Lelang Proyek Pembangunan Pelabuhan Gunungsitoli Rp80 Milyar Secara Internasional
Gunungsioli, (Analisa)
Rencana pembangunan pelabuhan Gunungsitoli Nias, dengan dana Rp80 miliar akan dibangun Infrastucture Reconstruction Finanching Fasilities (IRFF) melalui pelaksananya Infrtruktur Rekonstruksi Enabling Program (IREP) dan bekerjasama dengan BRR NAD-Nias dalam beberapa minggu kedepan akan dilelang secara internasional.
Hal itu disampaikan Deputi Infrtruktur BRR NAD-Nias Bastian Sihombing dam juga selaku Kepala PMU IREP pada sosialisasi dan launching IREP dan IRFF di rungan Aula Pendopo Bupati, Kamis (22/2).
Sosialisasi dihadiri Bupati Nias Binahti B Baeha, SH, Deputi Infrtruktur BRR NAD-Nias Bastian Sihombing dan juga selaku Kepala PMU IREP Kepala BRR Perwakilan Regional IV Nias, Willam P Sabandar, KPA Perumahan dan Infratruktur BRR Perwakilan Nias, Buyung Sitompul.
Rencana pelelangan akan segera dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, serta Deputi Infrtruktur BRR NAD-Nias Bastian Sihombing mengharapkan agar lokasi dan lainnya tidak ada masalah, hingga proses pelelangan nantinya cepat terealisasi, selain itu akan dilakukan pembangunan lain dalam infratrukstur di Nias dan Nisel.
Deputi Infrtruktur BRR NAD-Nias Bastian Sihombing dan juga selaku Kepala PMU IREP pada sosialisasi menjelaskan, pelaksanaan program IREP nantinya lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur baik NAD maupun Nias bertujuan membantu serta mempercepat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan alokasi dana sekitar 300 juta dolar AS untuk NAD-Nias.
DUA KONSULTAN
Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur yang didanai IRFF nantinya khusus untuk Nias dan Nisel IREP akan memperbantukan dua orang konsultan, satu Konsultan ahli nasional dan Konsultan ahli internasional yang tugas dan fungsinya secara global adalah rencana umum yang akan banyak membantu BRR dan Pemerintah Daerah dalam hal mencari prioritas pembangunan, serta capacity building dengan dibantu kedua ahli itu serta untuk mempercepat administrasi dan cara pencairan dana pembangunan ke Washington karena dana itu nantinya tidak melalui BRR lagi.
Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH mengatakan, sebelumnya dalam hal penanganan infratuktur khususnya di Kabupaten Nias belum tertangani dan tersentuh dengan baik, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten dan yang lainnya, dengan ada BRR dan para NGO pasca bencana alam Nias mulai meningkat.
Ifrastruktur di Kabupaten Nias merupakan hal yang sangat diharapkan karena infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Nias sejak tahun 2001 lalu, tetapi karena keterbatasan dana, hingga dalam kurun waktu itu tidak dapat terlaksana dengan baik.
Dengan datangnya BRR dan NGO serta program ini yang sejalan dengan pemerintah daerah pihaknya sangat berterima kasih dan tentunya sangat disambut dengan baik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias.
Sebelumnya Kepala BRR Perwakilan Nias, Willaam P Sabandar mengungkapkan, dalam membantu program ini Sekber nantinya sangat berperan aktif sebagai pintu masuk dalam program IREP ini, hingga semua pihak baik Pemda maupun BRR berperan aktif dalam program ini dengan dibantu kedua kepala distrik yakni Kepala distrik Nias dan Kepala distrik Nisel.
Kepala BRR Nias mengharapkan kepada kedua pemerintah daerah untuk mengawal proses paket ini dari awal, hingga dapat berjalan dengan baik karena paket merupakan paket besar dan pertama kali terjadi di Indonesia. (kap)
Saturday, February 24, 2007
Tuesday, February 20, 2007
NGO dan BRR Nias Bongkar Rumah Bantuan yang Dihuni Pemilik Fiktif
Tue, 20 February 2007 17:10:05
NGO dan BRR Nias Bongkar Rumah Bantuan yang Dihuni Pemilik Fiktif
Gunungsitoli (Analisa)Non Gevermant Organization Samarintan Purse ( NGO) dan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Perwakilan Nias melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan rumah bantuan yang dibangun Samarintan di Desa Bolohili Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias, Kamis (15/2) yang dikawal sejumlah personil kepolisian dan TNIEksekusi pembongkaran rumah itu, akibat terjadi pemalsuan identitas penerima bantuan, dari data awal yang berhak menerima bantuan rumah dari NGO Samarintan atas nama korban Bazisokhi Gea, setelah rumah selesai dibangun pihak Samarintan baru terkuak, bangunan rumah itu dikuasai Daliwanolo sekaligus selaku pemilik lahan tanah.Ada dugaan, peralihan rumah bantuan itu terjadi aksi jual beli yang merupakan rekayasa oknum kepala Desa Bolohili. Dalam menyikapi permasalahan itu, pihak NGO Samarintan mengkoordinasikan kepada pihak BRR Perwakilan Nias untuk melakukan eksekusi pembongkaran, sekaligus untuk pembelajaran bagi masyarakat dan desa- desa lainnya.Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan eksekusi, pihak Samarintan meminta dukungan dan keamanan dari pihak aparat keamanan. Selama eksekusi pembongkaran rumah itu, dikawal puluhan petugas kepolisian dan dibantu anggota TNI.Pembongkaran dihadiri Pimpinan Samarintan wilayah Nias Priskila Brink, Shelter Project Manager Paul Brink, Staf khusus kepala BRR Perwakilan Nias, Kombes Pol. Sugito, Kombes Pol. P.Nainggolan, Kepala Distri BRR Nias Yupiter Gulo, Kepala Unit Pengawas Internal BRR Nias, T.Edwar Davit BBA, Camat Botomuzoi, Azzran Caniago, SH,Pimpinan NGO Samarintan Purse Wilayah Nias, Priskila Brink saat dikonfirmasi Analisa di lokasi pembongkaran tidak bersedia berkomentar, alasannya tidak memiliki wewenang memberikan keterangan pers.Di tempat yang sama, Kombes Pol Sugito sebagai staf khusus Kepala BRR Perwakilan Nias kepada Analisa menjelaskan, tidak ada keterlibatan BRR Nias dalam pembongkaran rumah itu, pihaknya hanya diminta dukungan dan bantuan keamanan, namun dengan kejadian ini merupakan pembelajaran kepada yang lain. Pihak BRR Nias juga membentuk Tim Badan prefikasi Perumahan yang melibatkan beberapa unsur yang terdiri dari, Polri, Kejaksaan,TNI dan Pemda. Tujuannya, untuk mendata kembalipenerima bantuan korban gempa. Bila nanti ditemukan ada data fiktif penerima bantuan perumahan, BRR juga akan melakukan pembongkaran dan oknumnya akan ditindak dengan sanksi pidana. (kap)
NGO dan BRR Nias Bongkar Rumah Bantuan yang Dihuni Pemilik Fiktif
Gunungsitoli (Analisa)Non Gevermant Organization Samarintan Purse ( NGO) dan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Perwakilan Nias melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan rumah bantuan yang dibangun Samarintan di Desa Bolohili Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias, Kamis (15/2) yang dikawal sejumlah personil kepolisian dan TNIEksekusi pembongkaran rumah itu, akibat terjadi pemalsuan identitas penerima bantuan, dari data awal yang berhak menerima bantuan rumah dari NGO Samarintan atas nama korban Bazisokhi Gea, setelah rumah selesai dibangun pihak Samarintan baru terkuak, bangunan rumah itu dikuasai Daliwanolo sekaligus selaku pemilik lahan tanah.Ada dugaan, peralihan rumah bantuan itu terjadi aksi jual beli yang merupakan rekayasa oknum kepala Desa Bolohili. Dalam menyikapi permasalahan itu, pihak NGO Samarintan mengkoordinasikan kepada pihak BRR Perwakilan Nias untuk melakukan eksekusi pembongkaran, sekaligus untuk pembelajaran bagi masyarakat dan desa- desa lainnya.Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan eksekusi, pihak Samarintan meminta dukungan dan keamanan dari pihak aparat keamanan. Selama eksekusi pembongkaran rumah itu, dikawal puluhan petugas kepolisian dan dibantu anggota TNI.Pembongkaran dihadiri Pimpinan Samarintan wilayah Nias Priskila Brink, Shelter Project Manager Paul Brink, Staf khusus kepala BRR Perwakilan Nias, Kombes Pol. Sugito, Kombes Pol. P.Nainggolan, Kepala Distri BRR Nias Yupiter Gulo, Kepala Unit Pengawas Internal BRR Nias, T.Edwar Davit BBA, Camat Botomuzoi, Azzran Caniago, SH,Pimpinan NGO Samarintan Purse Wilayah Nias, Priskila Brink saat dikonfirmasi Analisa di lokasi pembongkaran tidak bersedia berkomentar, alasannya tidak memiliki wewenang memberikan keterangan pers.Di tempat yang sama, Kombes Pol Sugito sebagai staf khusus Kepala BRR Perwakilan Nias kepada Analisa menjelaskan, tidak ada keterlibatan BRR Nias dalam pembongkaran rumah itu, pihaknya hanya diminta dukungan dan bantuan keamanan, namun dengan kejadian ini merupakan pembelajaran kepada yang lain. Pihak BRR Nias juga membentuk Tim Badan prefikasi Perumahan yang melibatkan beberapa unsur yang terdiri dari, Polri, Kejaksaan,TNI dan Pemda. Tujuannya, untuk mendata kembalipenerima bantuan korban gempa. Bila nanti ditemukan ada data fiktif penerima bantuan perumahan, BRR juga akan melakukan pembongkaran dan oknumnya akan ditindak dengan sanksi pidana. (kap)
Tuesday, February 13, 2007
Friday, February 09, 2007
Baru Rp 1,8 Triliun Dana Terkumpul untuk Nias
Ratu Sofia di NiasBaru Rp 1,8 Triliun Dana Terkumpul untuk Nias Kamis, 08-02-2007
*hisar hasibuan MedanBisnis – Medan Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Nias pasca gempa mencapai Rp 10 triliun. Sementara anggaran dana on budget yang berasal dari APBN dan dana off budget (langsung ke berbagai lembaga internasional) yang telah direalisasikan baru sekitar Rp 1.869 miliar. Hal ini menunjukkan dana yang diperlukan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias masih memerlukan banyak dana. Hal itu dikatakan Kepala BRR Perwakilan Nias, William P Sabandar, kepada wartawan di sela-sela kunjungan Ratu Sofia dari Spanyol, di Nias, Rabu (7/2). Menurutnya, dukungan internasional untuk turut membantu pembangunan di Nias sangat diperlukan. “Kekurangan dana yang cukup besar ini tidak mungkin dipenuhi dari dana on budget. Karena itu, partisipasi dan dukungan dari dunia internasional terhadap kelangsungan pembangunan di Nias pasca gempa sangat diharapkan,” tegasnya.Lebih lanjut dikatakan, salah satu negara donor yang cukup memberikan perhatian dan dukungan bagi kelangsungan pembangunan di Nias adalah Spanyol. Berbagai program kerja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat telah dikerjakan oleh pihak Spanyol. Kunjungan Ratu SofiaKunjungan Ratu Sofia yang merupakan istri Raja Spanyol Karl Gustaf sendiri untuk mengetahui perkembangan secara langsung pengerjaan berbagai proyek yang telah didanai oleh pihaknya. Program di Nias tersebut di antaranya proyek air minum (water supply) di Kecamatan Bawolato yang dikerjakan oleh NGO ADRA Indonesia. Proyek pembangunan perumahan dan pertanian di Teluk Dalam dan sekolah di Desa Hilisimaetano, Teluk Dalam Nias Selatan yang dikerjakan oleh Spanish Red Cross dan Proyek Rehabilitasi Cagar Budaya di Desa Bawomataluo, Teluk Dalam, melalui lembaga PBB UNESCO.Rombongan Ratu Sofia dengan kendaraan helikopter kemudian terbang menuju kawasan pariwisata Pantai Sorake di Teluk Dalam, untuk acara ramah-tamah dengan Muspida Kab Nias Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Hilisimaetano dan Bawomataluo Teluk Dalam Nias Selatan.William juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Ratu Sofia dari Spanyol yang telah melakukan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias.“Dukungan ini sangat berarti untuk membangun kembali kehidupan masyarakat Nias yang lebih baik, sekaligus bukti bahwa masyarakat Kepulauan Nias tetap mendapat perhatian internasional. Kunjungan ini juga semoga menambah komitmen bantuan terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, karena masih membutuhkan dana yang besar agar pemulihan dan pembangunan di Nias berjalan baik,” ujarnya.
*hisar hasibuan MedanBisnis – Medan Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Nias pasca gempa mencapai Rp 10 triliun. Sementara anggaran dana on budget yang berasal dari APBN dan dana off budget (langsung ke berbagai lembaga internasional) yang telah direalisasikan baru sekitar Rp 1.869 miliar. Hal ini menunjukkan dana yang diperlukan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias masih memerlukan banyak dana. Hal itu dikatakan Kepala BRR Perwakilan Nias, William P Sabandar, kepada wartawan di sela-sela kunjungan Ratu Sofia dari Spanyol, di Nias, Rabu (7/2). Menurutnya, dukungan internasional untuk turut membantu pembangunan di Nias sangat diperlukan. “Kekurangan dana yang cukup besar ini tidak mungkin dipenuhi dari dana on budget. Karena itu, partisipasi dan dukungan dari dunia internasional terhadap kelangsungan pembangunan di Nias pasca gempa sangat diharapkan,” tegasnya.Lebih lanjut dikatakan, salah satu negara donor yang cukup memberikan perhatian dan dukungan bagi kelangsungan pembangunan di Nias adalah Spanyol. Berbagai program kerja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat telah dikerjakan oleh pihak Spanyol. Kunjungan Ratu SofiaKunjungan Ratu Sofia yang merupakan istri Raja Spanyol Karl Gustaf sendiri untuk mengetahui perkembangan secara langsung pengerjaan berbagai proyek yang telah didanai oleh pihaknya. Program di Nias tersebut di antaranya proyek air minum (water supply) di Kecamatan Bawolato yang dikerjakan oleh NGO ADRA Indonesia. Proyek pembangunan perumahan dan pertanian di Teluk Dalam dan sekolah di Desa Hilisimaetano, Teluk Dalam Nias Selatan yang dikerjakan oleh Spanish Red Cross dan Proyek Rehabilitasi Cagar Budaya di Desa Bawomataluo, Teluk Dalam, melalui lembaga PBB UNESCO.Rombongan Ratu Sofia dengan kendaraan helikopter kemudian terbang menuju kawasan pariwisata Pantai Sorake di Teluk Dalam, untuk acara ramah-tamah dengan Muspida Kab Nias Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Hilisimaetano dan Bawomataluo Teluk Dalam Nias Selatan.William juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Ratu Sofia dari Spanyol yang telah melakukan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias.“Dukungan ini sangat berarti untuk membangun kembali kehidupan masyarakat Nias yang lebih baik, sekaligus bukti bahwa masyarakat Kepulauan Nias tetap mendapat perhatian internasional. Kunjungan ini juga semoga menambah komitmen bantuan terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, karena masih membutuhkan dana yang besar agar pemulihan dan pembangunan di Nias berjalan baik,” ujarnya.
Nias team wants building destroyed
Nias team wants building destroyed Tuesday, February 06, 2007
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
An internal audit of the Nias Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR) has found that several post-tsunami projects in the regency fail to meet with standard building requirements.
The audit recommends the demolition of these projects, which were undertaken by BRR's partners, and contractors.
Based on BRR data, these included two community health centers in South Nias, a penitentiary in Gunung Sitoli, 58 houses in Botohilitano village, Teluk Dalam, South Nias, and another 38 houses in Siheneasi village, Lahewa.
Manager of the Quality Assurance (QA) inspection team, Agus Suroso, said the second-rate buildings were those constructed in 2005, while those built in 2006 were still under audit.
Agus said his office had recommended that BRR immediately demolish the buildings.
"We have sent caution letters requiring the contractors who built the defective buildings to demolish them and rebuild them according to the required standards," he said.
Nias BRR spokesman Imanuel Migo said starting this year, the QA team would conduct building inspections in stages, during planning, construction and upon completion.
The new inspection method differed from the previous method, in which assessments were conducted only after a building's completion, Imanuel said.
"Starting this year, the QA team will examine every stage of a project, including the tender process," he told The Jakarta Post in Medan, North Sumatra.
The team will also have the authority to audit the financial condition of each partner or contractor undertaking BRR projects.
"We have given wide authorization for the QA team to carry out its tasks for the sake of a better Nias," Imanuel said.
He said around 5,000 of a total of 15,000 houses still needed to be build by 2009 for people displaced by the December 2004 tsunami.
Nias community figure Restu Gulo said that based on observations conducted on the western coast of Nias, many areas affected by the tsunami were yet to be redeveloped.
"Many areas in West Mandrehe district have not been restored. These are worst-hit areas, where the death toll was at its highest," he said.
Among the areas untouched by reconstruction efforts, Restu said, were the villages of Onozalukhu You, Hilisoomi, Lakholi, Hiliwamumu, Hiligoe, Sitolu Banua, Fadoro, Iraonogambo, Lasara Baene and Tugalagawu hamlet bordering Alasa district.
Restu expressed hope that neglected areas would be prioritized in the reconstruction process so as to alleviate the peoples' suffering.
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
An internal audit of the Nias Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR) has found that several post-tsunami projects in the regency fail to meet with standard building requirements.
The audit recommends the demolition of these projects, which were undertaken by BRR's partners, and contractors.
Based on BRR data, these included two community health centers in South Nias, a penitentiary in Gunung Sitoli, 58 houses in Botohilitano village, Teluk Dalam, South Nias, and another 38 houses in Siheneasi village, Lahewa.
Manager of the Quality Assurance (QA) inspection team, Agus Suroso, said the second-rate buildings were those constructed in 2005, while those built in 2006 were still under audit.
Agus said his office had recommended that BRR immediately demolish the buildings.
"We have sent caution letters requiring the contractors who built the defective buildings to demolish them and rebuild them according to the required standards," he said.
Nias BRR spokesman Imanuel Migo said starting this year, the QA team would conduct building inspections in stages, during planning, construction and upon completion.
The new inspection method differed from the previous method, in which assessments were conducted only after a building's completion, Imanuel said.
"Starting this year, the QA team will examine every stage of a project, including the tender process," he told The Jakarta Post in Medan, North Sumatra.
The team will also have the authority to audit the financial condition of each partner or contractor undertaking BRR projects.
"We have given wide authorization for the QA team to carry out its tasks for the sake of a better Nias," Imanuel said.
He said around 5,000 of a total of 15,000 houses still needed to be build by 2009 for people displaced by the December 2004 tsunami.
Nias community figure Restu Gulo said that based on observations conducted on the western coast of Nias, many areas affected by the tsunami were yet to be redeveloped.
"Many areas in West Mandrehe district have not been restored. These are worst-hit areas, where the death toll was at its highest," he said.
Among the areas untouched by reconstruction efforts, Restu said, were the villages of Onozalukhu You, Hilisoomi, Lakholi, Hiliwamumu, Hiligoe, Sitolu Banua, Fadoro, Iraonogambo, Lasara Baene and Tugalagawu hamlet bordering Alasa district.
Restu expressed hope that neglected areas would be prioritized in the reconstruction process so as to alleviate the peoples' suffering.
Friday, February 02, 2007
Belum Ada Cetak Biru soal Nias
Thu, 01 February 2007 08:50:32
Belum Ada Cetak Biru soal Nias * Masih Terdapat Sengketa Politis
Gunungsitoli (Kompas)Hampir dua tahun pascabencana gempa bumi yang melanda wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, cetak biru pembangunan belum juga ada. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias masih tambal sulam. "Ibaratnya kami membangun Nias ini tanpa tujuan. Ini namanya seperti tambal sulam. Ada sekolah rusak kami perbaiki, ada jembatan rusak kami betulkan," ujar Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto di Gunungsitoli, Rabu (31/1). Menurut Kuntoro, BRR tidak memiliki kewenangan mengeluarkan cetak biru tersebut atau rencana induk pembangunan kembali Nias pascabencana. Instansi yang berwenang adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Itulah sebabnya kami mendorong terus agar Bappenas secepatnya mengeluarkan rencana induk pembangunan kembali Nias," lanjutnya. Kuntoro mengemukakan, BRR saat ini tengah memperjuangkan konsepsi utama pembangunan kembali Nias pascabencana. Dikatakan, saat ini yang menjadi prioritas adalah peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan kembali jaringan transportasi dan sistem kesehatan. "Tetapi ini kan hanya omongan saya. Seharusnya ada rencana induk. Rencana tersebut paling tidak diatur dalam peraturan daerah," katanya. Sengketa politis Selain masih belum adanya rencana induk dari Bappenas, di tingkat daerah BRR juga kesulitan menghadapi persoalan sengketa politis yang muncul antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Nias Selatan. Persoalan seperti itu menghambat kelancaran pembuatan peraturan daerah tentang tata ruang karena Pemkab Nias Selatan dan DPRD-nya tidak memiliki satu persepsi. "Sementara kami hanya memiliki waktu dua tahun lagi untuk bisa membangun kembali Nias. Dua tahun itu masa yang pendek untuk membangun Nias," kata Kuntoro. Masa kerja BRR di Nias akan berakhir April 2009. Wakil Bupati Nias Selatan Daniel Duha mengakui adanya perbedaan persepsi tersebut dan menurut dia masalah tersebut memang menghambat proyek-proyek pembangunan kembali wilayah yang terkena bencana akibat gempa dan tsunami pada 28 Maret 2005. Ketika itu gempa berkekuatan 8,5 skala Richter meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Nias. "Kami memang harus menyamakan persepsi dengan pihak legislatif. Upaya ini terus kami lakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan kembali di Nias Selatan," katanya. Kepala Perwakilan BRR di Nias William P Sabandar mengatakan, ketiadaan rencana induk memang menjadi halangan dalam membangun kembali Nias pascabencana. Namun, tidak berarti hal tersebut membuat pembangunan harus terhenti. "Yang kami lakukan sekarang adalah membuat pendekatan dari bawah, yaitu melalui rencana umum tata ruang (RUTR) yang disesuaikan dengan proyek-proyek BRR," ujar William. Dia mencontohkan pembuatan drainase di Gunungsitoli yang kini proyeknya terus berjalan. Akan tetapi, di sisi lain pembangunan perumahan dan pertokoan di kota tersebut masih belum sejalan dengan RUTR dan malah mengakibatkan terjadinya banjir setiap musim hujan tiba. Selain membuat RUTR, untuk mengantisipasi ketiadaan rencana induk dari Bappenas, BRR Perwakilan Nias, menurut William, setiap tahunnya juga membuat program-program utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. "Untuk tahun 2007, ada tiga hal yang mendesak untuk segera diselesaikan, yakni pembangunan perumahan, sistem transportasi, dan kesehatan," katanya. (bil)
Belum Ada Cetak Biru soal Nias * Masih Terdapat Sengketa Politis
Gunungsitoli (Kompas)Hampir dua tahun pascabencana gempa bumi yang melanda wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, cetak biru pembangunan belum juga ada. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias masih tambal sulam. "Ibaratnya kami membangun Nias ini tanpa tujuan. Ini namanya seperti tambal sulam. Ada sekolah rusak kami perbaiki, ada jembatan rusak kami betulkan," ujar Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto di Gunungsitoli, Rabu (31/1). Menurut Kuntoro, BRR tidak memiliki kewenangan mengeluarkan cetak biru tersebut atau rencana induk pembangunan kembali Nias pascabencana. Instansi yang berwenang adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Itulah sebabnya kami mendorong terus agar Bappenas secepatnya mengeluarkan rencana induk pembangunan kembali Nias," lanjutnya. Kuntoro mengemukakan, BRR saat ini tengah memperjuangkan konsepsi utama pembangunan kembali Nias pascabencana. Dikatakan, saat ini yang menjadi prioritas adalah peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan kembali jaringan transportasi dan sistem kesehatan. "Tetapi ini kan hanya omongan saya. Seharusnya ada rencana induk. Rencana tersebut paling tidak diatur dalam peraturan daerah," katanya. Sengketa politis Selain masih belum adanya rencana induk dari Bappenas, di tingkat daerah BRR juga kesulitan menghadapi persoalan sengketa politis yang muncul antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Nias Selatan. Persoalan seperti itu menghambat kelancaran pembuatan peraturan daerah tentang tata ruang karena Pemkab Nias Selatan dan DPRD-nya tidak memiliki satu persepsi. "Sementara kami hanya memiliki waktu dua tahun lagi untuk bisa membangun kembali Nias. Dua tahun itu masa yang pendek untuk membangun Nias," kata Kuntoro. Masa kerja BRR di Nias akan berakhir April 2009. Wakil Bupati Nias Selatan Daniel Duha mengakui adanya perbedaan persepsi tersebut dan menurut dia masalah tersebut memang menghambat proyek-proyek pembangunan kembali wilayah yang terkena bencana akibat gempa dan tsunami pada 28 Maret 2005. Ketika itu gempa berkekuatan 8,5 skala Richter meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Nias. "Kami memang harus menyamakan persepsi dengan pihak legislatif. Upaya ini terus kami lakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan kembali di Nias Selatan," katanya. Kepala Perwakilan BRR di Nias William P Sabandar mengatakan, ketiadaan rencana induk memang menjadi halangan dalam membangun kembali Nias pascabencana. Namun, tidak berarti hal tersebut membuat pembangunan harus terhenti. "Yang kami lakukan sekarang adalah membuat pendekatan dari bawah, yaitu melalui rencana umum tata ruang (RUTR) yang disesuaikan dengan proyek-proyek BRR," ujar William. Dia mencontohkan pembuatan drainase di Gunungsitoli yang kini proyeknya terus berjalan. Akan tetapi, di sisi lain pembangunan perumahan dan pertokoan di kota tersebut masih belum sejalan dengan RUTR dan malah mengakibatkan terjadinya banjir setiap musim hujan tiba. Selain membuat RUTR, untuk mengantisipasi ketiadaan rencana induk dari Bappenas, BRR Perwakilan Nias, menurut William, setiap tahunnya juga membuat program-program utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. "Untuk tahun 2007, ada tiga hal yang mendesak untuk segera diselesaikan, yakni pembangunan perumahan, sistem transportasi, dan kesehatan," katanya. (bil)
Subscribe to:
Posts (Atom)
