10) di Medan. Menurut William, pemutusan kontrak ini adalah bagian dari pelaksanaan komitmen BRR terhadap tata pelaksanaan proyek yang baik dan berkualitas.
”BRR NAD-Nias mencanangkan tahun 2006 ini sebagai ’tahun kualitas’. BRR tidak akan mentolerir pekerjaan dengan kualitas buruk. BRR juga tidak akan mentolerir kontraktor yang tidak memenuhi jadwal yang telah diberikan. Kinerja dan etika kerja kontraktor akan dinilai dengan ketat”, demikian tegas William.
Tiga rekanan yang mendapatkan kontrak dari Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias dinilai memiliki kinerja dan etika kerja yang buruk. PT Uli Artha mendapatkan kontrak pembangunan rumah 225 unit di Kecamatan Mandrehe Nias, dengan nilai kontrak Rp. 11,700.000,000. CV Harapan Insan mendapatkan kontrak pembangunan 58 unit rumah di Kecamatan Gido Nias, dengan nilai kontrak Rp. 2,798,500,000. CV Faisal Kontraktor mendapatkan kontrak pembangunan 140 unit rumah di Kecamatan Alasa, dengan nilai kontrak Rp. 6,730,000,000.
Ketiga rekanan ini telah dimasukan ke dalam daftar hitam dan tidak lagi diberikan pekerjaan oleh BRR Perwakilan Nias selama 2 tahun mendatang. Akibat buruknya kinerja dan etika kerja peruhaan-perusahaan tersebut, pembangunan 423 unit rumah masyarakat Nias terbengkalai.
Dua rekanan yang mendapatkan kontrak dari Satker Jalan Kabupaten Nias yang ditputus kontraknya juga dinilai memiliki kinerja dan etika kerja yang buruk. PT Wimcom Karya Utama mengerjakan paket rehabilitasi jalan ruas Dahana–Tumori Bahili, jalan ruas Kecamatan Gunungsitoli dan lanjutan pembangunan jalan ruas Hiliworia–Onozikho I Kecamatan Gunungsitoli. Nilai kontrak yang ditandatagani pada 5 Januari 2006 sebesar Rp. 1,633,223,575.
Sedangkan PT Bintang Agung mengerjakan paket rehabilitasi jalan ruas Pasar Baru Lolomoyo hili dimulai dari Bawadasi Kecamatan Sirombu dan rehabilitasi peningkatan jalan ruas Onolimbu–Lolowa’u Kecamatan Sirombu. Nilai kontrak yang ditandatangani pada 5 Januari 2006 sebesar Rp. 1,129,129,602.
Proses pemutusan kontrak sesuai prosedur telah dilaksanakan, yaitu telah dilakukan SCM (Show Cause Meeting) atau rapat pembuktian sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini dilaksanakan untuk secara berjenjang melakukan test-case terhadap kemampuan kontraktor dalam pencapaian target kerja. Apabila sampai batas waktu masa kontrak belum selesai, dikenakan denda 1/00 (satu per mil) x nilai kontrak per hari, dengan ketentuan maksimum sebesar jaminan pelaksanaan. Jika denda telah melampaui batas maksimum maka kontraktor dapat diputus kontraknya dan dimasukan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun.

Proses Hukum Terhadap Kontraktor Nakal
BRR Perwakilan Nias juga sedang memproses hukum 2 kontraktor, yaitu PT Griya Citra Murni yang mendapatkan pekerjaan pembangunan perumahan 40 unit di Kecamatan Lahewa dan PT Sarana Fiberindo Marina dalam proyek pengadaan 300 unit kapal nelayan dengan nilai kontrak Rp. 5,764,800,000. Kedua perusahaan ini sedang dalam proses investigasi pihak kepolisian Sumatera Utara.
Selain itu, BRR Perwakilan Nias telah mendata puluhan kontraktor yang masuk dalam data kontraktor dengan rapor merah. Jika tidak ada perbaikan kinerja dan etika kerja, para rekanan ini akan mendapat sanksi dan dimasukan ke dalam daftar hitam.

Monday, October 16, 2006

BRR Nias Memberhentikan Dua Manager dan Mengganti Tiga Kasatker

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar telah memberhentikan 2 (dua) orang manager dan mengganti 3 (empat) orang Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BRR Perwakilan Nias. Selain itu, 1 (satu) orang asisten manager dan 3 (tiga) orang staf turut diberhentikan.

”Tindakan tegas secara organisatoris dan hukum telah dilaksanakan dan akan terus menerus diterapkan tanpa pandang bulu, baik kepada personel BRR maupun para rekanan yang mendapatkan pekerjaan dari BRR. Siapa pun dan lembaga mana pun yang bermain-main akan mendapat ganjaran”, demikian tegas William, hari Jumat (13/10) di Gunungsitoli.

Pergantian personel yang bekerja di BRR Perwakilan Nias merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi untuk terus menerus merespon kebutuhan serta penindakan sesuai dengan standar profesional BRR dan komitmen memerangi KKN.

Tiga orang Kasatker yang diberhentikan adalah Kasatker Jalan Kabupaten Nias Selatan Eliver Bidaya yang digantikan oleh Imsal Maha. Kasatker Ekonomi dan Pengembangan Usaha Nias Fuad Muin digantikan oleh Immanuel Zega. Kasatker Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Risman Simanjuntak digantikan oleh Busmin Siagian. Sedangkan seorang Kasatker lagi sedang dalam proses penilaian yang mendalam oleh BRR NAD-Nias.

Dua orang manager BRR Perwakilan Nias yang diberhentikan adalah Manager Perumahan Risman Simanjuntak dan Manager Urusan Pengungsi Yunus Situmorang yang tidak diperpanjang kontraknya. Seorang Asisten Manager yang diberhentikan adalah Philips Gan. Sedangkan 3 orang staf yang turut diberhentikan adalah staf yang bekerja di berbagai unit BRR Perwakilan Nias, yaitu PIC, Operation Center dan petugas Urusan Pengungsi.

Proses Hukum Tiga Kasatker
Saat ini BRR Perwakilan Nias juga sedang mendorong proses hukum terhadap 3 (tiga) kepala satuan kerja (Satker), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di masing-masing sektor yang ditangani. Ketiga Kasatker dimaksud berasal dari Satker Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias, Satker Ekonomi dan Pengembangan Usaha Nias serta Satker Sarana dan Prasarana Prasarana Pemerintahan Nias. Proses hukum terhadap masing-masing Kasatker sedang dalam proses investigasi Kepolisian. Diharapkan dalam waktu dekat dapat berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
”BRR dalam posisi mendukung proses hukum serta akan melakukan tindakan organisatoris yang tegas terhadap personil BRR yang melakukan KKN”, demikian ujar William. Ia menambahkan, dalam rangka mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, personel BRR yang terkait dapat saja diberhentikan dari jabatannya.
http://rand.brr.go.id/RAND/

Saturday, September 09, 2006

BRR Sosialisakan Protap Bantuan Perumahan

BRR Nias mengadakan sosialisasi Prosedur Tetap bantuan perumahan kepada Pemkab Nias yang dihadiri oleh Bupati Nias, Wakil Bupati, Sekda dan para camat se-Kab. Nias, Sabtu (9/9) di Kantor Bupati Nias, Gunungsitoli.

Kepala BRR Perwakilan Nias menyatakan bahwa prosedur tetap yang dikeluarkan ini merupakan panduan yang harus diikuti oleh semua pihak. "Dalam prosedur ini dapat dilihat peran masing-masing pihak, seperti Kepala Desa dan Camat. Pengalaman kami, terjadi banyak kesalahpahaman di masyarakat dan adanya berbagai bentuk pelanggaran oleh mereka yang kami percayakan untuk mendata dan memferivikasi bantuan perumahan bagi masyarakat Nias. Dengan protap ini diharapkan berbagai pelanggaran dapat diminimalisir", demikian William.

Asisten Perumahan dan Tata Ruang BRR Nias Dr. Koni Samadhi memberikan keterangan mengenai protap dimaksud yang meliputi protap pendataan perumahan dan verifikasi untuk bantuan rekonstruksi perumahan, protap pendataan dan verifikasi untuk bantuan rehabilitasi perumahan serta protap mengenai penanganan pengaduan.

Sosialisasi ini sekaligus dimaksudkan untuk mendapatkan masukan untuk penyempurnaan.

Para camat antusias dan umumnya menyatakan senang dengan prosedur tetap yang dikeluarkan. Dengan protap ini diharapkan mereka dapat berperan dalam penangan bantuan dan membantu proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan yang adil bagi masyarakat.

Koni dalam penjelasalannya mengingatkan bahwa, kekuasaan sekecil apapun dapat diselewengkan. Seperti kewenangan pendataan yang diberikan kepala desa dapat saja diselewengkan. Begitu juga dengan kewenangan bagi konsultan pengawas, kontraktor ataupun PPK Perumahan BRR. Koni berharap, protab ini dapat meminimalisir. tetapi lebih dari itu, ia berharap semua pihak harus mengutamakan hati nurani dan menyadari bahwa, bantuan yang diberikan kepada mereka yang menderita akibat bencana harus sampai kepada mereka yang berhak.
(Bagi yang menginginkan prosedur tetap dimaksud, dapat menyampaikan permintaan kepada kami melalui email: migo@brr.go.id. Kami hanya dapat mengirimkannya via email)

Hasil workshop hari-1

http://workshop-partisipasi.blogspot.com

BRR Nias Adakan Workshop Konsultasi & Partisipasi Masyarakat

Dalam rangka peningkatan partisipasi dan konsultasi masyarakat, BRR Nias menyelenggarakan workshop selama 3 (tiga) hari, Rabu-Jumat 30 Agustus 2006-1 September 2005 di Nias dan Nias Selatan.

Pada hari-1 workshop dikhususkan untuk internal BRR terdiri dari Manager, asisten Manager dan Satker. Pertemuan ini dimaksudkan untuk refleksi dan penilaian internal terhadap konsultasi dan pelibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dan menelorkan rekomendasi untuk pembahasan hari-2 dan hari-3 yang melibatkan stakeholder lebih luas baik di Nias maupun Nias Selatan.

Hari-2 adalah workshop bersama dengan NGO/INGO dan agency yang bekerja di Nias, Pemkab Nias serta tokoh-tokoh masyarakat. Sedangkan hari-3 diadakan di Sorake Beach Hotel untuk stakeholder Nias Selatan, yaitu para anggota DPRD, Pemkab, NGO/INGO dan tokoh-tokoh masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Public Information Center BRR Nias ini difasilitasi oleh Direktur Sosial BRR NAD Nias Roni dan Asisten Manager Sosial Ridwan Mukhtar, Asisten Perumahan dan Tata Ruang BRR Nias Dr. Koni Samadhi, Direktur Elsaka Effendy Panjaitan dan Kepala Pusat Informasi dan Komunikasi Publik BRR Nias Emanuel Migo.

Refleksi hari-1 mebicarakan beberapa poin penting, antara lain kuatnya tekanan eksternal yang menyulitkan pelaksanaan kegiatan secara obyektif, masyarakat kurang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti tidak rela tanahnya untuk pembangunan kepentingan umum atau meminta ganti rugi yang berlebihan. Perlunya mekanisme koordinasi dan komunikasi yang lebih baik dengan pemerintah serta pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan rehabiltasi dan rekonstrukti.

Refleksi internal hari-1 ini juga merekomendasikan 3 hal, yakni; 1) Pemberdayaan Masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan rehab dan rekon. 2) Agar kontraktor yang mendapatkan pekerjaan di Nias mencantumkan Kabupaten Nias atau Nias Selatan saat pembayaran pajak (isian formulir SPP). 3) Untuk meningkatkan pendapan daerah, agar sejak tahun depan (2007) dikenakan pajak untuk bahan galian golongan C.

Pembahasan hari-2 bersama stakeholder di Nias berakhir dengan pembentukan tim ad hoc untuk untuk mempersiapkan proses pembentukan semacam forum koordinasi dan komunikasi dari masyarakat untuk mengembangkan partisipasi masyarakat. Proses pembentukan tim ini berasal dari keinginan peserta. Mereka akan bekerja secara independen dan bukan sebagai lembaga bentukan BRR dan Pemkab Nias.

Tim ad hoc terdiri dari 7 oran, yakni Hanati Nazara, N. Hondro, Amran Lee, Pendeta Beni Gulo, Rusmin Gulo, Synodia Telaumbanua dan Saribudi Dawolo.

Pertemuan hari-3 di merekomendasikan musyawarah desa sebagai jalan keluar untuk melibatkan masyarakat bersama pemerintah desa dalam kegiatan rehabilitasi dan rekostruksi. Musyawarah desa sesuai dengan rekomendasikan ini akan dilaksanakan di beberapa desa dalam waktu dekat, dengan melibatkan lembaga pemerintahan desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

Rekomendasi tim kerja workshop usai pelaksanaan workshop selama tiga hari ini sebagai berikut: BRR TETAP KONSISTEN MEMPERTAHANKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PROSES REHAB DAN REKON; PERLU ADANYA PERTEMUAN REGULER YANG KREATIF SEBAGAI BENTUK PENYEBARAN NILAI GOOD GOVERNANCE DALAM RANGKA REVITALISASI NILAI-NILAI LOKAL; PERLU SEGERA DIBENTUK TIM SOSIAL UNTUK MENGASISTENSI KEGIATAN REHAB DAN REKON DI KEPULAUAN NIAS
(Silakan buka Hasil Workshop untuk data yang lebih lengkap)

Monday, August 14, 2006

Bea Siswa Kepada Bagi Tenaga Kesehatan Nias dan Nias Selatan

Dalam ragka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Nias dan Nias Selatan, BRR Perwakilan Nias megusahakan bea siswa bagi para pelayan kesehatan, baik dokter umum, dokter spesialias dan magister untuk melanjutkan pendidikan.

Manager Pendidikan dan Kesehatan BRR Perwakilan Nias Fence Lase menjelaskan bahwa pemberian beasiswa meupakan salah satu stragei pengembangan kesehatan di Nias dan Nias Selatan. “Selain pemberian beasiswa untuk memperkuat sumber daya pelayan kesehatan, BRR Perwakilan Nias juga melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan, serta melaksanakan program-program khusus lainnya seperti emergency preparedness”, ujar Fence di Kantor BRR Perwakilan Nias, Senin 14 Agustus 2006.

Menurut Fence, target pemberian beasiswa kepada pelayan kesehatan ini dalam rangka memenuhi Visi Indonesia Sehat 2010. Beasiswa dengan total biaya Rp.10 milyar ini terlaksana atas kerjasama antara BRR Perwakilan Nias dengan Fakultas Kedokteran UGM Yogyakarta dan Pemda Nias dan Nisel.

MOU kerjasama untuk Kabupaten Nias ditantadatangani di Pendopo Bupati Nias, 31 uli 2006, dihadiri oleh Dekan Fak. Kedokteran UGM Prof. Dr. Hardyanto Soebono, Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar dan Bupati Nias Binahati B. Baeha. MOU yang sama akan dilaksanakan untuk Kab. Nias Selatan dalam waktu dekat.

Menurut Fence Lase, salah satu persyatan yang diminta adalah, lulusan ini harus mengabdi di Nias dan Nias Selatan selama minimal 20 tahun terhitung sejak tamat dari pendidikan.

Dalam rangka peningkatan mutu penerimaa, UGM bersedia melakukan matrikulasi kepada para mahasiswa Nias yang mendapat beasiswa. Untuk Dokter umum mulai matrikulasi Januari. 2006/2007 dan pendidikan mulai 2007/2008.

Monday, July 31, 2006

William Sabandar: Manager Harus Turun ke Lapangan

Seiring dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek pada tahun 2006, para manager diwajibkan turun ke lapangan untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan proyek. Ada banyak kelemahan pengendalian pada tahun 2005, yang berakibat pada berbagai masalah seperti kualitas konstruksi dan kelemahan lainnya.
Pernyataan ini disampaikan Kepala BRR Perwakilan William P. Sabandar dalam rapat dengan para manager BRR Perwakilan Nias, di Kantor BRR Perwakilan Nias Gunungsitoli, Senin (31/7).
”Banyak kelemahan yang terjadi pada tahun 2005, karena kurangnya kontroling. Hal ini terjadi karena kurangnya para manager melakukan pengawasan dan pegendalian hingga ke lapangan, demikian tegas William Sabandar.
William juga mengingatkan, bahwa tidak akan ada toleransi terhadap pelanggaran. William menyatakan, bahwa dirinya sudah membicarakan dengan pihak penegak hukum, termasuk kepolisian untuk melakukan penindakan langsung, jika ada indikasi KKN. Untuk itu, baik manager, asisten manager dan staf setiap satuan kerja agar bekerja maksimal untuk kontrol dan pengendalian.
Berkaitan dengan hal ini William meminta agar setiap temuan dan kejanggalan yang terjadi di lapangan agar disampaikan ke dirinya dan diambil tindakan tegas.
”Saya mau agar, pada tahun 2006, tidak ada lagi masalah dengan kualitas pembangunan rumah dan konstruksi lainnya. Karena sistim dan kebutuhan organisasi kita makin siap. Saya juga tidak mau lagi ada rekanan yang dibayar penuh jika kualitas pengerjaannya buruk”, demikian tegas Willy.

Progress and Four Pillars Of Nias Reconstruction

http://progress-nias.blogspot.com

Tuesday, July 18, 2006

UE & World Bank Memuji BRR NAD-Nias

http://news-brr-nias.blogspot.com

Teknologi GIS di Nias

Geographical Information System (GIS) adalah teknologi informai geografis berupa data yang menjelaskan apakah sebuah fitur itu dan di manakah letaknya di bumi. GIS sendiri adalah sebuah system yang membantu manajemen berbagai macam informasi geografis, dengan cakupan data mengenai apa, di mana dan kapan.

Teknologi sampai ke Nias atas bantuan organisasi (NGO) Tomorrow’s Hope yang kini turut membantu program rehabilitasi dan rekonstruksi pendidikan di Nias, serta National University of Singapore dan Singapore Red Cross. Total bantuan ini sebesar 50.000 US Dollars. Pelaksanaan program bantuan ini bekerjasama dan dikoordinasikan dengan BRR Perwakilan Nias.

Dua orang professor Dr. Wang Yi-Chen, Dr. Feng Chen-Chieh dan seorang mahasiswa dari Department of Geography National University of Singapore, bersama dengan Lim Chee Peng memperkenalkan GIS kepada BRR dan beberapa perwakilan NGOs di Kantor BRR Perwakilan Nias, Selasa (18/7).

Menurut Lim Chee Peng, ide mendatangkan teknologi GIS ini setelah melihat sulitnya melaksanakan koordinasi pemberian bantuan pada saat emergency pasca bencana gempa 28 Maret 2005 di Nias. “Pada masa emergency, saya melakukan kunjungan untuk memberikan bantuan di Nias selama 4 hari. Saya melihat terjadi kesulitan besar melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan. Inilah ide awal mendatangkan GIS di Nias”, demikian tutur Lim Che Peng.

Program GIS memadukan 3 macam teknologi yaitu, Global Positioning System sebagai teknologi yang membantu kita mengetahui posisi kita di muka bumi dengan bantuan satelit. Remote Sensing – teknologi untuk mengambil foto permukaan bumi yang detil dan akurat. Geographical Information System, yaitu piranti lunak yang memperbolehkan kita untuk memadukan data yang diperoleh dari kedua teknologi teersebut di atas, supaya menjadi sebuah data peta yang terbagi menjadi beberapa lapis.

GIS adalah sebuah system terdiri dari 5 perangkat utama, yakni software, hardware, spatial data, personnel dan prosedur. Jadi, GIS bukanlah sekadar piranti lunak seperti halnya Microsoft Windows, tetapi sebuah system yang ditunjang oleh berbagai unsur.

Misalnya, mengenai prosedur berupa protocol standard yang diperlukan supaya GIS boleh beroperasi dengan baik dengan memadukan berbagai macam data, seperti data lokasi sekolah, jumlah murid, dan kondisi bangunan. Selain itu, seperti adanya personil yang handal untuk penggunaan system secara benar ketika melakukan input-processing dan output data.

Manfaat GIS
GIS bias digunakan untuk keperluan perencanaan dan tata desa. Dengan GIS kita bias menentukan lokasi paling baik untuk sebuah sekolah, halte ataupun pemadam kebakaran, berdasarkan keberadaan jalan maupun kedekatan dengan daerah yang berpenghuni.

Selain itu, GIS juga dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan asap akibat kebakaran hutan atau asab limbah beracun. GIS juga bisa digunakan untuk memprediksi perkembangan daerah berpopulasi tinggi, yang membantu perencanaan pembangunan fasilitas public.

Untuk daerah rawan bencana gempa seperti Nias, GIS sangat bermanfaat, karena bisa digunakan untuk menjelaskan dampak-dampak dari sebuah bencana ala terhadap suatu daerah. Melalui pendataan yang cepat dari lokasi bencana, kita bias memperoleh sebuah peta baru yang menunjukan pergeseran-pergeseran yang terjadi akibat gempa tersebut. Selain itu, GIS dapat digunakan untuk menyimpan data lokasi dan kondisi instalasi seperti gardu listrik PLN, pompa air PDAM, Puskesmas, pompa bensin dan lokasi gedung-gedung pemerinthan.

Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar menyampaikan terima kasih atas bantuan teknologi tinngi ini dan mengharapkan agar diberikan pelatihan yang cukup terutama kepada aparat Pemda yang akan menggunakannya pada masa mendatang.

William Sabandar: Jadikan ‘Good Governance’ Dasar Proses Rekonstruksi

Kepala BRR Perwakilan Nias menyeruhkan agar tata pemerintahan yang baik (good governance) dijadikan sebagai dasar dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini disampaikan saat membuka kegiatan seminar Tata Pemerintahan yang Baik oleh BRR Perwakilan Nias di Wisma Soliga, Gunungsitoli-Nias, Selasa 18 Juli 2006. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta dari unsur Pemda dan pengusaha local (jasa konstruksi).

Tata pemerintahan yang baik dapat mengatasi masalah korupsi serta berbagai hambatan birokrasi yang antara lain mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. “Seminar ini menjadi forum bersama untuk melihat berbagai isu terkait good governance dan bersama-sama menelorkan rekomendasi kepada semua stakeholder, mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan”, demikian penjelasan Willy

Menurut Willy, pendekatan tata pemerintahan yang baik harus bersifat holistik, jadi tidak hanya tata hanya dilakukan oleh BRR. Mekanisme pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dibuat dengan asumsi menjamin pelaksanaan yang baik dan benar. Tetapi, asumsi ini bisa terbalik, jika terjadi berbagai bentuk pelanggaran dan salah urus.

“Seorang teman dari ADB, setelah melihat berbagai masalah dalam rekonstruksi, pernah mengusulkan agar BRR menyerahkan saja langsung pelaksanaan kegiatan kepada penerima bantuan, tidak perlu melalui kontraktor/jasa konstruksi. Padahal, mekanisme hubungan kerja sama dengan jasa kontruksi karena adanya asumís jasa konstruksi memiliki kompetensi profesional yang menjamin pelaksanaan kontruksi dengan baik. Asumsi terbalik ini menunjukan ada yang salah”, demikian ungkap Willy.

Prinsip-prinsip good government
Tehcnical Advisor Bidang Pemerintahan BRR Perwakilan Nias, Keith Morgan menjelaskan 4 prinsip dalam good government. Pertama: prinsip akuntabilitas, yaitu menyangkut pertanggungjawaban yang ditunjukan dengan kriteria-kriteria yang jelas dan terukur.

Kedua: kepastian, yaitu mengenai prosedur, aturan-aturan dan standard yang jelas. Ketiga: partisipasi dan terakhir, transparan tau berkaitan dengan data dan informasi yang akurat dan terbuka.

Seminar ini juga menghadirkan Asisten Perumahan dan Tata Ruang BRR Perwakilan Nias Dr. T Nirartha Samadhi (Koni) yang mempresentasikan good government dalam proses reonstrksi perumahan.

Para peserta seminar kemudian dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok akuntabilitas dan kepastian serta kelompok partispasi dan transparansi. Pada bagian akhir seminar masing-masing group melaporkan isu dan usulan rekomendasi program.

Monday, July 17, 2006

Ramli Ibrahim: Segera Laksanakan WASKAT

Dalam rangka tugas pengendalian manajemen dan internal audit, Sekretaris BRR NAD-Nias Ramli Ibrahim mengadakan kunjungan ke Nias, Senin 17 Juli 2006. Pertemuan dengan Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar, para manager dan satker diadakan di ruang pertemuan BRR Nias, dan kemudian disusul pertemuan terbatas dengan beberap satker dan manajer.

Ramli menekankan pentingnya kontrol internal, dimana para manajer bertanggungjawab melaksanakan pengawasan. Para manajer mengawasi satker dan staf manajer dan para Kasatker mengawasi staff, seperti bendahara, panitia pengadaan dan para kontraktor.

Waskat
Pengawasan Melekat (Waskat) sangat pentig untuk diterapkan segera. Waskat adalah bagian dari manajemen organisasi yang diatur dengan undang-undang. Sebagai bagian dari manajemen oranisasi, maka waskat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan meminta tanggungjawab struktural organisasi untuk bertanggungjawab terhadap proses dan struktur pengawasan secara internal.

Dalam rangka waskat dimaksud, Ramli menakankan pentingnya audit internal perbulan yang dilakukan oleh atasan langsung. Selain itu, ditekankan pentingnya membuat laporan rutin dan catatan-catatan pengelolaan keuangan.

Untu mengurangi adanya temuan-temuan oleh auditor, Ramli meminta agar para manajer dan Kasatker memahami kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan. Juga diminta agar, para Kasatker meminta pendapat orang lain jika kurang paham atau ragu-ragu mengambil kebijakan tertentu.

Dewan Pengarah BRR Kunjungi Nias

Dewan Pengarah BRR menurut rencana akan mengunjungi Kepulauan Nias dan mengadakan pertemuan dengan BRR Perwakilan Nias di Gunungsitoli, Senin (17/7).

Rombongan Dewan Pengarah juga akan melakukan perjalanan ke berbagai lokasi proyek BRR di Nias maupun Nias Selatan.

Badan pengurus BRR NAD-Nias terdiri dari Dewan Pengarah, Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Saturday, July 15, 2006

Penanganan Pengungsi & Bandara

http://news-brr-nias.blogspot.com

Pembekalan Tim Sosialialisasi BRR Nias

Gunungsitoli, 15 Juli 2006
Public Information Center (PIC) BRR Perwakilan Nias menyelenggarakan pembekalan kepada Tim Sosialialisasi BRR Perwakilan Nias di aula kantor BRR Perwakilan Nias,Sabtu 15 Juli 2006.

Selama sehari, ke-25 peserta dari total 35 orang tim sosialisasi yang akan direkrut mendapat pemaparan dari para manager di lingungan BRR Perwakilan Nias mengenai visi dan misi BRR secara keseluruhan maupun strategi pelaksanaan per sektor. Pada sesi pertama, Manager Infrastruktur Ir. Siduhu Aro Dachi memberikan pemaparan mengenai peran dan strategi pengembangan infrastruktur serta berbagai isu seputar pelaksanaan straegi rekonstruksi pada bidang ini. Setelah itu dialnjutkan dengan presentasi dari Tehcnical Advisor Jalan dan Jembatan Agus Suroso mengenai pelaksanaan proyek-proyek jalan dan jembatan.

Pada sesi selanjutnya akan berbagai sektor lain akan ambil bagian seperti untuk topik Build Back Better oleh T. Nirartha Samadhi (Koni), pengembangan sarana dan prasarana oleh F. Mendrofa, sektor ekonomi oleh Fenueli Zalukhu, pendidikan oleh Fence Lase dan informasi oleh Emanuel Migo.

Pada akhir sesi akan dilakukan diskusi dan penandatanganan pakta integritas dan sekaligus pernyataan kesetujuan menjadi anggota Tim Sosialisasi BRR Perwakilan Nias.

Tim Sosialisasi BRR Perwakilan Nias terdiri dari wartawan, aktivis LSM, aktivis Mahasiswa, tokoh pemuda dan dosen. Anggota tim sosialisi akan melaksanakan tugasnya sebagai perantara antara BRR Perwakilan Nias dan masyarakat. Program yang akan dilaksanakan oleh tim antara lain memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi di Kecamatan di Nias maupun Nias Selatan.

Pada tahun 2006, setidaknya 20 kecamatan akan diadakan Sosialisasi dan Koordinasi.

Tuesday, July 11, 2006

DPR RI: Masyarakat Nias Harus Mendukung BRR

Gunungsitoli, Sabtu 18 Juli 2006
Tim Pengawasa Rekonstruksi Aceh Nias DPR RI, menyerukan agar masyarakat Nias mendukung peran BRR dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan DPR RI dengan tokoh masyarakat dan LSM Kab. Nias di Pendopo Bupati, Gunungsitoli, Sabtu (18/7).

Para anggota DPR RI yang mengadakan pertemuan ini antara lain Yasona Laoli, Yusuf Perdamaian dan Nursuhud. Sementara dari masyarakat, antara lain N. Hondo (tokoh masyarakat/mantan Sekda Nias), Datuk Sati (tokoh Muhamadiya), Tapak Wong (tokoh masyarakat Budha) dan beberapa tokoh LSM lokal. Turut hadir Bupati Nias Binahati Baeha.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Syarfi Hutauruk yang turut dalam rombongan kunjungan DPR RI ke Nias telah kembali ke Jakarta sehari sebelumnya, karena ada kesibukan lain yang mendesak. Mereka hanya sempat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi proyek di Gunungsitoli dan melakukan pertemuan dengan BRR dan pemda Nias.

Yanona Laoli menyatakan, para tokoh-tokoh masyarakat Nias agar memberikan dukungan kepada BRR. Hal ini sangat penting karena jika tidak, maka kesempatan pembangunan Nias akan berlalu begitu saja.
”Saya juga terima beberapa LSM yang mengadu ke DPR. Ada di antara mereka sampai minta BRR dibubarkan. Kita tidak sampai di situ. Ini berlebihan”, demikian tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang merupakan putra asli Nias.

Menurut Laoli, kehadiran BRR di sini, semacam blessing indisquise yang harus dimanfaatkan sebaik2 mungkin. Kalau mau kritik terhadap BRR, kritiklah yang obyektif sehingga terjadi perbaikan-perbaikan. Kritik yang tidak obyektif dapat saja beresiko mengurangi dukungan pembangunan kembali Nias. "Kami concern dengan perbaikan-perbaikan kalau memang ada, bukan sebaliknya", demikian Laoli.

Jangan salahkan BRR tapi dosanya ada di kita
Sementara itu Yusuf Perdamaian menyatakan agar jangan terus menyalahkan BRR padahal dosanya ada pada kita. Seperti dicontohkan masalah tata ruang. Pemda ternyata tidak melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini sering terjadi, termasuk di Banda Aceh.

"Saya sering menerima laporan miring, tetapi ketika saya ngecek ke lapangan terrnyata saya harus mngecam diri sendiri. Apa yang dilaporkan ternyata bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Jadi, kami minta agar tidak ada yang membalikan fakta kemajuan rekonstruksi yang ada", demikian Yusuf.

Yusuf menambahkan, "Masalah justru sering timbul dari masyarakat. Misalnya, proyek pembangunan rumah di Nias Selatan. Tanah sudah sepakat dibeli masyarakat, eh tiba-tiba dipersoalkan lagi. Mengenai rumah yang retak-retak, ternyata dibangun oleh Kepala Desa. Saya sudah minta agar BRR tidak membayar", kata Yusuf dengan nada kesal.

Menurut Yusuf, pengusaha lokal mestinya malu membadan membangun rumah sembarangan.Karena mestinya rumah dibangun dengan baik, karena rumah yang dibangun untuk keluarga sendiri dan sanak famili sendiri.

Selain itu Yusuf menyatakan agar kritik kepada BRR harus obyektif. Kritik. Kritik yang membangun dan jangan dibolak-balik.Kalau ada masalah korupsi, tulis surat saja DPR RI, biar DPR RI meminta BPK dan BPKP memeriksa BRR. Jangan terus baru curiga, lantas berkoar-koar di media massa.

Menurut Yusuf, menyalahkan BRR tidak akan merubah nasib masyarakat. Masyarakat Nias harus menyadari, masyarakat sendiri yang harus bekerja untuk memperbaiki nasib sendiri.

"Tentang BRR, kita berkomitmen untuk mengawasi tetapi tolong jangan sembarangan kritik. Kami mendapat laporan berbagai LSM mengenai BRR, kenyataannya ketika kami kunjungi Nias, kami saksikan begitu banyak rumah yang sudah dibangun, jalan yang sudah dibangun, rumah sakit, jembatan, dan lain-lain . Apa yang ada sudah 10 kali lebih baik dari yang saya kira. Nah, kalau kritik semacam ini terus, bagaimana Nias mau maju?", tanya Yusuf sambil mengajak agar masyarakat mari bersama membangun Nias yang lebih baik ke depan, bukan mencari-cari kesalahan.

Friday, July 07, 2006

Ir. Siduhu Aro Dachi Direktur Operasi Nias Selatan


Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar mengumumkan perubahan organisasi di lingkungan BRR, yaitu pembentukan dua direktur operasi yang membawahi para manager dan satker di Nias dan Nias Selatan. Pemngumuman ini disampaikan dalam rapat internal, Jumat (7/7) jam 8.00 WIB, di Kantor BRR Perwakilan Nias, Sifalate Gunungsitoli Nias.

Wiliam Sabandar juga mengumumkan Siduhu Aro Dachi sebagai Direktur Operasi untuk Nias Selatan. Putra asli Nias Selatan yang kini menjadi manager infrastruktur dan Kasatker Sungai dan Pengendalian Banjir ini akan membawahi 4 bidang/satker, yaitu bidang perumahan/pemukiman, infrastruktur, ekonomi, kelembagaan.

Terkait dengan penugasan baru ini, William minta agar siduhu mempersiapkan orang-orang yang akan menjadi staf di Nias Selatan. perekrutan agar obyektif dan menghindari dalam lingkup keluarga. "Pak Dachi agar mulai mempersiapkan peerekrutan staf, tetapi harus obyektif dan hindari dari lingkungan keluarga", demikian tegas William, sambil menambahkan kalau perekrutan staf jangan banyak dan kalau bisa direkrut dari staf BRR yang sudah ada.

William juga menegaskan agar setiap staf yang akan direkrut di Nias Selatan harus dikonsultasikan dengan dirinya. Terkait dengan penugasan baru ini maka Siduhu Dachi juga diminta melepas jabatan Kasatker.

Dalam struktur organisasi baru ni, fungsi manager bidang koordinasi, seperti PIC dan Operation Center yang sekarang berlangsung juga meliputi Nias Selatan. Sedangkan untuk urusan internal akan ada procurement unit sebagai satu unit pelayanan bagi seluruh satker.

Thursday, July 06, 2006

Kunjungan Lapangan DPR RI

Anggota DPR RI terdiri antara lain Muhaimin Iskandar (wakil Ketua DPR/Pimpinan Rombongan)dan Syarfi Hutauruk tiba di Bandara Binaka Nias, Kamis (6/7) menggunakan pesawat Merpati Nusantara.

Rombongan disambut oleh Kepala Perwakilan BRR Nias William Sabandar, Bupati Nias Binahati Baeha dan para manager BRR Nias. Begitu sampai di Binaka, Kasatker Perhubungan BRR Poltak Gordon langsung mempresentasikan pembangunan Bandara Binaka dan juga keterangan mengenai pembangunan Bandara Lasondre di Pulau Tello.
Setelah itu rombongan menuju Gunungsitoli dan mengunjungi perumahan BRR di Kelurahan Ilir, Posko Pengunsi Polres, Rumah Sakit Gunungsitoli dan perumahan sementara Olora.

Besok, Jumat (7/7) rombongan DPR RI akan menuju ke Teluk Dalam Nias Selatan. Selama perjalanan menuju Nias Selatan, rombongan akan meninjau rekonstruksi jembatan idanagawo dan perumahan desa Hiliganowo. Di Nias Selatan rombongan direncanakan meninjau lokasi perumahan di Botohilitano dan meninjau bantuan ekonomi bagi masyarakat di sana.

Rombongan aan kembali ke Gunungsitoli pada hari itu juga.

Wednesday, July 05, 2006

Pembentukan Tim Monitoring Terpadu

BRR Nias membentuk Tim Monitoring Terpadu dalam rangka monitoring kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias. Tim ini terdiri dari Agus Suroso sebagai Ketua Tim Agus Suroso, Wakil Ketua James Hartley, Sekretaris Koni Samadhi dan anggota Emanuel Migo, Uli Tambun, Helmut Dachi, perwakilan SAK, SPI dan PMCS. Tim Koordinasi Terpadu ini terbentuk melalui SK Kepala Perwakilan Nias William Sabandar.

Rapat pertama diselenggarakan pada Selasa (3/7) di Kantor BRR Perwakilan Nias, Gunungsitoli Nias. Rapat pertama ini membicarakan berbagai hal seputar sistem dan mekanisme kerja serta hasil yang diharapkan dari tim ini.

Rapat sepakat perlu diperjelas mekanisme kerja dan apa yang diharapkan dari tim. Untuk itu diharapkan agar sekali lagi diadakan rapat untuk membahas mekanisme dan sistem kerja dimaksud. Untuk itu Agus Suroso diharapkan menyiapkan draft konsep tim.

Kunjungan Media Ke Nias


GS, Agenda.
Lima orang wartawan dari lima media nasional mengunjungi Nias dan Nias Selatan, tanggal 27-30 Juni 2006. Kelima media nasional tersebut adalah The Jakarta Post, Investor Indonesia, Sinar Harapan, Gatra dan Bisnis Indonesia.
Kedatangan wartawan dari Jakarta ini untuk meliput kemajuan rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan serta meliput potensi pengembangan ekonomi Nias lebih lanjut.

Daerah yang dikunjungi adalah kawasan wisata Sorake dan Desa Adat Bawomataluo. Wartawan juga sempat mengunjungi lokasi proyek perumahan BRR di Bukit Sorake serta wawancara dengan Pemda dan DPRD Nisel.

selain itu rombongan wartawan juga mengunjungi lokasi proyek perumahan BRR di Dahana Gunungsitoli, lokasi TS Olora dan ke Lahewa untuk meliput proyek infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan watsan.

Rapat Staf BRR Mempersiapkan Kunjungan DPR RI

Dalam rangka persiapan kunjungan lapangan DPR RI ke Nias, staf BRR Nias terdiri dari para manager, asisten manager dan Kasatker mengadakan rapat untuk mempersiapkan penerimaan kunjungan lapangan DPR RI ke Nias dan Nias Selatan, pada hari Rabu (5/7) di kantor Perwakilan BRR Nias, Gunungsitoli.

Rombongan DPR RI terdiri dari 6 orang anggota DPR, Muhaimin Iskandar (Wakil Ketua DPR RI/Ketua Tim), Syarfi Hutauruk, Yasonna laoly, Nursuhud, Taufan Tampubolon, Yusuf Pardamean. Termasuk dalam rombongan adalah 4 orang Tim Asistensi, Rahayu setya Wardani, Dr. Ujianto Singgih, Indra Pahlevi dan Haryanti.

Rombongan DPR RI akan tiba di Bandara Binaka dengan pesawa Merpati pada Kamis 6 Juli 2006. Mengjungi beberapa proyek di Nias dan Nias Selatan, pertemua dengan Pemda Nias dan Nias Selatan serta pertemuan khusu dengan BRR pada Sabtu, 8 Juli 2006 jam 11.00-12.30 di Gunungsitoli. Kembali ke Jakarta melalui Bandara Binaka, pada Sabtu 8 Juli 2006 jam 15.00.

Rapat Staff BRR Nias membicarakan lokasi kunjungan lapangan, antara lain SMP Negeri 2 Gido, TS di Sifalaete, Rumah Adat di Tumori, Dermaga Sementara di Gunungsitoli, Rumah BRR di Dahana, Rumah Sakit Gunungsitoli, Bantuan Ekonomi Industri Batubata di Gamo Km 6 Gunungsitoli.

Selain itu juga dibicarakan mengenai teknis peyambutan di Bandara Binaka di mana para manager Risman Simanjuntak, Sufiet, Yunus Situmrang, Siduhu Aro Dachi, Fence Lase, Emauel Migo dan Bona Tobing diharapkan menjemput ke Bandara Binaka. BRR akan mempersiapkan 3 mobil, yaitu 2 strada dan 1 buah kijang. Sementara Pemda Nias diharapkan menyiapkan 1 bus pemda.

Mengenai penginapan, 5 orang di Pendopo Bupati dan sisanya di Hotel Dian Otomosi. Akomodasi ditanggung oleh BRR.

Yunus Situmorang sebagai pimpinan konvoi selama kunjungan. Teuku Edward David sebagai traffic (kendaraan). Poltak (Kasatker Perhubungan) untuk memberi penjelasan mengenai rekonstruksi bandara Binaka maupun Lasondre.

Nias Selatan (7 Juli 2006)
Pada hari kedua rombongan mengunjungi Nias Selatan. dalam perjalanan menuju Teluk Dalam, rombongan mengunjugi proyek jembatan Idanagawo, SDN Hiliweto km 24, Perumahan di Hilinagawo, bantuan peralatan pertanian & perikanan di pelabuhan Teluk Dalam, TS km 2 Desa Hiliana'a Teluk Dalam, Puskesmas Lahusa, perumahan di Botohilitano dan perumahan NGO.

Koordinasi dengan Pemda
Dalam rangka koordinasi dengan Pemda, malam ini (Rabu, 5/7) beberapa manager Yunus Situmorang, Fence Lase dan Mendrofa akan menemui Bupati Nias Binahati Baeha. Pertemuan ini sesuai dengan undangan bupati.

Acara penerimaan harus dikoordinasikan dengan baik antara BRR dengan Pemda. Meskipun demikian, BRR harus mempersiapkan dengan baik, tidak perlu menunggu Pemda.