Yumirna, Langkah Kecil Pascarehabilitasi Nias

KOMPAS CETAK: SOSOK

Kamis, 11 Desember 2008

Oleh AUFRIDA WISMI WARASTRI

Kesedihan dan kehilangan tentulah dirasakan Yumirna Zega, seperti umumnya para korban gempa dan tsunami yang melanda Pulau Nias, Sumatera Utara, tahun 2005. Namun, kesedihan dan kehilangan itu tak dia biarkan mengendap lama. Yumirna bangkit, ia rajin mengelola warung makan. Hasil dari keuntungan berjualan makanan itu, antara lain, untuk membeli notebook seharga Rp 6 juta agar anak-anaknya fasih dengan komputer.

Meski bisa dikatakan Yumirna ”sukses”, belakangan ini Yumirna merasa gelisah. Kegalauannya itu diikuti pertanyaan, apakah yang akan terjadi pada Pulau Nias saat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Regional Nias berikut lembaga-lembaga internasional keluar dari pulau ini?

Kegelisahan yang beralasan. Tanggal 22 Desember 2008, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Regional Nias resmi menutup kantornya. Meski ada tim penuntasan yang akan menyelesaikan proses rekonstruksi di pulau ini, kecemasan itu secara manusiawi muncul juga.
Pulau yang tertinggal di Provinsi Sumatera Utara itu mendapat kucuran dana Rp 1,3 triliun per tahun pascagempa dan tsunami. Semua itu harus berakhir. Ribuan orang yang bekerja di Nias mulai keluar sejak pertengahan tahun 2008 ini.

”Mau tak mau saya kepikiran juga, seperti apa kami nanti?” tutur Yumirna, pemilik warung nasi Andy Mursyid di Jalan Masjid, Desa Tetehösi, Kecamatan Idanögawo, Kabupaten Nias.

Warung nasi itu dia bangun bersama suaminya, Yasmin Harefa (50), mantan Kepala Desa Bozihöna, Kecamatan Idanögawo, selama dalam pengungsian akibat gempa dan tsunami.
Ketika gempa menggoyang Pulau Nias, 28 Maret 2005, Yasmin, Yumirna, dan lima anak mereka langsung meninggalkan rumah. Mereka berjalan kaki 12 kilometer selama dua jam, menembus malam dari Bozihöna sampai ke lapangan Idanögawo.

”Kami berjalan sambil terus berpegangan pada seprai supaya tidak terpisah satu sama lain,” kata Yasmin. Keluarga itu hanya sempat membawa senter dan selimut.

Di Desa Bozihöna, sebelum tsunami menerjang, mereka mempunyai warung yang melayani warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan melaut para nelayan. Tiga hari setelah mengungsi, Yasmin baru pulang menengok rumah. Warungnya sudah kosong dan berantakan, selain rusak karena gempa dan tsunami, isi warung juga dijarah orang.

Lebih dari tiga bulan keluarga Yumirna-Yasmin bersama ratusan keluarga lain hidup di tenda di seputar lapangan Idanögawo. Tenda yang mereka tempati pun bermacam-macam, dari tenda darurat hingga tenda semipermanen. Untuk makan dan minum, mereka pun mengandalkan bantuan meski warga juga turut bekerja di dapur umum.
Warung kecil

Namun, apa enaknya hidup mengandalkan bantuan tanpa pemasukan sendiri?
Yumirna berinisiatif membuka warung kecil di bawah tenda bantuan UNHCR. Ia mendapat pinjaman dari tetangganya, Ama Raya, berupa satu meja darurat, gelas, piring, setengah kilogram gula, satu bungkus teh, seperempat kilogram kopi, dan satu kardus mi instan. Mulailah Yumirna berjualan.

Satu demi satu pekerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) mampir ke warungnya. Sebagian mereka bertanya mengapa tak ada nasi? ”Tidak ada modal untuk berjualan nasi,” jawabnya. Mereka berjanji akan datang lagi ke warung itu jika Yumirna menyediakan nasi.

Ia lalu berupaya mencari pinjaman uang agar bisa menyediakan nasi bagi pelanggan. Ia berutang Rp 100.000 untuk membeli beras, ikan, daun ubi, bumbu-bumbu, dan bahan bakar. ”Satu piring nasi saya jual seharga Rp 5.000.”

Awalnya warung hanya dikunjungi satu-dua pembeli, lalu bertambah menjadi rata-rata tujuh pembeli per hari. Para pekerja LSM pun menyebarkan keberadaan warung Yumirna dari mulut ke mulut. Selain pekerja LSM, ia kemudian juga memasak untuk pekerja bangunan menara BTS (based transceiver station) telepon seluler dan pekerja bangunan rumah BRR.

”Memang kami harus banyak bergaul supaya banyak yang pesan makanan kepada kami,” tuturnya.

Ia juga menjadi anggota kelompok usaha kecil dampingan LSM internasional Oxfam yang beranggota 15 perempuan. Di kelompok bernama Penggalas itu, Yumirna mendapat pinjaman Rp 3.250.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli kompor dan alat dapur agar bisa menambah menu mi sop sebagai dagangan. Penghasilannya mencapai Rp 200.000-Rp 300.000 per hari.

Namun, dari 15 orang itu hanya Yumirna yang bertahan. ”Tak ada yang berhasil, banyak orang tidak sabar. Kalau orang jualan kan mesti sabar,” katanya.
Menyewa dua kapling

Kesabarannya menuai hasil. Warungnya yang semula di tenda bantuan, setelah beberapa kali pindah, kini menempati bangunan yang terbuat dari kayu beratap seng di kompleks Pasar Idanögawo. Ia menyewa dua kapling yang sekaligus menjadi tempat tinggal.

Yumirna bercerita, warungnya berkembang karena Oxfam banyak memesan makanan kepadanya, terutama nasi bungkus dan penganan untuk peserta pelatihan yang diselenggarakan LSM tersebut. Sekali pesan, jumlahnya ratusan paket.

Ia menunjukkan pembukuan warung yang juga diajarkan Oxfam. Selain Oxfam, beberapa LSM lain juga memesan makanan kepadanya. ”Nanti, kalau mereka pergi, langganan saya berkurang,” tuturnya bernada khawatir.

Bagaimanapun, keuntungan berjualan makanan sudah dirasakan Yumirna dan keluarga. Tak hanya bisa menutupi kebutuhan makan sehari-hari, ia juga bisa membuat warung. Ia juga mampu membeli notebook seharga Rp 6 juta agar anak-anaknya fasih dengan komputer.
Bahkan, dengan notebook itu anak-anaknya dilatih membuka jasa pengetikan. Anak-anaknya juga membantu pekerjaan di warung, apalagi saat ada banyak pesanan.

Si sulung, Faznir Syam Harefa (18), bahkan mendapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, hasil kerja sama dengan IAIN di Medan.

Namun, Yumirna masih punya ”ganjalan”. Sebelum gempa datang, ia punya pinjaman pada BRI sebesar Rp 22 juta. Saat gempa dan tsunami menerjang Nias, baru tiga kali dia mengangsur.

”Setelah itu, kami tidak bisa membayar lagi. Namun, kami tetap akan datang ke BRI untuk membicarakan masalah ini supaya nama baik ini terjaga,” kata Yumirna yang sudah menyelesaikan kursus membordir. Sayang, ia belum bisa membuka usaha bordir karena keterbatasan dana.

Di desa mereka, Yasmin sudah membersihkan lahan seluas satu hektar untuk bertanam cokelat. Kerja keras itu sebagai upaya mereka agar dapat menabung, terutama untuk membiayai sekolah keenam anaknya.

Pada Desember ini, Yumirna merasakan Pulau Nias mulai sepi. Namun, dia sepenuhnya sadar, warga setempat harus bisa mandiri saat bantuan tiada lagi. Mereka benar-benar harus mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Chief of Nias post-tsunami body tasked to help Myanmar

The Jakarta post, , Jakarta Sat, 12/06/2008 11:33 AM Headlines

A top official at the post-tsunami reconstruction agency in Aceh and Nias has been assigned to assist in the rebuilding of cyclone-devastated Myanmar, the Foreign Ministry announced Friday.

William Sabandar, Nias regional director at the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR), was named the chief technical adviser to formulate the Post-Nargis Recovery and Preparedness Plan, ministry spokesman Teuku Faizasyah told reporters.

Cyclone Nargis struck Myanmar in early May this year, killing more than 170,000 people and affecting 2.4 million others living in the Irrawady delta, the region's main rice-growing area.

Following the disaster, a tripartite core group was established comprising high-level representatives from the Myanmar government, the UN and ASEAN.

"I will be reporting to the ASEAN secretary-general," William said Friday after the launch of the latest BRR Nias report.

He added he would only be able to work "with the support of the leadership" of the BRR and ASEAN.

Having returned recently from a trip to Myanmar, William said refugees there had gone back to the hardest hit areas of the Irrawaddy, but he noted aid commitments were slow in coming, compared to those following the 2004 earthquake and tsunami in Indonesia and other Indian Ocean countries.

Those affected by Nargis, mostly poor even before the cyclone, now live in their own homes, William said, though some still lived in tents.

The relief operation immediately after the disaster was "a success", he said, with the World Health Organization gaining access to critical areas and preventing several feared infectious outbreaks.

"We're now entering the reconstruction phase (in the cyclone-ravaged areas)," William said.
According to the UN's relief agency, a recovery plan involving the international community is needed to "complement" Myanmar's recovery and reconstruction efforts. The UN and its partners will develop medium-term recovery plans for 2009-2011, says the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

The parties will cooperate in disaster risk reduction, education, health, livelihood (agriculture and non-agriculture), shelter and water, and sanitation, according to the agency's website, http://www.reliefweb.int/.

The plan is scheduled to be presented at the ASEAN-UN summit, planned for mid-December.

BRR Nias prepares to hand over the reins

Tuesday, November 25, 2008 3:28 PM

Dian Kuswandini , The Jakarta Post , Jakarta Tue, 11/25/2008 7:06 AM Headlines

The Rehabilitation and Reconstruction Agency on Nias Island (BRR Nias) has said more projects will continue after its tenure expires next month, including those aimed at alleviating poverty and sustaining the local economy.

BRR Nias regional director William P. Sabandar said that as Nias was among the poorest regions in the country, more work was needed to ensure the region’s future prosperity.

“In developing Nias’ economy we will focus on soft projects like improving agricultural production, such as rubber, cacao and rice, as well as expanding their market penetration,”
William told The Jakarta Post on Monday.

The agency will also work at improving transportation facilities in the area, including by building more roads in villages to support the distribution of local products.

The agency also plans to complete several unfinished projects to support the local economy, including two fishing boat ports in the Teluk Dalam-Teluk Belukar area, Muzoi Bridge, Binaka airport and Teluk Dalam airstrip.

William said that during the agency’s three-and-a-half-year tenure it had met 89.66 percent of its targets — the highest level of achievement seen in the infrastructure sector.

Projects to empower the local community, develop the local economy and mitigate disasters will be the region’s priorities after the agency ends its mission in December.

The agency will also continue to train Nias locals in planting and disaster prevention, William said.

BRR Nias was established to carry out recovery programs following the Dec. 26, 2004, tsunami and the strong earthquake that hit the region in March 28, 2005.

The disasters killed almost 1,000 people on the island, displaced 70,000 others and destroyed buildings and infrastructure, causing Rp 6 trillion in total damages.

Reconstruction efforts in Nias have lagged behind those in Aceh, which was hit hardest by the tsunami.

Starting next month, the agency will enter a transition period lasting until May next year, when it will finish its mission.

During the handover period, the agency will work with the central government, local governments and several donors involved in the projects, including the International Labor Organization and the United Nations Children’s Fund.

According to the agency, the total budget for recovery programs in Nias between 2005 and 2009 is estimated at almost Rp 5.8 trillion. By the end of 2008, the disbursement of the budget is estimated to have reached Rp 4.2 trillion.

Kantor BRR Nias Tutup Akhir Desember

Sabtu, 18 Oktober 2008 | 00:25 WIB

Medan, Kompas - Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Nias akan menutup kantornya pada akhir Desember 2008 meskipun BRR sendiri baru resmi menyelesaikan tugas pada 16 April 2009. Seluruh penyelesaian tugas BRR di Nias akan dilakukan oleh tim penuntasan yang terdiri dari BRR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Kepala BRR Wilayah Nias William Sabandar, Jumat (17/10), mengatakan, penutupan kantor terkait dengan selesainya tahun anggaran 2008 yang berakhir 31 Desember 2008. Setelah penutupan kantor, BRR sendiri akan fokus pada penyelesaian laporan akhir, bukan pada kegiatan fisik.

Menurut William, tahun 2009 masih tersedia dana Rp 3,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Pulau Nias sendiri akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 600 miliar. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) di Pulau Nias akan dilaksanakan oleh Pemerintah Sumatera Utara, Pemerintah Nias, Pemerintah Nias Selatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kabupaten Nias sendiri akan mendapat dana Rp 166 miliar. Dana itu di luar DAU dan DAK.

Adapun kegiatan RR di Nias masih akan berlangsung hingga 2012. Kegiatan RR dilakukan oleh para donor yang sudah berkomitmen untuk membangun Nias. Unicef, misalnya, kata William, puncak pekerjaan mereka justru pada 2009.

Kemarin BRR Nias juga menyerahkan aset-aset yang sudah dibangun kepada Pemerintah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di SDN 070975, Gunungsitoli, Nias. Namun, Pemkab Nias belum bisa menerima penyerahan itu karena menyelesaikan pengecekan aset-aset yang diserahkan di lapangan.

Manajer Divisi Informasi dan Komunikasi BRR Nias Emmanuel Migo mengatakan, penyerahan akan dilakukan minggu ini.

Selain BRR, 13 lembaga donor internasional juga menyerahkan aset yang dibangun ke pemerintah setempat. Total nilai aset yang diserahkan Rp 361,7 miliar.

Migo mengatakan, penyerahan aset rekonstruksi Nias kali ini merupakan penyerahan yang keempat. Dari Rp 361,7 miliar aset yang diserahkan, sebanyak Rp 226,9 miliar merupakan dana APBN yang dikelola BRR Perwakilan Nias dan sisanya sebanyak Rp 134,8 miliar merupakan dana non-anggaran yang dikelola berbagai organisasi kemanusiaan.

Kabupaten Nias Selatan menerima Rp 94,3 miliar dari dana anggaran dan Rp 20,1 miliar dari dana non-anggaran. Sementara Provinsi Sumatera Utara menerima Rp 70,2 miliar berupa enam paket rekonstruksi jalan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Nias direncanakan menerima aset sebesar Rp 56,4 miliar dari dana anggaran dan Rp 114,7 miliar dari dana non-anggaran. (WSI)

Tata Kelola Ekonomi Nias Selatan Terburuk

Selasa, 22 Juli 2008 17:40 WIB
Laporan Wartawan Kompas Orin Basuki

JAKARTA,SELASA - Kabupaten Nias Selatan mendapatkan peringkat terburuk dalam Tata Kelola Perekonomian yang baik di daerah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Nias memperoleh rangking 243 dari 243 kabupaten dan kota di 15 provinsi yang menjadi responden dalam survei tersebut.

"Supaya lebih fair (adil) , ada baiknya pemerintah daerah yang berkinerja terburuk juga diungkapkan dalam penyerahan penghargaan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Sebab, mempermalukan di depan umum itu jauh lebih efektif mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah," ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan sambutannya dalam Penyerahan KPPOD Award di Jakarta, Selasa (22/7).

Dalam Siaran Pers resminya, KPPOD menilai, Kabupaten Nias Selatan mendapatkan skor 41,4 persen atau terendah dari 243 kabupaten yang disurvei. Setingkat lebih baik dari Kabupaten Nias Selatan adalah Kabupaten Labuhan Batu, keduanya ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian di peringkat tiga terbawah ada Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. L alu di posisi keempat terrendah ada Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Serta di peringkat lima terbawah ditempati Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau.

Source: Kompas.com (Klik judul untuk ke sumber)

Aset-aset Nias Terdokumentasi

Pengembangan Transparansi Publik
KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRI
Gunungsitoli, Kompas - Aset-aset Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias yang diserahkan ke pemerintah daerah setempat dan lembaga-lembaga terkait terdokumentasi dengan baik dalam buku. Langkah itu bisa menjadi contoh pemerintah daerah di mana pun untuk mendokumentasikan aset mereka.

”Pembuatan buku ini kami anggap penting agar masyarakat mendapat informasi yang cukup mengenai kegiatan rekonstruksi di Nias. Ini merupakan langkah pengembangan transparansi dan pertanggungjawaban publik,” kata Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Perwakilan Nias William P Sabandar, Jumat (11/7).

Poin-poin dalam laporan aset cukup sederhana, seperti lokasi, nomor kontrak, tanggal, nilai aset, kontraktor, berikut foto bangunan. Sebagai contoh, pembangunan puskesmas pembantu Idano Ndrawa Tefao di Kecamatan Lahewa. Pembangunan dilakukan pada 4 Agustus 2006 itu senilai Rp 238,083 juta dengan kontraktor CV Sudirman dengan nomor kontrak M-292/BRR.462247/VIII/2008. Atau pembangunan empat unit tipe 70 rumah dinas Pengadilan Negeri Gunungsitoli di Gunungsitoli dilakukan pada tahun anggaran 2006.

Nilai aset empat rumah dinas itu Rp 755 juta yang dikerjakan oleh kontraktor UD Duta Angkasa dengan kontrak nomor 93/BRR/XII/2005 pada 11 November 2005. Meski demikian, ada beberapa keterangan aset yang menggunakan jumlah satu paket, tetapi dalam paket tidak dirinci apa isi paket itu.

Penyerahan aset sendiri sudah dilakukan tiga kali, yakni tahap pertama sebanyak Rp 35,4 miliar, tahap kedua Rp 416 miliar, dan tahap ketiga Rp 500,3 miliar. Rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias dibantu 25 negara dan 80 organisasi baik regional, nasional, maupun internasional. Sebanyak 17 lembaga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut bergabung di dalamnya.

William mengatakan, sejauh ini sudah selesai 15.000 rumah dari 22.000 rumah yang akan dibangun. Sebanyak 5.000 rumah yang belum selesai masuk dalam kategori Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kecamatan direncanakan selesai 2009. ”Sudah tak ada lagi warga yang tinggal ditenda. Kalau ada, itu harus diteliti dengan saksama,” katanya.
BRR akan meninggalkan Nias pada 16 April 2009. Namun, kantor BRR di Gunungsitoli baru akan tutup pada 31 Desember 2009.

Menurut William, untuk merekonstruksi Nias dibutuhkan dana Rp 8 triliun. Namun, dana yang dialokasikan untuk Nias sebanyak Rp 6 triliun.

”Masih banyak yang belum tertangani di Nias,” kata William. Hal yang belum tertangani di antaranya masalah air bersih, jalan lingkar Pulau Nias, dan jalan- jalan di pedesaan.
Angka Rp 6 triliun tersebut terdiri atas Rp 2,7 triliun untuk pembangunan aset publik dan Rp 3,3 triliun untuk aset sosial. Sebanyak 70 persen aset sosial digunakan untuk mendirikan rumah.
Selain rekonstruksi, Multi Donor Fund juga menyatakan membantu Rp 180 miliar untuk pembangunan ekonomi Nias. Dana akan dikelola pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan ekonomi di Nias dibagi dalam lima kluster, yakni kluster Nias Utara, Nias Timur, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kepulauan Batu.

Meski masih diterpa isu korupsi, William menyatakan, BRR Nias melakukan kegiatan setransparan mungkin. ”Kami tidak main-main jika ada staf yang terbukti menyeleweng. Tidak ada orang dalam BRR yang akan mendukung atau menutupi,” ujarnya.

Selepas berakhirnya masa tugas BRR, pemerintah akan membuat sekretariat bersama. Sejumlah lembaga mengkhawatirkan berakhirnya masa tugas BRR akan menyulitkan urusan administrasi lembaga, misalnya dalam pengurusan pengurusan izin tinggal staf asing mereka di Indonesia.

Dalam sebuah diskusi dengan warga Nias awal tahun lalu, pengamat sosial, George Adijondro, mengkhawatirkan terjadinya stagnasi ekonomi di Nias pascakeluarnya BRR dari pulau tersebut.
Hal tersebut terjadi karena pekerjaan-pekerjaan besar tak banyak lagi dilakukan di Pulau itu. Dalam minggu ini, sejumlah menteri dijadwalkan berkunjung ke Nias untuk menengok pembangunan di sana. (WSI)

Sumber: Kompas.com (silahkan klik judul untuk melihat langsung dari sumber)

Bupati Nias Selatan Resmikan Pembangunan Jalan Porpinsi di Nisel Senilai Rp. 101 Milyar

PRESS RELEASE: 08 Juli 2008 (BRR Perwakilan Nias)

Pembangunan Jalan Popinsi Sumatra Utara ruas Lolowa’u – Teluk Dalam Nias Selatan sepanjang 58 km dengan nilai proyek Rp. 101 milyar diresmikan Bupati Nias Selatan F. Laia, SH. MH di Lolowau Nias Selatan, Senin (7/7). Acara pembukaan selubung papan proyek ini dihadiri oleh Kepala BRR Distrik Nias Selatan Heracles Lang, para Kepala Dinas dan Kepala Unit di lingkungan Pemkab Nisel, 3 camat yang dilalui lokasi proyek yaitu, Camat Lolowa’u, Camat Amandraya dan Camat Teluk Dalam. Selain itu hadir juga para Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Bupati Nias Selatan F. Laia, SH menyatakan bahwa ruas jalan ini sangat penting artinya bagi masyarakat Nias Selatan. Jalan propinsi yang merupakan bagian dari jalan lingkar Nias ini selama ini sulit dilalui kendaraan bermotor.

”Pembangunan ruas jalan ini akan membuka keterisoliran wilayah pedesaan di 3 kecamatan yang selama ini sulit berkembang. Dengan jalan baru ini diharapkan mempercepat arus orang dan barang serta membantu pengembangan perekonomian masyarakat. Pembangunan jalan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan di desa-desa terisolir di kawasan bagian tengah dan barat Nias Selatan”, demikian ungkap F. Laia.

Ia lebih lanjut mengharapkan agar kontraktor pelaksana pembangunan jalan dimaksud melaksanakan pekerjaan dengan tanggungjawab moral dan teknis yang tinggi serta dapat melibatkan masyarakat pada daerah yang dilalui proyek pembangunan jalan. Ia juga berharap agar para pekerja menghormati adat dan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Sementara itu PPK Jalan Propinsi Sumatra Utara Bintang Hutapea mengharapkan agar masyarakat mendukung pengerjaan proyek dimaksud, mengingat jangka waktu pelaksanaan yang sangat terbatas. Hal senada diharapkan oleh Ketua Panitia kegiatan peresmian yang juga Asistem Kepala Bidang Infrastruktur BRR Distrik Nisel Helmut Dachi. Menurut Dachi, maksud utama dari pelaksanaan kegiatan peresmian yang melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat ini agar proyek ini dapat berjalan lancar.

Jaminan Keamanan
Bupati Nias Selatan pada kesempatan ini menjamin kemanan pelaksanaan proyek jalan propinsi Lolowa’u – Teluk Dalam. Untuk itu dia berharap agar masyarakat bersama pimpinan pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat untuk mendukung pengerjaan jalan dimaksud.

”Mari kita dukung dan juga turut mengawasi dengan baik, karena jalan ini milik kita bersama. Jika ada masalah keamanan dan lainnya kami minta agar segera dilaporkan kepada kami untuk dapat diselesaikan dengan baik”, demikian ungkap Laia yang menjamin bahwa daerah Nias Selatan aman untuk kelangsungan proses pembangunan.

Nilai Proyek Terbesar
Paket pembangunan jalan ruas Lolowa’u – Teluk Dalam ini merupakan salah satu paket proyek terbesar selama ini di Nias dan Nias Selatan. Nilai proyek dengan masa kerja 365 hari kalender ini menelan dana sebesar Rp.101 milyar. Sumber dana berasal dari APBN (BRR Nias) dan hibah MDF (Multi Donor Fund) melalui program IREP (Infrastructure Reconstruction Enabling Program.

Paket pekerjaan proyek pembangunan jalan ini meliputi pelebaran jalan , peninggian dan overlay serta pelapisan aspal hotmix.. Panjang jalan yang akan dikerjakan 58,412 km dari Lolowa’u ke Kec. Teluk Dalam.

Kontraktor pelaksana paket pembangunan jalan Lolowau – Teluk Dalam ini merupakan join operation dua kontraktor yaitu PT BCK (Bangun Cipta Kontraktor) dan PT Jaya Konstruksi. Saat ini kedua perusahaan pelaksana ini telah memulai proses mobilisasi. Selain itu, dalam kerangka pelibatan masyarakat, telah dimulai pelaksanaan pengerjaan drainase dan penguatan tebing yang melibatkan secara langsung masyarakat di sekitar lokasi proyek.

-----
Informasi lebih lanjut:
Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Informasi BRR Perwakilan Nias)
E-mail: emanuelmigo@yahoo.com atau emanuel.migo@brr.go.id

Dialog Terbaru dengan Pastor Philip Giawa mengenai Proyek BRR

Silahkan klik pada judul berita ini

Keterangan BRR Terkait Dugaan KKN Tender Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap IV

Tender Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap IV yang dibiayai oleh Palang Merah Singapura telah berlangsung, dengan pemenang PT Adhi Karya. Terkait proses tender tersebut, tersebar berita di media (WASPADA dan Harian Sinar Indonesia Baru, pada 16 dan 14 Mei 2008) yang menyatakan adanya dugaan KKN dengan nara sumber Pengurus Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Nias B Man Jaya Tel. Meskipun pada berita di media tersebut telah cukup berimbang dengan adanya keterangan dari Panitia Tender, kami pikir ada baiknya memberikan keterangan yang lebih menyeluruh sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat. Berikut penjelasan BRR Nias:

1. MoU tanggal 22 Februari 2008 mengenai Pembangunan Rumah Sakit Umum Gunungsitoli Tahap 4 yang ditandantangani oleh Chairman Singapore Red Cross Lt. Gen. (Retd). Winston Choo dan Kepala BRR NAD-Nias Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, pada Article 5.
2. Project Implementation Arrangement (PIA) Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap 4 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Singapore Red Cross Christopher Chua dan Kepala Perwakilan VI BRR NAD-Nias, pada bagian III.3.1Disebutkan bahwasanya proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Procurement Guidelines yang disetujui oleh Singapore Red Cross, dengan demikian proses pengadaan bukan didasarkan pada Keppres No. 80 tahun 2003.

Proses Tender yang disepakati antara pihak penyandang dana dan BRR adalah dengan cara Pemilihan Langsung melalui PrakualifikasiSesuai dengan Memorandum Joint Committee Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap Keempat No. M-001/JCRSUG/BRR/N/III/2008 tanggal 1 April 2008 perihal Persyaratan Umum Prakualifikasi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi RSU Gunungsitoli Tahap Empat dengan isi antara lain sebagai berikut :

• Kontraktor yang diundang adalah kontraktor yang pernah bekerja di BRR, atau mitra kerja BRR di kepulauan Nias, dengan kinerja yang baik dan hasil yang memuaskan untuk konstruksi gedung serta memiliki pengalaman melaksanakan pembangunan rumah sakit minimal type C di Indonesia.
• Nilai kontrak minimum untuk pekerjaan konstruksi gedung yang pernah dilaksanakan oleh kontraktor tersebut di kepulauan Nias adalah Rp. 20.000.000.000.
• Peralatan berat yang dibutuhkan sudah berada di Nias, sehingga biaya mobilisasi peralatan tidak dibutuhkan lagi dalam dokumen penawaran.

Dengan demikian, rekanan yang memenuhi syarat untuk diundang hanya 3 perusahaan, yaitu: PT. Waskita Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Bintang Saudara.

Mengenai pengunduran waktu pemasukan penawaran adalah kasus force majeur, disebabkan keadaan cuaca pada tanggal 23 April 2008 sangat buruk, sehingga terganggunya jadwal penerbangan di Bandar Udara Binaka Nias sesuai Surat Keterangan Nomor : 019/GSA-MNA/GNS/IV/08 dari pihak Merpati Nusantara Airlines. Yang memasukkan dokumen sesuai jadwal semula hanya 1 (satu) perusahaan, sedangkan 2(dua) perusahaan lainnya tidak hadir sampai pukul 12.00 WIB (batas akhir pemasukan) sehingga waktu pemasukan dokumen diundurkan menjadi tanggal 24 April 2008 seizin dari Joint Committee dan dituangkan dalam Berita Acara No. 015/PPBJ-RSU/BRR-SRC/IV/2008 tanggal 23 April 2008.

Akibat perubahan tersebut, tidak ada satu pun peserta lelang yang mengajukan keberatan dan semua peserta lelang berpartisipasi sebagai saksi dalam penandatangan berita acara pemasukan penawaran.

Berdasarkan prosedur pengadaan yang disepakati, Sistem Evaluasi adalah Sistem Nilai (Score) terdiri dari :

• Bobot Penilaian Panitia dari Dokumen Prakualifikasi dan teknis dengan total bobot = 45%.
• Penilaian Tim Ahli Joint Committee, dari segi Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan, Teknik
• Presentasi dan Komunikasi dengan total bobot = 45%.
• Evaluasi biaya dengan bobot = 10%.

Penggabungan Penilaian Panitia, Tim Ahli Joint Committe, dan Evaluasi Biaya sebagai berikut :

• PT. Adhi Karya - dengan nilai 90,54 (Peringkat I)
• PT. Waskita Karya - dengan nilai 84,10 (Peringkat II)
• PT. Bintang Saudara - dengan nilai 79,41 (Peringkat III)

Pengumuman Pemenang diumumkan oleh Panitia pada tanggal 1 Mei 2008 dan ditempelkan pada papan pengumuman di Sekretriat Panitia dan papan pengumuman BRR Perwakilan Nias.Rencana penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai akhir Januari 2009, sehingga telah dituangkan dalam Data Lelang dan Berita Acara Rapat Aanwijzing Kantor bahwasanya jadwal pemilihan langsung tidak ada masa sanggah. Sistem Penilian telah dituangkan di dalam Addendum Aanwijzing Kantor.

(Untuk informasi yang lebih lengkap mencakup berita di media massa terkait, silahkan klik pada bagian judul berita ini).

Peresmian Kantor Baru Bupati Nias Senilai Rp34,1 Miliar

Mendagri Titip kepada Aparatur
dan Warga Nias Rawat Kantor Baru

Gunung Sitoli, 16 Mei 2008/berita dari Humas Pemprov Sumut-ML Tobing

Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto meminta seluruh aparatur dan warga Nias memelihara gedung kantor bupati yang baru selesai dibangun sebagai aset untuk meningatkan sarana dan prasarana pelayanan publik. Alasan itu dikemukakan Mendagri karena selain personil dan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan juga merupakan faktor penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas.

"Saya pesankan, agar gedung kantor yang telah dibangun ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Pemkab Nias bersama seluruh masyarakatnya. Karena gedung ini adalah milik bersama, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga dan memelihara keberadaannya," kata Mendagri saat meresmikan gedung baru Kantor Bupati Nias di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Desa Ononamolo, Jumat (16/5) yang dirangkaikan dengan penyerahan aset dari BRR Nias-NAD kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Pasar Modern Ya'ahowu
Selain meresmikan gedung baru Kantor Bupati Nias yang dibangun dalam dua tahun, Mendagri juga meresmikan Pasar Ya'ahowu sebagai pasar moderen pertama di Kabupaten Nias yang terletak di kawasan perkotaan. Hadir di acara itu antara lain Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto, Gubernur Sumut Rudolf M Pardede, Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia, dari Dephub, Drs Sriyatno, dari Dep PU Ir Perasaan Ginting, dari BMG Drs Hendar Gunawan, dan PT Pos Indonesia Harnito, serta muspida dan udangan lainnya.

Mendagi perlu menekankan hal ini mengingat, lokasi gedung baru Pemkab Nias itu sangat strategis. Gedungnya berada di atas sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut (DPL). Selain itu, lokasinya juga terletak sekitar 10 kilometer dari Kota Gunung Sitoli, sehingga disamping bisa melihat dengan leluasa lautan biru yang mengitari Pulau Nias, juga keberadaannya sangat tepat untuk penataan dan pengembangan serta perluasan kota.

Dalam penjelasannya, Mendagri yang sebelumnya sudah ditabalkan sebagai "Panglima Perang Nias" yang ditandai pemakaian pakaian adat Nias, Humba langsung oleh Bupati Nias Binahati B Baeha, tak menampik lokasi gedung baru Pemkab Nias itu sangat refresentatif, sehingga keberadaannya diyakini dapat memberikan kenyamanan bagi aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

Mendagri juga menyarankan, agar Pemkab Nias memanfaatkan sumbedaya laut dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Prinsip utama yang harus dipegang dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut adalah melakukan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga sumberdaya kelautan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjun," tukas Mendagri.

Hal sama juga ditegaskan Gubernur Sumatera Utara, Rudolf M Pardede. Rudolf bahkan mengaku, sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumut dan atas nama masyarakat Nias, dirinya harus mengucapkan syukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang begitu serius dan nyata melaksanakan n proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pulau Nias pasca bencana melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias-NAD.

"Selain kepada pemerintah pusat dan BRR NAD-Nias, Pemprov Sumut juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara donor, badan PBB, LSM lokal mau pun internasional yang telah teberpartisipasi dalam tugas kemanusiaan mulai dari tahap tanggap darurat sampai kepada kegiatan pembangunan kembali kepulauan Nias menjadi lebih baik," tutur Gubsu.

Menanggapi akan berakhirnya tugas BRR pada 2009, lanjut Gubsu, BRR bersama Pemprov Sumut, Pemkab Nias, dan Nias Selatan diharapkan bisa meletakkan dasar penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebab proses pembangunan berkelanjutan di Nias, masih akan tetap mendapat dukungan dari negara-negara donor hingga tahun 2012.

"Pembangunan Nias bukanlah ha yang mudah dan semua itu dibutuhkan kesabaran serta ketekunan dari berbagai pihak di dalam membangun Nias menjadi lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera," tegasnya.

Bupati Nias Binahati B. Baeha mengakui proses pembangunan yang dilakukan BRR Nias-NAD bersama pemerintah pusat, dan provinsi di Tano Niha diharapkan bisa mempercepat akselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, pemkab dan DPRD Nias.

Karena itu, Bupati berharap, pemerintah pusat melalui Depdagri dapat tetap melanjutkan proses pembangunan dengan memberdayakan Pemkab Nias, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang belum sempat dijalankan BRR Nias-NAD.

"Masyarakat Nias masih sangat membutuhkan perhatian untuk percepatan akselerasi pembangunan. Untuk itu, Pemkab Nias siap menyediakan sumberdaya manusia untuk melanjutkan program rekonstruksi dan rehabilitasi Nias dan mengelola aset-aset yang akan diserahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Bupati.

Ditegaskan juga, denga peresmian gedung baru ini, Bupati menekankan bahwa akan terjadi peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Aset yang Diserahkan Bernilai Rp.509 Milyar
Kepala BRR Nias-NAD, William Sabandar sebelumnya menjelaskan, bahwa aset yang diserahkan bernilai total Rp509 miliar lebih. Aset yang diserahkan itu bersumber dari dana on budget (dari APBN) senilai Rp428 miliar lebih, dan dana off budget (dari NGO0 senilai Rp81 miliar lebih.

Dari total dana itu, BRR NAD-Nias menyerahkan aset senilai Rp228,3 miliar lebih kepada Pemkab Nias, Rp23,5 miliar lebih kepada Pemkab Nias Selatan, Rp89 miliar lebih kepada Pemprov Sumut, Rp75,6 miliar lebih kepada Dephub, Rp9 miliar lebih kepada Dep PU, Rp4,3 miliar lebih kepada BMG, dan PT (Persero) Pos Indonesia Rp3,2 miliar lebih.

Sedangkan dana off budget, menurut William diserahkan kepada Pemkab Nias sebesar Rp76,5 miliar lebih, dan Rp4,4 miliar lebih kepada Pemkab Nias Selatan. "Kami berharap, aset yang diserahkan ini bisa memberikan manfaat kepada penerimanya, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada publik," tutur William.

NISM 4 di Medan Berlangsung Sukses

Mendagri: Pemda Harus Siap Melanjutkan dan Memelihara Hasil Rekonstruksi

Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) atau pertemuan para pemangku kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang ke-4 di Medan, Kamis (15/5) berlangsung sukses. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 300 orang dari berbagai perwakilan negara dan lembaga donor, Peerintah Pusat yang diwakili oleh Mendagri dan Kepala Bappenas serta Pemprovsu, Pemkab Nias dan Nias Selatan.

Kepala BRR NAD-Nias Kuntoto Mangkusubro dalam pidato pembukaan menyatakan bahwa pertemuan stakeholder Rekonstrusi Nias kali ini merupakan yang terakhir menjelang penyelesaian masa tugas BRR di Nias pada bulan April 2009.

"Pertemuan ini penting untuk membicarakan bagaimana proses transisi dapat berlangsung dengan baik, dan momentum pembangunan di Nias tetap terpelihara dan diteruskan oleh pemerintah daerah", demikian ujar Kuntoro.

Ia menambahkan, kemajuan yang dicapai selama rehabilitasi dan rekonstruksi meberikan kesempatan yang sangat baik bagi daerah yang terpencil dan miskin ini untuk menata pebangunan yang lebih baik pada masa mendatang. Infrastruktur fisik yang kini telah terbanggun, seperti Pasar Modern Ya'ahowu, jalan propinsi dan kabupaten, irigasi dan rumah sakit, sekolah dan lain-lain agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan berkelanjutan di Nias.

Pemeliharaan Aset Rekonstruksi
Mendagri Mardiyato menyampaikan pentingnya pemeliharaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah terbangun. Pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran dan sumber daya untuk pemanfaatan dan pemeliharaan.

"Pemerintah daerah perlu enyiapkan anggaran dan sumber daya manusia yang memada untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Terlebih karena BRR akan berakhir mandatnya, pemerintah daerah harus mulai menyiapkan diri untuk mengambil alih proses pebangunan berkelanjutan di Nias", demikian ujar Mardiyanto.

BRR dan 8 Lembaga Donor Serahkan Rp. 500 Milyar Aset Rekonstruksi Nias

*Myanmar Perlu Belajar dari Indonesia

BRR NAD-Nias bersama 8 lembaga donor akan menyerahkan lagi aset Rekonstruksi Nias bernilai total Rp500,367,129,957 kepada Pemkab Nias dan Pemkab Nias Selatan, Pemrpov Sumut dan 4 instansi vertikal Pemerintah Pusat pada hari Rabu (14/5) di Gunungsitoli-Nias. Seluruh aset ini siap difungsikan dan merupakan bagian dari komitmen rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pasca bencana Gempa Bumi yang melanda Kepulauan Nias tiga tahun silam.

Aset-aset yang diserahkan ini bersumber dari dana On-budget (APBN) maupun Off-budget (non APBN), yang dilaksanakan BRR Perwakilan Nias maupun partner BRR yakni United Nations Development Program (UNDP), International Labour Organisation (ILO), United Nations Children’s Fund (Unicef), World Vision Indonesia (WVI), The Johanniter, Mercy Malaysia dan Hallcrow.

”Kerjasama dan fasilitasi yang dilakukan oleh BRR dalam proses rekonstruksi Nias bersama 25 negara donor dan lebih dari 80 lembaga internasioal dan nasional selama hampir 3 tahun masa rekonstruksi telah membawa hasil nyata memulihkan penderitaan paska bencana maupun meletakan landasan pembangunan yang lebih baik di Nias dan Nias Selatan. Dalam rangka mendorong komitmen jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan, pada kesempatan penyerahan aset tersebut, kami juga mengajak wakil negara-negara donor dan lembaga-lembaga internasional untuk secara langsung melihat kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan”, demikian keterangan Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, Sabtu (10/5) di Medan-Sumut.

Penyerahan aset kali ini adalah yang ke-3 yang merupakan rangkaian dari kegiatan pertemuan stakeholder Rekonstruksi Nias (NISM) ke-4 di Medan-Sumatra Utara yang dilaksanakan sehari setelahnya, Kamis (15/5). Jika nilai aset penyerahan yang ke-3 ini digabung dengan penyerahan aset oleh BRR pada 2 periode sebelumnya, maka total aset yang siap digunakan ini mencapai sekitar Rp. 1 trilyun. Total nilai aset ini belum termasuk bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi yang langsung diberikan kepada masyarakat, seperti bantuan perumahan penduduk, rumah peribadatan, perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Jika tidak ada halangan, 2 menteri direncanakan menghadiri acara penyerahan ini, yaitu Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardiyanto dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pengestu. Keduanya akan menyerahkan bangunan Kantor Bupati Nias dan Pasar Modern Ya’ahowu kepada Pemkab Nias. Kegiatan serah terima aset ini akan langsung dipimpin oleh Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto.

Myanmar Perlu Belajar dari Indonesia
William P. Sabandar menyatakan keprihatinannya terhadap bencana topan yang melanda Myanmar yang telah merenggut nyawa ratusan ribu warganya. Ia mengharapkan pemerintahan negara itu mau menerima bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional, sehingga warganya yang menderita karena bencana alam tersebut mendapatkan pertolongan.

Menurut William, penanganan pasca bencana di Kepulauan Nias berlangsung dengan baik dan dengan sumber daya yang sangat besar, yang melibatkan bukan hanya pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi juga 25 negara dan lebih dari 80 lembaga donor Internasional. Hal ini berkat keterbukaan Pemerintah Indonesia yang membentuk BRR NAD-Nias yang antara lain memimpin dan memfasilitasi bantuan dari komunitas internasional.

Wilayah Kepulauan Nias yang terisolir dan sangat miskin pun kini mulai pulih dari dampak bencana, dan bahkan kemajuan infrastruktur fisik di berbagai bidang mengalami peningkatan drastik. Kita bersyukur atas dukungan komunitas internasional yang bahu membahu bersama Pemerintah Indonesia untuk membangun kembali Nias.

”Bencana topan di Myanmar yang menelan korban lebih dari 20.000 orang saat ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari proses ini. Koordinasi, fasilitasi dan perencanaan yang baik akan sangat mambantu pembangunan kembali daerah yang mengalami bencana dan sekaligus meletakan landasan untuk pembangunan yang lebih baik”, demikian ungkap William.

Pasar Modern Ya’ahowu Siap Digunakan
Salah satu aset yang akan diserahakan BRR adalah bangunan Pasar Modern Ya’ahowu yang terletak di tengah kota Gunungsitoli yang merupakan bekas reruntuhan Pusat Pertokoan saat bencana gempa bumi 28 Maret 2005 silam. Bangunan bernilai lebih dari Rp. 20 milyar ini dikerjakan oleh BRR dan akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Nias.

Pasar Modern ini diharapkan menjadi pusat perdagangan yang dapat menopang berkembangnya perekonomian di wilayah ini. Dengan penyerahan ini maka pasar yang lebih mirip mall ini mulai dapat digunakan.

Secara keseluruhan Pemkab Nias akan menerima aset sebesar Rp. Rp300,338,244,768. Total nilai aset ini tersebar pada 8 sektor, yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kelembagaan, Jalan Kabupaten, Irigasi, Drainase dan Perkuatan Sungai.

Selain dikerjakan oleh BRR Nias, aset-aset tersebut merupakan hasil karya dari World Vision Indonesia (WVI) pada 17 proyek sektor pendidikan dengan nilai total aset sekitar Rp23,6 milyar. Pada sektor yang sama Unicef menyubangkan 4 proyek dengan nilai aset sekitar Rp10,3 milyar dan The Johanntter 1 proyek dengan nilai aset sekitar 2 milyar.

Mercy Malaysia dan suatu unit trust fund yang mengelola dari donor khusus bentukan BRR NAD-Nias yaitu Reconstruction Aceh Nias Trust Fund (RANTF), masing-masing menyumbangkan aset sekitar Rp. 13 milyar. UNDP menyumbang pada sektor kelembagaan dengan nilai aset sekitar Rp. 1,2 milyar. ILO pada sektor Jalan Kabupaten dengan nilai aset sekitar Rp.3,4 milyar dan Hallcrow pada sektor irigasi dengan nilai aset sekitar Rp.5,3 milyar.

Pemkab Nias Selatan pada kesepatan yang sama menerima aset sebesar Rp23,536,198,144, terdiri dari 7 sektor yaitu Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kelembagaan, Jalan Kabupaten dan Irigasi. Selain BRR, terdapat dua lembaga yang turut mengerjakan aset-aset tersebut, yaitu ILO untuk sektor Jala Kabupaten degan nilai aset sekitar Rp3,1 milyar dan UNDP untuk sektor Kelembagaan dengan nilai aset sekitar Rp. 1,2 milyar.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara akan menerima aset sebesar Rp89,035,478,945. Semuanya dari dana On-budget yang dikerjakan BRR, terdiri dari 3 sektor yaitu Jalan Propinsi, Irigasi dan Perkuatan Sungai.

Beberapa instansi vertikal Pemerintah Pusat juga menerima penyerahan aset rekonstruksi. Seluruh aset berasal dari dana On-Budget yang dilaksanakan BRR, yaitu sebesar Rp87,457,208,100. Departemen Perhubungan (Laut dan Udara) menerima aset bernilai sekitar Rp70,7 milyar. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dengan nilai aset sekitar Rp.4,3 milyar. Departemen Pekerjaan Umum menerima aset dengan nilai sekitar Rp 9 milyar dan PT Pos Indonesia sekitar Rp.3,2 milyar.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menyatakan, penyerahan asset bersama berbagai negara/lembaga donor ini masih terus berlanjut pada masa mendatang. Diharapkan hingga berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009 mendatang, seluruh aset rekonstruksi Nias telah seluruhnya diserahterimakan.
-----------

Untuk informasi lebih lengkap agar menghubungi:
Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Informasi BRR Perwakilan Nias) Hp. 08126266799 E-mail: emanuelmigo@yahoo.com atau emanuel.migo@brr.go.id

Pertemuan Stakeholders Rekonstruksi Nias Menjelang Berakhirnya Mandat BRR

BRR Fokus Pada Pembangunan Berkelanjutan di Nias

Jakarta, 28 April 2008. Menjelang berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias, dan sejalan dengan rampungnya program rekonstruksi, fokus BRR saat ini adalah membantu upaya pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Nias seiring dengan pengakhiran masa tugas BRR di wilayah tersebut pada bulan April 2009 nanti. Demikian penjelasan dari Kepala BRR Aceh – Nias perwakilan Nias pada saat berlangsungnya pertemuan donor (Donor Meeting) hari ini di Jakarta.

Salah satu upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan BRR akan menyelenggarakan pertemuan pemangku kepentingan (Stakeholders) rehabilitasi dan rekonstruksi Nias atau Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) yang ke-4 di Medan Sumatra Utara pada 15 Mei 2008 mendatang. Pertemuan ini akan dihadiri oleh seluruh pelaku rekonstruksi Nias, seperti perwakilan negara-negara donor, pimpinan badan-badan internasional seperti PBB dan Palang Merah, Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Pemkab Nias dan Nias Selatan.

”Pelaksanaan NISM 4 ini dimaksudkan untuk mencapai dukungan yang efektif kepada Pemkab Nias dan Nias Selatan serta Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dari seluruh pelaku rekonstruksi dalam mengelola proses transisi rekonstuksi menuju pembangunan yang berkelanjutan”, demikian ujar William P. Sabandar di Jakarta, Senin (28/4).

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa NISM ke-4 ini dilaksanakan selama dua hari, termasuk sehari di antaranya adalah kunjungan ke Nias dan Nias Selatan. Tema NISM terakhir ini adalah ”Mengelola Transisi Rekonstruksi menuju Pembangunan yang Berkelanjutan”.

Sebagaimana diketahui, BRR akan mengakhiri mandat mengkoordinir proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias pada bulan April 2009. Sementara itu, proyek-proyek yang dilaksanakan BRR baik di Aceh dan di Nias berakhir pada tahun 2008 ini. Bahkan seluruh paket proyek fisik diharapkan berakhir paling lambat pada awal November 2008.

Sisa waktu antara November 2008 hingga berakhirnya mandat BRR pada April 2009 akan dimanfaat untuk penyusunan laporan dan penyerahan aset kepada penerima manfaat baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Selain itu penyusunan laporan kepada Presiden sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan mandat Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik di NAD maupun di Nias.

William menerangkan bahwa melalui NISM ke-4 ini diharapkan Pemerintah Daerah Sumatra Utara serta Pemkab Nias dan Nias Selatan mendapatkan dukungan yang memadai untuk paling tiadak 3 hal utama. Pertama, bagaimana mengembangkan kelembagaan dan organisasi yang dapat menjamin transisi rekonstruksi dengan baik dan sekaligus menjalin keberlanjutan peran donor dan pemerintah pusat pasca BRR. Kedua, merumuskan strategi dan rencana aksi bagi upaya pengurangan resiko bencana menuju masyarakat Nias yang siaga bencana. Ketiga, mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan rencana aksi bagi pengembangan ekonomi dan pembangunan manusia di Kepulauan Nias.

Terkait penyiapan rencana aksi pengurangan resiko bencana dan dukungan pengembangan ekonomi, BRR Nias sejak tahun 2007 telah menerapkan program community based development perumahan. Pada tahun 2008 ini BRR memperluas cakupan program coomunity development ini yaitu selain perumahan, masyarakat juga terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan sederhana menuju ke desa-desa atau perkampungan.

Sedangkan untuk pembangunan ekonomi, BRR Nias dengan dukungan Multi Donor Fund menyiapkan dana sebanyak Rp. 180 milyar untuk pelaksanaan program pengembangan ekonomi dan livelihood masyarakat Nias (NiasLEDP-Livelihood and Economic Development Program) yang dilaksanakan selama 3 tahun sejak pertengahan tahun 2008. Selain itu, komunitas rehabilitasi dan rekonstruksi Nias melalui koalisi masyarakat untuk Siaga Bencana (Sigana), telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pelatihan dan pelaksanaan program yang secara terintegrasi mengkampanyekan kesiagaan untuk pengurangan resiko bencana bagi masyarakat Nias.

Selain mengikuti pertemuaan NISM 4 yang menurut rencana diadakan di Hotel Grand Angkasa Medan, para peserta juga akan mengadakan kunjungan ke lokasi proyek di Nias dan Nias Selatan. Kunjungan ini dimaksudkan agar para peserta mendapatkan kesan lebih mendalam megenai kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berlangsung lebih dari dua tahun di Kepulauan Nias.

Bersamaan dengan kunjungan ke Nias, juga akan diadakan kegiatan penyerahan asset dan peresmian kantor Bupati Nias dan Pasar Modern Yaahowu yang menurut rencana dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri RI. Pada kesempatan itu, Pemkab Nias berencana menjamu para donor dari berbagai Negara/lembaga sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pembangunan kembali Nias yang lebih baik.

Keterangan Pers Mengenai 88 Paket Penunjukan Langsung di Nisel

KETERANGAN PERS
PENUNJUKAN LANGSUNG 88 PAKET KONTRAK DI NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

Sehubungan dengan Pernyataan Sikap Rekanan dari Kabupaten Nias Selatan di Markas Polda Sumatera Utara di Medan, tanggal 8 Maret 2008, yang menuntut pembayaran paket kontrak dari BRR NAD-Nias, senilai Rp.43 Milyar, disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2007 telah terjadi pengontrakan kegiatan rekonstruksi melalui Penunjukan Langsung (PL) di 4 (empat) PPK pada KPA Perumahan dan Infrastruktur Nias Selatan, yang dilakukan bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Jumlah paket yang dikontrakkan melalui PL tersebut adalah 88 kontrak. Nilai keseluruhan mencapai Rp. 47,8 Miliard. Dari 88 kontrak tersebut, 22 kontrak memiliki anggaran dalam DIPA BRR NAD-Nias TA. 2007, sementara 66 paket tidak mempunyai Anggaran/DIPA.

2. Mengingat bahwa prosedur pengadaan 88 paket kontrak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BRR NAD-Nias perlu melakukan beberapa upaya sebelum proses pembayaran dilakukan, yaitu:
a. Pengesahan terhadap proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung,
b. Evaluasi terhadap volume pekerjaan sesuai keadaan di lapangan,
c. Evaluasi Mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan teknis
d. Evaluasi kewajaran harga satuan pekerjaan.
e. Khusus untuk 66 paket kontrak yang belum ada anggarannya, perlu pengalokasian dalam DIPA BRR NAD-Nias TA. 2008.

3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan butir 2 di atas, telah dibentuk Tim Evaluasi Pekerjaan di Nias Selatan yang didukung oleh Tim Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR NAD-Nias.

4. Hasil Evaluasi Kewajaran Harga yang dilakukan terhadap 88 paket kontrak, dari nilai kontrak yang semula Rp.47,8 Miliard, setelah dievaluasi kewajaran harga satuan pekerjaan, maka nilainya adalah sebesar Rp.39,1 Miliard. Penelitian terhadap volume dan kualitas pekerjaan telah/sedang dilakukan.

5. Untuk 22 paket kontrak yang telah ada dananya dalam DIPA Luncuran 2008, telah diperintahkan kepada KPA Nias Selatan untuk segera menindaklanjutinya ke proses pembayaran. Sedangkan 66 paket kontrak lainnya, masih menunggu proses Revisi DIPA 2008 yang memerlukan persetujuan Departemen Keuangan, yang diperkirakan akan selesai bulan April 2008. Untuk paket yang 66 ini, walaupun dana telah tersedia setelah dilakukan revisi DIPA, masih diperlukan upaya untuk melegalkan paket-paket tersebut sebelum ditindaklanjuti dengan pembayaran.

6. Kami mengharapkan agar kondisi keamanan di Nias Selatan dapat tetap dijaga kondusif dalam rangka mempercepat proses penyelesaian pembayaran kontrak ini. Keamanan bagi pelaksana rekonstruksi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Nias.

Gunungsitoli, 29 Maret 2008
A/n. Kepala BRR Perwakilan VI Nias,
Manager Informasi dan Komunikasi

EMANUEL MIGO

3 Tahun Bencana Gempa Bumi Nias dan Kemajuan Rehab-Rekon

3 Tahun Gempa Bumi Nias:
Realisasi Dana Rekonstruksi Mencapai Rp.5 Trilyun

Realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pasca bencana mencapai Rp. 5 trilyun lebih, atau tepatnya Rp.5,091,731,369,044,-. Dana tersebut berasal dari APBN (on-budget) yang dilaksanakan oleh BRR Perwakilan Nias sebesar Rp.3,1 trilyun dan yang dilaksanakan sendiri NGO/donor (off-budget) sebesar Rp.1,9 trilyun.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, PhD, pada hari Kamis (27/3) di Gunungsitoli menjelaskan bahwa total anggaran tersebut dipergunakan selama kurang dari tiga tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, atau tepatnya 2 tahun 4 bulan, jika dihitung dari efektifitas BRR mulai melaksanakan kegiatan rekonstruksi pada bulan November 2005. Dengan kata lain, setidaknya terdapat dana Rp.2 trilyun pada setiap tahun anggaran sejak rekonstruksi mulai dilaksanakan di Nias lebih dua tahun silam.

”Jumlah dana Rp. 5 trilyun ini sangat besar jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan rata-rata di dua kabupaten Nias dan Nias Selatan, atau bahkan di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Apalagi, dana rekonstruksi ini seluruhnya dimanfaatkan untuk anggaran pembangunan atau belanja publik kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi”, demikian ungkap William Sabandar.

Bencana gempa bumi dasyat yang melanda Nias tiga tahun silan diperingati masyarakat Nias hari ini, Jumat tanggal 28 Maret 2008. Peringatan dilaksanakan di Gunungsitoli dan Teluk Dalam. Berbagai kegiatan masyarakat bahkan telah dilaksanakan pada hari-hari sebelumnya, di antaranya adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Nias dalam rangka kampanye siaga bencana yang dimotori oleh koalisi masyarakat untuk Siaga Bencana (SIGANA) Nias.

Pembangunan kembali Nias dilaksanakan dan dipimpin oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Perwakilan Nias bersama dengan partner BRR yaitu 25 negara donor dan lebih dari 80 organisasi non pemerintah (NGO) internasional dan nasional serta badan-badan dunia seperti PBB dan Palang Merah. Upaya pemulihan Nias pasca bencana ini berdasarkan 4 pillar dan 10 program utama yang ditetapkan BRR Nias, meliputi pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat. Pembangunan infrastruktur ekonomi. Pengembangan ekonomi serta sumber daya manusia dan kelembagaan.

William P. Sabandar menjelaskan bahwa sebelum bencana pun masyarakat Nias telah lama hidup dalam kemiskinan dan keterisoliran. Fakta kemiskinan Nias seperti terlihat pada berbagai indikator sosial dan ekonomi masyarakat pada saat sebelum bencana terjadi. Tingkat kemiskinan di Nias dan Nias Selatan pada tahun 2004 adalah 31.6% dan 32.2% berada jauh di atas rata-rata Sumatera Utara yang hanya 14.9% dan rata-rata nasional 16.1%.

Indikator kesehatan, akses terhadap air bersih, pendidikan dan indeks pembangunan manusia secara keseluruh sangat memprihatinkan. Balita dengan status gizi buruk pada tahun 2005 misalnya, 51.8% untuk Nias dan 45.8% untuk Nias Selatan. Dengan kata lain, pada setiap 2 orang Balita di Nias terdapat 1 orang yang berstatus gizi buruk.

William P. Sabandar menyebutkan bahwa pemulihan pasca bencana di Nias memberikan kesempatan mengatasi kemiskinan dan keterisoliran serta menyiapkan landasan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Nias diupayakan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi untuk mengurangi resiko bencana dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: Membangun menjadi lebih baik, berdasarkan prinsip urgensi serta integrasi dan koordinasi yang baik. Berbasis masyarakat (community based approach) dan memperkuat otonomi daerah. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keadilan gender, kualitas tinggi dan berkelanjutan.

Peringatan 3 tahun gempa bumi di Nias kini dalam suasana yang jauh berbeda. Tidak ada lagi kesedihan dan suasana prihatin karena bencana, sebagaimana peringatan pada tahun pertama dan kedua. Pembangunan kembali Nias telah membawa Nias ke suatu tahapan baru yang secara fisik bahkan telah melampaui kebanyakan daerah di Sumatera Utara.

KEMAJUAN REHAB-REKON NIAS

A. Transportasi
Transportasi Nias sangat buruk bahkan jauh sebelum terjadinya bencana. Bencana tsunami 26 Desember 2004 dan menyusul gempa bumi 28 Maret 2005 silam benar-benar memperparah kondisi infrastruktur transportasi sederhana yang telah ada.

Akibat bencana dimaksud, 12 pelabuhan dan dermaga rusak parah. 403 jembatan rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan. 800 km jalan kabupaten tidak berfungsi dan 266 km jalan propinsi hancur.

Menurut William P. Sabandar, masalah transportasi Nias ini merupakan tantangan utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses pembangunan kembali membutuhkan mobilisasi material rekonstruksi dalam jumlah besar ke berbagai lokasi proyek yang tersebar hingga ke pelosok-pelosok. Hal ini sesuai dengan dampak kerusakan karena gempa bumi yang memang menyebar hingga di seluruh wilayah kepulauan Nias.

”Mengangkut material bangunan dari luar pulau pun sulit karena hanya mengandalkan pelabuhan laut Gunungsitoli dengan kapasitas yang sangat minim. Sementara itu, sebagian besar wilayah di Nias hanya dapa dilalui dengan berjalan kaki. Sangat sulit membayangkan pembangunan dapat berlangsung degan cepat, jika material bangunan hanya dapat diangkut dengan tenaga manusia”, demikian ujar William Sabandar mengenang bagaimana kesulitan yang dialami pihaknya ketika memulai proses rekonstruksi Nias.

Pembangunan kembali infrastruktur transportasi Nias juga tidak dengan memperbaiki yang rusak, namun sekaligus menata sistem dan pendekatan transportasi itu sendiri. Pembangunan transportasi Nias kini adalah bagian dari upaya pengembangan infrastruktur ekonomi yaitu dengan pendekatan pembangunan transportasi berbasis kepulauan, melalui pembangunan jaringan sistem transportasi hierakhis (primer, sekunder dan tersier).

Hingga kini banyak kemajuan yang telah dicapai pada sektor ini. Jalanan licin dan lebar, pelabuhan dan bandara diperbaiki dan dibangun kembali menjadi lebih baik. Hingga Deseber 2007, 115 km Jalan Propinsi sebagai jalan utama di Nias telah selesai pembangunan berupa pelebaran badan jalan 6 hingga 6,5 meter dan pelapisan aspal hotmix. Selain itu saat ini sedang dikerjakan sepanjang 240,9 km yang diharapan dapat selesai pada tahun 2009 mendatang. Sebagai bagian dari pengembangan transportasi tersebut adalah pembangunan 4 terminal bus di Nias dan Nias Selatan.
Jalan Kabupaten telah selesai dikerjakan sepanjang 90 km dan sedang dalam proses penyelesaian sepanjang 46 km. Sedangkan jembatan, saat ini telah selesai rehabilitasi 26 unit dan pembangunan baru 7 unit jembatan. 486 meter jembatan bailey sedang diadakan dan 275 meter jembatan (9 buah jembatan) sedang dalam proses pengerjaan. Rekonstruksi 5 pelabuhan (Lahewa, Gunungsitoli, Sirombu, Teluk Dalam) sedang berlangsung. 2 pelabuhan telah selesai dan mulai digunakan yaitu pelabuhan Tello dan pelabuhan sementara Gunungsitoli.

Sektor transportasi udara berupa pengembangan 2 bandara (Bandara Binaka di Gunungsitoli dan Bandara Lasondre di Tello) serta rencana pembangunan 1 airstrip di Teluk Dalam. Pengadaan kelengkapan komunikasi dan pembangunan terminal penumpang Bandara Binaka sedang berlangsung.

Keadaan transportasi Nias kini telah jauh berbeda. Waktu tempuh perjalanan darat berkurang drastik. Pengalaman perjalanan dari ibukota Kab. Nias Gunungsitoli ke ibukota Kab. Nias Selatan yang berjarak sekitar 100 km yang dahulu ditempuh hingga 6 jam bahkan perlu bermalam di tengah jalan, kini hanya butuh waktu tempu 2.5 jam. Lalulintas pelayaran dan penerbangan pun meningkat, seiring dengan peningkatan kapasitas bandara Binaka di Gunungsitoli yang memungkinkan pesawat berbadan besar dapat mendarat dengan aman.

Tantangan pengembangan transportasi Nias masih butuh penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Nias 2005-2009 kebutuhan rekonstruksi pada sektor ini adalah 800 km Jalan Kabupaten dan 361 km Jalan Propinsi. Jika dihitung dari capaian dan pembangunan yang sedang berlangsung untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi selama 2006-2007 sepanjang 136 km dan 356 km, maka masih terdapat gap yang harus ditanggani pada tahun mendatang yaitu sepanjang 664 km Jalan Kabupaten dan 5 km Jalan Propinsi.

Sangat diharapkan agar pemerintah daerah dapat merencanakan dengan baik pembangunan infrastruktur transportasi ini, terutama pada sektor Jalan Kabupaten. Proses rekonstruksi yang masih berlangsung hingga 2009 diharapkan dapat menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan yang strategis, termasuk pembangunan Jalan Propinsi keliling Pulau Nias. Selain itu, melalui IREP, IRFF dan JICA, sejumlah jalan dan jembatan yang strategis di Kepulauan Nias akan dituntaskan hingga tahun 2012.

B. Perumahan
Kebutuhan pembangunan rumah baru di Nias sebanyak 22.606 unit. Hingga akhir Desember 2007 rumah baru yang telah selesai dibangun sebanyak 12.034 unit, termasuk rumah untuk pengungsi sebanyak 293 unit, penggantian biaya rekonstruksi (reimbursement) 149 unit dan rumah yang dibangun dengan kontrak masyarakat (BLM) sebanyak sebanyak 142 unit. Pembangunan perumahan oleh BRR pada tahun 2008 diharapkan akan menghasilkan tambahan sekitar 2.460 unit.

Selain pembangunan rumah baru, BRR juga melaksankan rehabilitasi bagi rumah yang rusak berat dan ringan. Hingga saat ini rehabilitasi telah selesai dilaksanakan untuk 1.392 unit . Pada tahun 2008 terdapat kebutuhan untuk rehabilitasi sebanyak 20.000 unit lebih rumah.

Pembangunan Rumah Berbasis Masyarakat
Sejak 2007, BRR Perwakilan Nias memperkenalkan pendekatan baru dalam proses pembangunan rumah masyarakat korban gempa Nias yaitu dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat terlibat dalam seluruh proses, mulai dari musyawarah desa penentuan penerima manfaat hingga pembangunan fisik. Program ini bertujuan membangun rumah yang berkualitas baik dan tepat sasaran serta sekaligus memperkuat kelembagaan sosial dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pendekatan baru ini terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas kontruksi rumah dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Pengaduan terkait salah sasaran bantuan rumah dan kualitas konstruksi pun berkurang secara drastik.

BRR kini telah memulai proses penutupan penerima bantuan pembangunan rumah pada 272 desa dari 657 desa di Kepulauan Nias. Proses ini berjalan bersamaan dengan indentifikasi penerima bantuan melalui musyawarah desa yang telah berlangsung di 500 desa.

Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan rumah berbasis masyarakat ini maka BRR pada tahun 2008 ini telah memobilir 75 orang fasilitator, terdiri dari fasilitator teknik dan fasilitator sosial untuk mendapingi masyarakat di berbagai desa. Mereka bertugas membantu masyarakat baik dalam pengorganisasian sosial maupun teknis pembangunan rumah.

C. Kesehatan
Gempa bumi tiga tahun silam menyebabkan kerusakan fisik yang parah pada hampir seluruh fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias. 2 rumah sakit yang ada di Kepulauan Nias rusak berat. 173 Puskesmas dan Pustu rusak ringan hingga total termasuk 170 Polindes. Kapasitas kesehatan Nias yang sebelum bencana pun minim praktis lumpuh.

Pembangunan sektor kesehatan sampai saat ini mencapai kemajuan yang sangat baik. Hingga Desember 2007, setidaknya 1 rumah sakit dan 16 Puskesmas telah dibangun kembali. 85 Polindes dan 12 Pustu juga telah diperbaiki.

Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan 9 Puskesmas Plus, 1 Polindes dan 13 Puskesmas rawat jalan. Selain itu sedang dilaksanakan pengadaan peralatan medis, obat-obatan, dukungan operasional dan tunjangan tenaga medis. Saat ini juga sedang dibangun 2 Gudang Farmasi dan 1 asrama dan sekolah perawat. Sedangkan untuk dukungan pelayanan kesehatan, BRR sedang memproses pemberian beasiswa untuk 17 orang dokter spesialis, 26 dokter umum dan 15 orang master bidang kesehatan.

Sistem pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias dikembangkan dengan sistem berjenjang, yang memungkinkan berlangsungnya suatu sistem pelayanan kesehatan secara terpadu dan mandiri diNias. Terkait pendekatan ini maka RSU Gunungsitoli akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan di Kepulauan Nias dan sekaligus berada pada level teratas dari sistem pelayanan kesehatan berjenjang di Kepulauan Nias.

Pembangunan RSU Gunungsitoli yang menelan dana sekitar Rp.100 milyar kini memasuki tahap terakhir pembangunan (Tahap VI). Tahap I dengan bantuan dana dari Mercy Malaysia sebesar dan Tahap II dengan dukungan dana dari Pemerintah China sebesar telah selesai dan diserahkan pengelolaannya kepada Pemda Nias. Tahap III sedang dalam penyelesaian dengan dukungan dana dari Pemerintah Jepang melalui organisasi JIC. Pembangunan tahap IV dengan dukungan dana Singapore Red Cross akan dimulai pembangunannya pada medio 2008.

D. Ekonomi dan Pertanian
Rusaknya berbagai infrastruktur menyebabkan 90% masyarakat Nias terganggu mata pencahariannya (livelihood), khususnya petani dan nelayan. Hal ini sebagian disebabkan karena terjadi penurunan harga produksi tanaman pangan mencapai 70% bersamaan dengan rusaknya 219 pasar/toko/kios yang sebelum gempa menopang perdagangan masyarakat Nias.

Untuk pembangunan kembali perekonomian dan perdagangan, maka saat ini sedang dilaksanakan pembangunan pasar modern Ya’ahowu di pusat kota Gunungsitoli Nias. Pembangunan pasar ini menelan dana Rp. 20 milyar lebih dan saat ini hampir rampung. Menurut rencana bangunan pasar ini akan diserahkan kepada Pemda Nias pada awal Mei 2008 mendatang. Selain itu, hingga kini setidaknya 72 pasar tradisional dan penunjang yang rusak telah dibangun kembali.

Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi adalah pengadaan alat dan mesin untuk industri rumah tangga dan insudustri kecil. Selain itu pemberian modal usaha kepada 480 UKM sebesar Rp.2,4 milyar serta bantuan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar Rp. 6 milyar.
Sektor pertanian berupa intensifikasi padi untuk 500 ha, intensifikasi karet sebesar 250 ha dan ekstensifikasi 74 ha, kakao 250 ha, jagung 250 ha dan cabe 60 ha. Sedangkan sektor perikanan berupa pengadaan peralatan pendukung nelayan, pengadaan 1 buah Tempat Pelelangan Ikan dan pengadaan kapal motor sebanyak 104 unit.

Peternakan juga mendapat perhatian, berupa pemberian bantuan pemberdayaan peternak ayam dan babi serta pembangunan 2 buah rumah potong hewan. Sedang pada sektor pariwisata berupa pengembangan ekowisata pantai Genasi dan Toyolawa, Danau Megoto dan bantuan transplantasi terumbu karang di 2 lokasi.

Infrastruktur irigasi teknis persawahan yang rusak juga dibangun kembali. Sampai dengan Desember 2007 telah terbangun sistem jaringan irigasi teknis di 33 Daerah Irigasi (DI) seluas 7.448 Ha. Pada tahun 2007 juga terbangun 22 DI seluas 2.900 Ha dari dana Asian Development Bank (ADB) dan dana APBN sebanyak 9 DI setara 740 Ha.

Terkait program ini adalah rehabilitasi/normalisasi sungai berupa 12 ruas
sungai di Kab. Nias dan 5 sungai di Nias Selatan. Pembangunan pengamanan pantai di 2 lokasi. Pembangunan drainase primer dan sekunder di 3 wilayah (Gunungsitoli, Lahewa dan Teluk Dalam). UNDP turut mendukung sektor ini yaitu berupa membangun jaringan tersier seluas 4.800 ha.

Pembangunan irigasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani sawah Kepulauan Nias dari 1,72 ton/ha menjadi 4,5 ton/ha. Peningkatan produktivitas ini sangat mendukung suksesnya program swasembada beras di Nias yang dicanangkan oleh Pemda Nias.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menekankan pentingnya pembangunan pada sektor perekonomian untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Nias. Untuk itu menjelang berakhirnya mandat BRR, sedang diusakan suatu program yang langsung terkait dengan pengembangan perekonomian dan livelihood masyarakat.

“Progam pengembangan ekonomi secara terpadu ini dilaksanakan dengan pembiayaan dari Multi Donor Fund (MDF) bekerja sama dengan World Bank. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Juni 2008 dengan dana sebesar Rp.180 milyar dan akan dilaksanakan selama 4 tahun”, tutur William.

E. Air dan Sanitasi
Nias adalah daerah yang sangat basah dimana sekitar 270 hari dalam setahun adalah hari hujan. Terdapat banyak sungai dan mata air namun demikian sangat minim masyarakat dapat mengakses air bersih. Sebagaimana pada tahun 2005, hanya 15% keluarga di Kab. Nias dan 8% keluarga di Nias Selatan yang mendapat akses air bersih. Padahal rata-rata Sumatera Utara 52% dan Indonesia 69%. Di kota Gunungsitoli misalnya, jaringan air minum PDAM yang dibangun sejak zaman Belanda hanya dapat diakses oleh 25% KK, itu pun dengan kondisi air yang tidak sehat. Keadaan makin buruk setelah bencana 3 tahun silam, karena rusaknya jaringan pipa yang telah ada.

Untuk mengatasi hal ini maka telah dilaksanakan pergantian pipa distribusi air bersih sepanjang 28 km di Gunungsitoli. Penambahan hidran umum serta pembangunan reservoir dengan sistem gravitasi. Selain itu telah dan sedang dibangun jaringan air bersih di 8 kecamatan. Pada tahun 2008 ini diperkirakan pembangungan jaringan air minum dapat melayani sekitar 3.600 KK di 12 kecamatan.

Sedangkan untuk pengembangan sanitasi, saat ini telah terbangun 811 unit MCK umum. Berbagai organisasi di Nias juga aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan dan kampanye mengenai kebersihan dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

F. Pendidikan dan Kelembagaan
762 gedung sekolah dan 761 bangunan umum/kantor pemerintahan dilaporkan rusak karena bencana gempa 28 Maret 2005. Bangunan sekolah yang rusak itu meliputi 90% dari seluruh gedung sekolah yang ada di Kepulauan Nias. Sedangkan hancurnya berbagai kantor pemerintahan daerah secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas pemerintah untuk melayani masyarakat.

Hingga Desember 2007 BRR telah membangun 104 gedung SD, 50 SMP/MTS dan 23 SMA serta 1 Perguruan Tinggi. Pembangunan gedung sekolah ini dapat melayani 35.000 siswa-siswi. Sedangkan berbagai NGO juga telah membangun 44 SD, 7 SMP dan 4 SMA, atau setara dengan 12.500 siswa. IOM membangun 75 sekolah, Unicef telah menyesaikan 3 sekolah dan World Vision membangun 209 sekolah.

Total sekolah yang sudah dan sedang ditangangi hingga akhir tahun 2007 sebanyak 730 unit. Jika dilihat dari kebutuhan menurut rencana aksi rekonstruksi Nias maka masih ada 32 sekolah yang perlu ditangani hingga tahun 2009 mendatang.

Upaya yang sudah dan sedang dilaksanakan pada sektor kelembagaan saat ini adalah memperbaiki dan membangun kembali berbagai fasilitas kepemerintahan, baik pemerintah kabupaten, kecamatan hinga ke desa-desa. Saat ini BRR juga tengah membangun kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD serta kantor-kantor dinas.

Selain itu, BRR juga sedang mempersiapkan pemerintah daerah untuk peralihan tanggungjawab rehabilitasi dan rekonstruksi ke tangan Pemda dan masyarakat setempat. Saat ini telah beroperasi Sekretariat Bersama baik bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kabupaten Nias maupun dengan Pemerintah Kabupten Nias Selatan. Sekretariat Bersama adalah suatu wadah dan mekanisme koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan semua lembaga/organisasi yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BRR Telah Menyerahkan Aset Rekonstruksi Nias Senilai Rp.450 Milyar
*Penyerahan Aset Baru 20% dari Total Aset Rekonstruksi Nias

Aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi Nias mulai diserahkan baik kepada pemerintah Kab. Nias dan Nias Selalan, maupun kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lembaga-lembaga vertikal Pemerintah Pusat. Total nilai aset yang telah diserahkan mencapai Rp.450 milyar.

Pengertian aset di sini adalah hasil kegiatan rekonstruksi yang merupakan barang milik negara. Dengan demikian, tidak termasuk hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk bantuan sosial seperti perumahan dan bantuan dalam bidang ekonomi yang diserahkan langsung kepada masyarakat.

BRR telah 2 kali menyerahkan aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Pertama kali pada tahun 2007 dengan total nilai aset sebesar Rp. 35 milyar. Aset-aset yang diserahkan berupa sarana irigasi kepada Pemda Nias dan Nias Selatan. Sarana transportasi laut dan darat kepada Departemen Perhubungan serta aset jaringan listrik/generator kepada PT. PLN.
Penyerahan aset periode kedua dilaksanakan pada 28 Februari 2008 di Gunungsitoli Nias. Total nilai aset yang diserahkan mencapai lebih dari Rp 416 milyar dan Euro 290.000. Aset-aset tersebut diserahkan masing-masing kepada Pemkab Nias, Pemkab Nias Selatan, Pemprov Sumut dan beberapa instansi vertikal Pemerintah Pusat serta Mabes TNI dan Polri dan PT. PLN.

Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto dalam sambutan penyerahan aset periode kedua, Kamis (28/2) di Gunungsitoli Nias menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang saling terkait dalam setiap kegiatan penyerahterimaan aset. Pertama adalah pengakuan bahwa aset yang dibangun telah selesai dengan baik dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan teknis dan oleh karenanya dinilai layak untuk diserahkan.

Kedua, adalah pengakuan bahwa aset yang diserahkan akan dipelihara dan dioperasikan dengan baik oleh badan yang menerimanya. Di dalamnya terkait kewajiban dari penerima aset untuk menyiapkan anggaran sekaligus sumber daya yang diperlukan bagi pengoperasian dan pemeliharaan aset dimaksud.

“Kami percaya semua Bandan dan Lembaga penerima aset akan mengalokasikan dana pengoperasian dan pemeliharaan aset yang cukup sehingga semua aset yang kami serahterimakan kali ini dapat tetap bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di Kepulauan Nias”, demikian ujar Kuntoro Mangkusubroto.

Aset yang Diserahkan Baru 20 Persen
Sementara itu Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menyatakan bahwa aset-aset yang telah diserahkan pada periode I dan II baru 20 persen dari seluruh hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Selain berupa aset yang merupakan milik Negara, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga menghasilkan bantuan berupa rumah dan bantuan ekonomi lainnya yang diserahkan kepemilikannya kepada perorangan atau kelompok masyarakat.

Ia menerangkan bahwa kegiatan penyerahan aset akan terus dilaksanakan secara periodik pada pasa mendatang hingga berakhirnya mandat BRR pada April 2009 mendatang. Di dalamnya termasuk secara berkala menyerahkan bantuan social berupa rumah dan bantuan social lainnya kepada masyarakat.

“Aset-aset yang merupakan barang milik Negara maupun bantua langsung kepada masyarakat agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang bekelanjutan di Nias dan Nias Selatan”, demikian ujar William.

Kuntoro Mangkusubroto Canangkan Siaga Bencana di Nias

Menyusul bencana gempa bumi yang terjadi beberapa kali dalam sebulan terakhhir di kawasan barat Sumatra dan yang menimbulkan banyak korban, seperti di Simeuleu pekan lalu, maka koalisi masyarakat Siaga Bencana (Sigana) di Nias menginisiasi pelaksanaan Bulan Siaga Bencana untuk kampanye pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.

Pencanangan Bulan Siaga Bencana ini dilakukan oleh Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto di Gunungsitoli, Kamis (28/2). Bulan siaga bencana diisi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan dan simulasi penanganan bencana oleh berbagai organisasi kemanusiaan di Nias termasuk BRR Nias kepada masyarakat umum dan anak-anak sekolah.

Berkaitan dengan acaman bencana gempa di kawasan barat Sumatra, Kuntoro Mangkusubroto menyatakan bahwa daerah kepulauan di kawasan barat Sumatera, seperti Simeuleu dan Nias perlu merumuskan sendiri standard rumah tahan gempa. Standard nasional bangunan rumah hanya untuk gempa dengan kekuatan 6 SR. Sedangkan gempa bumi yang terjadi di kawasan ini seringkal lebih dari 7 SR, sebagaimana kejadian di Simeuleu yang merubuhkan ratusan rumah.

“Nias berada di daerah dengan ancaman bencana gempa bumi terbesar di dunia, atau biasa disebut dengan the ring of fire. Masyarakat di daerah ini harus terbiasa hidup dengan gempa dan untuk itu harus juga tetap siaga terhadap ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja. Kesiagaan dapat mengurangi resiko terjadinya korban nyawa dan harta yang lebih besar”, demikian ungkap Kuntoro.

Usai melakukan pencangan Bulan Siaga Bencana di kantor BRR Nias, kuntoro menghadiri simulasi penanganan bencana oleh anak-anak SD Negeri Hilinaa Gunungsitoli. Ratusan anak-anak sekolah memperagakan tindakan penyelamatan diri jika terjadi bencana gempa bumi serta memberikan pertolongan kepada korban bencana.

Kuntoro pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan kepada berbagai organisasi kemanusiaan di Nias yang menggagas koalisi Siaga Bencana (Sigana) dalam rangka memberikan pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat Nias. Ia juga menyatakan bahwa untuk mengurangi resiko bencana, masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk mengembangkan kesadaran dan kesigaan untuk mengurangi resiko bencana.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menjelaskan bahwa kegiatan bulan siaga bencana ini dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan 3 tahun bencana di Nias. Terdapat lebih dari 50 kegiatan pelatihan/training, pertemuan publik, simulasi dan talkshow kampanye pengurangan resiko bencana yang akan dilaksanakan baik di Nias maupun di Nias Selatan, yang mulai dilaksanakan pada 28 Februari hingga puncak peringatan 3 tahun bencana pada tanggal 28 Maret 2008.

Ia juga menyatakan bahwa pengurangan resiko bencana adalah bagian dari kerangka rehabilitasi dan rekonsruksi Nias. “Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi Nias bertujuan mengembangkan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kepulauan Nias dengan mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan pengentasan kemiskinan”, demikian ungkap William.

Kegiatan pencanganan Bulan Siaga Bencana dirangkaikan dengan kegiatan penyerahan aset rekonstruksi Nias. Total nilai aset yang diserahkan sebesar Rp. 416 milyar dan Euro 320.000 kepada Pemerintah Propinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan serta beberapa instansi vertikal pemerintah pusat dan BUMN PT PLN (Persero).

BRR Serahkan Rp. 416 Milyar Aset Rekonstruksi di Nias

BRR Serahkan Rp. 416 Milyar Aset Rekonstruksi di Nias

*) Bulan Siaga di Nias Di Canangkan

Gunung Sitoli, 28 Februari 2008. Sejumlah aset yang telah selesai proses rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp.416 Milyar dan Euro 290.000 di kepulauan Nias, hari ini resmi diserahkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh – Nias kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan, berbagai instansi pemerintah terkait serta kepada PT PLN (Persero) di kantor BRR Perwakilan Nias, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh – Nias Kuntoro Mangkusubroto yang menyerahkan langsung aset-aset tersebut menjelaskan bahwa setelah penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi, maka selanjutnya kepemilikan dan pengelolaan aset-aset berada pada pemerintah dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan pembinaan urusan menurut Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007. Lebih lanjut Kuntoro juga mengatakan bahwa penyerahan aset-aset ini juga terkait dengan transisi menjelang pengakhiran masa tugas BRR yang akan selesai pada bulan April 2009.

"Kita sangat berbahagia bahwa sebagian tugas rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai berkat dukungan dari berbagai pihak termasuk Lembaga Donor, Pemerintah Daerah, masyarakat dan semua pihak yang telah terlibat. Kita juga sangat optimis bahwa Pemerintah Daerah akan bisa melanjutkan pengelolaan aset-aset ini dan menjamin keberlanjutannya," Jelas Kuntoro.

Kepala perwakilan BRR Nias William Sabandar menyatakan, penyerahan aset yang dilaksanakan saat ini merupakan penyerahan yang kedua. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan penyerahan aset, antara lain kepada Departemen Perhubungan dan PT. PLN. Menurutnya, kegiatan penyerahan aset akan terus dilaksanakan pada masa mendatang, hingga berakhirnya mandat BRR pada April 2009 mendatang.

William menerangkan, aset-aset rekonstruksi pasca bencana Nias ini akan diserahkan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Nias sebesar lebih dari Rp110,59 Milyar berupa 2 bangunan terminal bus baru di Gunungsitoli dan Sirombu, Amroll truck, kantor lurah Ilir, aset pendidikan dan kesehatan. Bangunan pasar, rumah potong hewan, normalisasi sungai dan pengamanan pantai.

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menerima aset senilai lebih dari Rp.39,14 Milyar yang terdiri dari aset sektor pendidikan, kesehatan. Jalan kabupaten, normalisasi sungai dan pengamanan pantai. Terminal bus Teluk Dalam, bangunan pasar dan Sekolah Dasar dari organisasi Netherland Red Cross.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima aset senilai Rp.196,39 Milyar yang terdiri dari jalan propinsi senilai Rp.186,59 Milyar dan normalisasi sungai senilai Rp.9,8 Milyar.

Berbagai instansi vertikal pusat juga menerima penyerahan asset dari BRR, yakni Departemen Hukum dan HAM berupa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Cabang Pulau Tello senilai Rp.634,19 Milyar. Penyerahan aset ke Departemen Keuangan senilai Rp.1,33 Milyar, berupa bangunan kantor, kendaraan roda dua dan perlengkapan sarana gedung. Mabes TNI menerima aset senilai Rp.7,91 Milyar, berupa gedung kantor dan aula Kodim 0213/Nias, rumah dinas Kodim 0213/Nias dan kantor Koramil 4 unit. Sedangkan Mabes Polri menerima aset senilai Rp.996 juta, berupa kantor Polres Nias.

Mahkamah Agung (MA) menerima aset senilai Rp.3,26 Milyar yaitu berupa kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Agama Gunungsitoli. Badan Pusat Statistik (BPS) menerima aset sebesar Rp.544 Juta berupa kantor BPS. Sedangkan Lembaga Penyiaran Publik RRI menerima aset senilai Rp.4,73 Milyar berupa bangunan gedung RRI Gunungsitoli, rumah dinas, peralatan siaran dan kendaraan roda dua.

Departemen Agama menerima aset berupa Kantor Urusan Agama Gido dan Lahewa senilai Rp.408 Juta. Departemen Perhubungan menerima aset Pelabuhan Pulau Tello senilai Rp. 8,55 Milyar. Sedangkan Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) PT. PLN menerima aset senilai Rp.29,72 Milyar. PT. PLN sebelumnya telah menerima penyerahan aset yang dibangun tahun 2005, sehingga total aset yang diterima PT. PLN terkait rekonstruksi Nias sebesar Rp.38.24 Milyar.

Bulan Siaga Bencana

Pada saat yang sama, juga dicanangkan bulan siaga bencana yang dibentuk atas inisiatif kelompok masyarakat Nias bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Kuntoro Mengatakan bahwa pencanangan bulan siaga bencana ini diharapkan mampu meningkat kesadaran dan kesiapan masyarakat karena kepulauan Nias, seperti juga pulau Simelue dan kepulauan Mentawai, berada pada jalur gempa (ring of fire).



Pada kesempatan itu, Kuntoro juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terbentuknya masyarakat siaga bencana (SIGANA) di Kepulauan Nias, yang merupakan bukti meningkatnya kesadaran masyarakat di kepulauan Nias.