BRR Perwakilan Nias

Yumirna, Langkah Kecil Pascarehabilitasi Nias

2008-12-11T15:52:00.006+07:00

KOMPAS CETAK: SOSOK

Kamis, 11 Desember 2008

Oleh AUFRIDA WISMI WARASTRI

Kesedihan dan kehilangan tentulah dirasakan Yumirna Zega, seperti umumnya para korban gempa dan tsunami yang melanda Pulau Nias, Sumatera Utara, tahun 2005. Namun, kesedihan dan kehilangan itu tak dia biarkan mengendap lama. Yumirna bangkit, ia rajin mengelola warung makan. Hasil dari keuntungan berjualan makanan itu, antara lain, untuk membeli notebook seharga Rp 6 juta agar anak-anaknya fasih dengan komputer.

Meski bisa dikatakan Yumirna ”sukses”, belakangan ini Yumirna merasa gelisah. Kegalauannya itu diikuti pertanyaan, apakah yang akan terjadi pada Pulau Nias saat Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Regional Nias berikut lembaga-lembaga internasional keluar dari pulau ini?

Kegelisahan yang beralasan. Tanggal 22 Desember 2008, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Regional Nias resmi menutup kantornya. Meski ada tim penuntasan yang akan menyelesaikan proses rekonstruksi di pulau ini, kecemasan itu secara manusiawi muncul juga.
Pulau yang tertinggal di Provinsi Sumatera Utara itu mendapat kucuran dana Rp 1,3 triliun per tahun pascagempa dan tsunami. Semua itu harus berakhir. Ribuan orang yang bekerja di Nias mulai keluar sejak pertengahan tahun 2008 ini.

”Mau tak mau saya kepikiran juga, seperti apa kami nanti?” tutur Yumirna, pemilik warung nasi Andy Mursyid di Jalan Masjid, Desa Tetehösi, Kecamatan Idanögawo, Kabupaten Nias.

Warung nasi itu dia bangun bersama suaminya, Yasmin Harefa (50), mantan Kepala Desa Bozihöna, Kecamatan Idanögawo, selama dalam pengungsian akibat gempa dan tsunami.
Ketika gempa menggoyang Pulau Nias, 28 Maret 2005, Yasmin, Yumirna, dan lima anak mereka langsung meninggalkan rumah. Mereka berjalan kaki 12 kilometer selama dua jam, menembus malam dari Bozihöna sampai ke lapangan Idanögawo.

”Kami berjalan sambil terus berpegangan pada seprai supaya tidak terpisah satu sama lain,” kata Yasmin. Keluarga itu hanya sempat membawa senter dan selimut.

Di Desa Bozihöna, sebelum tsunami menerjang, mereka mempunyai warung yang melayani warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan melaut para nelayan. Tiga hari setelah mengungsi, Yasmin baru pulang menengok rumah. Warungnya sudah kosong dan berantakan, selain rusak karena gempa dan tsunami, isi warung juga dijarah orang.

Lebih dari tiga bulan keluarga Yumirna-Yasmin bersama ratusan keluarga lain hidup di tenda di seputar lapangan Idanögawo. Tenda yang mereka tempati pun bermacam-macam, dari tenda darurat hingga tenda semipermanen. Untuk makan dan minum, mereka pun mengandalkan bantuan meski warga juga turut bekerja di dapur umum.
Warung kecil

Namun, apa enaknya hidup mengandalkan bantuan tanpa pemasukan sendiri?
Yumirna berinisiatif membuka warung kecil di bawah tenda bantuan UNHCR. Ia mendapat pinjaman dari tetangganya, Ama Raya, berupa satu meja darurat, gelas, piring, setengah kilogram gula, satu bungkus teh, seperempat kilogram kopi, dan satu kardus mi instan. Mulailah Yumirna berjualan.

Satu demi satu pekerja lembaga swadaya masyarakat (LSM) mampir ke warungnya. Sebagian mereka bertanya mengapa tak ada nasi? ”Tidak ada modal untuk berjualan nasi,” jawabnya. Mereka berjanji akan datang lagi ke warung itu jika Yumirna menyediakan nasi.

Ia lalu berupaya mencari pinjaman uang agar bisa menyediakan nasi bagi pelanggan. Ia berutang Rp 100.000 untuk membeli beras, ikan, daun ubi, bumbu-bumbu, dan bahan bakar. ”Satu piring nasi saya jual seharga Rp 5.000.”

Awalnya warung hanya dikunjungi satu-dua pembeli, lalu bertambah menjadi rata-rata tujuh pembeli per hari. Para pekerja LSM pun menyebarkan keberadaan warung Yumirna dari mulut ke mulut. Selain pekerja LSM, ia kemudian juga memasak untuk pekerja bangunan menara BTS (based transceiver station) telepon seluler dan pekerja bangunan rumah BRR.

”Memang kami harus banyak bergaul supaya banyak yang pesan makanan kepada kami,” tuturnya.

Ia juga menjadi anggota kelompok usaha kecil dampingan LSM internasional Oxfam yang beranggota 15 perempuan. Di kelompok bernama Penggalas itu, Yumirna mendapat pinjaman Rp 3.250.000. Uang itu ia gunakan untuk membeli kompor dan alat dapur agar bisa menambah menu mi sop sebagai dagangan. Penghasilannya mencapai Rp 200.000-Rp 300.000 per hari.

Namun, dari 15 orang itu hanya Yumirna yang bertahan. ”Tak ada yang berhasil, banyak orang tidak sabar. Kalau orang jualan kan mesti sabar,” katanya.
Menyewa dua kapling

Kesabarannya menuai hasil. Warungnya yang semula di tenda bantuan, setelah beberapa kali pindah, kini menempati bangunan yang terbuat dari kayu beratap seng di kompleks Pasar Idanögawo. Ia menyewa dua kapling yang sekaligus menjadi tempat tinggal.

Yumirna bercerita, warungnya berkembang karena Oxfam banyak memesan makanan kepadanya, terutama nasi bungkus dan penganan untuk peserta pelatihan yang diselenggarakan LSM tersebut. Sekali pesan, jumlahnya ratusan paket.

Ia menunjukkan pembukuan warung yang juga diajarkan Oxfam. Selain Oxfam, beberapa LSM lain juga memesan makanan kepadanya. ”Nanti, kalau mereka pergi, langganan saya berkurang,” tuturnya bernada khawatir.

Bagaimanapun, keuntungan berjualan makanan sudah dirasakan Yumirna dan keluarga. Tak hanya bisa menutupi kebutuhan makan sehari-hari, ia juga bisa membuat warung. Ia juga mampu membeli notebook seharga Rp 6 juta agar anak-anaknya fasih dengan komputer.
Bahkan, dengan notebook itu anak-anaknya dilatih membuka jasa pengetikan. Anak-anaknya juga membantu pekerjaan di warung, apalagi saat ada banyak pesanan.

Si sulung, Faznir Syam Harefa (18), bahkan mendapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir, hasil kerja sama dengan IAIN di Medan.

Namun, Yumirna masih punya ”ganjalan”. Sebelum gempa datang, ia punya pinjaman pada BRI sebesar Rp 22 juta. Saat gempa dan tsunami menerjang Nias, baru tiga kali dia mengangsur.

”Setelah itu, kami tidak bisa membayar lagi. Namun, kami tetap akan datang ke BRI untuk membicarakan masalah ini supaya nama baik ini terjaga,” kata Yumirna yang sudah menyelesaikan kursus membordir. Sayang, ia belum bisa membuka usaha bordir karena keterbatasan dana.

Di desa mereka, Yasmin sudah membersihkan lahan seluas satu hektar untuk bertanam cokelat. Kerja keras itu sebagai upaya mereka agar dapat menabung, terutama untuk membiayai sekolah keenam anaknya.

Pada Desember ini, Yumirna merasakan Pulau Nias mulai sepi. Namun, dia sepenuhnya sadar, warga setempat harus bisa mandiri saat bantuan tiada lagi. Mereka benar-benar harus mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Chief of Nias post-tsunami body tasked to help Myanmar

2008-12-07T01:15:00.002+07:00

The Jakarta post, , Jakarta Sat, 12/06/2008 11:33 AM Headlines

A top official at the post-tsunami reconstruction agency in Aceh and Nias has been assigned to assist in the rebuilding of cyclone-devastated Myanmar, the Foreign Ministry announced Friday.

William Sabandar, Nias regional director at the Rehabilitation and Reconstruction Agency (BRR), was named the chief technical adviser to formulate the Post-Nargis Recovery and Preparedness Plan, ministry spokesman Teuku Faizasyah told reporters.

Cyclone Nargis struck Myanmar in early May this year, killing more than 170,000 people and affecting 2.4 million others living in the Irrawady delta, the region's main rice-growing area.

Following the disaster, a tripartite core group was established comprising high-level representatives from the Myanmar government, the UN and ASEAN.

"I will be reporting to the ASEAN secretary-general," William said Friday after the launch of the latest BRR Nias report.

He added he would only be able to work "with the support of the leadership" of the BRR and ASEAN.

Having returned recently from a trip to Myanmar, William said refugees there had gone back to the hardest hit areas of the Irrawaddy, but he noted aid commitments were slow in coming, compared to those following the 2004 earthquake and tsunami in Indonesia and other Indian Ocean countries.

Those affected by Nargis, mostly poor even before the cyclone, now live in their own homes, William said, though some still lived in tents.

The relief operation immediately after the disaster was "a success", he said, with the World Health Organization gaining access to critical areas and preventing several feared infectious outbreaks.

"We're now entering the reconstruction phase (in the cyclone-ravaged areas)," William said.
According to the UN's relief agency, a recovery plan involving the international community is needed to "complement" Myanmar's recovery and reconstruction efforts. The UN and its partners will develop medium-term recovery plans for 2009-2011, says the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs.

The parties will cooperate in disaster risk reduction, education, health, livelihood (agriculture and non-agriculture), shelter and water, and sanitation, according to the agency's website, http://www.reliefweb.int/.

The plan is scheduled to be presented at the ASEAN-UN summit, planned for mid-December.

BRR Nias prepares to hand over the reins

2008-11-25T15:40:00.001+07:00

Tuesday, November 25, 2008 3:28 PM

Dian Kuswandini , The Jakarta Post , Jakarta Tue, 11/25/2008 7:06 AM Headlines

The Rehabilitation and Reconstruction Agency on Nias Island (BRR Nias) has said more projects will continue after its tenure expires next month, including those aimed at alleviating poverty and sustaining the local economy.

BRR Nias regional director William P. Sabandar said that as Nias was among the poorest regions in the country, more work was needed to ensure the region’s future prosperity.

“In developing Nias’ economy we will focus on soft projects like improving agricultural production, such as rubber, cacao and rice, as well as expanding their market penetration,”
William told The Jakarta Post on Monday.

The agency will also work at improving transportation facilities in the area, including by building more roads in villages to support the distribution of local products.

The agency also plans to complete several unfinished projects to support the local economy, including two fishing boat ports in the Teluk Dalam-Teluk Belukar area, Muzoi Bridge, Binaka airport and Teluk Dalam airstrip.

William said that during the agency’s three-and-a-half-year tenure it had met 89.66 percent of its targets — the highest level of achievement seen in the infrastructure sector.

Projects to empower the local community, develop the local economy and mitigate disasters will be the region’s priorities after the agency ends its mission in December.

The agency will also continue to train Nias locals in planting and disaster prevention, William said.

BRR Nias was established to carry out recovery programs following the Dec. 26, 2004, tsunami and the strong earthquake that hit the region in March 28, 2005.

The disasters killed almost 1,000 people on the island, displaced 70,000 others and destroyed buildings and infrastructure, causing Rp 6 trillion in total damages.

Reconstruction efforts in Nias have lagged behind those in Aceh, which was hit hardest by the tsunami.

Starting next month, the agency will enter a transition period lasting until May next year, when it will finish its mission.

During the handover period, the agency will work with the central government, local governments and several donors involved in the projects, including the International Labor Organization and the United Nations Children’s Fund.

According to the agency, the total budget for recovery programs in Nias between 2005 and 2009 is estimated at almost Rp 5.8 trillion. By the end of 2008, the disbursement of the budget is estimated to have reached Rp 4.2 trillion.

Kantor BRR Nias Tutup Akhir Desember

2008-10-19T22:01:00.000+07:00

Sabtu, 18 Oktober 2008 | 00:25 WIB

Medan, Kompas - Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau BRR Nias akan menutup kantornya pada akhir Desember 2008 meskipun BRR sendiri baru resmi menyelesaikan tugas pada 16 April 2009. Seluruh penyelesaian tugas BRR di Nias akan dilakukan oleh tim penuntasan yang terdiri dari BRR, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Kepala BRR Wilayah Nias William Sabandar, Jumat (17/10), mengatakan, penutupan kantor terkait dengan selesainya tahun anggaran 2008 yang berakhir 31 Desember 2008. Setelah penutupan kantor, BRR sendiri akan fokus pada penyelesaian laporan akhir, bukan pada kegiatan fisik.

Menurut William, tahun 2009 masih tersedia dana Rp 3,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Pulau Nias sendiri akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 600 miliar. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi (RR) di Pulau Nias akan dilaksanakan oleh Pemerintah Sumatera Utara, Pemerintah Nias, Pemerintah Nias Selatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Kabupaten Nias sendiri akan mendapat dana Rp 166 miliar. Dana itu di luar DAU dan DAK.

Adapun kegiatan RR di Nias masih akan berlangsung hingga 2012. Kegiatan RR dilakukan oleh para donor yang sudah berkomitmen untuk membangun Nias. Unicef, misalnya, kata William, puncak pekerjaan mereka justru pada 2009.

Kemarin BRR Nias juga menyerahkan aset-aset yang sudah dibangun kepada Pemerintah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, di SDN 070975, Gunungsitoli, Nias. Namun, Pemkab Nias belum bisa menerima penyerahan itu karena menyelesaikan pengecekan aset-aset yang diserahkan di lapangan.

Manajer Divisi Informasi dan Komunikasi BRR Nias Emmanuel Migo mengatakan, penyerahan akan dilakukan minggu ini.

Selain BRR, 13 lembaga donor internasional juga menyerahkan aset yang dibangun ke pemerintah setempat. Total nilai aset yang diserahkan Rp 361,7 miliar.

Migo mengatakan, penyerahan aset rekonstruksi Nias kali ini merupakan penyerahan yang keempat. Dari Rp 361,7 miliar aset yang diserahkan, sebanyak Rp 226,9 miliar merupakan dana APBN yang dikelola BRR Perwakilan Nias dan sisanya sebanyak Rp 134,8 miliar merupakan dana non-anggaran yang dikelola berbagai organisasi kemanusiaan.

Kabupaten Nias Selatan menerima Rp 94,3 miliar dari dana anggaran dan Rp 20,1 miliar dari dana non-anggaran. Sementara Provinsi Sumatera Utara menerima Rp 70,2 miliar berupa enam paket rekonstruksi jalan Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Nias direncanakan menerima aset sebesar Rp 56,4 miliar dari dana anggaran dan Rp 114,7 miliar dari dana non-anggaran. (WSI)

Tata Kelola Ekonomi Nias Selatan Terburuk

2008-07-23T10:23:00.003+07:00

Selasa, 22 Juli 2008 17:40 WIB
Laporan Wartawan Kompas Orin Basuki

JAKARTA,SELASA - Kabupaten Nias Selatan mendapatkan peringkat terburuk dalam Tata Kelola Perekonomian yang baik di daerah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Nias memperoleh rangking 243 dari 243 kabupaten dan kota di 15 provinsi yang menjadi responden dalam survei tersebut.

"Supaya lebih fair (adil) , ada baiknya pemerintah daerah yang berkinerja terburuk juga diungkapkan dalam penyerahan penghargaan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Sebab, mempermalukan di depan umum itu jauh lebih efektif mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah," ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan sambutannya dalam Penyerahan KPPOD Award di Jakarta, Selasa (22/7).

Dalam Siaran Pers resminya, KPPOD menilai, Kabupaten Nias Selatan mendapatkan skor 41,4 persen atau terendah dari 243 kabupaten yang disurvei. Setingkat lebih baik dari Kabupaten Nias Selatan adalah Kabupaten Labuhan Batu, keduanya ada di Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian di peringkat tiga terbawah ada Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. L alu di posisi keempat terrendah ada Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Serta di peringkat lima terbawah ditempati Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau.

Source: Kompas.com (Klik judul untuk ke sumber)

Aset-aset Nias Terdokumentasi

2008-07-15T23:32:00.005+07:00

Pengembangan Transparansi Publik
KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRI
Gunungsitoli, Kompas - Aset-aset Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias yang diserahkan ke pemerintah daerah setempat dan lembaga-lembaga terkait terdokumentasi dengan baik dalam buku. Langkah itu bisa menjadi contoh pemerintah daerah di mana pun untuk mendokumentasikan aset mereka.

”Pembuatan buku ini kami anggap penting agar masyarakat mendapat informasi yang cukup mengenai kegiatan rekonstruksi di Nias. Ini merupakan langkah pengembangan transparansi dan pertanggungjawaban publik,” kata Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Perwakilan Nias William P Sabandar, Jumat (11/7).

Poin-poin dalam laporan aset cukup sederhana, seperti lokasi, nomor kontrak, tanggal, nilai aset, kontraktor, berikut foto bangunan. Sebagai contoh, pembangunan puskesmas pembantu Idano Ndrawa Tefao di Kecamatan Lahewa. Pembangunan dilakukan pada 4 Agustus 2006 itu senilai Rp 238,083 juta dengan kontraktor CV Sudirman dengan nomor kontrak M-292/BRR.462247/VIII/2008. Atau pembangunan empat unit tipe 70 rumah dinas Pengadilan Negeri Gunungsitoli di Gunungsitoli dilakukan pada tahun anggaran 2006.

Nilai aset empat rumah dinas itu Rp 755 juta yang dikerjakan oleh kontraktor UD Duta Angkasa dengan kontrak nomor 93/BRR/XII/2005 pada 11 November 2005. Meski demikian, ada beberapa keterangan aset yang menggunakan jumlah satu paket, tetapi dalam paket tidak dirinci apa isi paket itu.

Penyerahan aset sendiri sudah dilakukan tiga kali, yakni tahap pertama sebanyak Rp 35,4 miliar, tahap kedua Rp 416 miliar, dan tahap ketiga Rp 500,3 miliar. Rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias dibantu 25 negara dan 80 organisasi baik regional, nasional, maupun internasional. Sebanyak 17 lembaga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut bergabung di dalamnya.

William mengatakan, sejauh ini sudah selesai 15.000 rumah dari 22.000 rumah yang akan dibangun. Sebanyak 5.000 rumah yang belum selesai masuk dalam kategori Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kecamatan direncanakan selesai 2009. ”Sudah tak ada lagi warga yang tinggal ditenda. Kalau ada, itu harus diteliti dengan saksama,” katanya.
BRR akan meninggalkan Nias pada 16 April 2009. Namun, kantor BRR di Gunungsitoli baru akan tutup pada 31 Desember 2009.

Menurut William, untuk merekonstruksi Nias dibutuhkan dana Rp 8 triliun. Namun, dana yang dialokasikan untuk Nias sebanyak Rp 6 triliun.

”Masih banyak yang belum tertangani di Nias,” kata William. Hal yang belum tertangani di antaranya masalah air bersih, jalan lingkar Pulau Nias, dan jalan- jalan di pedesaan.
Angka Rp 6 triliun tersebut terdiri atas Rp 2,7 triliun untuk pembangunan aset publik dan Rp 3,3 triliun untuk aset sosial. Sebanyak 70 persen aset sosial digunakan untuk mendirikan rumah.
Selain rekonstruksi, Multi Donor Fund juga menyatakan membantu Rp 180 miliar untuk pembangunan ekonomi Nias. Dana akan dikelola pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan ekonomi di Nias dibagi dalam lima kluster, yakni kluster Nias Utara, Nias Timur, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kepulauan Batu.

Meski masih diterpa isu korupsi, William menyatakan, BRR Nias melakukan kegiatan setransparan mungkin. ”Kami tidak main-main jika ada staf yang terbukti menyeleweng. Tidak ada orang dalam BRR yang akan mendukung atau menutupi,” ujarnya.

Selepas berakhirnya masa tugas BRR, pemerintah akan membuat sekretariat bersama. Sejumlah lembaga mengkhawatirkan berakhirnya masa tugas BRR akan menyulitkan urusan administrasi lembaga, misalnya dalam pengurusan pengurusan izin tinggal staf asing mereka di Indonesia.

Dalam sebuah diskusi dengan warga Nias awal tahun lalu, pengamat sosial, George Adijondro, mengkhawatirkan terjadinya stagnasi ekonomi di Nias pascakeluarnya BRR dari pulau tersebut.
Hal tersebut terjadi karena pekerjaan-pekerjaan besar tak banyak lagi dilakukan di Pulau itu. Dalam minggu ini, sejumlah menteri dijadwalkan berkunjung ke Nias untuk menengok pembangunan di sana. (WSI)

Sumber: Kompas.com (silahkan klik judul untuk melihat langsung dari sumber)

Bupati Nias Selatan Resmikan Pembangunan Jalan Porpinsi di Nisel Senilai Rp. 101 Milyar

2008-07-09T10:24:00.000+07:00

PRESS RELEASE: 08 Juli 2008 (BRR Perwakilan Nias)

Pembangunan Jalan Popinsi Sumatra Utara ruas Lolowa’u – Teluk Dalam Nias Selatan sepanjang 58 km dengan nilai proyek Rp. 101 milyar diresmikan Bupati Nias Selatan F. Laia, SH. MH di Lolowau Nias Selatan, Senin (7/7). Acara pembukaan selubung papan proyek ini dihadiri oleh Kepala BRR Distrik Nias Selatan Heracles Lang, para Kepala Dinas dan Kepala Unit di lingkungan Pemkab Nisel, 3 camat yang dilalui lokasi proyek yaitu, Camat Lolowa’u, Camat Amandraya dan Camat Teluk Dalam. Selain itu hadir juga para Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Bupati Nias Selatan F. Laia, SH menyatakan bahwa ruas jalan ini sangat penting artinya bagi masyarakat Nias Selatan. Jalan propinsi yang merupakan bagian dari jalan lingkar Nias ini selama ini sulit dilalui kendaraan bermotor.

”Pembangunan ruas jalan ini akan membuka keterisoliran wilayah pedesaan di 3 kecamatan yang selama ini sulit berkembang. Dengan jalan baru ini diharapkan mempercepat arus orang dan barang serta membantu pengembangan perekonomian masyarakat. Pembangunan jalan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan di desa-desa terisolir di kawasan bagian tengah dan barat Nias Selatan”, demikian ungkap F. Laia.

Ia lebih lanjut mengharapkan agar kontraktor pelaksana pembangunan jalan dimaksud melaksanakan pekerjaan dengan tanggungjawab moral dan teknis yang tinggi serta dapat melibatkan masyarakat pada daerah yang dilalui proyek pembangunan jalan. Ia juga berharap agar para pekerja menghormati adat dan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Sementara itu PPK Jalan Propinsi Sumatra Utara Bintang Hutapea mengharapkan agar masyarakat mendukung pengerjaan proyek dimaksud, mengingat jangka waktu pelaksanaan yang sangat terbatas. Hal senada diharapkan oleh Ketua Panitia kegiatan peresmian yang juga Asistem Kepala Bidang Infrastruktur BRR Distrik Nisel Helmut Dachi. Menurut Dachi, maksud utama dari pelaksanaan kegiatan peresmian yang melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat ini agar proyek ini dapat berjalan lancar.

Jaminan Keamanan
Bupati Nias Selatan pada kesempatan ini menjamin kemanan pelaksanaan proyek jalan propinsi Lolowa’u – Teluk Dalam. Untuk itu dia berharap agar masyarakat bersama pimpinan pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat untuk mendukung pengerjaan jalan dimaksud.

”Mari kita dukung dan juga turut mengawasi dengan baik, karena jalan ini milik kita bersama. Jika ada masalah keamanan dan lainnya kami minta agar segera dilaporkan kepada kami untuk dapat diselesaikan dengan baik”, demikian ungkap Laia yang menjamin bahwa daerah Nias Selatan aman untuk kelangsungan proses pembangunan.

Nilai Proyek Terbesar
Paket pembangunan jalan ruas Lolowa’u – Teluk Dalam ini merupakan salah satu paket proyek terbesar selama ini di Nias dan Nias Selatan. Nilai proyek dengan masa kerja 365 hari kalender ini menelan dana sebesar Rp.101 milyar. Sumber dana berasal dari APBN (BRR Nias) dan hibah MDF (Multi Donor Fund) melalui program IREP (Infrastructure Reconstruction Enabling Program.

Paket pekerjaan proyek pembangunan jalan ini meliputi pelebaran jalan , peninggian dan overlay serta pelapisan aspal hotmix.. Panjang jalan yang akan dikerjakan 58,412 km dari Lolowa’u ke Kec. Teluk Dalam.

Kontraktor pelaksana paket pembangunan jalan Lolowau – Teluk Dalam ini merupakan join operation dua kontraktor yaitu PT BCK (Bangun Cipta Kontraktor) dan PT Jaya Konstruksi. Saat ini kedua perusahaan pelaksana ini telah memulai proses mobilisasi. Selain itu, dalam kerangka pelibatan masyarakat, telah dimulai pelaksanaan pengerjaan drainase dan penguatan tebing yang melibatkan secara langsung masyarakat di sekitar lokasi proyek.

-----
Informasi lebih lanjut:
Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Informasi BRR Perwakilan Nias)
E-mail: emanuelmigo@yahoo.com atau emanuel.migo@brr.go.id

Dialog Terbaru dengan Pastor Philip Giawa mengenai Proyek BRR

2008-06-27T10:15:00.001+07:00

Silahkan klik pada judul berita ini

Keterangan BRR Terkait Dugaan KKN Tender Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap IV

2008-05-27T10:20:00.000+07:00

Tender Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap IV yang dibiayai oleh Palang Merah Singapura telah berlangsung, dengan pemenang PT Adhi Karya. Terkait proses tender tersebut, tersebar berita di media (WASPADA dan Harian Sinar Indonesia Baru, pada 16 dan 14 Mei 2008) yang menyatakan adanya dugaan KKN dengan nara sumber Pengurus Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Nias B Man Jaya Tel. Meskipun pada berita di media tersebut telah cukup berimbang dengan adanya keterangan dari Panitia Tender, kami pikir ada baiknya memberikan keterangan yang lebih menyeluruh sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat. Berikut penjelasan BRR Nias:

MoU tanggal 22 Februari 2008 mengenai Pembangunan Rumah Sakit Umum Gunungsitoli Tahap 4 yang ditandantangani oleh Chairman Singapore Red Cross Lt. Gen. (Retd). Winston Choo dan Kepala BRR NAD-Nias Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, pada Article 5.
Project Implementation Arrangement (PIA) Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap 4 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Singapore Red Cross Christopher Chua dan Kepala Perwakilan VI BRR NAD-Nias, pada bagian III.3.1Disebutkan bahwasanya proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Procurement Guidelines yang disetujui oleh Singapore Red Cross, dengan demikian proses pengadaan bukan didasarkan pada Keppres No. 80 tahun 2003.

Proses Tender yang disepakati antara pihak penyandang dana dan BRR adalah dengan cara Pemilihan Langsung melalui PrakualifikasiSesuai dengan Memorandum Joint Committee Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap Keempat No. M-001/JCRSUG/BRR/N/III/2008 tanggal 1 April 2008 perihal Persyaratan Umum Prakualifikasi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi RSU Gunungsitoli Tahap Empat dengan isi antara lain sebagai berikut :

Kontraktor yang diundang adalah kontraktor yang pernah bekerja di BRR, atau mitra kerja BRR di kepulauan Nias, dengan kinerja yang baik dan hasil yang memuaskan untuk konstruksi gedung serta memiliki pengalaman melaksanakan pembangunan rumah sakit minimal type C di Indonesia.
Nilai kontrak minimum untuk pekerjaan konstruksi gedung yang pernah dilaksanakan oleh kontraktor tersebut di kepulauan Nias adalah Rp. 20.000.000.000.
Peralatan berat yang dibutuhkan sudah berada di Nias, sehingga biaya mobilisasi peralatan tidak dibutuhkan lagi dalam dokumen penawaran.

Dengan demikian, rekanan yang memenuhi syarat untuk diundang hanya 3 perusahaan, yaitu: PT. Waskita Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Bintang Saudara.

Mengenai pengunduran waktu pemasukan penawaran adalah kasus force majeur, disebabkan keadaan cuaca pada tanggal 23 April 2008 sangat buruk, sehingga terganggunya jadwal penerbangan di Bandar Udara Binaka Nias sesuai Surat Keterangan Nomor : 019/GSA-MNA/GNS/IV/08 dari pihak Merpati Nusantara Airlines. Yang memasukkan dokumen sesuai jadwal semula hanya 1 (satu) perusahaan, sedangkan 2(dua) perusahaan lainnya tidak hadir sampai pukul 12.00 WIB (batas akhir pemasukan) sehingga waktu pemasukan dokumen diundurkan menjadi tanggal 24 April 2008 seizin dari Joint Committee dan dituangkan dalam Berita Acara No. 015/PPBJ-RSU/BRR-SRC/IV/2008 tanggal 23 April 2008.

Akibat perubahan tersebut, tidak ada satu pun peserta lelang yang mengajukan keberatan dan semua peserta lelang berpartisipasi sebagai saksi dalam penandatangan berita acara pemasukan penawaran.

Berdasarkan prosedur pengadaan yang disepakati, Sistem Evaluasi adalah Sistem Nilai (Score) terdiri dari :

Bobot Penilaian Panitia dari Dokumen Prakualifikasi dan teknis dengan total bobot = 45%.
Penilaian Tim Ahli Joint Committee, dari segi Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan, Teknik
Presentasi dan Komunikasi dengan total bobot = 45%.
Evaluasi biaya dengan bobot = 10%.

Penggabungan Penilaian Panitia, Tim Ahli Joint Committe, dan Evaluasi Biaya sebagai berikut :

PT. Adhi Karya - dengan nilai 90,54 (Peringkat I)
PT. Waskita Karya - dengan nilai 84,10 (Peringkat II)
PT. Bintang Saudara - dengan nilai 79,41 (Peringkat III)

Pengumuman Pemenang diumumkan oleh Panitia pada tanggal 1 Mei 2008 dan ditempelkan pada papan pengumuman di Sekretriat Panitia dan papan pengumuman BRR Perwakilan Nias.Rencana penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai akhir Januari 2009, sehingga telah dituangkan dalam Data Lelang dan Berita Acara Rapat Aanwijzing Kantor bahwasanya jadwal pemilihan langsung tidak ada masa sanggah. Sistem Penilian telah dituangkan di dalam Addendum Aanwijzing Kantor.

(Untuk informasi yang lebih lengkap mencakup berita di media massa terkait, silahkan klik pada bagian judul berita ini).

Peresmian Kantor Baru Bupati Nias Senilai Rp34,1 Miliar

2008-05-16T19:21:00.002+07:00

Mendagri Titip kepada Aparatur
dan Warga Nias Rawat Kantor Baru

Gunung Sitoli, 16 Mei 2008/berita dari Humas Pemprov Sumut-ML Tobing

Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto meminta seluruh aparatur dan warga Nias memelihara gedung kantor bupati yang baru selesai dibangun sebagai aset untuk meningatkan sarana dan prasarana pelayanan publik. Alasan itu dikemukakan Mendagri karena selain personil dan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan juga merupakan faktor penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas.

"Saya pesankan, agar gedung kantor yang telah dibangun ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Pemkab Nias bersama seluruh masyarakatnya. Karena gedung ini adalah milik bersama, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga dan memelihara keberadaannya," kata Mendagri saat meresmikan gedung baru Kantor Bupati Nias di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Desa Ononamolo, Jumat (16/5) yang dirangkaikan dengan penyerahan aset dari BRR Nias-NAD kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Pasar Modern Ya'ahowu
Selain meresmikan gedung baru Kantor Bupati Nias yang dibangun dalam dua tahun, Mendagri juga meresmikan Pasar Ya'ahowu sebagai pasar moderen pertama di Kabupaten Nias yang terletak di kawasan perkotaan. Hadir di acara itu antara lain Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto, Gubernur Sumut Rudolf M Pardede, Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia, dari Dephub, Drs Sriyatno, dari Dep PU Ir Perasaan Ginting, dari BMG Drs Hendar Gunawan, dan PT Pos Indonesia Harnito, serta muspida dan udangan lainnya.

Mendagi perlu menekankan hal ini mengingat, lokasi gedung baru Pemkab Nias itu sangat strategis. Gedungnya berada di atas sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut (DPL). Selain itu, lokasinya juga terletak sekitar 10 kilometer dari Kota Gunung Sitoli, sehingga disamping bisa melihat dengan leluasa lautan biru yang mengitari Pulau Nias, juga keberadaannya sangat tepat untuk penataan dan pengembangan serta perluasan kota.

Dalam penjelasannya, Mendagri yang sebelumnya sudah ditabalkan sebagai "Panglima Perang Nias" yang ditandai pemakaian pakaian adat Nias, Humba langsung oleh Bupati Nias Binahati B Baeha, tak menampik lokasi gedung baru Pemkab Nias itu sangat refresentatif, sehingga keberadaannya diyakini dapat memberikan kenyamanan bagi aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

Mendagri juga menyarankan, agar Pemkab Nias memanfaatkan sumbedaya laut dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Prinsip utama yang harus dipegang dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut adalah melakukan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga sumberdaya kelautan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjun," tukas Mendagri.

Hal sama juga ditegaskan Gubernur Sumatera Utara, Rudolf M Pardede. Rudolf bahkan mengaku, sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumut dan atas nama masyarakat Nias, dirinya harus mengucapkan syukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang begitu serius dan nyata melaksanakan n proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pulau Nias pasca bencana melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias-NAD.

"Selain kepada pemerintah pusat dan BRR NAD-Nias, Pemprov Sumut juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara donor, badan PBB, LSM lokal mau pun internasional yang telah teberpartisipasi dalam tugas kemanusiaan mulai dari tahap tanggap darurat sampai kepada kegiatan pembangunan kembali kepulauan Nias menjadi lebih baik," tutur Gubsu.

Menanggapi akan berakhirnya tugas BRR pada 2009, lanjut Gubsu, BRR bersama Pemprov Sumut, Pemkab Nias, dan Nias Selatan diharapkan bisa meletakkan dasar penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebab proses pembangunan berkelanjutan di Nias, masih akan tetap mendapat dukungan dari negara-negara donor hingga tahun 2012.

"Pembangunan Nias bukanlah ha yang mudah dan semua itu dibutuhkan kesabaran serta ketekunan dari berbagai pihak di dalam membangun Nias menjadi lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera," tegasnya.

Bupati Nias Binahati B. Baeha mengakui proses pembangunan yang dilakukan BRR Nias-NAD bersama pemerintah pusat, dan provinsi di Tano Niha diharapkan bisa mempercepat akselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, pemkab dan DPRD Nias.

Karena itu, Bupati berharap, pemerintah pusat melalui Depdagri dapat tetap melanjutkan proses pembangunan dengan memberdayakan Pemkab Nias, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang belum sempat dijalankan BRR Nias-NAD.

"Masyarakat Nias masih sangat membutuhkan perhatian untuk percepatan akselerasi pembangunan. Untuk itu, Pemkab Nias siap menyediakan sumberdaya manusia untuk melanjutkan program rekonstruksi dan rehabilitasi Nias dan mengelola aset-aset yang akan diserahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Bupati.

Ditegaskan juga, denga peresmian gedung baru ini, Bupati menekankan bahwa akan terjadi peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Aset yang Diserahkan Bernilai Rp.509 Milyar
Kepala BRR Nias-NAD, William Sabandar sebelumnya menjelaskan, bahwa aset yang diserahkan bernilai total Rp509 miliar lebih. Aset yang diserahkan itu bersumber dari dana on budget (dari APBN) senilai Rp428 miliar lebih, dan dana off budget (dari NGO0 senilai Rp81 miliar lebih.

Dari total dana itu, BRR NAD-Nias menyerahkan aset senilai Rp228,3 miliar lebih kepada Pemkab Nias, Rp23,5 miliar lebih kepada Pemkab Nias Selatan, Rp89 miliar lebih kepada Pemprov Sumut, Rp75,6 miliar lebih kepada Dephub, Rp9 miliar lebih kepada Dep PU, Rp4,3 miliar lebih kepada BMG, dan PT (Persero) Pos Indonesia Rp3,2 miliar lebih.

Sedangkan dana off budget, menurut William diserahkan kepada Pemkab Nias sebesar Rp76,5 miliar lebih, dan Rp4,4 miliar lebih kepada Pemkab Nias Selatan. "Kami berharap, aset yang diserahkan ini bisa memberikan manfaat kepada penerimanya, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada publik," tutur William.

NISM 4 di Medan Berlangsung Sukses

2008-05-16T14:34:00.002+07:00

Mendagri: Pemda Harus Siap Melanjutkan dan Memelihara Hasil Rekonstruksi

Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) atau pertemuan para pemangku kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang ke-4 di Medan, Kamis (15/5) berlangsung sukses. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 300 orang dari berbagai perwakilan negara dan lembaga donor, Peerintah Pusat yang diwakili oleh Mendagri dan Kepala Bappenas serta Pemprovsu, Pemkab Nias dan Nias Selatan.

Kepala BRR NAD-Nias Kuntoto Mangkusubro dalam pidato pembukaan menyatakan bahwa pertemuan stakeholder Rekonstrusi Nias kali ini merupakan yang terakhir menjelang penyelesaian masa tugas BRR di Nias pada bulan April 2009.

"Pertemuan ini penting untuk membicarakan bagaimana proses transisi dapat berlangsung dengan baik, dan momentum pembangunan di Nias tetap terpelihara dan diteruskan oleh pemerintah daerah", demikian ujar Kuntoro.

Ia menambahkan, kemajuan yang dicapai selama rehabilitasi dan rekonstruksi meberikan kesempatan yang sangat baik bagi daerah yang terpencil dan miskin ini untuk menata pebangunan yang lebih baik pada masa mendatang. Infrastruktur fisik yang kini telah terbanggun, seperti Pasar Modern Ya'ahowu, jalan propinsi dan kabupaten, irigasi dan rumah sakit, sekolah dan lain-lain agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan berkelanjutan di Nias.

Pemeliharaan Aset Rekonstruksi
Mendagri Mardiyato menyampaikan pentingnya pemeliharaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah terbangun. Pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran dan sumber daya untuk pemanfaatan dan pemeliharaan.

"Pemerintah daerah perlu enyiapkan anggaran dan sumber daya manusia yang memada untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Terlebih karena BRR akan berakhir mandatnya, pemerintah daerah harus mulai menyiapkan diri untuk mengambil alih proses pebangunan berkelanjutan di Nias", demikian ujar Mardiyanto.

BRR dan 8 Lembaga Donor Serahkan Rp. 500 Milyar Aset Rekonstruksi Nias

2008-05-11T20:55:00.001+07:00

*Myanmar Perlu Belajar dari Indonesia

BRR NAD-Nias bersama 8 lembaga donor akan menyerahkan lagi aset Rekonstruksi Nias bernilai total Rp500,367,129,957 kepada Pemkab Nias dan Pemkab Nias Selatan, Pemrpov Sumut dan 4 instansi vertikal Pemerintah Pusat pada hari Rabu (14/5) di Gunungsitoli-Nias. Seluruh aset ini siap difungsikan dan merupakan bagian dari komitmen rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pasca bencana Gempa Bumi yang melanda Kepulauan Nias tiga tahun silam.

Aset-aset yang diserahkan ini bersumber dari dana On-budget (APBN) maupun Off-budget (non APBN), yang dilaksanakan BRR Perwakilan Nias maupun partner BRR yakni United Nations Development Program (UNDP), International Labour Organisation (ILO), United Nations Children’s Fund (Unicef), World Vision Indonesia (WVI), The Johanniter, Mercy Malaysia dan Hallcrow.

”Kerjasama dan fasilitasi yang dilakukan oleh BRR dalam proses rekonstruksi Nias bersama 25 negara donor dan lebih dari 80 lembaga internasioal dan nasional selama hampir 3 tahun masa rekonstruksi telah membawa hasil nyata memulihkan penderitaan paska bencana maupun meletakan landasan pembangunan yang lebih baik di Nias dan Nias Selatan. Dalam rangka mendorong komitmen jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan, pada kesempatan penyerahan aset tersebut, kami juga mengajak wakil negara-negara donor dan lembaga-lembaga internasional untuk secara langsung melihat kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan”, demikian keterangan Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, Sabtu (10/5) di Medan-Sumut.

Penyerahan aset kali ini adalah yang ke-3 yang merupakan rangkaian dari kegiatan pertemuan stakeholder Rekonstruksi Nias (NISM) ke-4 di Medan-Sumatra Utara yang dilaksanakan sehari setelahnya, Kamis (15/5). Jika nilai aset penyerahan yang ke-3 ini digabung dengan penyerahan aset oleh BRR pada 2 periode sebelumnya, maka total aset yang siap digunakan ini mencapai sekitar Rp. 1 trilyun. Total nilai aset ini belum termasuk bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi yang langsung diberikan kepada masyarakat, seperti bantuan perumahan penduduk, rumah peribadatan, perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Jika tidak ada halangan, 2 menteri direncanakan menghadiri acara penyerahan ini, yaitu Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardiyanto dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pengestu. Keduanya akan menyerahkan bangunan Kantor Bupati Nias dan Pasar Modern Ya’ahowu kepada Pemkab Nias. Kegiatan serah terima aset ini akan langsung dipimpin oleh Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto.

Myanmar Perlu Belajar dari Indonesia
William P. Sabandar menyatakan keprihatinannya terhadap bencana topan yang melanda Myanmar yang telah merenggut nyawa ratusan ribu warganya. Ia mengharapkan pemerintahan negara itu mau menerima bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional, sehingga warganya yang menderita karena bencana alam tersebut mendapatkan pertolongan.

Menurut William, penanganan pasca bencana di Kepulauan Nias berlangsung dengan baik dan dengan sumber daya yang sangat besar, yang melibatkan bukan hanya pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi juga 25 negara dan lebih dari 80 lembaga donor Internasional. Hal ini berkat keterbukaan Pemerintah Indonesia yang membentuk BRR NAD-Nias yang antara lain memimpin dan memfasilitasi bantuan dari komunitas internasional.

Wilayah Kepulauan Nias yang terisolir dan sangat miskin pun kini mulai pulih dari dampak bencana, dan bahkan kemajuan infrastruktur fisik di berbagai bidang mengalami peningkatan drastik. Kita bersyukur atas dukungan komunitas internasional yang bahu membahu bersama Pemerintah Indonesia untuk membangun kembali Nias.

”Bencana topan di Myanmar yang menelan korban lebih dari 20.000 orang saat ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari proses ini. Koordinasi, fasilitasi dan perencanaan yang baik akan sangat mambantu pembangunan kembali daerah yang mengalami bencana dan sekaligus meletakan landasan untuk pembangunan yang lebih baik”, demikian ungkap William.

Pasar Modern Ya’ahowu Siap Digunakan
Salah satu aset yang akan diserahakan BRR adalah bangunan Pasar Modern Ya’ahowu yang terletak di tengah kota Gunungsitoli yang merupakan bekas reruntuhan Pusat Pertokoan saat bencana gempa bumi 28 Maret 2005 silam. Bangunan bernilai lebih dari Rp. 20 milyar ini dikerjakan oleh BRR dan akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Nias.

Pasar Modern ini diharapkan menjadi pusat perdagangan yang dapat menopang berkembangnya perekonomian di wilayah ini. Dengan penyerahan ini maka pasar yang lebih mirip mall ini mulai dapat digunakan.

Secara keseluruhan Pemkab Nias akan menerima aset sebesar Rp. Rp300,338,244,768. Total nilai aset ini tersebar pada 8 sektor, yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kelembagaan, Jalan Kabupaten, Irigasi, Drainase dan Perkuatan Sungai.

Selain dikerjakan oleh BRR Nias, aset-aset tersebut merupakan hasil karya dari World Vision Indonesia (WVI) pada 17 proyek sektor pendidikan dengan nilai total aset sekitar Rp23,6 milyar. Pada sektor yang sama Unicef menyubangkan 4 proyek dengan nilai aset sekitar Rp10,3 milyar dan The Johanntter 1 proyek dengan nilai aset sekitar 2 milyar.

Mercy Malaysia dan suatu unit trust fund yang mengelola dari donor khusus bentukan BRR NAD-Nias yaitu Reconstruction Aceh Nias Trust Fund (RANTF), masing-masing menyumbangkan aset sekitar Rp. 13 milyar. UNDP menyumbang pada sektor kelembagaan dengan nilai aset sekitar Rp. 1,2 milyar. ILO pada sektor Jalan Kabupaten dengan nilai aset sekitar Rp.3,4 milyar dan Hallcrow pada sektor irigasi dengan nilai aset sekitar Rp.5,3 milyar.

Pemkab Nias Selatan pada kesepatan yang sama menerima aset sebesar Rp23,536,198,144, terdiri dari 7 sektor yaitu Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kelembagaan, Jalan Kabupaten dan Irigasi. Selain BRR, terdapat dua lembaga yang turut mengerjakan aset-aset tersebut, yaitu ILO untuk sektor Jala Kabupaten degan nilai aset sekitar Rp3,1 milyar dan UNDP untuk sektor Kelembagaan dengan nilai aset sekitar Rp. 1,2 milyar.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara akan menerima aset sebesar Rp89,035,478,945. Semuanya dari dana On-budget yang dikerjakan BRR, terdiri dari 3 sektor yaitu Jalan Propinsi, Irigasi dan Perkuatan Sungai.

Beberapa instansi vertikal Pemerintah Pusat juga menerima penyerahan aset rekonstruksi. Seluruh aset berasal dari dana On-Budget yang dilaksanakan BRR, yaitu sebesar Rp87,457,208,100. Departemen Perhubungan (Laut dan Udara) menerima aset bernilai sekitar Rp70,7 milyar. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dengan nilai aset sekitar Rp.4,3 milyar. Departemen Pekerjaan Umum menerima aset dengan nilai sekitar Rp 9 milyar dan PT Pos Indonesia sekitar Rp.3,2 milyar.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menyatakan, penyerahan asset bersama berbagai negara/lembaga donor ini masih terus berlanjut pada masa mendatang. Diharapkan hingga berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009 mendatang, seluruh aset rekonstruksi Nias telah seluruhnya diserahterimakan.
-----------

Untuk informasi lebih lengkap agar menghubungi:
Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Informasi BRR Perwakilan Nias) Hp. 08126266799 E-mail: emanuelmigo@yahoo.com atau emanuel.migo@brr.go.id

Pertemuan Stakeholders Rekonstruksi Nias Menjelang Berakhirnya Mandat BRR

2008-04-28T15:08:00.004+07:00

BRR Fokus Pada Pembangunan Berkelanjutan di Nias

Jakarta, 28 April 2008. Menjelang berakhirnya masa kerja Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh – Nias, dan sejalan dengan rampungnya program rekonstruksi, fokus BRR saat ini adalah membantu upaya pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Nias seiring dengan pengakhiran masa tugas BRR di wilayah tersebut pada bulan April 2009 nanti. Demikian penjelasan dari Kepala BRR Aceh – Nias perwakilan Nias pada saat berlangsungnya pertemuan donor (Donor Meeting) hari ini di Jakarta.

Salah satu upaya untuk mendorong pembangunan berkelanjutan BRR akan menyelenggarakan pertemuan pemangku kepentingan (Stakeholders) rehabilitasi dan rekonstruksi Nias atau Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) yang ke-4 di Medan Sumatra Utara pada 15 Mei 2008 mendatang. Pertemuan ini akan dihadiri oleh seluruh pelaku rekonstruksi Nias, seperti perwakilan negara-negara donor, pimpinan badan-badan internasional seperti PBB dan Palang Merah, Pemerintah Indonesia, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Pemkab Nias dan Nias Selatan.

”Pelaksanaan NISM 4 ini dimaksudkan untuk mencapai dukungan yang efektif kepada Pemkab Nias dan Nias Selatan serta Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dari seluruh pelaku rekonstruksi dalam mengelola proses transisi rekonstuksi menuju pembangunan yang berkelanjutan”, demikian ujar William P. Sabandar di Jakarta, Senin (28/4).

Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa NISM ke-4 ini dilaksanakan selama dua hari, termasuk sehari di antaranya adalah kunjungan ke Nias dan Nias Selatan. Tema NISM terakhir ini adalah ”Mengelola Transisi Rekonstruksi menuju Pembangunan yang Berkelanjutan”.

Sebagaimana diketahui, BRR akan mengakhiri mandat mengkoordinir proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NAD dan Nias pada bulan April 2009. Sementara itu, proyek-proyek yang dilaksanakan BRR baik di Aceh dan di Nias berakhir pada tahun 2008 ini. Bahkan seluruh paket proyek fisik diharapkan berakhir paling lambat pada awal November 2008.

Sisa waktu antara November 2008 hingga berakhirnya mandat BRR pada April 2009 akan dimanfaat untuk penyusunan laporan dan penyerahan aset kepada penerima manfaat baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat. Selain itu penyusunan laporan kepada Presiden sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan mandat Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik di NAD maupun di Nias.

William menerangkan bahwa melalui NISM ke-4 ini diharapkan Pemerintah Daerah Sumatra Utara serta Pemkab Nias dan Nias Selatan mendapatkan dukungan yang memadai untuk paling tiadak 3 hal utama. Pertama, bagaimana mengembangkan kelembagaan dan organisasi yang dapat menjamin transisi rekonstruksi dengan baik dan sekaligus menjalin keberlanjutan peran donor dan pemerintah pusat pasca BRR. Kedua, merumuskan strategi dan rencana aksi bagi upaya pengurangan resiko bencana menuju masyarakat Nias yang siaga bencana. Ketiga, mendukung pemerintah daerah dalam mengembangkan rencana aksi bagi pengembangan ekonomi dan pembangunan manusia di Kepulauan Nias.

Terkait penyiapan rencana aksi pengurangan resiko bencana dan dukungan pengembangan ekonomi, BRR Nias sejak tahun 2007 telah menerapkan program community based development perumahan. Pada tahun 2008 ini BRR memperluas cakupan program coomunity development ini yaitu selain perumahan, masyarakat juga terlibat langsung dalam pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan sederhana menuju ke desa-desa atau perkampungan.

Sedangkan untuk pembangunan ekonomi, BRR Nias dengan dukungan Multi Donor Fund menyiapkan dana sebanyak Rp. 180 milyar untuk pelaksanaan program pengembangan ekonomi dan livelihood masyarakat Nias (NiasLEDP-Livelihood and Economic Development Program) yang dilaksanakan selama 3 tahun sejak pertengahan tahun 2008. Selain itu, komunitas rehabilitasi dan rekonstruksi Nias melalui koalisi masyarakat untuk Siaga Bencana (Sigana), telah melaksanakan berbagai bentuk kegiatan pelatihan dan pelaksanaan program yang secara terintegrasi mengkampanyekan kesiagaan untuk pengurangan resiko bencana bagi masyarakat Nias.

Selain mengikuti pertemuaan NISM 4 yang menurut rencana diadakan di Hotel Grand Angkasa Medan, para peserta juga akan mengadakan kunjungan ke lokasi proyek di Nias dan Nias Selatan. Kunjungan ini dimaksudkan agar para peserta mendapatkan kesan lebih mendalam megenai kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah berlangsung lebih dari dua tahun di Kepulauan Nias.

Bersamaan dengan kunjungan ke Nias, juga akan diadakan kegiatan penyerahan asset dan peresmian kantor Bupati Nias dan Pasar Modern Yaahowu yang menurut rencana dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri RI. Pada kesempatan itu, Pemkab Nias berencana menjamu para donor dari berbagai Negara/lembaga sebagai ucapan terima kasih atas dukungan pembangunan kembali Nias yang lebih baik.

Keterangan Pers Mengenai 88 Paket Penunjukan Langsung di Nisel

2008-04-05T14:51:00.001+07:00

KETERANGAN PERS
PENUNJUKAN LANGSUNG 88 PAKET KONTRAK DI NIAS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2007

Sehubungan dengan Pernyataan Sikap Rekanan dari Kabupaten Nias Selatan di Markas Polda Sumatera Utara di Medan, tanggal 8 Maret 2008, yang menuntut pembayaran paket kontrak dari BRR NAD-Nias, senilai Rp.43 Milyar, disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1. Pada Tahun Anggaran 2007 telah terjadi pengontrakan kegiatan rekonstruksi melalui Penunjukan Langsung (PL) di 4 (empat) PPK pada KPA Perumahan dan Infrastruktur Nias Selatan, yang dilakukan bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya. Jumlah paket yang dikontrakkan melalui PL tersebut adalah 88 kontrak. Nilai keseluruhan mencapai Rp. 47,8 Miliard. Dari 88 kontrak tersebut, 22 kontrak memiliki anggaran dalam DIPA BRR NAD-Nias TA. 2007, sementara 66 paket tidak mempunyai Anggaran/DIPA.

2. Mengingat bahwa prosedur pengadaan 88 paket kontrak tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, BRR NAD-Nias perlu melakukan beberapa upaya sebelum proses pembayaran dilakukan, yaitu:
a. Pengesahan terhadap proses pengadaan dengan Penunjukan Langsung,
b. Evaluasi terhadap volume pekerjaan sesuai keadaan di lapangan,
c. Evaluasi Mutu pekerjaan sesuai dengan persyaratan teknis
d. Evaluasi kewajaran harga satuan pekerjaan.
e. Khusus untuk 66 paket kontrak yang belum ada anggarannya, perlu pengalokasian dalam DIPA BRR NAD-Nias TA. 2008.

3. Dalam rangka percepatan pelaksanaan butir 2 di atas, telah dibentuk Tim Evaluasi Pekerjaan di Nias Selatan yang didukung oleh Tim Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR NAD-Nias.

4. Hasil Evaluasi Kewajaran Harga yang dilakukan terhadap 88 paket kontrak, dari nilai kontrak yang semula Rp.47,8 Miliard, setelah dievaluasi kewajaran harga satuan pekerjaan, maka nilainya adalah sebesar Rp.39,1 Miliard. Penelitian terhadap volume dan kualitas pekerjaan telah/sedang dilakukan.

5. Untuk 22 paket kontrak yang telah ada dananya dalam DIPA Luncuran 2008, telah diperintahkan kepada KPA Nias Selatan untuk segera menindaklanjutinya ke proses pembayaran. Sedangkan 66 paket kontrak lainnya, masih menunggu proses Revisi DIPA 2008 yang memerlukan persetujuan Departemen Keuangan, yang diperkirakan akan selesai bulan April 2008. Untuk paket yang 66 ini, walaupun dana telah tersedia setelah dilakukan revisi DIPA, masih diperlukan upaya untuk melegalkan paket-paket tersebut sebelum ditindaklanjuti dengan pembayaran.

6. Kami mengharapkan agar kondisi keamanan di Nias Selatan dapat tetap dijaga kondusif dalam rangka mempercepat proses penyelesaian pembayaran kontrak ini. Keamanan bagi pelaksana rekonstruksi merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Pulau Nias.

Gunungsitoli, 29 Maret 2008
A/n. Kepala BRR Perwakilan VI Nias,
Manager Informasi dan Komunikasi

EMANUEL MIGO

3 Tahun Bencana Gempa Bumi Nias dan Kemajuan Rehab-Rekon

2008-04-05T14:30:00.002+07:00

3 Tahun Gempa Bumi Nias:
Realisasi Dana Rekonstruksi Mencapai Rp.5 Trilyun

Realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pasca bencana mencapai Rp. 5 trilyun lebih, atau tepatnya Rp.5,091,731,369,044,-. Dana tersebut berasal dari APBN (on-budget) yang dilaksanakan oleh BRR Perwakilan Nias sebesar Rp.3,1 trilyun dan yang dilaksanakan sendiri NGO/donor (off-budget) sebesar Rp.1,9 trilyun.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, PhD, pada hari Kamis (27/3) di Gunungsitoli menjelaskan bahwa total anggaran tersebut dipergunakan selama kurang dari tiga tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, atau tepatnya 2 tahun 4 bulan, jika dihitung dari efektifitas BRR mulai melaksanakan kegiatan rekonstruksi pada bulan November 2005. Dengan kata lain, setidaknya terdapat dana Rp.2 trilyun pada setiap tahun anggaran sejak rekonstruksi mulai dilaksanakan di Nias lebih dua tahun silam.

”Jumlah dana Rp. 5 trilyun ini sangat besar jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan rata-rata di dua kabupaten Nias dan Nias Selatan, atau bahkan di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Apalagi, dana rekonstruksi ini seluruhnya dimanfaatkan untuk anggaran pembangunan atau belanja publik kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi”, demikian ungkap William Sabandar.

Bencana gempa bumi dasyat yang melanda Nias tiga tahun silan diperingati masyarakat Nias hari ini, Jumat tanggal 28 Maret 2008. Peringatan dilaksanakan di Gunungsitoli dan Teluk Dalam. Berbagai kegiatan masyarakat bahkan telah dilaksanakan pada hari-hari sebelumnya, di antaranya adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Nias dalam rangka kampanye siaga bencana yang dimotori oleh koalisi masyarakat untuk Siaga Bencana (SIGANA) Nias.

Pembangunan kembali Nias dilaksanakan dan dipimpin oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Perwakilan Nias bersama dengan partner BRR yaitu 25 negara donor dan lebih dari 80 organisasi non pemerintah (NGO) internasional dan nasional serta badan-badan dunia seperti PBB dan Palang Merah. Upaya pemulihan Nias pasca bencana ini berdasarkan 4 pillar dan 10 program utama yang ditetapkan BRR Nias, meliputi pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat. Pembangunan infrastruktur ekonomi. Pengembangan ekonomi serta sumber daya manusia dan kelembagaan.

William P. Sabandar menjelaskan bahwa sebelum bencana pun masyarakat Nias telah lama hidup dalam kemiskinan dan keterisoliran. Fakta kemiskinan Nias seperti terlihat pada berbagai indikator sosial dan ekonomi masyarakat pada saat sebelum bencana terjadi. Tingkat kemiskinan di Nias dan Nias Selatan pada tahun 2004 adalah 31.6% dan 32.2% berada jauh di atas rata-rata Sumatera Utara yang hanya 14.9% dan rata-rata nasional 16.1%.

Indikator kesehatan, akses terhadap air bersih, pendidikan dan indeks pembangunan manusia secara keseluruh sangat memprihatinkan. Balita dengan status gizi buruk pada tahun 2005 misalnya, 51.8% untuk Nias dan 45.8% untuk Nias Selatan. Dengan kata lain, pada setiap 2 orang Balita di Nias terdapat 1 orang yang berstatus gizi buruk.

William P. Sabandar menyebutkan bahwa pemulihan pasca bencana di Nias memberikan kesempatan mengatasi kemiskinan dan keterisoliran serta menyiapkan landasan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Nias diupayakan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi untuk mengurangi resiko bencana dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: Membangun menjadi lebih baik, berdasarkan prinsip urgensi serta integrasi dan koordinasi yang baik. Berbasis masyarakat (community based approach) dan memperkuat otonomi daerah. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keadilan gender, kualitas tinggi dan berkelanjutan.

Peringatan 3 tahun gempa bumi di Nias kini dalam suasana yang jauh berbeda. Tidak ada lagi kesedihan dan suasana prihatin karena bencana, sebagaimana peringatan pada tahun pertama dan kedua. Pembangunan kembali Nias telah membawa Nias ke suatu tahapan baru yang secara fisik bahkan telah melampaui kebanyakan daerah di Sumatera Utara.

KEMAJUAN REHAB-REKON NIAS

A. Transportasi
Transportasi Nias sangat buruk bahkan jauh sebelum terjadinya bencana. Bencana tsunami 26 Desember 2004 dan menyusul gempa bumi 28 Maret 2005 silam benar-benar memperparah kondisi infrastruktur transportasi sederhana yang telah ada.

Akibat bencana dimaksud, 12 pelabuhan dan dermaga rusak parah. 403 jembatan rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan. 800 km jalan kabupaten tidak berfungsi dan 266 km jalan propinsi hancur.

Menurut William P. Sabandar, masalah transportasi Nias ini merupakan tantangan utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses pembangunan kembali membutuhkan mobilisasi material rekonstruksi dalam jumlah besar ke berbagai lokasi proyek yang tersebar hingga ke pelosok-pelosok. Hal ini sesuai dengan dampak kerusakan karena gempa bumi yang memang menyebar hingga di seluruh wilayah kepulauan Nias.

”Mengangkut material bangunan dari luar pulau pun sulit karena hanya mengandalkan pelabuhan laut Gunungsitoli dengan kapasitas yang sangat minim. Sementara itu, sebagian besar wilayah di Nias hanya dapa dilalui dengan berjalan kaki. Sangat sulit membayangkan pembangunan dapat berlangsung degan cepat, jika material bangunan hanya dapat diangkut dengan tenaga manusia”, demikian ujar William Sabandar mengenang bagaimana kesulitan yang dialami pihaknya ketika memulai proses rekonstruksi Nias.

Pembangunan kembali infrastruktur transportasi Nias juga tidak dengan memperbaiki yang rusak, namun sekaligus menata sistem dan pendekatan transportasi itu sendiri. Pembangunan transportasi Nias kini adalah bagian dari upaya pengembangan infrastruktur ekonomi yaitu dengan pendekatan pembangunan transportasi berbasis kepulauan, melalui pembangunan jaringan sistem transportasi hierakhis (primer, sekunder dan tersier).

Hingga kini banyak kemajuan yang telah dicapai pada sektor ini. Jalanan licin dan lebar, pelabuhan dan bandara diperbaiki dan dibangun kembali menjadi lebih baik. Hingga Deseber 2007, 115 km Jalan Propinsi sebagai jalan utama di Nias telah selesai pembangunan berupa pelebaran badan jalan 6 hingga 6,5 meter dan pelapisan aspal hotmix. Selain itu saat ini sedang dikerjakan sepanjang 240,9 km yang diharapan dapat selesai pada tahun 2009 mendatang. Sebagai bagian dari pengembangan transportasi tersebut adalah pembangunan 4 terminal bus di Nias dan Nias Selatan.
Jalan Kabupaten telah selesai dikerjakan sepanjang 90 km dan sedang dalam proses penyelesaian sepanjang 46 km. Sedangkan jembatan, saat ini telah selesai rehabilitasi 26 unit dan pembangunan baru 7 unit jembatan. 486 meter jembatan bailey sedang diadakan dan 275 meter jembatan (9 buah jembatan) sedang dalam proses pengerjaan. Rekonstruksi 5 pelabuhan (Lahewa, Gunungsitoli, Sirombu, Teluk Dalam) sedang berlangsung. 2 pelabuhan telah selesai dan mulai digunakan yaitu pelabuhan Tello dan pelabuhan sementara Gunungsitoli.

Sektor transportasi udara berupa pengembangan 2 bandara (Bandara Binaka di Gunungsitoli dan Bandara Lasondre di Tello) serta rencana pembangunan 1 airstrip di Teluk Dalam. Pengadaan kelengkapan komunikasi dan pembangunan terminal penumpang Bandara Binaka sedang berlangsung.

Keadaan transportasi Nias kini telah jauh berbeda. Waktu tempuh perjalanan darat berkurang drastik. Pengalaman perjalanan dari ibukota Kab. Nias Gunungsitoli ke ibukota Kab. Nias Selatan yang berjarak sekitar 100 km yang dahulu ditempuh hingga 6 jam bahkan perlu bermalam di tengah jalan, kini hanya butuh waktu tempu 2.5 jam. Lalulintas pelayaran dan penerbangan pun meningkat, seiring dengan peningkatan kapasitas bandara Binaka di Gunungsitoli yang memungkinkan pesawat berbadan besar dapat mendarat dengan aman.

Tantangan pengembangan transportasi Nias masih butuh penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Nias 2005-2009 kebutuhan rekonstruksi pada sektor ini adalah 800 km Jalan Kabupaten dan 361 km Jalan Propinsi. Jika dihitung dari capaian dan pembangunan yang sedang berlangsung untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi selama 2006-2007 sepanjang 136 km dan 356 km, maka masih terdapat gap yang harus ditanggani pada tahun mendatang yaitu sepanjang 664 km Jalan Kabupaten dan 5 km Jalan Propinsi.

Sangat diharapkan agar pemerintah daerah dapat merencanakan dengan baik pembangunan infrastruktur transportasi ini, terutama pada sektor Jalan Kabupaten. Proses rekonstruksi yang masih berlangsung hingga 2009 diharapkan dapat menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan yang strategis, termasuk pembangunan Jalan Propinsi keliling Pulau Nias. Selain itu, melalui IREP, IRFF dan JICA, sejumlah jalan dan jembatan yang strategis di Kepulauan Nias akan dituntaskan hingga tahun 2012.

B. Perumahan
Kebutuhan pembangunan rumah baru di Nias sebanyak 22.606 unit. Hingga akhir Desember 2007 rumah baru yang telah selesai dibangun sebanyak 12.034 unit, termasuk rumah untuk pengungsi sebanyak 293 unit, penggantian biaya rekonstruksi (reimbursement) 149 unit dan rumah yang dibangun dengan kontrak masyarakat (BLM) sebanyak sebanyak 142 unit. Pembangunan perumahan oleh BRR pada tahun 2008 diharapkan akan menghasilkan tambahan sekitar 2.460 unit.

Selain pembangunan rumah baru, BRR juga melaksankan rehabilitasi bagi rumah yang rusak berat dan ringan. Hingga saat ini rehabilitasi telah selesai dilaksanakan untuk 1.392 unit . Pada tahun 2008 terdapat kebutuhan untuk rehabilitasi sebanyak 20.000 unit lebih rumah.

Pembangunan Rumah Berbasis Masyarakat
Sejak 2007, BRR Perwakilan Nias memperkenalkan pendekatan baru dalam proses pembangunan rumah masyarakat korban gempa Nias yaitu dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat terlibat dalam seluruh proses, mulai dari musyawarah desa penentuan penerima manfaat hingga pembangunan fisik. Program ini bertujuan membangun rumah yang berkualitas baik dan tepat sasaran serta sekaligus memperkuat kelembagaan sosial dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pendekatan baru ini terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas kontruksi rumah dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Pengaduan terkait salah sasaran bantuan rumah dan kualitas konstruksi pun berkurang secara drastik.

BRR kini telah memulai proses penutupan penerima bantuan pembangunan rumah pada 272 desa dari 657 desa di Kepulauan Nias. Proses ini berjalan bersamaan dengan indentifikasi penerima bantuan melalui musyawarah desa yang telah berlangsung di 500 desa.

Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan rumah berbasis masyarakat ini maka BRR pada tahun 2008 ini telah memobilir 75 orang fasilitator, terdiri dari fasilitator teknik dan fasilitator sosial untuk mendapingi masyarakat di berbagai desa. Mereka bertugas membantu masyarakat baik dalam pengorganisasian sosial maupun teknis pembangunan rumah.

C. Kesehatan
Gempa bumi tiga tahun silam menyebabkan kerusakan fisik yang parah pada hampir seluruh fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias. 2 rumah sakit yang ada di Kepulauan Nias rusak berat. 173 Puskesmas dan Pustu rusak ringan hingga total termasuk 170 Polindes. Kapasitas kesehatan Nias yang sebelum bencana pun minim praktis lumpuh.

Pembangunan sektor kesehatan sampai saat ini mencapai kemajuan yang sangat baik. Hingga Desember 2007, setidaknya 1 rumah sakit dan 16 Puskesmas telah dibangun kembali. 85 Polindes dan 12 Pustu juga telah diperbaiki.

Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan 9 Puskesmas Plus, 1 Polindes dan 13 Puskesmas rawat jalan. Selain itu sedang dilaksanakan pengadaan peralatan medis, obat-obatan, dukungan operasional dan tunjangan tenaga medis. Saat ini juga sedang dibangun 2 Gudang Farmasi dan 1 asrama dan sekolah perawat. Sedangkan untuk dukungan pelayanan kesehatan, BRR sedang memproses pemberian beasiswa untuk 17 orang dokter spesialis, 26 dokter umum dan 15 orang master bidang kesehatan.

Sistem pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias dikembangkan dengan sistem berjenjang, yang memungkinkan berlangsungnya suatu sistem pelayanan kesehatan secara terpadu dan mandiri diNias. Terkait pendekatan ini maka RSU Gunungsitoli akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan di Kepulauan Nias dan sekaligus berada pada level teratas dari sistem pelayanan kesehatan berjenjang di Kepulauan Nias.

Pembangunan RSU Gunungsitoli yang menelan dana sekitar Rp.100 milyar kini memasuki tahap terakhir pembangunan (Tahap VI). Tahap I dengan bantuan dana dari Mercy Malaysia sebesar dan Tahap II dengan dukungan dana dari Pemerintah China sebesar telah selesai dan diserahkan pengelolaannya kepada Pemda Nias. Tahap III sedang dalam penyelesaian dengan dukungan dana dari Pemerintah Jepang melalui organisasi JIC. Pembangunan tahap IV dengan dukungan dana Singapore Red Cross akan dimulai pembangunannya pada medio 2008.

D. Ekonomi dan Pertanian
Rusaknya berbagai infrastruktur menyebabkan 90% masyarakat Nias terganggu mata pencahariannya (livelihood), khususnya petani dan nelayan. Hal ini sebagian disebabkan karena terjadi penurunan harga produksi tanaman pangan mencapai 70% bersamaan dengan rusaknya 219 pasar/toko/kios yang sebelum gempa menopang perdagangan masyarakat Nias.

Untuk pembangunan kembali perekonomian dan perdagangan, maka saat ini sedang dilaksanakan pembangunan pasar modern Ya’ahowu di pusat kota Gunungsitoli Nias. Pembangunan pasar ini menelan dana Rp. 20 milyar lebih dan saat ini hampir rampung. Menurut rencana bangunan pasar ini akan diserahkan kepada Pemda Nias pada awal Mei 2008 mendatang. Selain itu, hingga kini setidaknya 72 pasar tradisional dan penunjang yang rusak telah dibangun kembali.

Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi adalah pengadaan alat dan mesin untuk industri rumah tangga dan insudustri kecil. Selain itu pemberian modal usaha kepada 480 UKM sebesar Rp.2,4 milyar serta bantuan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar Rp. 6 milyar.
Sektor pertanian berupa intensifikasi padi untuk 500 ha, intensifikasi karet sebesar 250 ha dan ekstensifikasi 74 ha, kakao 250 ha, jagung 250 ha dan cabe 60 ha. Sedangkan sektor perikanan berupa pengadaan peralatan pendukung nelayan, pengadaan 1 buah Tempat Pelelangan Ikan dan pengadaan kapal motor sebanyak 104 unit.

Peternakan juga mendapat perhatian, berupa pemberian bantuan pemberdayaan peternak ayam dan babi serta pembangunan 2 buah rumah potong hewan. Sedang pada sektor pariwisata berupa pengembangan ekowisata pantai Genasi dan Toyolawa, Danau Megoto dan bantuan transplantasi terumbu karang di 2 lokasi.

Infrastruktur irigasi teknis persawahan yang rusak juga dibangun kembali. Sampai dengan Desember 2007 telah terbangun sistem jaringan irigasi teknis di 33 Daerah Irigasi (DI) seluas 7.448 Ha. Pada tahun 2007 juga terbangun 22 DI seluas 2.900 Ha dari dana Asian Development Bank (ADB) dan dana APBN sebanyak 9 DI setara 740 Ha.

Terkait program ini adalah rehabilitasi/normalisasi sungai berupa 12 ruas
sungai di Kab. Nias dan 5 sungai di Nias Selatan. Pembangunan pengamanan pantai di 2 lokasi. Pembangunan drainase primer dan sekunder di 3 wilayah (Gunungsitoli, Lahewa dan Teluk Dalam). UNDP turut mendukung sektor ini yaitu berupa membangun jaringan tersier seluas 4.800 ha.

Pembangunan irigasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani sawah Kepulauan Nias dari 1,72 ton/ha menjadi 4,5 ton/ha. Peningkatan produktivitas ini sangat mendukung suksesnya program swasembada beras di Nias yang dicanangkan oleh Pemda Nias.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menekankan pentingnya pembangunan pada sektor perekonomian untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Nias. Untuk itu menjelang berakhirnya mandat BRR, sedang diusakan suatu program yang langsung terkait dengan pengembangan perekonomian dan livelihood masyarakat.

“Progam pengembangan ekonomi secara terpadu ini dilaksanakan dengan pembiayaan dari Multi Donor Fund (MDF) bekerja sama dengan World Bank. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Juni 2008 dengan dana sebesar Rp.180 milyar dan akan dilaksanakan selama 4 tahun”, tutur William.

E. Air dan Sanitasi
Nias adalah daerah yang sangat basah dimana sekitar 270 hari dalam setahun adalah hari hujan. Terdapat banyak sungai dan mata air namun demikian sangat minim masyarakat dapat mengakses air bersih. Sebagaimana pada tahun 2005, hanya 15% keluarga di Kab. Nias dan 8% keluarga di Nias Selatan yang mendapat akses air bersih. Padahal rata-rata Sumatera Utara 52% dan Indonesia 69%. Di kota Gunungsitoli misalnya, jaringan air minum PDAM yang dibangun sejak zaman Belanda hanya dapat diakses oleh 25% KK, itu pun dengan kondisi air yang tidak sehat. Keadaan makin buruk setelah bencana 3 tahun silam, karena rusaknya jaringan pipa yang telah ada.

Untuk mengatasi hal ini maka telah dilaksanakan pergantian pipa distribusi air bersih sepanjang 28 km di Gunungsitoli. Penambahan hidran umum serta pembangunan reservoir dengan sistem gravitasi. Selain itu telah dan sedang dibangun jaringan air bersih di 8 kecamatan. Pada tahun 2008 ini diperkirakan pembangungan jaringan air minum dapat melayani sekitar 3.600 KK di 12 kecamatan.

Sedangkan untuk pengembangan sanitasi, saat ini telah terbangun 811 unit MCK umum. Berbagai organisasi di Nias juga aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan dan kampanye mengenai kebersihan dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

F. Pendidikan dan Kelembagaan
762 gedung sekolah dan 761 bangunan umum/kantor pemerintahan dilaporkan rusak karena bencana gempa 28 Maret 2005. Bangunan sekolah yang rusak itu meliputi 90% dari seluruh gedung sekolah yang ada di Kepulauan Nias. Sedangkan hancurnya berbagai kantor pemerintahan daerah secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas pemerintah untuk melayani masyarakat.

Hingga Desember 2007 BRR telah membangun 104 gedung SD, 50 SMP/MTS dan 23 SMA serta 1 Perguruan Tinggi. Pembangunan gedung sekolah ini dapat melayani 35.000 siswa-siswi. Sedangkan berbagai NGO juga telah membangun 44 SD, 7 SMP dan 4 SMA, atau setara dengan 12.500 siswa. IOM membangun 75 sekolah, Unicef telah menyesaikan 3 sekolah dan World Vision membangun 209 sekolah.

Total sekolah yang sudah dan sedang ditangangi hingga akhir tahun 2007 sebanyak 730 unit. Jika dilihat dari kebutuhan menurut rencana aksi rekonstruksi Nias maka masih ada 32 sekolah yang perlu ditangani hingga tahun 2009 mendatang.

Upaya yang sudah dan sedang dilaksanakan pada sektor kelembagaan saat ini adalah memperbaiki dan membangun kembali berbagai fasilitas kepemerintahan, baik pemerintah kabupaten, kecamatan hinga ke desa-desa. Saat ini BRR juga tengah membangun kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD serta kantor-kantor dinas.

Selain itu, BRR juga sedang mempersiapkan pemerintah daerah untuk peralihan tanggungjawab rehabilitasi dan rekonstruksi ke tangan Pemda dan masyarakat setempat. Saat ini telah beroperasi Sekretariat Bersama baik bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kabupaten Nias maupun dengan Pemerintah Kabupten Nias Selatan. Sekretariat Bersama adalah suatu wadah dan mekanisme koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan semua lembaga/organisasi yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BRR Telah Menyerahkan Aset Rekonstruksi Nias Senilai Rp.450 Milyar
*Penyerahan Aset Baru 20% dari Total Aset Rekonstruksi Nias

Aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi Nias mulai diserahkan baik kepada pemerintah Kab. Nias dan Nias Selalan, maupun kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lembaga-lembaga vertikal Pemerintah Pusat. Total nilai aset yang telah diserahkan mencapai Rp.450 milyar.

Pengertian aset di sini adalah hasil kegiatan rekonstruksi yang merupakan barang milik negara. Dengan demikian, tidak termasuk hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk bantuan sosial seperti perumahan dan bantuan dalam bidang ekonomi yang diserahkan langsung kepada masyarakat.

BRR telah 2 kali menyerahkan aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Pertama kali pada tahun 2007 dengan total nilai aset sebesar Rp. 35 milyar. Aset-aset yang diserahkan berupa sarana irigasi kepada Pemda Nias dan Nias Selatan. Sarana transportasi laut dan darat kepada Departemen Perhubungan serta aset jaringan listrik/generator kepada PT. PLN.
Penyerahan aset periode kedua dilaksanakan pada 28 Februari 2008 di Gunungsitoli Nias. Total nilai aset yang diserahkan mencapai lebih dari Rp 416 milyar dan Euro 290.000. Aset-aset tersebut diserahkan masing-masing kepada Pemkab Nias, Pemkab Nias Selatan, Pemprov Sumut dan beberapa instansi vertikal Pemerintah Pusat serta Mabes TNI dan Polri dan PT. PLN.

Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto dalam sambutan penyerahan aset periode kedua, Kamis (28/2) di Gunungsitoli Nias menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang saling terkait dalam setiap kegiatan penyerahterimaan aset. Pertama adalah pengakuan bahwa aset yang dibangun telah selesai dengan baik dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan teknis dan oleh karenanya dinilai layak untuk diserahkan.

Kedua, adalah pengakuan bahwa aset yang diserahkan akan dipelihara dan dioperasikan dengan baik oleh badan yang menerimanya. Di dalamnya terkait kewajiban dari penerima aset untuk menyiapkan anggaran sekaligus sumber daya yang diperlukan bagi pengoperasian dan pemeliharaan aset dimaksud.

“Kami percaya semua Bandan dan Lembaga penerima aset akan mengalokasikan dana pengoperasian dan pemeliharaan aset yang cukup sehingga semua aset yang kami serahterimakan kali ini dapat tetap bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di Kepulauan Nias”, demikian ujar Kuntoro Mangkusubroto.

Aset yang Diserahkan Baru 20 Persen
Sementara itu Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menyatakan bahwa aset-aset yang telah diserahkan pada periode I dan II baru 20 persen dari seluruh hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Selain berupa aset yang merupakan milik Negara, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga menghasilkan bantuan berupa rumah dan bantuan ekonomi lainnya yang diserahkan kepemilikannya kepada perorangan atau kelompok masyarakat.

Ia menerangkan bahwa kegiatan penyerahan aset akan terus dilaksanakan secara periodik pada pasa mendatang hingga berakhirnya mandat BRR pada April 2009 mendatang. Di dalamnya termasuk secara berkala menyerahkan bantuan social berupa rumah dan bantuan social lainnya kepada masyarakat.

“Aset-aset yang merupakan barang milik Negara maupun bantua langsung kepada masyarakat agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang bekelanjutan di Nias dan Nias Selatan”, demikian ujar William.

Kuntoro Mangkusubroto Canangkan Siaga Bencana di Nias

2008-04-05T14:26:00.000+07:00

Menyusul bencana gempa bumi yang terjadi beberapa kali dalam sebulan terakhhir di kawasan barat Sumatra dan yang menimbulkan banyak korban, seperti di Simeuleu pekan lalu, maka koalisi masyarakat Siaga Bencana (Sigana) di Nias menginisiasi pelaksanaan Bulan Siaga Bencana untuk kampanye pengurangan resiko bencana kepada masyarakat.

Pencanangan Bulan Siaga Bencana ini dilakukan oleh Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto di Gunungsitoli, Kamis (28/2). Bulan siaga bencana diisi dengan kegiatan-kegiatan pelatihan dan simulasi penanganan bencana oleh berbagai organisasi kemanusiaan di Nias termasuk BRR Nias kepada masyarakat umum dan anak-anak sekolah.

Berkaitan dengan acaman bencana gempa di kawasan barat Sumatra, Kuntoro Mangkusubroto menyatakan bahwa daerah kepulauan di kawasan barat Sumatera, seperti Simeuleu dan Nias perlu merumuskan sendiri standard rumah tahan gempa. Standard nasional bangunan rumah hanya untuk gempa dengan kekuatan 6 SR. Sedangkan gempa bumi yang terjadi di kawasan ini seringkal lebih dari 7 SR, sebagaimana kejadian di Simeuleu yang merubuhkan ratusan rumah.

“Nias berada di daerah dengan ancaman bencana gempa bumi terbesar di dunia, atau biasa disebut dengan the ring of fire. Masyarakat di daerah ini harus terbiasa hidup dengan gempa dan untuk itu harus juga tetap siaga terhadap ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja. Kesiagaan dapat mengurangi resiko terjadinya korban nyawa dan harta yang lebih besar”, demikian ungkap Kuntoro.

Usai melakukan pencangan Bulan Siaga Bencana di kantor BRR Nias, kuntoro menghadiri simulasi penanganan bencana oleh anak-anak SD Negeri Hilinaa Gunungsitoli. Ratusan anak-anak sekolah memperagakan tindakan penyelamatan diri jika terjadi bencana gempa bumi serta memberikan pertolongan kepada korban bencana.

Kuntoro pada kesempatan ini menyampaikan penghargaan kepada berbagai organisasi kemanusiaan di Nias yang menggagas koalisi Siaga Bencana (Sigana) dalam rangka memberikan pendidikan dan pelatihan pengurangan resiko bencana bagi masyarakat Nias. Ia juga menyatakan bahwa untuk mengurangi resiko bencana, masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama untuk mengembangkan kesadaran dan kesigaan untuk mengurangi resiko bencana.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menjelaskan bahwa kegiatan bulan siaga bencana ini dilaksanakan sebagai rangkaian peringatan 3 tahun bencana di Nias. Terdapat lebih dari 50 kegiatan pelatihan/training, pertemuan publik, simulasi dan talkshow kampanye pengurangan resiko bencana yang akan dilaksanakan baik di Nias maupun di Nias Selatan, yang mulai dilaksanakan pada 28 Februari hingga puncak peringatan 3 tahun bencana pada tanggal 28 Maret 2008.

Ia juga menyatakan bahwa pengurangan resiko bencana adalah bagian dari kerangka rehabilitasi dan rekonsruksi Nias. “Kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi Nias bertujuan mengembangkan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kepulauan Nias dengan mengintegrasikan pengurangan resiko bencana dan pengentasan kemiskinan”, demikian ungkap William.

Kegiatan pencanganan Bulan Siaga Bencana dirangkaikan dengan kegiatan penyerahan aset rekonstruksi Nias. Total nilai aset yang diserahkan sebesar Rp. 416 milyar dan Euro 320.000 kepada Pemerintah Propinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan serta beberapa instansi vertikal pemerintah pusat dan BUMN PT PLN (Persero).

BRR Serahkan Rp. 416 Milyar Aset Rekonstruksi di Nias

2008-04-05T14:18:00.000+07:00

BRR Serahkan Rp. 416 Milyar Aset Rekonstruksi di Nias

*) Bulan Siaga di Nias Di Canangkan

Gunung Sitoli, 28 Februari 2008. Sejumlah aset yang telah selesai proses rehabilitasi dan rekonstruksi senilai Rp.416 Milyar dan Euro 290.000 di kepulauan Nias, hari ini resmi diserahkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Aceh – Nias kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan, berbagai instansi pemerintah terkait serta kepada PT PLN (Persero) di kantor BRR Perwakilan Nias, Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh – Nias Kuntoro Mangkusubroto yang menyerahkan langsung aset-aset tersebut menjelaskan bahwa setelah penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi, maka selanjutnya kepemilikan dan pengelolaan aset-aset berada pada pemerintah dan instansi terkait sesuai dengan kewenangan pembinaan urusan menurut Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007. Lebih lanjut Kuntoro juga mengatakan bahwa penyerahan aset-aset ini juga terkait dengan transisi menjelang pengakhiran masa tugas BRR yang akan selesai pada bulan April 2009.

"Kita sangat berbahagia bahwa sebagian tugas rehabilitasi dan rekonstruksi telah selesai berkat dukungan dari berbagai pihak termasuk Lembaga Donor, Pemerintah Daerah, masyarakat dan semua pihak yang telah terlibat. Kita juga sangat optimis bahwa Pemerintah Daerah akan bisa melanjutkan pengelolaan aset-aset ini dan menjamin keberlanjutannya," Jelas Kuntoro.

Kepala perwakilan BRR Nias William Sabandar menyatakan, penyerahan aset yang dilaksanakan saat ini merupakan penyerahan yang kedua. Pada tahun 2007 telah dilaksanakan penyerahan aset, antara lain kepada Departemen Perhubungan dan PT. PLN. Menurutnya, kegiatan penyerahan aset akan terus dilaksanakan pada masa mendatang, hingga berakhirnya mandat BRR pada April 2009 mendatang.

William menerangkan, aset-aset rekonstruksi pasca bencana Nias ini akan diserahkan masing-masing kepada Pemerintah Kabupaten Nias sebesar lebih dari Rp110,59 Milyar berupa 2 bangunan terminal bus baru di Gunungsitoli dan Sirombu, Amroll truck, kantor lurah Ilir, aset pendidikan dan kesehatan. Bangunan pasar, rumah potong hewan, normalisasi sungai dan pengamanan pantai.

Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menerima aset senilai lebih dari Rp.39,14 Milyar yang terdiri dari aset sektor pendidikan, kesehatan. Jalan kabupaten, normalisasi sungai dan pengamanan pantai. Terminal bus Teluk Dalam, bangunan pasar dan Sekolah Dasar dari organisasi Netherland Red Cross.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima aset senilai Rp.196,39 Milyar yang terdiri dari jalan propinsi senilai Rp.186,59 Milyar dan normalisasi sungai senilai Rp.9,8 Milyar.

Berbagai instansi vertikal pusat juga menerima penyerahan asset dari BRR, yakni Departemen Hukum dan HAM berupa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Cabang Pulau Tello senilai Rp.634,19 Milyar. Penyerahan aset ke Departemen Keuangan senilai Rp.1,33 Milyar, berupa bangunan kantor, kendaraan roda dua dan perlengkapan sarana gedung. Mabes TNI menerima aset senilai Rp.7,91 Milyar, berupa gedung kantor dan aula Kodim 0213/Nias, rumah dinas Kodim 0213/Nias dan kantor Koramil 4 unit. Sedangkan Mabes Polri menerima aset senilai Rp.996 juta, berupa kantor Polres Nias.

Mahkamah Agung (MA) menerima aset senilai Rp.3,26 Milyar yaitu berupa kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pengadilan Agama Gunungsitoli. Badan Pusat Statistik (BPS) menerima aset sebesar Rp.544 Juta berupa kantor BPS. Sedangkan Lembaga Penyiaran Publik RRI menerima aset senilai Rp.4,73 Milyar berupa bangunan gedung RRI Gunungsitoli, rumah dinas, peralatan siaran dan kendaraan roda dua.

Departemen Agama menerima aset berupa Kantor Urusan Agama Gido dan Lahewa senilai Rp.408 Juta. Departemen Perhubungan menerima aset Pelabuhan Pulau Tello senilai Rp. 8,55 Milyar. Sedangkan Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) PT. PLN menerima aset senilai Rp.29,72 Milyar. PT. PLN sebelumnya telah menerima penyerahan aset yang dibangun tahun 2005, sehingga total aset yang diterima PT. PLN terkait rekonstruksi Nias sebesar Rp.38.24 Milyar.

Bulan Siaga Bencana

Pada saat yang sama, juga dicanangkan bulan siaga bencana yang dibentuk atas inisiatif kelompok masyarakat Nias bekerjasama dengan Pemerintah Daerah. Kuntoro Mengatakan bahwa pencanangan bulan siaga bencana ini diharapkan mampu meningkat kesadaran dan kesiapan masyarakat karena kepulauan Nias, seperti juga pulau Simelue dan kepulauan Mentawai, berada pada jalur gempa (ring of fire).

Pada kesempatan itu, Kuntoro juga menyampaikan apresiasi yang tinggi atas terbentuknya masyarakat siaga bencana (SIGANA) di Kepulauan Nias, yang merupakan bukti meningkatnya kesadaran masyarakat di kepulauan Nias.

LAPORAN DARI TELLO: Minim Animo Masyarakat Pulau-Pulau Batu Berobat di Rumah Sakit

2007-11-24T20:23:00.000+07:00

Penyerahan RSU Gunungsitoli Akhirnya Terlaksana

2007-11-03T14:24:00.000+07:00

Kegiatan penyerahan RSU Gunungsitoli kepada Pemkab Nias yang tertunda sebulan silam akhirnya dijadwalkan kembali untuk dilaksanakan pada 9 November 2007. Kegiatan ini akan dilaksanakan di lokasi RSU Gunungsitoli, Gunungsitoli Nias.

Hadir dalam kegiatan ini adalah Menko Kesra Aburizal Bakrie dan Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto. Selain itu, beberapa Duta Besar direncanakan hadir, seperti dari China dan Jepang.

Bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan penyerahan RSU Gunungsitoli, juga akan dilaksanakan kunjungan media nasional ke Nias dan Nias Selatan. Para wartawan dari Jakarta ini akan berada di Nias pada tanggal 7 November 2007 dan kembali ke Jakarta pada 10 November 2007.

Tim kunjungan media yang diperkirakan sebanyak 10 orang ini menurut rencana akan mengunjungi beberapa lokasi kegiatan bidang transportasi, perumahan dan kesehatan baik di Nias maupun Nias Selatan.

Jadwal Kegiatan BRR Perwakilan Nias

2007-09-28T17:57:00.000+07:00

Kegiatan Penyerahan Gedung RSU Gunungsitoli Ditunda

2007-09-03T17:22:00.000+07:00

Kegiatan penyerahan gedung RSU Gunungsitoli yang menurut rencana dilaksanakan pada tanggal 5 September 2007 akhirnya ditunda. Penundaan ini disebabkan karena Menteri Kesehatan RI dan 3 Duta Besar yang sebelumnya telah diundang tidak dapat hadir di Nias pada waktu yang telah ditentukan.

Keterangan mengenai penundaan pelaksanaan kegiatan penyerahan gedung RSU Gunungsitoli ini disampaikan melalui surat Kepala BRR Perwakilan Nias kepada Pemkab Nias dan berbagai organisasi yang terkait, Sabtu (31/8).

“Sehubungan dengan ketidakhadiran Menteri Kesehatan RI, Ibu Dr. Siti Fadilah Supari Sp.JP (K) dan para duta besar dari ke-3 negara donor, maka peresmian Rumah Sakit Umum Gunungsitoli yang sedianya diadakan pada tanggal 5 September 2007 ditunda sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut”, demikian Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar sebagaimana surat yang disampaikan kepada Pemkab Nias.

Melalui surat tersebut, William juga menyampaikan permohonan maaf, dan mengharapkan agar undangan dapat hadir pada jadwal yang baru, yang akan disampaikan dalam waktu dekat.

BRR Adakakan Workshop Pengembangan Puskesmas Plus

2007-08-29T19:03:00.000+07:00

Koordinator ETESP Kesehatan Nias sedang menyampaikan paparan

BRR Perwakilan Nias menyelenggarakan Workshop dan Sosialisasi Pengembangan Puskesmas Plus di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. Kegiatan ini diselenggarakan di Pendopo Bupati Nias, Rabu (29/8). Peserta kegiatan ini adalah Dinas Kesehatan, Kepala Rumah Sakit danPuskesmas di Nias dan Nias Selatan.

Kegiatan yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nias Temazaro Harefa ini adalah bagian dari program Rehabilitasi dan Rekonstruksi sector kesehatan di Nias dan Nias Selatan, terutama terkait dengan pilar pengembangan manajemen pelayanan kesehatan.

Temazaro Harefa dalam sambutannya menyatakan berterima kasih atas upaya pengembangan kesehatan di Nias. Ia menyatakan masyarakat Nias sangat beruntung, selain para dokter Nias yang telah dikirim menempu studi specialis, baru-baru ini BRR juga telah mengirim 14 orang tamatan SMA untuk studi lanjut dalam bidang kesehatan di Univertas Gajah Mada Jogjakarta.

“Banyaknya anak-anak Nias yang menmpuh pendidikan di Universitas Gajah Mada ini adalah sesuatu yang sebelumnya tidak kami bayangkan. Kami menyampaikan terima kasih atas kerja keras pihak BRR”, demikian ungkap Temazaro Harefa sambil memuji penasehat teknis BRR Perwakilan Nias dr. Astrid Kartika yang telah berjuang keras memfasilitasi pengembangan kesehatan di Kepulauan Nias.

Sementara itu, Seretaris Daerah Nias Selatan J.W Dachi mewakili Bupati Nias Selatan dalam sambuatan pembukaan menyatakan harapannya agar program revitalisasi sektor kesehatan benar-benar terealisasi. Dia juga mengharapkan agar dokter-dokter yang terlibat dalam program ini dapat terjun hingga ke desa-desa.

Kegiatan Workshop ini meghadirkan pembicara dari Earthquake and Tsunami Emergency Support Project (ETESP) dan Support Community Health Services (SCHS) dari Jakarta. ETESP adalah program bantuan Aceh dan Nias yang didukung oleh Asian Development Bank (ADB). Sedangkan SCHS adalah tim untuk mendukung pelayanan kesehatan komunitas yang didukung oleh Uni Eropa.

“Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat program kesehatan Nias dan Nias Selatan dan agar pengembangan sector kesehatan tetap sasaran dan bermanfaat seluas-luasnya bagi masyarakat di Kepualaun Nias”, demikian ungkap Manager Perencanaan, Anggaran dan Hubungan Donor Heracles Lang, yang menyampaikan sambutan mewakili Kepala BRR Perwakilan Nias.

Sementara itu, Penasehat Teknis bidang Kesehatan BRR Perwakilan Nias dr. Astrid Kartika menjelaskan bahwa strategi pengembangan kesehatan di Nias dilaksanakan dengan metode berjenjang. Jenjang pertama adalah mengembangkan rumah sakit rujukan, dimana RSU Gunungsitoli dipersiapkan untuk itu.

Sedangkan Puskesmas Rawat Inap Plus sebagai lapis kedua rujukan, yang menerima rujukan dari Puskesmas di sekitarnya. Astrid menambahkan terdapat 11 Puskesmas yang yang dikembangkan untuk itu, yaitu 6 di Nias yakni Lahewa, Alasa, Awa’ai, Mandrehe, Gunungsitoli dan Hiliweto Gido. Sedangkan di Nias Selatan ada 5 Puskesmas yaitu Lahusa, Teluk Dalam, Lolowa’u, Tello dan Gomo.

Tiga Koperasi/LKM Nias Mendapat Bantuan Modal dari BRR

2007-08-27T19:25:00.000+07:00

*Total Bantuan LKM/Koperasi Nias Mencapai 6,1 Milyar

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Distrik Nias, hingga saat ini telah mengucurkan bantuan permodalan langsung sebesar Rp. 6,1 milyar kepada 11 Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Koperasi yang ada di kabupaten Nias. Pada tahun 2005 dan 2006 Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada 8 LKM/Koperasi, sedangkan tahun 2007 kepada 3 LKM/Koperasi.

Pada hari Senin (27/8) di Gunungsitoli Nias, BRR mengucurkan modal bergulir melalui tiga koperasi yang dianggap paling memenuhi syarat. LKM/Koperasi yang mendapatkan bantuan pada tahun 2007 ini adalah Koperasi Serba Usaha (KSU) Faohetanga dari Desa Siforoasi Kecamatan Afulu, KSU Bina Bersama dari Desa Mazingo Kecamatan Alasa Talumuzoi dan Koperasi Wanita Melati dari Kelurahan Pasar Kota Gunungsitoli.

“Bantuan ini diberikan untuk menggerakan roda perekonomian masyarakat Nias, melalui pemberian modal kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) “, demikian ungkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BRR Distrik Nias Imanuel Zega, di sela-sela acara Penandatanganan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) kepada tiga koperasi dimaksud, di Gedung Serbaguna Hosiana Gunungsitoli, Senin (27/8)

Sementara itu Manager Ekonomi BRR Distrik Nias Otniel Waruwu menjelaskan bahwa ketiga koperasi tersebut masing-masing mendapat bantuan sebesar Rp 250 Juta. “Secara keseluruhan, sejak tahun 2005 hingga 2007, BRR telah mengucurkan dana kepada LKM/Koperasi sebanyak Rp.6,1 milyar. Dana ini disalurkan melalui 11 LKM/koperasi di wilayah Kab.Nias”, demikiam ungkap Waruwu.

Menurut Waruwu, ke-11 LKM/Koperasi tersebut lolos seleksi karena memenuhi syarat sebagai penerima bantuan. Kriteria penilaian bagi LKM/Koperasi untuk mendapatkan bantuan adalah memiliki administrasi yang dikelola dengan baik. Memiliki laporan atau keterangan rapat tahunan anggota koperasi selama dua tahun terakhir dan belum pernah menerima bantuan sebelumnya.

Untuk melangsungkan kegiatan usaha koperasi tersebut lanjut Waruwu, pihaknya telah melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan melalui pelatihan pelatihan. Disinggung soal pengembalian, Waruwu mengatakan, untuk tahun pertama bebas cicilan. Setelah itu selama tujuh tahun ke depan akan menyicil sebesar 1-1,5 persen.

Sementara itu, Konsultan PPK Koperasi/UKM Perdagangan Nias Agus Sarumaha menambahkan, dana yang telah terkumpul seluruhnya nantinya direncanakan dikelola melalui sebuah lembaga dengan nama Nias Mikro Finance (NMF) yang berbasis koperasi sekunder atau dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

Informasi lebih lanjut hubungi:
Eddy Lase (Staff Komunikasi Distrik Nias)
Hp. 085296712820 atau Telp (0639) 22174

Gedung RSU Gunungsitoli Fase I dan II Senilai Rp. 23,5 Milyar Akan Diserahkan Kepada Pemkab Nias

2007-08-21T18:38:00.000+07:00

Bangunan Fase I RSU Gunungsitoli

*Acara Penyerahan Akan Dihadiri Menkes dan 3 Duta Besar

Rumah Sakit Gunungsitoli Nias yang hancur dan porak poranda akibat bencana gempa bumi 28 Maret 2005 telah dibangun kembali oleh berbagai negara/lembaga donor dan akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Kabupaten Nias. Bangunan rumah sakit yang akan diserahkan adalah bangunan gedung beserta fasilitasnya yang telah selesai dikerjakan pada fase I dan II.

Demikian keterangan Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, PhD didampingi oleh Manager Komunikasi Emanuel Migo, kepada pers di Gunundsitoli-Nias, Selasa (21/8).

Menteri Kesehatan RI dan 3 Duta Besar direncanakan hadir dalam acara penyerahan gedung tersebut serta peletakan batu pertama pembangunan fase 3. Ketiga duta besar yang diundang adalah Duta Besar Malaysia, Duta Besar China dan Duta Besar Jepang.

Kegiatan penyerahan RSU Gunungsitoli ini menurut rencana akan dilaksanakan pada 5 September 2007 mendatang. Pada saat bersamaan juga dilaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan fase III.

William menjelaskan, berdasarkan master plan revitalisasi RSU Gunungsitoli yang dibuat secara sukarela oleh MERCY Malaysia, pembangunan akan dilaksanakan secara bertahap hingga fase 4. Total dana yang digunakan mencapai Rp. 85,5milyar. MERCY Malaysia juga merupakan koordinator pembangunan gedung RSU Gunungsitoli sejak proses penyusunan master plan sampai dengan pembangunan Fase 3.

Pembangunan fase 1 gedung RSU Gunungsitoli menghabiskan dana sekitar Rp 10 M dan merupakan donasi dari MERCY Malaysia. Sedangkan pembangunan gedung fase 2 sebesar Rp 13.5 M merupakan donasi dari pemerintah China melalui BRR RANTF(Recovery of Aceh and Nias Trust Fund) .

Pembangunan gedung fase 3 sebesar Rp 37 M yang akan dimulai, merupakan donasi dari Pemerintah Jepang melalui JICS. Sementara fase 4 yang diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 25 M masih belum mendapatkan komitmen dari pihak manapun. BRR sedang mengusahakan agar Pemerintah Jerman dapat terlibat pada fase akhir ini.

Revitalisasi Kesehatan Nias
Menurut William P. Sabandar yang adalah doktor dalam bidang transportasi dari University of Canterbury, New Zealand, selain kerusakan fisik akibat gempa,, RSU Gunungsitoli juga memiliki banyak kekurangan, terkait dengan lemahnya kapasitas SDM serta manajemen dan pelayanan.

“BRR melihat pentingnya melakukan revitalisasi RSU Gunungsitoli dari keseluruhan aspek, melalui 4 pilar yaitu, revitalisasi fasilitas rumah sakit (gedung dan peralatan). Revitalisasi SDM serta pengembangan manajemen RS dan, pengembangan sistem pelayanan RS”, demikian William.

Ia lebih lanjut menyatakan bahwa program ini merupakan usaha yang sama sekali tidak mudah dan memerlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Untuk itu BRR NAD Nias sedari awal bekerja sama dengan pihak – pihak yang memiliki kepedulian dan perhatian kepada perbaikan pelayanan kesehatan di kepulauan Nias.

Terkait dengan pengembangan kapasitas SDM kesehatan, William menjelaskan bahwa pada tahun 2006 BRR Perwakilan Nias telah mengirim 13 dokter untuk menempu pendidikan specialis di Universitas Gajah Mada. Selain itu 16 orang untuk pendidikan dokter dan studi S2 untuk 9 orang.

Pada tahun 2007, untuk Kabupaten Nias ini akan dikirim lagi 1 orang dokter untuk pendidikan spesialis. Pendidikan dokter umum 5 orang. Pendidikan S2 4 orang. Pendidikan S1 Keperawaran 14 orang dan diploma 3 sebanyak 4 orang.

Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan pendidikan untuk 3 orang dokter spesialis dan 5 orang dokter umum. Pendidikan S2 untuk 2 orang dan diploma 3 sebanyak 16 orang.

Terima Kasih
Berbagai organisasi telah banyak membantu merevitalisasi kesehatan di Nias. Selain BRR, berbagai organisasi juga membantu pembangunan kembali berbagai gedung fasilitas kesehatan, seperti Puskesmas dan Pustu yang rusak akibat bencana gempa bumi 28 Maret 2005 telah banyak yang diperbaiki. Hal ini dimungkinkan karena kerjasama dan bantuan dari berbagai negara/lembaga donor.
“Karena itu, kegiatan penyerahan rumah sakit Gunungsitoli yang menurut rencana diadakan pada tanggal 5 September 2007 juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi kepada para pendonor yang telah mengulurkan tangan untuk revitalisasi kesehatan di Kepulauan Nias”, demikian ujar William.

Strategi Rekonstruksi Transportasi Kepulauan Nias

2007-07-27T18:26:00.000+07:00

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, PhD sedang memimpin pelaksanaan Nias Island Stakeholder Meeting (NISM), didampingi Kepala Perwakilan PBB, Kepala Perwakilan Bank Dunia dan Kepala BRR NAD-Nias.

Wawancara Kepala BRR Perwakilan Nias:

William P. Sabandar, PhD

Rekonstruksi pasca bencana telah banyak mengubah wajah Kepulauan Nias. Kawasan kepulauan yang secara geografis terpencil dari berbagai pusat kemajuan di Sumatera Utara ini dikenal sebagai daerah yang miskin dengan infrastuktur transportasi yang sangat buruk.

Bencana Tsunami 24 Desember 2004 dan Gempa Bumi 28 Maret 2005 menyebabkan kerusakan yang masif di seluruh daerah Nias. Tetapi karena bencana ini pula, bantuan datang dari berbagai pernjuru dunia, baik untuk memberikan bantuan kemanusiaan maupun untuk membangun kembali Nias yang lebih baik.

Pemerintah Indonesia pun mendirikan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang secara khusus mendapat mandat untuk mengkoordinir seluruh upaya pembangunan kembali NAD dan termasuk Nias. Bagi kepulauan Nias, kesempatan ini terbukti telah meningkatkan kapasitas berbagai sektor mulai dari infrastruktur transportasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat, sumber daya air dan ketenagalistrikan hingga pemerintahan.

Khusus untuk sektor infrastruktur transportasi, kemajuan yang dicapai bakal melebihi kabupaten manapun di Sumatera Utara. Jalan-jalan propinsi sekarang telah diperbaiki dengan pelapisan hotmix kualitas tinggi. Waktu tempuh perjalanan darat di kepulauan Nias kini menyusut tajam.

Berbagai infrastruktur lainnya, seperti pelabuhan dan bandara ikut dibangun secara besar-besaran. Traffik pesawat keluar masuk Nias kini meningkat tajam. Demikian juga dengan sektor pelayaran dari Nias ke Sibolga.

Tokoh dibalik upaya besar merubah wajah Kepulauan Nias adalah Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, PhD. Begitu mendapat tugas memimpin proses rekonstruksi kepulauan Nias, doktor dalam bidang transportasi ini langsung menghadapi tantangan mengatasi kesulitan pokok di Nias yaitu infrastruktur transportasi.

Masalah miskinnya transportasi ini bukan hanya telah menyebabkan Nias menjadi kawasan terisolir, namun juga menghambat laju proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagaian besar wilayah di Kepulauan Nias tidak dapat dilalui kendaraan. Sementara itu kapasitas pelabuhan tidak dapat melayani bongkar muat material kebutuhan rekonstruksi.

Namun demikian, hanya dalam waktu kurang dari dua tahun semenjak BRR mulai melaksanakan tugas di Nias pada Agustus 2006, berbagai infrastruktur strategis mulai dapat diatasi. Pelabuhan Lahewa yang rusak karena bencana telah diperbaiki. Pelabuhan Sirombu, Teluk dan Gunungsitoli pun ikut dibenani.

Bagaimana strategi pengembangan infrastruktur transportasi dan dampaknya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Nias pada masa-masa mendatang? Berikut wawancara kami dengan William P. Sabandar, PhD, hari Rabu 18 Juli 2007 di Kantor BRR Perwakilan Nias, Fodo-Gunungsitoli, Nias.

Bagaimana strategi Anda dalam membangun systen infrastruktur transportasi di Kepualauan Nias?

Awalnya jaringan transportasi yang telah ada di Kepulauan Nias tidak memiliki sistem dan hirarki yang jelas. Kondisi jaringan transportasi cenderung dikembangkan tanpa melihat hirarki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Padahal, untuk membangun sistem jaringan transportasi, kita harus melihatnya dari hirararki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang saling terkait dan mengikat antara pusat pertumbuhan ekonomi primer, pusat pertumbuhan ekonomi sekunder, pusat pertumbuhan ekonomi tersier hingga ke pemukiman-pemukiman masyarakat.
Ketika BRR mulai mengadakan rekonstruksi di Kepulauan Nias, kami melihat bahwa untuk membangun jaringan transportasi Nias maka perlu dikembangkan sistem hirarki yang saling terkait. Karena itu, untuk main land Nias, kami membaginya menjadi 4 (empat) pusat pertumbuhan yaitu Gunungsitoli, Teluk Dalam, Lahewa dan Sirombu.
Empat wilayah ini merupakan pusat pertumbuhan primer dan kemudian dihubungkan dengan pusat-pusat pertumbuhan di kecamatan-kecamatan, baik di Kabupaten Nias maupun Kabupaten Nias Selatan. Inilah yang disebut dengan sistem transportasi sekunder.
Kemudian dari kecamatan-kecamatan dihubungkan ke wilayah pedesaan. Inilah yang dinamakan sistem transportasi tersier. Kemudian dari sini dihubungkan ke pusat-pusat pemukiman, atau yang disebut dengan sistem transportasi lokal.
Karena Nias adalah daerah kepulauan maka harus juga didukung oleh sistem transportasi antar pulau yang kuat. Konteksnya adalah, bagaimana menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Lahewa, Gunungsitoli, Sirombu dan Teluk Dalam dan Pulau Tello dengan mainland Pulau Sumatra atau pusat-pusat pertumbuhan regional lainnya.

Bagaiman dengan program yang telah kita laksanakan terkait strategi ini?

Sekarang kita sudah mulai dengan memperbaiki pintu masuk ke Nias, yaitu dengan memperioritaskan pembangunan pelabuhan dan bandara, sebagai pintu masuk ke Kepulauan Nias. Ada dua bandara yang kita perbaiki, yakni Bandara Lasondre di Pulau Tello dan Bandara Binaka di Gunungsitoli. Tahun ini menurut rencana kita juga akan mulai membangun air strip di Teluk Dalam, Nias Selatan.
Selain itu sejumlah pelabuhan diperbaiki atau dibangun, seperti perbaikan Pelabuhan Lahewa, Pelabuhan Sirombu, Teluk Dalam dan Gunungsitoli. Berikutnya adalah memperbaiki sistem transportasi darat seperti jaringan jalan raya keliling Pulau Nias.

.........................................................................................
William P. Sabandar lahir di Makassar Sulawesi Selatan, 40 tahun silam, tepatnya pada 4 November 1966, dari keluarga campuran Ambon dan Tanah Toraja. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerjanya selalu terkait dalam bidang transportasi.

Sarjana Teknik Sipil dengan bidang studi transportasi ia raih dari Universitas Hasanuddin (Unhas) di kota kelahirannya Makassar, tahun 1990. Setelah itu ia bekerja di Dinas Pekerjaan Umum, antara lain pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Perencanaan di Dinas PU Propinsi Maluku dan Pemimpin Proyek Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Jalan di propinsi yang sama.

Pada tahun 1999, ayah 2 putra (Ari dan Jio) serta 1 putri (Noni) dari perkawinan dengan dokter Valentina Bitticaca ini berangkat ke Autralia untuk melajutkan study master dalam bidang Civil Engineering di University of New South Wales. Setahun berselang ia melanjutkan study doctoral di University of Canterbury, New Zealand. Thesis yang ia tulis untuk meraih gelar doctor adalah “Transport Development and the Rural Economy: Insights from Indonesia”
........................................................................................

Apa dampak yang paling langsung dari adanya pengembangan jaringan transportasi ini?Apakah juga secara langsung meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan?

Dampak langsung dari adanya perbaikan sistem dan kualitas transportasi adalah terhadap aksesibilitas wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Dengan terjadinya peningkatan kualitas sistem transportasi jalan misalnya, dapat mempercepat waktu tempuh dan sekaligus mempermudah mobilitas barang dan jasa.
Namun demikian, perbaikan sistem transportasi tidak secara otomatis membangkitkan perekonomian. Perbaikan transportasi adalah satu tahapan untuk memberikan kemudahan. Tetapi, di sisi yang lain, sangatlah penting mengusahakan agar masyarakat dapat mengambil keuntungan dari sistem transportasi yang telah diperbaiki.
Ini adalah dua hal yang berbeda. Hal pertama adalah perbaikan sistem transportasi. Ini terkait dengan memperbaikan proses aksesibilitas yang merupakan domain pengembangan systim transportasi. Sedangkan aspek lain adalah mengenai bagaiman mempersiapkan masyarakat agar bisa mendapatkan manfaat secara ekonomis dari perbaikan sistem transportasi. Ini adalah tugas dari pengembangan sektor ekonomi.
Kita menyiapkan sistem transportasi tetapi kalau pengembangan ekonomi masyarakat tidak dipersiapkan, maka yang akan terjadi adalah penetrasi dari orang-orang kota yang dapat memanfaatkan sistem transportasi ini hingga ke desa-desa.
Hal ini mudah dilihat seperti jalan sudah baik tetapi tidak berdampak pada perbaikan harga-harga produksi petani. Karena yang terjadi adalah jaringan transportasi yang sudah baik tersebut justru hanya mempermudah masuknya para urban trader ke berbagai kawasan untuk mengambil hasil-hasil produksi petani.
BRR di Kepulauan Nias melakukan rekonstruksi Nias secara terintegrasi, yaitu bukan hanya membangun kembali infratruktur transportasi tetapi juga terhadap pengembangan perekonomian kawasan, perekonomian wilayah dan perekonomian desa. Supaya dengan demikian masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik infratsruktur transportasi yang ada.
Adalah sangat penting pembangunan transportasi diikat dengan pembagunan sektor ekonomi masyarakat serta pembangunan kapasitas manusia dan kelembagaan. Tanpa itu maka ia tidak akan memberikan dampak bagus pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Bagaimana dengan pemanfataan jalan-jalan yang sudah dibangun saat ini? Kasat mata kita melihat banyak jalan yang telah diperbaiki tetapi trafiknya sangat rendah, khusunya di luar kota Gunungsitoli.

Ada pemikiran dalam pembangunan, yaitu mengenai bagaimana kita membangun infrastrukturnya terlebih dahulu untuk memancing pertumbuhan ekonomi atau sebaliknya, kita membangun ekonominya dulu lalu infrastrukturnyanya mengikuti. Yang lazim adalah kita bangun infrastruktur dan kemudian ekonomi mengikuti. Pola seperti inilah yang kita kembangkan di Nias.
Ada opportunity untuk membangun infrastruktur maka kita membangunnya dengan baik sesuai prinsip BRR “build back better”. Asumsinya adalah, karena jalan semakin bagus, maka aksesibilitas kawasan meningkat, economic opportunitynya tambah banyak, sehingga mendorong proses pertumbuhan kawasan-kawasan perekonomian yang dilalaui oleh jalan-jalan yang telah terbangun tersebut.
Kesempatan perbaikan infrastruktur transportasi telah diberikan. Tetapi tidak boleh kita berhenti di situ. Pembangunan harus terus dikembangkan dengan konteks pembangunan yang terintegrasi. Sehingga jalan-jalan di luar kota Gunungsitoli yang sekarang sepi, dalam dua tahun mendatang traffiknya akan meningkat.
Sebenarnya peningkatan traffik yang sekarang terlihat di kota Gunungsitoli pun hanya karena adanya booming ekonomi akibat berjalanya rekonstruksi. Orang semakin mudah beli kendaraan, padahal dua tahun yang lalu jumlah kendaraan sangat sedikit. Jelas bahwa yang menikmati booming ekonomi masih terbatas pada masyarakat di perkotaan, sehingga lalulalang kendararaan pun adanya di kota.

Tetapi, masyarakat Nias memiliki potensi pariwisata dan sumber daya ekonomi yang besar seperti karet dan kakao?

Iya, tetapi potensi itu tidak hidup. Nias itu kaya dengan seluruh potensi alam tetapi belum dikelola agar secara ekonomi menguntungkan untuk investasi. Ada tiga hal penting yang harus dipenuhi jika kita bicara mengenai pengembangan ekonomi. Pertama, proses produksi. Sekarang ini produksi petani Nias masih sangat rendah baik mengenai kualitas maupun level produksi itu sendiri. Jadi karena produksinya rendah maka harganya pun rendah.
Berikutnya adalah adanya pasar yang kompetitif. Di Nias tidak ada industri processing hasil-hasil produksi petani. Sejak dari raw material semuanya diangkut ke luar. Karena itu pasar tidak tercipta di Nias, sehingga sebagian besar nilai produksi petani Nias akhirnya tidak dinikmati oleh petani Nias. Hal penting lainnya yang terkait adalah bisnis transportasi. Karena tidak adanya pasar dan bisnis yang berkembang di Nias maka bisnis transportasi menjadi tidak menarik.
Kalau orang datang ke sini untuk membeli barang yang sudah diproduksi dengan baik maka pasar itu akan tercipta di sini. Dan ketika pasar tercipta di Nias, maka terjadilah perputaran uang dan bisnis yang sekaligus mendorong bisnis transportasi berkembang.
........................................................................................

Ketika baru saja tiba di tanah air pada tahun 2005, mantan aktivis mahasiswa yang sempat menjadi pengajar bidang Transport and Development di University of Canterbury, New Zealand ini mendapat kepercayaan Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto untuk membuka kantor perwakilan BRR di Nias. Ia menerima tawaran ini dengan yakin, meskipun pada saat yang sama ia telah mendapat berbagai tawaran pekerjaan di berbagai lembaga.

Bulan Juni 2005 ia pertama kali sampai ke Nias dan segera membuka kantor dan melegkapi staf pendukung. Di tengah kesulitan logistik dan daya dukung staf yang minim, ia dituntut segera mengkoordinir proses rekonstruksi dan sekaligus bertanggungjawab melaksanakan dana on budget (APBN) sebesar Rp. 450 milyar untuk Tahun Anggaran 2005.

Menurut William, meskipun BRR mendapat mandat melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, tetapi mengingat kompleksitas masalah kemiskinan dan keterbelakangan, maka kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu mempertimbangkan aspek-aspek pembangunan. Dengan kata lain, rehab-rekon Nias tidak mungkin hanya dengan mengganti yang sudah rusak tetapi harus membangunnya menjadi lebih baik.

Itulah sebabnya, dalam berbagai kesempatan ia selalu menyampaikan bahwa meskipun menurut perhitungan total kerusakan karena bencana hanya diperkirakan sebesar Rp. 4 trilyun, namun Nias membutuhkan sekitar Rp. 10 Trilyun untuk membangunnya menjadi lebih baik. Berkat berbagai kampanye yang dirancangnya, maka dana rehab-rekon yang mengalir ke Nias pun melonjak hampir dua kali lipat per-tahunnya. Pada tahun 2006 dana APBN untuk rekonstruksi Nias meningkat menjadi Rp. 1,2 trilyun. Begitu juga dengan tahun 2007 sekitar Rp. 1.3 trilyun.

Menurut William, dengan dukungan donor internasional, harapan untuk mencapai kebutuhan 10 trilyun pembangunan Kepulauan Nias yang lebih baik akan dapat terpenuhi. Karena lobby dan prestasi kerja BRR yang baik selama ini, berbagai lembaga donor dan negara-negara sahabat telah merealisasikan bantuan dan bahkan menambah komitmen bantuan mereka.
........................................................................................

Apa yang BRR sumbangkan untuk membantu terjadinya proses keterkaitan antara pengembangan sistem transportasi dan pengembangan ekonomi?

Jadi yang secara sistematis BRR lakukan bersama-sama dengan pemerintah adalah: Pertama, kita menyiapkan hirarki sistim transportasi atau sistim transportasi yang memiliki hirarki. Kedua, memperbaiki jaringan-jaringan transportasi yang sentral atau strategis. Seperti pelabuhan sudah kita perbaiki yang kemudian memancing hadirnya sektor swasta pada bisnis trasnportasi. Kita juga memperbaiki beberapa jaringan jalan kabupaten.
Pemerintah daerah, apakah itu pada tingkat Sumatera atau Kabupaten Nias dan Nias Selatan ini diharapkan untuk melengkapi atau mendorong proses ini dengan memberikan anggaran untuk pengembangan transportasi yang memadai.

BRR kan masih berada di Nias hingga tahun 2009. Bagaimana harapan untuk pengembangan selanjutnya, khususnya dalam bidang transportasi?

Pertama, pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup untuk rekonstruksi sektor transportasi pada tahun depan. Jadi, katakanlah 50 persen dari anggaran, untuk pengembangan transportasi. Atau diusahakan agar anggaran dialokasikan secara maksimum untuk pengembangan transportasi, yang dapat digunakan untuk pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan yang menuju ke sistem tersier.
Kedua, adalah fokus pada usaha pengembangan ekonomi masyarakat. Ini yang harus diperbanyak. Ketiga, ada kemudahan untuk berinvestasi. Jadi jangan ditekankan pada peningkatan pendapatan asli daerah yang menghambat investasi. Tetapi sebaliknya, bagaimana memberikan kemudahan untuk mendorong investasi, yang kemudian dapat memberikan pemasukan kepada pemerintah dan masyarakat.
......................................................................................

Evaluasi Lembaga Internasional, BRR NAD-Nias Terbaik di Dunia

2007-06-11T19:26:00.000+07:00

Anggota DPR RI Syarfie Hutauruk: Nias Mengalami Kemajuan yang Luar Biasa

2007-06-08T17:28:00.000+07:00

Anggota DPR RI Syarfie Hutauruk mendengarkan keterangan dari Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar mengenai pembangunan Kantor Bupati Nias dengan arsitek rumah tradisional Nias (Gunungsitoli, Kamis 07 Juni 07)

Anggota DPR RI Drs. H. Syarfie Hutauruk menyatakan kekagumannya dengan kemjuan rehabilitasi dan rekonstruksi Kepulauan Nias. Menurut Syarfie, beberapa infrastruktur fisik di kota Gunungsitoli bahkan telah melampaui kemajuan kota Sibolga dan beberapa kota lainnya di Sumatera Utara.

“Nias luar biasa maju. Hal yang sangat penting saat ini adalah bagiamana agar pemerintah daerah dan masyarakat bahu membahu mengusahakan agar aset-aset rekonstruksi ini dikelola dan dipelihara dengan baik”, ungkap Syarfie saat mengunjungi lokasi pembangunan pasar modern di kota Gunungsitoli, Kamis (07/6).

Selain itu, Syarfie juga mengunjungi bangunan pengamanan pantai di sepanjang kasawan pusat perkotaan. Menurut Syarfie, kawasan pantai di Gunungsitoli dapat menjadi kawasan wisata yang menarik. Bangunan pengamanan pantai yang dikerjakan BRR saat ini sangat baik dan jika didukung dengan tata kota serta kebersihan yang memadai maka kawasan sepanjang pusat kota ini dapat mejadi tempat wisata yang menarik.

Perkuat Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia penting untuk diperhatikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu memprogramkan pegembangan sumber daya manusia agar dapat mengelola dengan baik aset-aset yang kini telah dan sedang dibangun.

“Rumah Sakit Gunungsitoli saat ini sedang dibangun menjadi rumah sakit yang modern. Masyarakat Nias tidak perlu lagi ke Medan untuk berobat. Tetapi semuanya akan berfungsi maksimal jika didukung dengan sumber daya manusia yang memadai”, demikian ungkap Syarfie ketika melakukan kunjungan ke lokasi rekonstruksi rumah sakit Gunungsitoli.

Menurut Syarfie, jika sumber daya manusia ini tidak diperhatikan, maka bukan tidak mungkin pasar modern, rumah sakit Gunungsitoli dan infrastruktur yang dibangun dengan biaya yang mahal lainnya akan siah-siah.

Syarfie Hutauruk adalah salah satu dari 9 orang Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Alam NAD dan Provinsi Sumatera Utara dari DPR RI yang melakukan kunjungan lapangan proyek rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias. Tim Pengawas berada di Nias sejak hari Kamis dan akan melakukan kunjungan lapangan baik di Nias dan Nias Selatan, hingga hari Sabtu 9 Juni 2007.

Bappenas Mulai Menyusun Blueprint Rehab-Rekon Nias

2007-05-16T16:53:00.000+07:00

*Bupapti Nias Mengharapkan Program Rekonstruksi Nias Hingga Tahun 2012

Gunungsitoli, Rabu 16 Mei 2007
Nias adalah daerah yang miskin dan terlupakan semenjak sebelum bencana tsunami dan gempa bumi. Karena itu upaya pembangunan kembali Nias pasca bencana tidak cukup hanya dengan mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana, tetapi harus membangun kembali ke keadaan yang lebih lebih baik . Untuk itu program rehabilitasi dan rekonstruksi tidak cukup hanya sampai tahun 2009 tetapi perlu diperpanjang hingga tahun 2012.
”Kami mengharapkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Kepulauan Nias yang kini sedang disusun Bappenas agar diperpanjang hingga tahun 2012, sehingga dapat sekaligus merangkum rencana pembangunan jangka menengah daerah Nias”, demikian ujar Bupati Nias Binahati B. Baeha, SH saat pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wiayah Kepulauan Nias di Kantor Bupati Nias, Gunungsitoli-Nias, Selasa (15/5).
Bupati Binahati juga mengusulkan, 5 prioritas rehabilitasi dan rekonstruksi Nias, yaitu infrastruktur dan perumahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial-kebudayaan/institusional building.
Kegiatan Konsultasi Publik dari Bappenas ini dihadiri oleh pmerintah daerah bersama tokoh-tokoh masyarakat Nias dan BRR Perwakilan Nias. Saran dan kritik masyarakat ini dimaksudkan untuk melengkapi RancanganAwal Rencana Aksi yang telah disusun oleh Bappenas bekerjasama dengan BRR NAD-Nias, Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Kab. Nias, Bappeda Kab. Nias Selatan, serta stakeholder di Kepulauan Nias.
Rancangan Awal Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kepulauan Nias ini merupakan bagian dari proses penyusunan Blue Print pembangunan kembali Nias pasca bencana. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan realisasi dari komitmen Kepala Bappenas Paskah Suzetta di Jakarta saat pelaksanaan Nias Island Stakeholder Meeting (NISM) ke-3 bulan Maret silam.

Mengacu Kepada RPJM Daerah
Kepala Sub Bidang Daerah Khusus Kewilayaan II Bappenas Hayu Parasati, selaku Ketua Perencanaan, Penanggulangan dan Penanganan Bencana (P3B) mempresentaskan rancangan awal rencana aksi. Ia menyebutkan, keberadaan rencana aksi merupakan penyempurnaan terhadap Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kebidupan Masyarakat NAD dan Nias yang didasarkan kepada Perpres No. 30 Tahun 2005.
Rencana aksi ini pun mengacu kepada Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang memberikan arahan dalam rangka kesinambungan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Waktu pelaksanaan dibagi ke dalam dua tahapan. Tahap 2007 – 2009 merupakan masa tugas dan tanggungawab BRR. Mulai tahun 2009 hingga selanjutnya tugas dan tangggungjawab pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.
Selain itu, Hayu juga menerangkan rencana aksi pasca 2009. Antara lain, mengenai program yang mendukung pemeliharaan dan operasi dari fasilitas-fasilitas yang dibangun selama masa rekonstruksi dan program yang bertujuan menginstitusionalisakan skema pengurangan resiko bencana ke dalam kebijakan Pemerintah Daerah.

BRR Distrik Nias Menerima Tenaga Fasilitator

2007-05-15T21:26:00.000+07:00

*300 orang lebih pelamar berdesakan mengikuti test

Dalam rangka pelaksanaan program rekonbstruksi perumahan berbasis masyarakat di wilayah Nias, BRR Distrik Nias merekrut tenaga fasilitator desa untuk mendampingi masyarakat dalam proses rekonstruksi perumahan mereka yang hancur karena bencana gema bumi pada 28 Maret 2005.

Proses perekrutan tahap 1, berupa test kompetensi mulai dilaksanakan hari ini, Selasa 15 Mei 2007 di Kantor BRR Distrik Nias. Tampak 300 orang lebih pelamar berdesak-desakan mengikuti proses seleksi tahap 1 ini.

”Proses seleksi fasilitator tahap 1 untuk merekrut 11 tenaga fasilitator desa. Tenaga fasilitator desa yang dibutuhkan adalah fasilitator bidang teknik dan fasilitator bidang sosial. Namun demikian, karena kurangnya tenaga teknik, maka pada tahap awal sangat diharapkan dapat direkrut mereka yang berlatar belakang pendidikan teknik dan berpengalaman”, demikian ujar Kepala Distrik Nias Yupiter Gulo.

Gulo menerangkan, untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstrusi perumahan penduduk di Kabupaten Nias, BRR Distrik Nias sebenarnya membutuhkan ratusan fasilitator yang akan ditempatkan di 400 desa sasaran di Kabupaten Nias. Perekrutan pada tahap selanjutnya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan fasilitator dimaksud, seiring dengan kesiapan desa-desa sasaran.

Ketua Panitia Seleksi Arif Hutapea menjelaskan, proses seleksi dilaksanakan secara bertahap. Test kompetensi ini untuk mengetahui kemampuan dasar peserta.

”Panitia membuka kesempatan kepada pelamar dari berbagai disiplin ilmu, namun disiplin ilmu teknik dan pengalaman akan sangat menentukan. Hal ini dikarenakan, sangat minim pelamar dengan disiplin ilmu dan pengalaman teknik”, demikian ujar Hutapea.

Sekitar 500 peminat sempat memadati kantor BRR Distrik Nias pada pagi hari, namun banyak di antara mereka pmengurungkan niat mengikuti test karena tidak memenuhi syarat sarjanah seperti yang ditetapkan panitia.

Ketua DPP HIPNI Petrus S Gulo: Tender Proyek Pembangunan Terminal Gunungsitoli Tahap II Terindikasi KKN

2007-05-14T10:05:00.000+07:00

Elemen Masyarakat Diharapkan Berperan Aktif dalam Uji Publik BRR

2007-05-14T09:44:00.001+07:00

Pekerjaan Pembangunan Perumahan Proyek BRR di Nias Diserahkan Kepada Kelompok Masyarakat

2007-05-14T09:41:00.000+07:00

TA 2008-2009 BRR Nias akan Jalankan Lima Program Prioritas Dengan Dana Rp 1 Triliun Lebih

2007-05-12T10:03:00.000+07:00

Sekber Laksanakan Rapat Koordinasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nias

2007-05-11T14:37:00.000+07:00

Harian Analisa (Edisi Jumat, 11 Mei 2007)

Medan, (Analisa)

Sekretariat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan rapat dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Nias Selatan di Sorake Teluk Dalam, baru-baru ini.

Wakil Ketua Koordinator Sekretariat Bersama (Sekber) Pemprovsu Hj Ir Nurlisa Ginting MSc dalam sambutannya mengatakan, pendirian Sekber Provsu merupakan jembatan penghubung antara BRR dengan Pemerintah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

”Dengan berfungsinya Sekber ini kami mengharapkan terjalin koordinasi dan sinkroniasi program dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui koordinasi dan sinkronisasi ini juga diharapkan Pemkab Nias dan Pemkab Nias Selatan dapat lebih berdaya dalam memelihara dan melanjutkan proses rekonstruksi pada masa mendatang,” sebut Nurlisa.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P Sabandar dalam pemaparannya mengharapkan agar masing-masing Sekber dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat saling mengisi sesuai fungsi dan kapasitas yang dimiliki pemerintahan kabupaten dan provinsi.

Turut menyampaikan pemaparan anatara lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan JW Dachi dan Kepala Bappeda Nias Selatan Herman Laia. Selain itu juga hadir Kepala BRR Distrik Nias Selatan Siduhu Aro Dachi.
Sekber Provinsi Sumatera Utara dibentuk awal Maret 2007 dan dipimpin Drs RE Nainggolan MM yang juga Kepala Bappeda Sumatera Utara.
Sedangkan di Nias dan Nias Selatan juga terdapat Sekber yang berfungsi mendukung proses perencanaan, serta koordinasi dan komunikasi pada masing-masing kabuten.

ACTION PLAN
Pertemuan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ini sepakat menetapkan beberapa butir-butir tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama pada masa mendatang.

Butir-butir yang disepakati meliputi, penangan masalah lahan/pertanahan yang akan digunakan dalam rehab rekon perumahan. Penjelasan perlunya kapal fery dan pembuatan dermaga di Nias Selatan.

Penanganan masalah pengadaan air minum, persampahan dan masalah sanitasi. Penanganan Jalan Provinsi serta pemeliharaan aset-aset BRR/NGO yang sudah dan sedang dibangun di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Setelah mengadakan rapat, peserta mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana gempa dan tsunami di Nias Selatan.

Rombongan sempat melihat-lihat proyek perumahan di kawasan Sorake Teluk Dalam di mana ditemukan masih ada rumah yang belum ditempati warga masyarakat. (rel/msm

Pembangunan Di Nias Mesti Didukung Transportasi Laut

2007-05-09T16:31:00.000+07:00

Sekber Provsu Adakan Rapat Koordinasi Rehab-Rekon di Nias Selatan

2007-05-08T18:48:00.000+07:00

Sekretariat Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengadakan rapat dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi Kabupaten Nias Selatan, di Sorake Teluk Dalam pada hari Senin (7/5).

Wakil Ketua Koordinator Sekber Pemprovsu Hj. Ir. Nurlisa Ginting, MSc dalam sambutannya mengatakan, pendirian Sekber Provsu merupakan jembatan penghubung antara BRR dengan Pemerimtah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

”Dengan berfungsinya Sekber ini kami mengharapkan, terjalin koordinasi dan sinkroniasi program yang baik dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Melalui koordinasi dan sinkronisasi ini juga diharapkan Pemkab Nias dan Pemkab Nias Selatan dapat lebih berdaya dalam memelihara dan melanjutkan proses rekonstruksi pada masa mendatang”, demikian ujar Nurlisa.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar dalam pemaparannya mengharapkan agar masing-masing Sekber dapat melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan dapat saling mengisi sesuai fungsi dan kapasitas yang dimiliki oleh pemerintahan kabupaten dan provinsi.

Turut menyampaikan pemaparan adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan JW Dachi dan Kepala Bappeda Nias Selatan Herman Laia. Selain itu juga hadir Kepala BRR Distrik Nias Selatan Siduhu Aro Dachi.

Sekber Provinsi Sumatera Utara dibentuk awal Maret 2007 dan dipimpin oleh Drs. RE Nainggolan, MM yang juga adalah Kepala Bappeda Sumatera Utara. Sedangkan di Nias dan Nias Selatan juga terdapat Sekber yang berfungsi mendukung proses perencanaan, serta koordinasi dan komunikasi pada masing-masing kabuten.

Action Plan
Pertemuan koordinasi dan sinkronisasi dengan Pemerintah Kabupaten Nias Selatan ini sepakat menetapkan beberapa point-point tindakan yang akan dilaksanakan secara bersama pada masa mendatang.

Point yang disepakati meliputi, penangan masalah lahan/pertanahan yang akan digunakan dalam rehab rekon perumahan. Penjelasan perlunya kapal fery dan pembuatan dermaga di Nias Selatan.

Penanganan masalah pengadaan air minum, persampahan dan masalah sanitasi. Penanganan Jalan Provinsi serta pemeliharaan aset-aset BRR/NGO yang sudah dan sedang dibangun di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Setelah mengadakan rapat, peserta mengadakan kunjungan lapangan ke lokasi proyek rehabilitasi dan rekonstruksi bagi korban bencana gempa dan tsunami di Nias Selatan. Rombongan sempat melihat-lihat proyek perumahan di kawasan Sorake Teluk Dalam dimana ditemukan masih ada rumah yang belum ditempati warga masyarakat.

20 Wartawan Nias Ikuti Pelatihan Journalistik di Jakarta

2007-05-07T12:25:00.000+07:00

Sebanyak 20 orang wartawan yang berkedudukan di Nias dan Nias Selatan mengikuti kegiatan pelatihan journalistik di Jakarta selama 11 hari, mulai tanggal 07-18 Mei 2007. Kegiatan ini diselangarakan oleh BRR NAD-Nias bekerjasama dengan Lembaga Pers Dr. Sutomo Jakarta (LPDS). Seluruh biaya, baik biaya pelatihan maupun transportasi maupun akomodasi selama berada di Jakarta ditanggung oleh BRR NAD-Nias.

Keterangan ini disampaikan oleh Manager Komunikasi dan Informasi Publik Emanuel Migo saat melepas kepergian wartawan di Bandara Binaka Nias, Sabtu 5 Mei 2007.

Migo mengharapkan agar peserta mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya, dan agar pengalaman dan pendidikan bersama LPDS yang kredibel dapat meningkatkan kerjasama dan kemampuan wartawan Nias dan Nias Selatan dalam menyampaikan pelaporan atau reportase di media.

Migo menjelaskan, mereka yang diundang mengikuti seleksi adalah wartawan, termasuk koresponden, dari media pers cetak, media siaran radio dan televisi, dan media on-line (internet), baik yang dikelola di daerah maupun yang berskala nasional. Proses selekasi yang dilakukan oleh LPDS sendiri. BRR Perwakilan Nias tidak ikut campur dalam proses seleksi.

Daftar Peserta Pelatihan:
-SKM Berita Nias: Januari Mendrofa, Fatiwanolo Harefa, Aroziduhu Zega
-SKM Brantas: Lalaziduhu Harefa
-SKM Gebrak: Faogomano Harefa, Belala Zega
-Harian Analisa: Karsani Aulia Polem
-SKM Ekspos Independent: Saribudi Dawolo
-Harian Mimbar Umum: Yamobaso Giawa
-RRI Gunungsitoli: Syarbaini
-Harian Waspada: Bothani Manjaya Telaumbanua
-SKM Media Fakta: Marllyin F. Lawőlő
-SKM Indonesia Merdeka: Nosdirman Lase
-SKM News Investigasi: Inoto Mendrofa
-SKM Madya Pos: Yafahőna Mendrőfa
-Harian Realitas: Firman Zebua
-Harian Mandiri: Suarman Telaumbanua
-SKM Warta Indonesia Baru: Al Az Lubis
-Harian Portibi DNP: Rendoes Halawa
-Harian Berita Sore: Walaupun Sarumaha

Para pengajar
Para pengajar adalah akademisi, wartawan, dan pengamat pers berpengalaman luas, termasuk para pakar yang telah memimpin penerbitan pers terkemuka dan bahkan juga aktivis gerakan anti korupsi. Mereka adalah Atmakusumah Astraatmadja, Maskun Iskandar, Masmimar Mangiang, Pius Pope, Sri Mustika, Syahrir Wahab, Teten Masduki, Thahir D. Asmadi, Tribuana Said dan Warief Djajanto Basorie.

BRR Perwakilan Nias Adakan Workshop Pengembangan Masyarakat

2007-05-07T12:02:00.000+07:00

Sebagai bagian dari upaya pengembangan keterlibatan masyarakat dalam proses rekonstruksi, maka BRR Perwakilan Nias (Regional VI) sedang giat merancang program rekonstruksi berbasis masyarakat.

Program berbasis masyarakat ini antara lain diterapkan dalam program pembangunan perumahan masyarakat dan pada sektor perekonomian. Pendekatan serupa diharapkan dapat dierapkan pada semua sektor rehabilitasi dan rekonstruksi Nias dan Nias Selatan.

Agar pendekatan program ini dipahami oleh semua pelaku inti BRR Perwakilan Nias maka akan diadakan Workshop Pengembangan Masyarakat, yang akan diadakan pada Kamis, 10 Mei 2007 di Pendopo Bupati, Gunungsitoli Nias.

"Workhsop ini dilaksanakan sebagai forum penyamaan cara pandang terhadap kebijakan BRR Nias untuk memperbesar peran masyarakat di dalam proses rehabilitasi-rekonstruksi, dan bertujuan agar masing-masing memahami fungsi, tugas dan perannya secara struktural maupun fungsional", demikian ungkap Willian di Gunungsitoli, Sabtu 05 Mei 2007.

William mengharapkan agar peserta yang diundang agar hadir mengikuti kegiatan workshop tersebut. Peserta yang diundang adalah Kepala Distrik Nias, Kepala Distrik Nias Selatan, Kepala Bidang di lingkungan BRR Wilayah VI, Asisten Kepala Bidang, Manager, KPA dan PPK di lingkungan wilayah VI Nias.

Pembicara pada workhsop ini sebagai berikut:
William Sabandar dengan topik Kerangka Kebijakan Pendekatan Pelaksanaan Program BRR Nias Tahun 2007.
Koni Samadhi dengan topik Upaya Melibatkan Masyarakat dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Berbagai Sektor Kegiatan BRR Nias sebagai Exit Strategy BRR Nias.
Erwin Fahmi dengan topik Prinsip, filosofi dan konsepsi pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.
Yuniarto dengan topik Pengaruh pendekatan partisipatif terhadap peningkatan kualitas tenaga kinerja rekonstruksi.
Bambang Irawan dengan topik Gambaran Umum Pelaksanaan BLM di BRR Nias.

Setelah penyajian dengan topik-topik seperti disebut di atas, workshop dilanjutkan dengan diskusi (FGD).

Kegiata ini dimulai dari jam 8.00 WIB dan berakhir pada jam 14.15 WIB.

Detik Finance: Berita Pasar Modern Nias

2007-05-07T11:51:00.000+07:00

KLIK JUDUL

PASAR MODERN SENILAI RP. 20 MILYAR SEGERA DIBANGUN DI NIAS

2007-05-02T20:02:00.000+07:00

Kontrak pembangunan pasar modern ”Ya’ahowu” antara BRR Perwakilan Nias dan PT Adhikarya diadakan di Gunungsitoli – Nias, pada Senin (30/4). Kegiatan yang diadakan di Lt. 2 Kantor Bupati Nias ini dihadiri antara lain oleh Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, Bupati Nias Binahati B. Baeha, Wakil Bupati Nias Tema Zaro Harefa dan Kepala BRR Distrik Nias Yupiter Gulo.

Penandatangan kontrak ini dilaksanakan oleh PPK Koperasi, UKM & Perdagangan BRR Perwakilan Nias Imanuel Zega dan dari PT Adhikarya oleh Kepala Div. III Wilayah Sumatera Ir.Djoko Prabowo.

Menurut Kepala BRR Distrik Nias Yupiter Gulo, pasar modern yang menelan lebih kurang Rp. 20 milyar ini berasar dari anggaran BRR Perwakilan Nias dari dana APBN 2007. Pasar dimaksud dibangun di atas lahan timbunan seluas 7.200 M2 bekas reruntuhan ruko di pusat kota Gunungsitoli. Rancang bangun pasar ini berlantai dua, terdiri dari 3 blok (Blok A, B, C) serta bangunan kantor dan Gudang.

PPK Ekonomi BRR Nias Imanuel Zega menjelaskan bahwa pembangunan proyek pasar ini menurut rencana mulai pertengahan bulan Mei 2007. Waktu dua minggu semenjak penandatanganan kontrak digunakan untuk pengurusan lahan dan pematokan. Dia berharap semuanya berjalan dengan lancar, sehingga pembangunan dapat mulai berlangsung sesuai rencana.

Butuh Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat
Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar dalam sambutannya mengatakan, pembangunan pasar modern yang akan menjadi pusat perdagangan kebanggaan masyarakat Nias ini membutuhkan dukungan seluruh lapisan masyarakat.

”Proyek ini harus benar-benar dikawal dan didukung oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemda, agar berjalan sesuai dengan rencana. Permasalahan seperti lahan yang mungkin muncul, agar dapat juga difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemda”, demikian ujar William.

Tepat Waktu dan Mutu
Bupati Nias Binahati Baeha, dalam sambutannya mengatakan PT.Adikarya adalah perusahan Nasional dengan reputasi internasional. Tidak perlu diragukan lagi kinerja perusahaan ini untuk dapat bekerja tepat waktu dan tepat mutu, karena nama PT.Adikarya menjadi taruhannya.

Untuk itu Bupati Nias menyatakan bahwa masyarakat Nias berharap sampai Desember 2007 ini proyek pembangunan pasar modern dimaksud sudah selesai.

Bupati juga mengharapkan agar PT.Adikarya mau menggunakan tenaga lokal dan kalau bisa hindari import tenaga kerja.

Sementara itu, mewakili PT Adhikarya Djoko Prabowo dalam sambutannya mengatakan konsep pasar Ya’ahowu adalah konsep pasar trading modern. Pembangunan pasar pun dirancang dengan konstruksi tahan gempa.

(Eddy Lasse/PIC BRR Nias)

BRR Nias adakan Rapat Kerja Tahun 2007

2007-04-27T19:42:00.000+07:00

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Perwakilan Nias melaksanakan Rapat Kerja Tahunan pada hari Sabtu, 28 April 2007 jam 8.30 sampai dengan 18.30 di Laverna Gunungsitoli.

Rapat ini akan dihadiri oleh Pimpinan BRR Perwakilan Nias, termasuk Kepala Distrik Nias dan Nias Selatan, KPA di lingkungan BRR Regional VI Nias, SAK dan PPK.

Agenda Rapat Kerja, sebagai berikut:
I
Paparan Kepala Kantor Wilayah VI William P. Sabandar, Kepala Perencanaan dan Pengendalian T. Nirarta Samadhi, Kepala Sekretariat Dody Hanggodo, Kepala Distrik Nias Yupiter Gulo, Kepala Distrik Nias Selatan Siduhu Aro Dachi dan Unit Pengawas Internal.

II
Paparan dari KPA Perumahan dan Infrastruktur Nias Buyung Sitompul, KPA Pengembangan Ekonomi, SDM dann Kelembagaan Armansyah Siregar, KPA Perumahan dan Infrastruktur Nias Selatan Asbel Parhusip, KPA Pengembangan Ekonomi, SDM dan Kelembagaan Hotner Sibarani.

II
Kelompok Diskusi
-Perencanaan dan Pengendalian
-Pengawasan Melekat
-Kesekretariatan
-Distrik Nias
-Distrik Nias Selatan
-Satker dan Proyek

III
Paparan Hasil Kelompok Diskusi

Serah Terima Aset Hasil Rehab-Rekon Kepulauan Nias

2007-04-25T12:27:00.000+07:00

Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto didampingi Menteri Perhubungan Hatta Radjasa sedang memberikan penjelasan kepada para wartawan seusai acara penyerahan dokumen pengelolaan aset hasil Rehabilitasi dan Rekonstruksi di kepulauan Nias, Jakarta, Kamis, 19 April 2007. Aset senilai 13miliar rupiah dari Tahun Anggaran 2005 dan 2006 tersebut antara lain Dermaga darurat Gunung Sitoli dan Lahewa, Bandara Binaka, Gunung Sitoli, Kab. Nias dan Bandara Lasondre di pulau Batu, Kab. Nias Selatan. Mewakili BRR Perwakilan Nias dalam pertemuan ini adalah Kepala Sekretariat Doddy Hanggodo.

General Coordination Meeting - Invitation

2007-04-16T12:36:00.000+07:00

Klik Judul........!

Pulau Terluar di Nias Banyak Dikuasi Orang Asing

2007-04-10T09:05:00.000+07:00

Harian Kompas. Klik Judul untuk berita selengkapnya

Cetak Biru Pembangunan Nias Harus Berbasis Kepulauan

2007-04-02T19:09:00.000+07:00

Senin, 02 April 2007

Gunungsitoli, Kompas - Cetak biru (blue print) program rekonstruksi dan rehabilitasi Nias pascagempa bumi yang tengah dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional harus berbasis kepulauan. Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias meminta Bappenas membuat cetak biru tersendiri yang terpisah dari cetak biru pembangunan kembali Aceh pascabencana.

"Sebelumnya Nias hanya disertakan sedikit dalam blue print Aceh pascabencana. Sekarang Bappenas telah menyetujui blue print pembangunan kembali Nias yang tersendiri dari Aceh. BRR meminta agar blue print Nias pascabencana yang sekarang digodok di Bappenas ini harus berbasis pembangunan wilayah kepulauan," kata Kepala Perwakilan BRR di Nias William P Sabandar di Gunungsitoli, akhir pekan lalu.

Pentingnya cetak biru Nias yang berbasis pembangunan kepulauan, lanjut William, karena selama ini Nias sering dianggap bagian dari daratan (Sumatera Utara). Padahal, secara spesifik, karakteristik wilayah Nias dan Pulau-pulau Batu adalah wilayah kepulauan. Akibatnya, Nias justru menjadi wilayah yang terisolasi dan miskin di Sumut.

Penjabaran cetak biru yang berbasis pembangunan wilayah kepulauan, menurut William, bisa tergambar dalam rencana umum tata ruang dan wilayah oleh Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan. "Karena laut jadi pemersatu wilayah ini," katanya.

Dia mencontohkan, jika cetak biru Nias telah jadi, pembangunan sarana transportasi yang bisa mengintegrasikan wilayah kepulauan Nias menjadi salah satu prioritas. Dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan BRR selama ini, pembangunan infrastruktur transportasi berupa pelabuhan laut menjadi salah satu prioritas.

"Akan ada lima pelabuhan utama di Nias, yakni Pelabuhan Gunungsitoli, Lahewa, Teluk Dala, Sirombu, dan Pulau-pulau Batu. Pelabuhan Gunungsitoli dalam jangka panjang akan dikembangkan untuk kapal-kapal yang cukup besar," katanya.

Selama ini proses rekonstruksi dan rehabilitasi Nias tidak berdasarkan cetak biru, tetapi bukan berarti BRR membangun tanpa konsep. "Konsepnya tetap ada, hanya tidak dalam bentuk blue print," ujar William. (bil)

Protesters slam reconstruction, rehabilitation work in Nias

2007-04-02T19:03:00.000+07:00

Thursday, March 29, 2007

Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan

Nias students protested Wednesday outside the North Sumatra Legislative Council in Medan over the pace of reconstruction on the earthquake-devastated island.

Members of the Nias Students Alliance criticized the provincial government for failing to draw up a reconstruction blueprint for Nias two years after the island was struck by a massive quake.

Protest coordinator Darnis Harita said the government was not serious about rebuilding Nias, pointing to the lack of an official reconstruction plan as proof.

He said reconstruction on the island would only be complicated by the lack of a blueprint, and claimed that numerous villages on Nias had yet to see any reconstruction activity.

"We estimate that around 50 percent of villages affected by the earthquake in Nias have not been rebuilt," Harita told The Jakarta Post.

Harita, who comes from Teluk Dalam district in South Nias regency, said many quake survivors were still living in makeshift shelters.

"Thousands of refugees are still holed up in tents because they have not been provided with houses. They have lived the last two years without being certain of their fate," said Harita, adding that some 200 Nias quake survivors were still taking shelter in Medan.

The earthquake that hit Nias on March 28, 2005, killed hundreds and forced around 70,000 people from their homes. Total losses on the island were estimated at around Rp 4 trillion (about US$450 million).

Aceh-Nias Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR) spokesman Emanuel Migo acknowledged Wednesday that some Nias quake survivors were still living in tents and temporary barracks.

He said the agency had built 6,332 permanent houses as of February this year, of the total 15,000 houses it hopes to complete by 2009.

He said that in addition to the BRR, a number of non-governmental organizations also were building houses for survivors.

"We have also received pledges from various agencies, including from the World Bank for 5,000 houses and the Canadian Red Cross for 2,500 houses. So we hope the problems will be overcome this year," said Migo.

Asked about a draft for reconstruction on Nias, Migo said the central government, through National Development Planning Board chairman Paskah Suzetta, had promised to complete a blueprint in two months at the latest.

"The Bappenas chairman conveyed this promise in Jakarta recently. We hope the blueprint can be completed on time," he said.

The United Nations Children's Fund (UNICEF) is also working to improve the lives of children and their families affected by the disaster.

It has built 41 semi-permanent schools for 9,000 elementary school students. More than 140,000 elementary school students have received school materials, such as books, paper and pencils.

However, two years after the earthquake, much of the island's infrastructure is still damaged, and the lack of accessibility and low capacity of local contractors continue to slow the reconstruction process.

"We have only started our work," head of the UNICEF Nias sub-office, Raoul de Torcy, said in a statement. "This is our chance to make the lives of the people better than they used to be even before the earthquake. UNICEF has a long-term commitment to the people of Nias, and we will not leave before our work is accomplished."

Berita Dua Tahun Gempa Nias

2007-04-02T18:57:00.000+07:00

BERITA-BERITA DARI KUNJUNGAN MEDUA 2 TAHUN GEMPA NIAS. klik judul untuk berita selengkapnya.

Foto News: 2 Tahun Gempa Nias

2007-03-30T13:29:00.000+07:00

15 Persen Pembangunan Perumahan di Nias Ditelantarkan

2007-03-30T11:50:00.000+07:00

Kompas, 30 Maret 2007

15 Persen Pembangunan Perumahan di Nias Ditelantarkan

Laporan Wartawan Kompas Khaerudin

GUNUNGSITOLI, KOMPAS--Sebanyak 15 persen dari total 6296 unit rumah yang dibangun Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias atau BRR NAD-Nias ditelantarkan kontraktornya. BRR NAD-Nias sampai saat ini memutus kontrak pembangunan 423 unit rumah.
Selanjutnya, rumah-rumah yang ditelantarkan kontraktor tersebut, bakal diserahkan pembangunannya ke masyarakat setempat. Kepala Perencanaan dan Pengendalian BRR Wilayah Nias Koni Samadhi menuturkan, sudah ada tiga kontraktor yang telah di-black list oleh BRR akibat menelantarkan proyek pembangunan perumahan. Proyek perumahan yang ditelantarkan tersebar di beberapa lokasi, antara lain Kecamatan Mandrehe dan Gido.
Menurut Koni, penyebab ditelantarkannya proyek-proyek perumahan tersebut karena kontraktor tidak menggunakan uang muka proyek kurang sesuai peruntukannya. Sebelum memulai proyek, BRR menurut Koni memberikan uang muka sebesar 30 persen dari total nilai proyek.
“Namun uang tersebut tidak digunakan semestinya. Bukannya malah digunakan untuk membeli bahan bangunan, kontraktor malah menggunakan uang muka tersebut untuk membeli kendaraan. Saat uang muka habis dan belum ada lagi kucuran dana proyek, mereka kemudian menghentikannya sementara waktu,” kata Koni di Gunungsitoli, Selasa (30/1).
Keterlambatan akibat penggunaan uang muka proyek ini menurut Koni tak bisa ditolerir karena masyarakat Nias sudah sangat membutuhkan perumahan, setelah hampir dua tahun mereka menempati penampungan pengungsi sementara atau di tenda-tenda. Koni menilai, kondisi ini terjadi akibat kontraktor yang mengikuti tender ternyata tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk membangun proyek perumahan warga.
Akal-akalan kontraktor
Dia mengakui, saat melakukan tender sebenarnya BRR sudah melakukan verifikasi terhadap semua peserta. Namun terkadang, banyak kontraktor yang terus melakukan akal-akalan dan tidak diketahui BRR. “Kontraktor ini kan banyak akalnya, kadang sudah kita antisipasi, mereka punya cara lain mengelabui kami,” ujarnya.
Terhadap proyek-proyek perumahan yang ditelantarkan kontraktor tersebut, BRR lanjut Koni akan melanjutkan pembangunannya dengan skema berbasis masyarakat. “Nantinya kami akan serahkan pembangunannya ke masyarakat. Kami berikan dana langsung ke masyarakat, dan masyarakat yang membangunnya sendiri sesuai keinginan mereka,” ujarnya.
Pembangunan perumahan berbasis masyarakat ini nantinya juga menjadi skema proyek perumahan BRR dalam waktu mendatang. Tahun 2007 sebanyak 2193 unit rumah dibangun menggunakan skema ini. “Kalau dibangun kontraktor rumahnya akan seragam, sementara jika masyarakat yang membangun, nantinya mereka sendiri yang menentukan, seperti apa rumahnya,” tutur Koni.
Sejak bertugas di Nias April 2005 sampai dengan akhir tahun 2006 jumlah proyek perumahan yang selesai dibangun BRR sebanyak 4.389 unit. Tahun 2006 BRR merencanakan membangun 6.296 unit rumah, namun yang selesai baru 2.733 unit, sementara sisanya sebanyak 3.140 unit dibangun secara carry over dananya di tahun 2007.
“Mekanisme carry over dana di tahun 2006 untuk digunakan tahun 2007 dimungkinkan karena khusus untuk Aceh dan Nias kami menggunakan mekanisme tahun jamak, sehingga proyek rekonstruksi tidak harus selesai akhir tahun anggaran atau tanggal 31 Desember setiap tahunnya,” kata Koni.
Kepala Perwakilan BRR Nias William P Sabandar menurturkan, selain pembangunan perumahan, untuk tahun 2007 prioritas BRR di Pulau Nias adalah memperbaiki infrastruktur transportasi dan pembangunan kesehatan. Perbaikan transportasi darat, laut dan udara akan dipadukan untuk mempercepat aksesibilitas dan mobilitas warga. Sedangkan untuk pembangunan kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungsitoli bakal dijadikan rumah sakit rujukan di pulau ini.

ADB and BRR Lead Mid-Term Review of ETESP’s SPEM Project in Nias

2007-03-30T11:32:00.000+07:00

GUNUNG SITOLI, NIAS, March 16, 2007. Asian Development Bank (ADB) and Black & Veatch organized a mid-term review of Earthquake and Tsunami Emergency Support Project Package 24 (ETESP-24) project under the auspices of Rehabilitation and Reconstruction Agency NAD-Nias (BRR NAD-Nias) and Agency for Regional Development Planning (Bappeda) in Nias on the work completed in four of the eight sub-districts namely Botomuzoi, Hiliduho, Namohalu Esiwa, and Tugala Oyo. It aims to disseminate the preliminary information gathered across these sub-districts and to seek BRR and Bappeda’s support for the ongoing activities.

The mid-term review was completed on March 6, 2007 in Bappeda Nias office and was well attended by delegates from Bappeda, ADB, BRR, NGO, and the community leaders from Hiliduho, Lotu, Botomuzoi and Namohalu Esiwa sub-districts. Topics discussed included ideas which will be incorporated into the RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, (Local Government’s Work Plan) and other NGO programs.

“We are delighted with what ETESP-24 has achieved. We would appreciate if the coverage is extended to the remainder of the island. We plan to incorporate these projects into our next budgeting and planning cycle,” says the Head of the Bappeda in Nias, Baziduhu Zebua.

A similar enthusiasm is expressed by William Sabandar, the Head of BRR Nias, “I expect ETESP-24 would cover all sub-districts in Nias and Nias Selatan and should be used not only by BRR, but also other stakeholders, the local government, NGOs, and donor agencies. These Action Plans will facilitate future planning for the local government and BRR.”

Since November 2006, Black & Veatch, under contract with the Asian Development Bank’s (ADB) Earthquake and Tsunami Emergency Support Project Package 24 (ETESP-24) has been focusing on Spatial Planning and Environmental Management (SPEM) at the sub-district (kecamatan) level. This specific project, ETESP-24, is part of a suite of rehabilitation and reconstruction projects funded by the ADB and coordinated by the BRR, Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD-Nias (Rehabilitation and Reconstruction Agency NAD-Nias). The technical assistance will produce frameworks to assist “building back better” the areas in Aceh and Nias affected by the disasters.

ETESP-24 focuses on preparing spatial development planning frameworks and action plans for selected sub-districts and consolidates a broad spectrum of issues such as location data and stakeholders inputs as a basis for more accurate and balance detailed planning in the future. The frameworks include information on population and land area, land usage, economic activities and livelihood, environment and natural resources, government and institutions, social services, and infrastructure. Kecamatan Spatial Frameworks and Action Plans (KSF-APs) are being prepared for 20 sub-districts designated by BRR in Nias, Simeulue and Aceh Selatan.

Attending the mid-term review, Rehan Kausar, ADB’s Housing and Spatial Planning Advisor, explains, “These KSF-APs are not just documents but extremely valuable planning tools. That is why the involvement of the BRR and Bappeda is crucial to endorse this exercise. These frameworks identify projects in terms of priority and ideally should feed into the district’s public expenditure plan.”

The Team Leader of ETESP-24, William Bloxom, notes that while the current scope of work covers only eight sub-districts in Nias, these plans should serve as a model for the next session of field work.
According to him, one of the key aspects of this approach is defining the linkages between the individual sub-district plans. “If the same approach is followed for the remaining sub-districts, Nias would end up with an integrated network of plans all nested within the overall district spatial plan.”

The KSF-AP and data analysis are expected will be available for government planners and decision makers, donor organizations, local and international NGOs, community leaders and other organizations involved in development, reconstruction and rehabilitation in NAD-Nias.

“I think it’s important to start sharing that sub-district information with the UN, NGOs and the various Red Cross organizations. UNORC is always ready to work together and share information and data. Using these frameworks will help NGOs and UN in the coming years to identify small infrastructure project and seek the necessary funding,” recommends the Head of Office of the United Nations Recovery Coordinator for Aceh and Nias (UNORC) Nias office, Ros Young. She also explained that the problem in Nias for the last two years is that there weren’t much information about the conditions on the island.

To support effective and comprehensive planning, ETESP-24 utilizes the latest GIS technology and methods to determine and present up-to-date spatial information about an area. This information will facilitate more accurate and realistic determination of needs and more effective comparison of factors so the selected projects will contribute to a more rational and sustainable development.

As strengthened by T. Nirarta Samadhi, Head of Planning and Controlling Division of BRR Nias, “The advantage of ETESP-24 is that it will provide a geospatial database in mapping format as basis for decision making.”

For more information about ETESP-24 and other ETESP projects, please contact:

© ETESP-24 SPEM March 2007

ADB Extended Mission in Sumatera
Head of ADB-EMS
Jln. Cut Nyak Dhien 375, Lamteumen Timur
Banda Aceh, NAD 23236
T: 0651 41429 F: 0651 45773
www.adb.org

BRR Nias Representative
Head of Planning and Controlling Division
Jln. Pelud Binaka Km 6,6 Desa Fodo
Gunung Sitoli, Nias
T: 0639 22848 F: 0639 22035
www.brr.go.id

BRR NAD-Nias
Deputy of Housing and Settlement
Jln. Muh. Thaher 20, Leung Bata
Banda Aceh, NAD 23247
T: 0651 636666 F: 0651 637777
www.brr.go.id

Sudah Terlalu Lama di Pengungsian_KOMPAS

2007-03-29T11:11:00.000+07:00

Kompas, 28 Maret 2007

Pascagempa NiasSudah Terlalu Lama di Pengungsian

khaerudin

Masrifa Tanjung masih ingat penghasilannya saat menjadi nelayan sebelum gempa bumi mengguncang Pulau Nias, 28 Maret 2005. Ia mengantongi Rp 300.000 per minggu. Kini, meraih Rp 10.000 per hari, bapak enam anak ini merasa sulit luar biasa.
Sebelum gempa, Masrifa bersama keluarganya mengontrak rumah, yang kemudian hancur tak bersisa. Setahun sejak gempa, Masrifa dan ratusan keluarga nelayan bernasib sama tinggal di tenda pengungsian di Gunungsitoli. Sejak setahun terakhir, ia menghuni perumahan sementara di Lamcandika Pramuka, Desa Saewe, 5 km dari Gunungsitoli.
Dua tahun setelah gempa, kehidupan bertambah sulit bagi Masrifa dan keluarganya. Bantuan makanan yang biasa didapat dari Program Pangan Dunia PBB (WFP) praktis tak lagi mereka terima sejak Desember. Untuk menghidupi keluarganya, Masrifa bekerja serabutan. "Kadang jadi kuli angkut pupuk di gudang FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian). Upahnya Rp 10.000," tutur Masrifa.
Tak jauh berbeda dengan nasib keluarga Masrifa, keluarga Ramadhan Zebua merasakan hal yang sama. Istrinya, Warni Nduru, bekerja sebagai pengumpul ikan untuk dijual ke pasar di Gunungsitoli. Sekarang, baik Ramadhan maupun Warni tak lagi punya pekerjaan tetap.
Ancaman berbagai penyakit, seperti diare dan infeksi saluran pernapasan akut, menurut Warni, kini memang tak lagi menghantui keluarganya. Kesulitan air bersih dan kumuhnya permukiman tak lagi jadi masalah.
Namun, tinggal di pengungsian (shelter) bagi Warni dan Ramadhan kurang layak. Tanah di shelter didirikan bukan milik pengungsi korban gempa. Menurut Ramadhan, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam-Nias sempat menjanjikan lahan untuk ditinggali para pengungsi.
"Pengungsi diminta mencari calon lahan yang akan ditempati, BRR yang mengurus pembeliannya. Rumah shelter yang ditinggali kini bakal dipindah ke lokasi itu," kata Ramadhan.
Hingga dua tahun setelah gempa, janji itu belum bisa direalisasikan oleh BRR. Masih ada 30 keluarga yang tinggal di shelter Lamcandika Pramuka.
"Orangtua dan anak perempuan biasanya tinggal di dalam kamar, sementara anak laki-laki di luar kamar," kata Warni.
Di belakang shelter, setiap pengungsi memodifikasi sendiri ruangan yang berfungsi sebagai dapur. Bekas tenda di pengungsian digunakan sebagai atap dapur. Untuk keperluan sanitasi, BRR membangun fasilitas tugu keran air dan mandi, cuci, kakus (MCK) di sekitar lokasi shelter.
Setahun sejak tinggal di shelter, para pengungsi sempat mempertanyakan kepastian tempat tinggal mereka ke BRR. Sayang, hingga kini badan yang bertanggung jawab terhadap proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias ini hampir tak dipercayai lagi oleh pengungsi.
Dengan nada putus asa, Ramadhan mengatakan, kini dia dan banyak pengungsi lain tak percaya lagi dengan janji-janji BRR. Ia merasa tak nyaman tinggal di shelter yang dibangun di atas tanah bukan miliknya.
Masrifa ingin keluarganya kembali hidup normal seperti sebelum gempa mengguncang Nias. Kalaupun BRR ingin membantu, menurut Masrifa, seharusnya mereka berpikir bagaimana para pengungsi ini mendapatkan kembali pekerjaannya.
Menurut Manajer Komunikasi dan Informasi Publik BRR Perwakilan Nias Emanuel Migo, BRR kesulitan mengatasi pengungsi yang dulunya tak memiliki rumah. Menurut dia, BRR tak mungkin membeli tanah karena rekonstruksi di Nias bersifat merekonstruksi bangunan yang hancur akibat gempa. "Kalau gempa kan tanahnya tetap ada," kata Migo.
Ia menuturkan, BRR saat ini tengah memikirkan solusi bagaimana korban gempa yang tak memiliki tanah tetap bisa mempunyai tempat tinggal permanen. Salah satunya memberikan skema pinjaman ke pengungsi untuk membeli tanah. Selanjutnya, BRR akan membantu membangun rumah bagi pengungsi setelah mereka mendapat tanah. "Sebenarnya kami tak boleh berpikir sampai sedetail itu, tetapi kami tengah mengusahakannya," kata Migo.

Peringatan 2 Tahun Bencana Gempa Nias

2007-03-24T14:23:00.000+07:00

Mengenang 2 tahun peristiwa Gempa Bumi dasyat di Kepulauan, 28 Maret 2007 BRR Perwakilan Nias mengadakan beberapa kegiatan pendukung sebagai berikut:
1. Pemasangan Spanduk Ajakan Agar Masyarakat Berpartisipasi dalam pembersihan lingkungan dan menyampaikan syukur atas berbagai kemajuan yang sama-sama telah kita lakukan hingga 2 tahun pasca bencana.
2. Pemutaran film di lapangan merdeka Gunungsitoli dan Teluk Dalam mengenai kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi dan film yang membangkitkan harapan lainnya.
3. Kunjungan media ke Nias dan Nias Selatan (3 hari), tanggal 28, 29, 30 Maret 2007. Media yang diundang adalah: Kompas, The Jakarta Post, Detik News, ANTARA, SIB, Analisa, Waspada dan Medan Bisnis.

BRR Perwakilan Nias menyatakan dukungan dna terima kasih kepada Pemkab Nias dan Nias Selatan, agency dan masyarakat Nias yang melaksanakan kegiatan peringatan 2 tahun bencana gempa.

Berikut jadwal kunjunga media ke Nias:
28-Mar-07
6.00 : 9.00
Ke Gunungsitoli dari Medan (Penerbangan Pertama)
9.00:10.00
Briefing mengenai kemajuan rehab-rekon dan konsep pembangunan Nias yg lebih baik (Kepala Perencanaan & Pengendalian T. Nirarta Samadhi, Ph.D)
10.00:13.00
Project Site Around Gunungsitoli
Group 1 (Infrastruktur)
Transportation infrastructures:Kemajuan yang signifikan dan upaya nyata mengatasi hambatan transportasi Nias (PPK Infrastruktur & Perumahan Buyung Sitompul)
Group 2 (Kesehatan)
Kesehatan Berjenjang dan rekonstruksi kesehatan (Konsultan Kesehatan Dr Astrid Kartika & Manager Sosial Fence Lase)
13.00:14.30
Makan siang/Istirahat
14.30:16.00
Lanjutan: Infrastruktur dan Kesehatan
16.00:18.00
Group 1 (Air Minum)
Pengembangan Air Minum (PPK PLP & Air Minum: Armansyah Siregar)
18.00:19.30
Makan malam/istirahat
19.30:11.00
Liputan Umum/Peringatan 2 Thn Gempa
Meliput kegiatan peringatan gempa yang diselenggarakan oleh Pemda Nias & agency lainnya (Staf PIC Eddy Lase)

29-Mar-07
7.30:9.00
Makan Pagi
9.00:13.00
Menuju Nias Selatan (Various)
Melihat kemajuan rekonstruksi sepanjang perjalanan menuju ke Nias Selatan (Staf PIC Eddy Lase dan Staf Umum Nisel Mukami Bali)
13.00:14.00
Makan Siang di Genasih
14.00:15.00
Menuju penginapan (sorake)
15.00:17.00
Group 1 (Pariwisata)
Potensi pariwisata pantai dan tradisi d Nias serta bantuan rekonstruksi (BRR Distrik Nisel: Waspada Wau)
Group 2 (Infrastruktur)
Kemajuan dan hambatan rekonstruksi di Nisel (Kepala Distrik Nisel: Siduhu Dachi)
17.00:19.00
Ramah tama dengan Kepala Distrik Nisel & Briefing strategi rekonstruksi Nisel (Kepala Distrik Nisel Siduhu Dachi)

30-Mar-07
7.30:8.30
Makan pagi
8.30:9.30
Kunjungan ke Sekitar Kota Teluk Dalam
Sumber berita alternatif di pemerintahan dan masyarakat
9.30:12.30
Ke Gunungsitoli
13.30:14.00
Wawancara Kepala BRR Perwakilan NiasWilliam P. Sabandar, Ph.D
Konfirmasi dan Rekonstruksi Nias selanjutnya
14.00: Ke Medan

Media yang diundang adalah: KOMPAS, ANTARA, DETIK NEWS, THE JAKARTA POST, SIB, ANALISA, WASPADA, MEDAN BISNIS.

Tanggapan Ika Christina Kepada Andre Vitchek

2007-03-21T00:10:00.000+07:00

Berkaitan dengan artikel Andre Vitchek dengan judul "Indonesia: Bencana Alam atau Pembunuhan Masal" (Indonesia: Natural Disaster or Mass Murdes?) yang dimuat di berbagai media dan terjemahannya kami muat di sini, maka Ika Christina mengirim tulisan tanggapan dan meminta kemi memuatnya.
Berikut tanggapan Ika Christina kepada Andre Vitchek:

To: andre-wcn@usa.net
Subject: disaster in indonesia

Dear mr.andre vitchek
i have just read your writing for japan focus from email with the title: natural disaster or mass murder? thank you very much for your concern towards our country. thank you very very much to remind us that we, indonesians, have so much of problems. i'm sure by now, your writing has been traveling all around the globe through the net and yet by now, perhaps half of this planet citizen have noticed for hundred times that indonesia history until present has left nothing but a bad name.

dear mr.vitchek,
do you notice that indonesia is now moving onward to eliminate corruption, and it is now not anymore as the most corrupt country on earth?
do you know that tsunami, earthquake, and landslides has nothing to do with corruption nor with government corruption? they are natural disasters, and nature created by GOD. (all kids in indonesia know this very well!). quote in green highlight below is just to remind you of your writing:

in the wake of major earthquakes, tsunamis and landslides, citizens are encouraged to pray, instead of analyzing facts, particularly the facts of government failure and corruption.

Indonesia ?s press and mass media report every disaster in excruciating detail. But they fail to provide analysis to show that what is happening is extraordinary and intolerable, that probably no other major country is experiencing such devastating loss of human lives due to disasters that are either man-made, easily preventable, or subject to government action to minimize casualties

you are complaining for failure of analysis, but your writing have failed before reaching the analysis level. you make a very unsensible hypothesis of relationship between catastrophe and government failure. what kind of hypothesis is it?????

i assume you have never read any indonesian newspaper nor mass media. or maybe your understanding for bahasa indonesia is very little. i put pitty on you, since i have read so many articles about analysis and reviews on indonesian newspapers and magazines. let me inform you some of our prestigious mass media where you can find those articles / reviews: kompas, gatra, tempo. have ever heard of those media names? please inform me if you have trouble searching for them. i can send you some of my old magazines and newspapers if you want to.

dear mr.vitchek,
do you know the situation that indonesia is facing now is very common for a developing country? please stay at least for 5 years in philipina, bangladesh, and india, before you start moaning about indonesia. you will find that this "disaster" situation also happen in other countries. please allow me to remind you about american history, before america reached its glory for capturing saddam husein and ruining afganistan , by reading a paragraph below:

In the late 17 th and early 18 th century, a specific concept of corruption, what I called “systematic corruption,” crystallized in Britain and spread to the American colonies and France . Having identified the disease, all three societies spent a century or more designing and implementing constitutional reforms to protect their political system against systematic corruption.
(“The concept of systematic corruption in American History”, John Joseph Wallis, University of Maryland and National bureau of economic research, april 2005 – www.bsos.umd.edu/gvpt/apworkshop/wallis05.pdf )

have you ever anayzed this before????

so, mr.vitchek, once again i'm thanking you for your great concern towards our country. there are more i would love to discus with you. however, if I can beg you, i cry more for solution from you, to show how much you care for our country that is now famous due to your thoughtful writing.

looking forward to reading more of your writing, mr.vitcheck!

warm regards from indonesia,
ika christine.
(an indonesian)

BRR Nias Siapkan Rp 1,2 Triliun Bangun 4 Pelabuhan Laut dan Bandara Binaka

2007-03-16T17:44:00.000+07:00

Written by Redaksi
Mar 15, 2007 at 08:48 AM
Medan (SIB)Tahun 2007 Badan Rehabilitasi & Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias akan melelangkan.........
sejumlah proyek besar bidang infrastruktur di antaranya empat pelabuhan laut dengan total nilai Rp 50 miliar serta pengembangan lanjutan Bandara Binaka dan pembangunan Bandara Teluk Dalam dengan total nilai mencapai Rp 15 miliar. Sedangkan anggaran yang disiapkan BRR untuk tahun 2007 mencapai Rp 1,2 triliun untuk Kabupaten Nias dan Nias Selatan.Selain empat pelabuhan itu, BRR juga akan melelangkan pembangunan Pelabuhan laut Gunung Sitoli dengan nilai konstruksi mencapai Rp 80 miliar yang tendernya dilakukan dengan mengikutsertakan peserta dari luar negeri.Kepala BRR Perwakilan Nias William Sabandar mengungkapkan hal itu menjawab wartawan di Bandara Polonia, Rabu (14/3) sesaat akan bertolak ke Banda Aceh mengikuti pertemuan dengan BRR NAD.Menurutnya, empat pelabuhan yang akan dibangun itu masing-masing pelabuhan laut di Teluk Dalam, Sirombu, Pulau Tello dan Lolowau.Selain pembangunan sektor infrastruktur bidang transportasi itu, tahun 2007 ini katanya, BRR juga akan menggenjot program pemberdayaan ekonomi dengan menyalurkan kredit mikro. Untuk penyalurannya, kini tengah dijajaki kerjasama dengan bank-bank yang memiliki jaringan luas di Nias dan Nias Selatan di antaranya BRI dan Bank Sumut.Ia menargetkan BRR akan menyelesaikan pekerjaan jalan hingga akhir tahun 2007 hingga 50 persen dari sekira 400 kilometer total panjang jalan Propinsi di Pulau Nias. Ini terus dipacu agar sebelum berakhirnya masa tugas BRR di Nias tahun 2009 seluruh jalan Propinsi yang menjadi prioritas bisa mulus.Selain telah melaksanakan pembangunan dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi itu, BRR kata William tetap melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak-pihak yang terkait pelaksanaan pembangunan baik para kontraktor pelaksana hingga para jajaran BRR sendiri yang menangani langsung satuan kerja masing-masing. BRR Perwakilan Nias katanya juga tetap mengawasi para penerima aliran bantuan baik rumah, bantuan bibit maupun bantuan kredit mikro bagi usaha kecil menengah agar benar-benar tepat sasaran. Karena ternyata belakangan, banyak kasus yang didapati adanya penggandaan maupun manipulasi data korban dan nilai kerugian serta penerima bantuan itu bahkan bukan si korban.Di jajaran BRR sendiri ada beberapa kasus yang melibatkan kontraktor dan beberapa Kasatker yang telah ditindak dan dilanjutkan ke jalur hukum seperti dialami Kasatker Perumahan pada pertengahan tahun 2006 dan Kasatker Ekonomi pada akhir tahun 2006. “Jadi selain diputus kontraknya, para pelaku yang tak bertanggungjawab itu juga kita serahkan ke jalur hukum. Hanya saja kita terkadang tidak mengekspose penindakan itu ke publik,” ujarnya. Selain itu, PT Adhi Karya selaku BUMN bergerak bidang konstruksi juga telah ditegur oleh Pengawas BRR Letjen (Purn) TB Silalahi karena mengalami keterlambatan selama 3 bulan dalam menyelesaikan pembangunan 4 unit jembatan yang panjang totalnya 300 meter. Pekerjaan itu yang dimulai pertengahan tahun 2006 itu kata William, ditargetkan selesai akhir Desember 2006, tetapi molor. Memang lanjutnya, keterlambatan pekerjaan itu diakibatkan dua faktor yakni adanya kekurangan material atau bahan dan adanya kerusuhan masyarakat sekitar. “Untuk itu pak TB Silalahi kemarin di Jakarta telah mengultimatum agar Adhi Karya harus menyelesaikan paling lambat 4 April 2007 mendatang. Kalau terlambat akan didenda, bahkan kalau terlambat sampai 50 hari maka Adhi Karya siap diputus kontraknya,” ujar William yang dalam pertemuan itu ikut mendampingi TB Silalahi.Pak TB Silalahi kata William juga mengingatkan PT Adhi Karya selaku BUMN agar memberi contoh yang baik bagi kontraktor-kontraktor dalam melaksanakan seluruh pekerjaan yang dimenangkannya. (B3/y)

BRR Nias akan Tenderkan Pembangunan 4 Pelabuhan

2007-03-16T17:43:00.000+07:00

Tender Pelabuhan Gunung Sitoli Diumumkan Secara InternasionalKamis, 15-03-2007
*hisar hasibuan MedanBisnis – Medan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias akan menenderkan pembangunan empat pelabuhan di Nias. Sementara satu lagi pelabuhan yang akan dibangun di Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, akan ditenderkan secara internasional.Kepala BRR-Nias, William Sabandar, mengatakan hal itu kepada wartawan di Bandara Polonia, Rabu (14/3). “Keempat pelabuhan tersebut akan dibangun di daerah Lahewa di Kabupaten Nias, Teluk Dalam, Sirombu dan Pulau Telo di Kabupaten Nias Selatan pada tahun ini. Total nilai proyek tersebut di atas Rp 50 miliar,” jelasnya. Sedangkan satu pelabuhan dengan total nilai proyek mencapai Rp 80 miliar akan dibangun di Gunung Sitoli. Khusus untuk pelabuhan ini, pengumuman tender akan dilakukan secara internasional. William mengatakan, pembangunan pelabuhan tersebut merupakan bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur khusus sektor transportasi. Namun belum diketahui pada bulan berapa tender itu akan diumumkan. Selain pelabuhan, BRR-Nias juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp 8 miliar untuk pengembangan Bandara Binaka di Kabupaten Nias. Sementara di Kabupaten Nias Selatan akan dibangun bandara dengan nilai Rp 7 miliar untuk pembangunan tahap pertama. “Untuk infrastruktur jalan di Nias, hingga akhir tahun 2007, kita menargetkan 50% dari total panjang jalan propinsi sekitar 400 kilometer sudah diaspal hotmix. Sampai saat ini, jalan yang sudah diperbaiki dan mendapat aspal hotmix masih berkisar 25%,” ujarnya.Sepanjang tahun 2006 lalu, beberapa kontraktor bidang perumahan, satu tenaga konsultan juga telah menjalani proses hukum. Hal ini dilakukan karena kontraktor tersebut telah membangun rumah yang tidak layak dan tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan BRR-Nias.“Selain itu, satu orang mantan kepala satker bidang ekonomi juga telah ditahan aparat berwajib. Penahanan tersebut terkait dengan kasus pembuatan perahu nelayan dengan nilai kontrak Rp 5 miliar,” ujarnya. Peringatkan PT Adi KaryaWilliam juga mengatakan, dewan pengawas BRR NAD-Nias juga telah memperingatkan PT Adi Karya untuk segera menyelesaikan pembangunan empat jembatan di Kecamatan Lolowau, Nias Selatan. “Seharusnya pembangunan 1 jembatan gearder dan 3 jembatan beton tersebut sudah selesai pada akhir Desember 2006 lalu. Namun sampai sekarang belum selesai. Dewan pengawas BRR NAD-Nias akhirnya memanggil direktur utama perusahaan tersebut,” ujarnya.Lebih lanjut dikatakan, Dirut PT Adi Karya telah mengakui adanya keterlambatan tersebut. Pihaknya juga kemudian telah mengganti jajaran manajer proyek lapangan dan memperbaiki kinerjanya. “Dewan pengawas kemudian memperpanjang waktu pembangunan jembatan hingga April 2007. Jika dalam waktu tersebut, tidak selesai, maka perusahaan itu akan dikenakan denda. Dirut PT Adi Karya sudah berjanji untuk menyelesaikan pembangunan jembatan sesuai dengan waktu yang diberikan,”tegasnya.

BENCANA ALAM ATAU PEMBUNUHAN MASSAL?

2007-03-15T19:35:00.000+07:00

Oleh: Andre Vitchek [*]

Lain hari, terjadi lagi kehilangan nyawa yangsesungguhnya tidak perlu: 16 orang terbunuh dan 16orang masih hilang pada saat banjir dan longsor diTahuna, sebuah pulau kecil dekat Sulawesi.Dengan kecepatan yang mengerikan, Indonesia telahmenggantikan Bangladesh dan India sebagai bangsa yangpaling rentan bencana di dunia. Jika nama Indonesiamuncul pada daftar judul utama di berita Yahoo, besarkemungkinan telah terjadi lagi suatu tragedi besaryang sesungguhnya tidak perlu terjadi di salah satupulau dari kepulauan yang tersebar luas ini.Pesawat terbang hilang atau tergelincir di landasanpacu, kapal-kapal ferry tenggelam atau rontok dilautan bebas, kereta api bertabrakan atau tergelincirsatu kali seminggu, penumpang yang tak berkarcisberjatuhan dari atap yang berkarat. Tumpukan sampahyang berbau busuk dan tidak diatur telah menimbunkelompok pemulung yang tak berdaya, tanah longsortelah menghanyutkan rumah-rumah kardus ke anak-anaksungai, gempa bumi serta gelombang pasang telahmenghancurkan kota-kota serta desa-desa pantai.Kebakaran hutan di Sumatra telah menyesakkan nafaspenduduk di daerah yang luas di Asia Tenggara.Ruang lingkup bencana sebesar ini tidak pernah terjadisebelumnya dan sungguh aneh jika mengabaikannnyasekedar sebagai nasib jelek bangsa atau amarah Tuhanataupun karena amarah alam belaka. Sebagian besarbencana ini harus dipersalahkan pada korupsi,inkompetensi atau sekedar ketidakacuhan dari kelompokelite yang sedang berkuasa dan para pejabatpemerintah. Adalah kemiskinan, minimnya projek untukkepentingan umum, dan kegemaran [para pejabat untuk ]mencuri yang membunuh ratusan ribu prya, wanita sertaanak-anak Indonesia yang tidak berdaya.Sejak kudeta militer dalam tahun 1965 yang disponsoriAmerika Serikat yang menjatuhkan Sukarno, danmenaikkan rezim militer yang sangat anti komunis,korup, dan pro pasar dari diktator Suharto, Indonesiaterhindar dari pengawasan yang sungguh-sungguh darimedia dan pemerintahan negara-negara Barat. Setelahjatuhnya Suharto dalam tahun 1998, Indonesia dipujioleh media massa sebagai suatu demokrasi yang sedangtumbuh dan semakin toleran.Sebagian dari bencana ini adalah buatan manusia; [dan]hampir semuanya malah bisa dicegah. Dalam penelusuranyang lebih cermat semakin jelas terlihat bahwaorang-orang mati karena hampir tidak ada upayapencegahan, kurangnya pendidikan (Indonesia merupakannegara yang ketiga paling rendah prosentase GDPanggaran pendidikannya sesudah Equatorial Guinea danEcuador) dan suatu sistem ekonomi pro pasar yang buasyang membiarkan sekelompok kecil orang kaya untukmemperkaya dirinya sendiri di atas penderitaan orangbanyak yang hidup dengan biaya kurang dari dua dollarsehari.Kesimpulan yang dapat ditarik terhadap bagaimanaberfungsinya masyarakat Indonesia bisa sangatmengerikan. Namun, menghindari pengungkapan hal initidak diragukan lagi akan menyebabkan jatuhnya korbannyawa yang berharga dari ratusan ribu manusia.Indonesia didorong oleh semangat mencari untung dalambentuknya yang paling ekstrim. Ia juga merupakan salahsatu dari bangsa yang paling korup di muka bumi. Dankelihatannya tidak ada keuntungan cepat yang dapatdiperoleh dari mengambil langkah-langkah preventif.Dimanapun dunia, bendungan dan dinding anti-tsunamidipandang sebagai pekerjaan umum dan justru perkataan–umum—yang telah hampir lenyap dari kamus mereka yangmembuat keputusan di Indonesia.Keuntungan berjangka pendek bagi sekelompok khususorang diberikan prioritas yang lebih tinggi darikemanfaatan berjangka panjang bagi seluruh bangsa.Keruntuhan moral dari bangsa ini terbayang dalam skalanilai: orang korup tapi kaya memperoleh penghormatanyang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yangjujur tapi miskin.Tenggelamnya kapal-kapal ferry bukanlah “karena anginkencang dan ombak”; kapal-kapal itu tengelam karenapenih sesak oleh penumpang dan karena perawatan yangburuk. Semuanya bisa dijadikan uang, bahkankeselamatan ribuan penumpang.Perusahaan-perusaha an hanya ingat terhadapkeuntungannya sendiri, sedangkan para pengawas daripemerintah hanya memperhatikan uang suap belaka.Tenggelamnya kapal Senopati Nusantara dengan ratusankurban dan disiarkan secara luas itu hanyalah salahsatu dari ratusan kecelakaan laut yang terjadi setiaptahun di Indonesia. Walaupun tidak bisa diperolehangka statistik yang pasti (dengan alasan yang dapatdiduga, yaitu karena pemerintah Indonesia berusahasekeras-kerasnya untuk mencegah dipublikasikannyastatistik komparatif secara lengkap), beberapa rutepelayaran kehilangan lebih dari tiga kapal setiaptahun.Catatan keamanan dari industri penerbangan Indonesiamerupakan salah satu yang paling buruk di dunia. Sejaktahun 1997, sekurang - kurangnya 666 orang telahmeninggal dalam delapan kecelakaan pesawat diIndonesia. Latihan terhadap beberapa orang pilotsedemikian buruknya sehingga pesawat seringtergelincir di landasan pacu atau sama sekali tidakbisa menemukan landasan, atau [malah] mendarat dibagian tengah landasan.Pemeliharaan pesawat adalah masalah lainnya: flapssering tidak berfungsi sama sekali; roda tidak dapatdimasukkan setelah take-off, ban yang jarang diganticenderung meletus pada saat mendarat. Sungguhmerupakan suatu keajaiban bagaimana beberapa pesawat –khususnya pesawat tua Boeing 737 yang diterbangkanoleh hampir semua perusahaan penerbangan Indonesiabisa lolos dari inspeksi.Setelah mewawancarai pejabat penerbangan sipil lokal(yang jelas namanya tidak mau disebutkan) wartawanAnda mengetahui bahwa sistem navigasi dari beberapabandar udara Indonesia berada dalam keadaan yangamburadul, terutama bandar udara Makasar di Sulawesidan Medan di Sumatra.Rata-rata, telah terjadi satu kecelakaan kereta apisetiap enam hari di Indonesia, umumnya disebabkankarena kurangnya penjagaan pada 8000 lintasan keretaapi. Sebagai perbandingan, kereta api Malaysia tidakpernah mengalami kecelakaan fatal selama 13 tahunsampai tahun 2005 ( kecelakaan terjadi tahun 2006,yang statistiknya bisa diperoleh).Walaupun kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia secararelatif mempunyai jumlah mobil per kapita yang kecil,namun jalan-jalannya merupakan jaringan jalan yang“paling banyak digunakan” di dunia (hanya nomor duasetelah Hongkong yang bukan merupakan negara): 5.7juta kenderaan-km per tahun dari jaringan jalan.(2003, The Economist World in Figures, 2007 Edition).Menurut The Financial Times, walaupun kepadatan yangluar biasa serta lalu lintas yang bagaikan merangkakini, lebih dari 80 orang tewas setiap hari dijalan-jalan Indonesia, umumnya disebabkan oleh karenaamat buruknya infrastruktur dan amat lemahnyapenegakan hukum.Gempa bumi belaka tidaklah membunuh manusia. Faktorpenyebab banyaknya jatuh korban adalah buruknyakonstruksi rumah serta bangunan, bersamaan dengankurangnya upaya preventif dan pendidikan preventif.Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Indonesia rentanterhadap bencana; bahwa ia berada di kawasan yangdisebut sebagai ‘lingkaran api’ (ring of fire). Namunkaum miskin tidak bisa mengharapkan adanya proyekperumahan umum yang mampu menahan gempa (seperti yangdibangun di negara tenggara Malaysia). Hampir setiapkeluarga harus mngurus nasibnya sendiri: mereka harusmeracnang dan mendirikan tempat tinggalnya sendiri.Gempa besar membunuh ratusan orang, kadang-kadangribuan orang, dan menyebabkan ratusan ribu orangkehilangan rumah mereka. Sekurang-kurangnya 5.800orang meninggal dan 36.000 luka-luka pada tanggal 27Mei 2006 sewaktu gempa berkekuatan 6.2 skala Richtermenghantam daerah Jawa Tengah dekat kota bersejarahYogyakarta. Infrastruktur yang primitif, fasilitasmedia yang tidak memadai, dan korupsi yang terjadipada saat pendistribusian bantuan merupakan faktoryang menyebabkan tingginya jumlah korban pada saatterjadinya goncangan.Pembabatan hutan secara tidak sah (illegal logging)dan penggundulan hutan merupakan alasan utamaterjadinya tanah longsor. Semua orang tahu siapa yangbertanggung jawab terhadap terjadinya kebakaran hutandi Sumatera dan di tempat-tempat lain, tetapi parapejabat pemerintah enggan sekali melakukanpenangkapan, oleh karena mereka yang bertanggung jawabterhadap penggundulan hutan tersebut biasanya kayaraya dan mempunyai koneksi dengan negara dimana bahkankeadilan bisa dijual.Demikian banyak bentuk penyelesaian terhadapmasalah-masalah ini, termasuk penegakan hukum,inspeksi dan upaya untuk mencari nafkah alternatifbagi masyarakat yang sedemikian putus asanya, sehinggamereka secara harfiah terpaksa ikut serta menggalilubang kuburnya sendiri dengan menghancurkanlingkungan, yang selanjutnya menghancurkan seluruhmasyarakat itu sendiri. Namun hampir tidak ada yangdilakukan sama sekali, oleh karena pembabatan hutansecara tidak sah merupakan bisnis raksana dan sangatmenguntungkan, yang dapat mengisi demikian banyaktelapak tangan yang menunggunya dengan sukacita.Bulan lalu, beberapa puluh orang terbunuh kaena tanahlongsor dan banjir bandang di bagian utara pulauSumatra, yang memaksa 400.000 oang terpaksa mengungsidari rumah mereka. Pada bulan Juni 2006, banjir dantanah longsor yang disebabkan oleh hutan lebat telahmenewaskan lebih dari 200 orang di provinsi SulawesiSelatan.Gelombang raksasa, yang terkenal sebagai tsunami,telah menewaskan lebih dari 126.000 orang di provinsiAceh pada bulan Desember 2004. Bukan saja reaksi daripemerintah Indonesia dan militernya amat lamban,sebagian besar dari bantuan luar negeri yang amatbanyak itu lenyap karena korupsi. Jangankan membantukorban, banyak anggota tentara Indonesia memerassogokan dari lembaga-lembaga bantuan dan merusakperbekalan atau air minum yang berharga jika sogokantidak dibayar.Dalam suatu kasus menyolok tentang perampasan tanaholeh pemerintah, banyak korban dihambat pulang ketanahnya sendiri, sedangkan anak-anak dipisahkansecara paksa dari orang tuanya (karena kehilangansertifikat kelahiran) dan ‘diadopsi’ olehorganisasi-organisa si keagamaan; beberapa diantaranya menjadi korban perdagangan manusia (humantraficking).Lebih dari dua tahun setelah terjadinya tragedi yangmenghancur- luluhkan Aceh ini, ratusan ribu orangmasih tinggal di rumah-rumah darurat. Masih banyakkorban tsunami lainnya, yang menghantam pantai Jawaselatan pada tanggal 17 Juli 2006 yang masih menunggubantuan yang berarti. Menurut angka-angka resmi,sebanyak 600 orang tewas, namun angka yang sebenarnyahampir pasti jauh lebih tinggi. Pejabat-pejabatIndonesia telah menerima peringatan dini dari Jepangnamun tidak ada bertindak, kemudian mengatakan bahwatidak banyak yang dapat diperbuat karena daerahtersebut tidak dilengkapi dengan sirene atau pengerassuara.Indonesia sering menderita berbagai jenis bencanabuatan manusia yang sungguh sukar untuk dimengerti dandiperbandingkan dengan apapun juga. “Banjir lumpur”baru-baru ini telah menenggelamkan demikian banyakdesa di [Sidoarjo]. Bencana itu terjadi karena tidakdipatuhinya prosedur secara wajar oleh suatuperusahaan eksplorasi gas (yang sebagian sahamnyadimiliki oleh salah seorang menteri kabinet).“Kecelakaan” ini telah menyebabkan lebih dari 10.000orang menjadi pengungsi, dan merendam lebih dari 1.000are tanah dengan lumpur panas, menghancurkansatu-satunya jalan raya dari Surabaya serta jalankereta api utama.Sampah telah menguburkan suatu desa pemulung miskinpada sebuah penimbunan sampah tanpa izin di luar kotaBandung. Banyak lagi kejadian seperti itu, tapi daftarlengkap akan memerlukan banyak sekali halaman suratkabar, bahkan mungkin suatu buku yang khusus ditulistentang hal itu.Masalahnya adalah: kapankah rakyat Indonesia akanberkata bahwa sudah cukup apa yang terjadi itu dankapankah mereka akan menuntut pertanggungjawaban dankeadilan, angka-angka statistik yang benar, dan ‘cetakbiru’ yang konkrit untuk menyelesaikannya? Hampir disemua negara, dua bencana yang terjadi baru-baru ini –peristiwa tenggelam yang mengerikan dari kapan ‘SatriaNusantara” dan ‘hilang’-nya pesawat Boeing 737 AdamAir dengan 102 penumpang – sudah lebih dari cukupuntuk memaksa menteri kabinet untuk mengundurkan diri.Di Indonesia, kedua tragedi ini dipandang (atauditampilkan) hanya sebagai suatu nasib buruk lainnyabelaka tanpa meminta pertanggung- jawaban atauakuntabiltas siapa pun juga.Pers dan media massa Indonesia telah melaporkan secaradetail masing- masing dan setiap bencana itu. Tetapimereka gagal untuk menegaskan bahwa apa yang terjadiitu adalah suatu keadaan luar biasa dan tidak dapatditoleransi, bahwa mungkin tidak ada negara besarlainnya di dunia yang mengalami demikian banyak korbanmanusia yang tidak semestinya terjadi karena bencanabuatan manusia atau bencana yang sesungguhnya bisadicegah.Upaya mengaitkan demikian banyak bencana dengankorupsi dan sistem sosial ekonomi telah ditolak samasekali. Surat kabar Indonesia terkemuka Jakarta Post,baru-baru ini memberangus komentar ini, dan menolakmenerbitkannya di halaman-halamannya.Sejak Desember 2004, Indonesia telah kehilangansekitar 200 ribu orang rakyatnya dalam berbagaibencana, tidak termasuk kecelakaan mobil di jalan rayadan konflik bersenjata yang terjadi di seluruhkepulauan Indonesia. Jumlah itu lebih besar darijumlah korban di Irak pada saat yang sama, juga lebihbesar dari korban yang jatuh di Sri Langka atau diPeru selama perang saudara yang demikian lama.Sungguh, banyak orang Indonesia yang hidup dalamkeadaan berbahaya dan penuh risiko seperti mereka yanghidup di daerah yang tercabik- cabik oleh perang.Sebagian besar mereka tidak menyadarinya, oleh karenastatistik komparatif atau tidak tersedia atau telahditekan. Indonesia adalah miskin, tetapi masih beradadalam posisi untuk melindungi sebagian dari warganyayang rentan. Masalah utama adalah tidak adanyakehendak politik (political will).Cukup banyak semen dan batu bata untuk membuatbendungan dan dinding untuk menghambat tsunami, untukmemperkuat bukit-bukit di sekitar kota-kota, yangterancam akan dikuburkan oleh tanah longsor. Suatupenglihatan sekilas di sekitar Jakarta berlusin-lusinshopping malls baru dibangun di beberapa tempat,dimana istana-istana mewah dari pejabat-pejabat yangkorup telah memakan berhektar-hektar tanah.Keengganan untuk menyelesaikan masalah mempunyaiakarnya pada korupsi. Badan-badan usaha sertapejabat-pejabat lokal telah mengembangkan kemampuankhusus untuk mengeruk keuntungan dari apa pun juga,bahkan dari bencana dan dari pederitaan berjuta-jutarakyatnya sendiri.Dalam kalimat sederhana, korupsi adalah pencurian daripublik. Tetapi jika korban yang harus dibayar harusdihitung dengan hilangnya ratusan ribu nyawa, iamenjadi pembunuhan massal.[*] Penulis seorang novelis, jurnalis, produser film,salah seorang pendiri dari Mainstay Press(www.mainstaypress. org), Senior Fellow pada OaklandInstitute (www.oaklandinstitu te.org). Saat ini iatinggal dan bekerja di Asia Tenggara dan bisadihubungi pada alamat email andre-wcn@usa. net. Naskahaslinya berjudul “Indonesia: Natural Disasters or MassMurder?”, dimuat dalam International Herald Tribunedan The Financial Times, 12 Februari 2007, dikirimkanvia e-mailoleh Duta Besar RI di Ceko, Prof Dr Salim Said,MA,MAIA, dan diterjemahkan oleh Dr. Saafroedin Bahar,Komnas HAM.

Rekonstruksi Nias Masih Butuh Rp 8 Triliun

2007-03-09T17:50:00.000+07:00

Rabu, 07 Maret 2007
Rekonstruksi Nias Masih Butuh Rp 8 Triliun
Medan, Kompas - Proses rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias, masih membutuhkan dana sekitar Rp 8 triliun. Kerusakan akibat gempa bumi dan tsunami di kepulauan ini ditaksir mencapai Rp 4 triliun. Akan tetapi, untuk membangun kembali Nias yang lebih baik dibutuhkan dana paling tidak Rp 10 triliun.
Menurut Kepala Perwakilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias, William Sabandar, hingga akhir 2006, realisasi bantuan baru sekitar Rp 1.869 miliar, terdiri dari Rp 1.232 miliar dana on-budget (APBN) dan off-budget Rp 673 miliar. Sehingga kekurangan dana untuk pembangunan kembali Nias sekitar Rp 8 triliun. "Karena itu kami berharap adanya komitmen baru dan dukungan yang lebih besar untuk upaya pembangunan Nias yang lebih baik," ujar William di Gunungsitoli, Senin (5/3).
William menuturkan, hari Kamis (8/3) akan diselenggarakan Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) ke-III, di Jakarta. NISM merupakan pertemuan rutin tahunan sebagai forum bersama berbagai organisasi yang terlibat dalam kegiatan pemulihan Kepulauan Nias pascabencana. Forum ini mengevaluasi kegiatan dan menentukan rencana strategis untuk pemulihan Nias selanjutnya.
NISM I dilaksanakan di Jakarta pada Desember 2005 yang diikuti dengan pertemuan NISM II untuk membicarakan isu-isu yang lebih teknis di Nias pada Januari 2006. BRR dan lebih dari 80 organisasi nasional dan internasional serta 20 negara, telah dan sedang berusaha keras memulihkan Nias dengan terus menciptakan peluang untuk pembangunan kembali Nias yang lebih baik.
"Pengalaman satu setengah tahun kegiatan rekonstruksi di Nias mengajarkan bahwa hanya dengan koordinasi yang terintegrasi, proses pemulihan dapat berlangsung dengan cepat sesuai yang ditetapkan," kata William.
Dia menuturkan, sejak awal proses pemulihan Kepulauan Nias kurang mendapat perhatian. Pelaksanaan NISM diharapkan bisa meningkatkan komitmen berbagai lembaga dan negara donor. Upaya NISM sempat membawa hasil nyata, usai pelaksanaan NISM I dan II World Bank menetapkan komitmen membangun 5.000 rumah, 200 sekolah, dan 200 gedung pemerintahan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Asian Development Bank (ADB) meningkatkan komitmen mencapai USD 30 juta. Australia menyumbangkan 10 juta dollar Australia untuk pembangunan kembali Nias Selatan, dan negara-negara donor melalui Multi Donor Fund meningkatkan perhatian untuk pembangunan infrastruktur Kepulauan Nias.
Data BRR hingga Februari 2007, mencatat beberapa proses rekonstruksi infrastruktur yang rusak telah selesai, antara lain 6.332 rumah permanen dan 576 unit rumah sementara/selter. Sepanjang 173,8 km jalan provinsi telah selesai dibangun, sebagian di antaranya diaspal hotmix. Selain itu 104,9 km jalan kabupaten dan 73 jembatan juga telah dibangun/diperbaiki.
Untuk sektor pendidikan, 246 sekolah rusak sudah dibantu dibangun dan diperbaiki. BRR, lanjut William, juga telah mengadakan pelatihan bagi 510 guru. Sedangkan di sektor kesehatan, BRR mengoordinasikan perbaikan tiga rumah sakit dan 33 fasilitas kesehatan seperti pusat kesehatan masyarakat dan poliklinik pedesaan. (bil)

BRR Akui Membangun Nias Tanpa Perencanaan

2007-03-09T17:34:00.000+07:00

SUARA PEMBARUAN DAILY
BRR Akui Membangun Nias Tanpa Perencanaan
[JAKARTA] Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias mengakui pelaksanaan rekonstruksi di Nias pascabencana gempa bumi dilakukan tanpa perencanaan.
Karena itu, BRR akan bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Pemerintah Sumatera Utara (Sumut) untuk mempersiapkan master plan atau cetak biru (blue print) rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pascabencana gempa bumi.
Hal itu dikatakan Kepala Badan Pelaksana BRR, Kuntoro Mangkusubroto dalam konferensi persnya usia acara "Nias Island Stakeholder Meeting (NISM)" di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (8/3).
Ia mengatakan, BRR selama ini memang tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan cetak biru atau rencana induk pembangunan Nias pascabencana. Instansi yang berwenang adalah Bappenas. Karena itu, sangat menggembirakan dengan adanya kerja sama itu, sebab selama ini ibaratnya BRR membangun Nias tanpa tujuan.
"Ini namanya tambal sulam dan setelah cetak biru selesai, keinginan untuk membangun Nias lebih baik dapat segera terwujud," katanya.
Sementara itu, Kepala BRR Perwakilan Nias, William P Sahbandar mengatakan, dana yang dibutuhkan untuk membangun Nias mencapai Rp 10 triliun, sementara yang sudah tersedia baru Rp 4,5 triliun. Jadi kekurangan dananya masih Rp 5,5 triliun. Dana itu untuk memformulasikan bidang ekonomi, institusi dan pembangunan sumber daya manusia.
Ia mengharapkan, sebelum BRR keluar dari Nias pada 2009, cetak biru rehabilitasi dan rekonstruksi Nias sudah selesai. Sebab cetak biru itu akan dijadikan acuan dalam rangka pelaksanaan rekonstruksi Nias.
William Sahbandar menambahkan, sejak semula, proses pemulihan Nias kurang mendapat perhatian. Kendati demikian, setelah satu setengah tahun BRR mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, berbagai kemajuan telah dicapai.
Hingga Februari 2007, telah dibangun 6.332 rumah permanen dan 576 rumah sementara. Jalan provinsi yang telah dibangun mencapai 173,8 kilometer, sebagian sudah dilapisi dengan aspal "hot mix". [146]

Nias Butuh Rp 10 triliun untuk Rekonstruksi Pascatsunami

2007-03-09T16:58:00.000+07:00

Nias Butuh Rp 10 triliun untuk Rekonstruksi PascatsunamiKamis, 08 Maret 2007 17:05 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Nias membutuhkan dana hingga Rp 10 triliun untuk rekonstruksi pascatsunami 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005.Kepala Perwakilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias untuk wilayah Nias, William Sabandar memaparkan, dari jumlah tersebut senilai Rp 4 triliun dialoksikan untuk pembangunan kerusakan pascabencana. Sisanya, sejumlah Rp 6 triliun untuk disaster risk management dan program pembangunan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. "Angka itu berdasarkan perhitungan pemerintah daerah dengan stakeholders internasional," kata William dalam seminar BRR NAD-Nias di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (8/3). Menurut William, senilai Rp 4,5 triliun dari total kebutuhan itu sudah disediakan pemerintah dan beberapa donor. Saat ini, kata dia, fokus rekonstruksi di Nias adalah perbaikan infrastruktur, pembangunan pemukiman, pengembangan institusi, dan pengembangan sumber daya manusia. "Rekonstruksi ditujukan agar masyarakat Nias dan pemerintah daerah dapat mandiri setelah masa kerja BRR berakhir pada 2009. Apalagi Nias tergolong wilayah termiskin di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia," katanya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BRR NAD-Nias, bersama pemerintah daerah Sumatera Utara tengah menyiapkan rencana induk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Menurut Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan, perencanaan pembangunan kembali Nias sebenarnya sudah tercakup bersamaan dengan cetak biru untuk Aceh yang terdapat dalam Instruksi Presiden 30/2005. Namun, cetak biru itu belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat Nias pascagempa bumi 2005. "Oleh sebab itu, berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah Nias, kami tengah mempersiapkan masterplan khusus untuk Nias," katanya dalam acara yang sama. Kepala BRR Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto menambahkan, selama ini BRR membangun Nias tanpa rencana induk pembangunan Nias. Menurut dia, BRR tidak memiliki kewenangan mengeluarkan cetak biru atau rencana induk pembangunan kembali Nias pascabencana. "Selama ini, ibaratnya kami membangun Nias tanpa tujuan. Ini namanya seperti tambal sulam. Ada sekolah rusak kami perbaiki, ada jembatan rusak kami betulkan," ujarnya.Bupati Nias Binahati B. Baeha menyatakan pemerintah daerah ingin Bappenas berinisiatif merencanakan pembangunan di Nias pascabencana. Bencana tsunami dan gempa bumi di Nias memang dikategorikan bencana lokal. Maka, kata dia, penanganan bencana merupakan tanggung jawab daerah. "Kami ingin menagih ke Bappeda Nias karena hingga kini belum ada realisasi," tuturnya. Sementara Bupati Nias Selatan F. Laia mengatakan wilayahnya merupakan daerah tertinggal sejak sebelum bencana. Kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin buruk setelah tsunami dan gempa bumi terjadi. Padahal, potensi pariwisata dan sumber daya alam seperti hutan dan ikan di daerahnya baik. "Kami mengharapkan pembangunan pembangunan jalan, kantor, serta sumber daya manusia," katanya. KURNIASIH BUDI

Disiapkan Cetak Biru Rekonstruksi Pulau Nias

2007-03-09T16:44:00.000+07:00

KOMPAS
Berita Utama
Jumat, 09 Maret 2007
pascagempa bumi
Disiapkan Cetak Biru Rekonstruksi Pulau Nias

Jakarta, Kompas - Strategi rekonstruksi Kepulauan Nias pascagempa bumi yang selama ini terangkum dalam Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias, dinilai belum cukup mengakomodasi kepentingan masyarakat Nias.
Oleh karena itu, pemerintah kini menyiapkan cetak biru khusus untuk pembangunan kembali Kepulauan Nias.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Paskah Suzetta, menyampaikan hal itu dalam sambutannya saat membuka Nias Islands Stakeholders Meeting ke-3 di Jakarta, Kamis (8/3).
Paskah menjelaskan, Bappenas bersama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pemerintah Kepulauan Nias, dengan memformulasikan cetak biru rekonstruksi pasca-bencana tsunami 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005, khusus untuk Nias.
Rekonstruksi Nias berdasarkan cetak biru itu akan didesain sejalan dengan strategi pembangunan pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan. Cetak biru ini diharapkan selesai disusun beberapa bulan mendatang.
Kepala BRR Kuntoro Mangkusubroto menyambut baik komitmen pemerintah tersebut. "Cetak biru itu akan memberi arah yang lebih jelas bagi pembangunan kembali Nias," ujarnya.
Sementara itu, belajar dari pengalaman bencana Aceh dan Nias, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Dorodjatun Kuntjoro-Jakti menyarakan untuk dibentuk badan koordinasi yang mempunyai kekuatan hukum untuk mengerahkan berbagai sumber daya, termasuk polisi dan tentara. (DAY)

NISM Tentukan Rencana Strategis Pemulihan Nias

2007-03-06T16:41:00.000+07:00

Tue, 06 March 2007 09:50:50
NISM Tentukan Rencana Strategis Pemulihan Nias * Rekonstruksi Nias Masih Butuh Rp8 Triliun

Medan (Analisa)
Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) ke-3 akan diselenggarakan pada 8 Maret 2007 di Hotel Borobudur Jakarta. NISM merupakan pertemuan rutin tahunan sebagai suatu forum bersama antara berbagai organisasi yang terlibat dalam kegiatan pemulihan Kepulauan Nias pasca bencana.“Tujuan forum ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang tengah berlangsung dan menentukan rencana strategis untuk pemulihan Nias selanjutnya,” sebut Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias William P Sabandar di Gunung Sitoli, Senin (5/3).BRR dan lebih dari 80 organisasi nasional dan internasional serta 20 negara sedang berusaha keras memulihkan Nias dengan terus menciptakan peluang membangun kembali Nias yang lebih baik. “Pengalaman satu setengah tahun kegiatan rekonstruksi di Nias mengajarkan bahwa hanya dengan koordinasi yang teritegrasi, proses pemulihan dapat berlangsung dengan cepat sesui tujuan yang telah ditetapkan,” terangnya.Menurut William, sejak semula proses pemulihan Kepulauan Nias yang menderita karena dua bencana berurutan, tsunami pada 26 Desember 2006 dan gempa bumi dahsyat 28 Maret 2005 kurang mendapat perhatian. Sehingga pelaksanaan NISM juga dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen berbagai lembaga dan negara donor membantu pemulihan Nias.Upaya ini membawa hasil nyata, usai pelaksanaan NISM I dan II World Bank menetapkan komitmen membangun 5.000 rumah, 200 sekolah dan 200 gedung pemerintahan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Asian Development Bank (ADB) meningkatkan komitmen mencapai USD 30 juta. Australia menyumbangkan 10 juta dolar Australia untuk pembangunan kembali Nias Selatan dan negara donor melalui Multi Donor Fund meningkatkan perhatian untuk pembangunan infrastruktur Kepulauan Nias.KOORDINASISatu setengah tahun sejak BRR mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, berbagai kemajuan telah dicapai. Hingga Februari 2007, telah terbangun 6,332 rumah permanen dan 576 unit rumah sementara/transitional houses. Juga 173,8 km jalan provinsi telah dibangun, sebagian dilapisi dengan aspal hotmix. Selain itu 104,9 km jalan kabupaten dan 73 jembatan juga telah dibangun/diperbaiki, 3 pelabuhan dan 2 bandara telah dan sedang dibangun. Sektor infrastruktur lain yang juga dibangun adalah kelistrikan, air mimum serta normalisasi sungai dan pengamanan pantai.Pada sektor pengembangan ekonomi, 4.653 hektar jaringan irigasi pertanian yang berada di 13 kecamatan telah diperbaiki dan 3.305 hektar lagi sedang berjalan. Ditambah perbaikan 26 pasar dan pengadaan 310 kapal nelayan. Perbaikan dan bantuan juga diberikan untuk perbaikan lahan pertanian seluas 1.510 hektar beserta 1.100 ton bibit dan pupuk.Untuk sektor pendidikan, bantuan diberikan untuk pembangunan kembali 246 sekolah, pelatihan 510 guru dan beasiswa 400 murid. Sedangkan pada sektor kesehatatan, perbaikan 3 rumah sakit dan 33 fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas, Pustu dan Polindes. Selain itu, beasiswa pendidikan kepada 16 tenaga kesehatan, terdiri dari 13 dokter spesialis dan 9 master kesehatan. Sedangkan untuk pengembangan institusi, telah diperbaiki 71 gedung dan aula pemerintahan.Lebih lanjut dikatakannya, Nias adalah daerah terisolir dan telah lama tertinggal secara sosial, ekonomi dan pendidikan. Bahkan sebelum bencana, daerah Nias pada umumnya tidak memiliki infrastruktur fisik yang memadai. Sebagian besar kecamatan tidak dihubungkan jaringan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Demikian juga dengan kapasitas pelabuhan dan bandara untuk menopang mobilisasi barang dan jasa dengan kuantitas besar seperti dalam kegiatan rekonstruksi yang kini tengah berlangsung.Rp8 TRILIUNKerusakan akibat bencana tsunami dan gempa di Kepulauan Nias diperkirakan sebesar Rp4 trilyun. Tetapi untuk membangun kembali Nias yang lebih baik dibutuhkan dana sebesar Rp10 tiliun. Hingga akhir 2006, realisasi bantuan baru sekitar Rp1.869 miliar, terdiri dari Rp1.232 miliar dana On-Budget (APBN) dan Off-Budget Rp673 miliar.Kekurangan dana pembangunan kembali Nias yang lebih baik masih sangat besar sekira Rp8 trilyun. Karena itu, sangat diharapkan adanya komitmen baru dan dukungan lebih besar bagi upaya pembangunan Nias yang lebih baik.Pada NISM 3 ini, akan hadir Kepala Bappenas Paskah Suzetta, para Duta Besar seperti Australia HE Bill Farmer. Representative UN Bo Asplund, Country Director World Bank Andrew Steer, Country Director ADB Edgar Cua. Selain itu juga hadir pimpinan berbagai organisasi yang bekerja di Nias, seperti pimpinan Canadian Red Cross Jean Slick, pimpinan Mercy Malaysia Datook Jemillah. Pembicara utama pada pertemuan ini Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto, Dorodjatun Koentjorojakti, TB Silalahi dan Bupati Nias Binahati Baeha. (rel/msm)

Nias Masih Membutuhkan 8 Trilyun Rupiah untuk Rekonstruksi

2007-03-05T20:23:00.000+07:00

Komunitas Rekonstruksi Nias Mengadakan Pertemuan

Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) ke-3, akan diselenggarakan pada 8 Maret 2007 di Hotel Borobudur Jakarta. NISM merupakan pertemuan rutin tahunan sebagai suatu forum bersama antara berbagai organisasi yang terlibat dalam kegiatan pemulihan Kepulauan Nias pasca bencana. Tujuan forum ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan yang tengah berlangsung dan menentukan rencana strategis untuk pemulihan Nias selanjutnya.
Keterangan ini disampaikan oleh Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-Nias Perwakilan Nias William P. Sabandar, Senin (5/3) di Gunungsitoli Nias.
NISM I dilaksanakan di Jakarta pada Desember 2005 yang diikuti dengan pertemuan NISM II untuk membicarakan isu-isu yang lebih teknis di Nias pada Januari 2006. BRR dan lebih dari 80 organisasi nasional dan internasional serta 20 negara telah dan sedang berusaha keras memulihkan Nias dengan terus menciptakan peluang untuk pembangunan kembali Nias yang lebih baik.
”Pengalaman satu setengah tahun kegiatan rekonstruksi di Nias mengajarkan bahwa hanya dengan koordinasi yang teritegrasi, proses pemulihan dapat berlangsung dengan cepat sesui tujuan yang telah ditetapkan”, demikian William.
Menurut William, sejak semula proses pemulihan Kepulauan Nias yang menderita karena 2 bencana berurutan, tsunami pada 26 Desember 2006 dan gempa bumi dahsyat 28 Maret 2005 kurang mendapat perhatian. Sehingga pelaksanaan NISM juga dimaksudkan untuk meningkatkan komitmen berbagai lembaga dan negara donor untuk membantu pemulihan Nias.
Upaya ini membawa hasil nyata, usai pelaksanaan NISM I dan II World Bank menetapkan komitmen membangun 5,000 rumah, 200 sekolah dan 200 gedung pemerintahan dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Asian Development Bank (ADB) meningkatkan komitmen mencapai USD 30 juta. Australia menyumbangkan 10 juta Dollar Australia untuk pembangunan kembali Nias Selatan dan Negara-negara donor melalui Multi Donor Fund meningkatkan perhatian untuk pembangunan infrastruktur Kepulauan Nias.
Satu setengah tahun semenjak BRR mengkoordinasikan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, berbagai kemajuan telah dicapai. Hingga Februari 2007, telah terbangun 6,332 rumah permanen dan 576 unit rumah sementara/transitional houses. 173,8 km jalan propinsi telah dibangun, sebagian dilapisi dengan aspal hotmix. Selain itu 104,9 km jalan kabupaten dan 73 jembatan juga telah dibangun/diperbaiki. 3 pelabuhan dan 2 bandara telah dan sedang dibangun. Sektor infrastruktur lain yang juga dibangun adalah kelistrikan, air mimum serta normalisasi sungai dan pengamanan pantai.
Pada sektor pengembangan ekonomi, 4,653 ha jaringan irigasi pertanian yang berada di 13 kecamatan telah diperbaiki dan 3,305 ha lagi sedang berjalan. 26 pasar diperbaiki dan 310 kapal nelayan telah diadakan. Perbaikan dan bantuan juga diberikan untuk perbaikan lahan pertanian sebanyak 1,510 hektar beserta 1,100 ton bibit dan pupuk.
Untuk sektor pendidikan, bantuan diberikan untuk pembangunan kembali 246 sekolah. Pelatihan bagi 510 guru dan beasiswa bagi 400 murid. Sedangkan pada sektor kesehatatan, perbaikan 3 rumah sakit dan 33 fasilitas kesehatan lainnya seperti Puskesmas, Pustu dan Polindes. Selain itu, beasiswa pendidikan kepada 16 tenaga kesehatan, terdiri dari 13 orang untuk dokter spesialis dan 9 orang master kesehatan. Sedangkan untuk pengembangan institusi, 71 gedung dan aula pemerintahan telah diperbaiki.
Nias adalah daerah terisolir dan telah lama tertinggal secara sosial ekonomi dan pendidikan. Bahkan sebelum bencana, daerah Nias pada umumnya tidak memiliki infrastruktur fisik yang memadai. Sebagian besar kecamatan tidak dihubungkan oleh jaringan jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor. Demikian juga denngan kapasitas pelabuhan dan bandara untuk menopang mobilisasi barang dan jasa dengan kuantitas besar seperti dalam kegiatan rekonstruksi yang kini tengah berlangsung.
Kerusakan akibat bencana tsunami dan gempa di Kepulauan Nias diperkirakan sebesar Rp. 4 trilyun. Tetapi untuk membangun kembali Nias yang lebih baik dibutuhkan dana sebesar Rp. 10 tilyun. Hingga akhir 2006, realisasi bantuan baru sekitar Rp. 1.869 milyar, terdiri dari Rp. 1.232 milyar dana On-Budget (APBN) dan Off-Budget Rp. 673 milyar.
Kekurangan dana untuk pembangunan kembali Nias yang lebih baik masih sangat banyak, atau sekitar Rp. 8 trilyun lagi. Karena itu sangat dihaarapkan adanya komitmen baru dan dukungan yang lebih besar untuk upaya pembangunan Nias yang lebih baik.
Pada NISM 3 ini, akan hadir Kepala Bappenas Paskah Suzetta, para Duta Besar Negara-Negara Sahabat, antara lain Duber Australia HE Bill Farmer. Representative UN Bo Asplund, Country Director World Bank Andrew Steer, Country Director ADB Edgar Cua. Selain itu juga hadir pimpinan berbagai organisasi yang bekerja di Nias, seperti pimpinan Canadian Red Cross Jean Slick, pimpinan Mercy Malaysia Datook Jemillah.
Pembicara utama pada pertemuan ini Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto. Selain itu, Dorodjatun Koentjorojakti, TB Silalahi dan Bupati Nias Binahati Baeha.

Infomasi lebih lengkap:
Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Infomasi Publik BRR Perwakilan Nias)
Hp. 081370977109
Email: migo@brr.go.id

Lelang Proyek Pembangunan Pelabuhan Gunungsitoli Rp80 Milyar Secara Internasional

2007-02-24T13:17:00.000+07:00

Lelang Proyek Pembangunan Pelabuhan Gunungsitoli Rp80 Milyar Secara Internasional
Gunungsioli, (Analisa)
Rencana pembangunan pelabuhan Gunungsitoli Nias, dengan dana Rp80 miliar akan dibangun Infrastucture Reconstruction Finanching Fasilities (IRFF) melalui pelaksananya Infrtruktur Rekonstruksi Enabling Program (IREP) dan bekerjasama dengan BRR NAD-Nias dalam beberapa minggu kedepan akan dilelang secara internasional.
Hal itu disampaikan Deputi Infrtruktur BRR NAD-Nias Bastian Sihombing dam juga selaku Kepala PMU IREP pada sosialisasi dan launching IREP dan IRFF di rungan Aula Pendopo Bupati, Kamis (22/2).
Sosialisasi dihadiri Bupati Nias Binahti B Baeha, SH, Deputi Infrtruktur BRR NAD-Nias Bastian Sihombing dan juga selaku Kepala PMU IREP Kepala BRR Perwakilan Regional IV Nias, Willam P Sabandar, KPA Perumahan dan Infratruktur BRR Perwakilan Nias, Buyung Sitompul.
Rencana pelelangan akan segera dilakukan dalam beberapa minggu ke depan, serta Deputi Infrtruktur BRR NAD-Nias Bastian Sihombing mengharapkan agar lokasi dan lainnya tidak ada masalah, hingga proses pelelangan nantinya cepat terealisasi, selain itu akan dilakukan pembangunan lain dalam infratrukstur di Nias dan Nisel.
Deputi Infrtruktur BRR NAD-Nias Bastian Sihombing dan juga selaku Kepala PMU IREP pada sosialisasi menjelaskan, pelaksanaan program IREP nantinya lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur baik NAD maupun Nias bertujuan membantu serta mempercepat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan alokasi dana sekitar 300 juta dolar AS untuk NAD-Nias.
DUA KONSULTAN
Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur yang didanai IRFF nantinya khusus untuk Nias dan Nisel IREP akan memperbantukan dua orang konsultan, satu Konsultan ahli nasional dan Konsultan ahli internasional yang tugas dan fungsinya secara global adalah rencana umum yang akan banyak membantu BRR dan Pemerintah Daerah dalam hal mencari prioritas pembangunan, serta capacity building dengan dibantu kedua ahli itu serta untuk mempercepat administrasi dan cara pencairan dana pembangunan ke Washington karena dana itu nantinya tidak melalui BRR lagi.
Bupati Nias, Binahati B Baeha, SH mengatakan, sebelumnya dalam hal penanganan infratuktur khususnya di Kabupaten Nias belum tertangani dan tersentuh dengan baik, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten dan yang lainnya, dengan ada BRR dan para NGO pasca bencana alam Nias mulai meningkat.
Ifrastruktur di Kabupaten Nias merupakan hal yang sangat diharapkan karena infrastruktur merupakan salah satu prioritas pemerintah Daerah Kabupaten Nias sejak tahun 2001 lalu, tetapi karena keterbatasan dana, hingga dalam kurun waktu itu tidak dapat terlaksana dengan baik.
Dengan datangnya BRR dan NGO serta program ini yang sejalan dengan pemerintah daerah pihaknya sangat berterima kasih dan tentunya sangat disambut dengan baik untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias.
Sebelumnya Kepala BRR Perwakilan Nias, Willaam P Sabandar mengungkapkan, dalam membantu program ini Sekber nantinya sangat berperan aktif sebagai pintu masuk dalam program IREP ini, hingga semua pihak baik Pemda maupun BRR berperan aktif dalam program ini dengan dibantu kedua kepala distrik yakni Kepala distrik Nias dan Kepala distrik Nisel.
Kepala BRR Nias mengharapkan kepada kedua pemerintah daerah untuk mengawal proses paket ini dari awal, hingga dapat berjalan dengan baik karena paket merupakan paket besar dan pertama kali terjadi di Indonesia. (kap)

NGO dan BRR Nias Bongkar Rumah Bantuan yang Dihuni Pemilik Fiktif

2007-02-20T20:44:00.000+07:00

Tue, 20 February 2007 17:10:05
NGO dan BRR Nias Bongkar Rumah Bantuan yang Dihuni Pemilik Fiktif
Gunungsitoli (Analisa)Non Gevermant Organization Samarintan Purse ( NGO) dan Badan Rehabilitasi dan Rekontruksi (BRR) Perwakilan Nias melakukan pembongkaran paksa terhadap bangunan rumah bantuan yang dibangun Samarintan di Desa Bolohili Kecamatan Botomuzoi Kabupaten Nias, Kamis (15/2) yang dikawal sejumlah personil kepolisian dan TNIEksekusi pembongkaran rumah itu, akibat terjadi pemalsuan identitas penerima bantuan, dari data awal yang berhak menerima bantuan rumah dari NGO Samarintan atas nama korban Bazisokhi Gea, setelah rumah selesai dibangun pihak Samarintan baru terkuak, bangunan rumah itu dikuasai Daliwanolo sekaligus selaku pemilik lahan tanah.Ada dugaan, peralihan rumah bantuan itu terjadi aksi jual beli yang merupakan rekayasa oknum kepala Desa Bolohili. Dalam menyikapi permasalahan itu, pihak NGO Samarintan mengkoordinasikan kepada pihak BRR Perwakilan Nias untuk melakukan eksekusi pembongkaran, sekaligus untuk pembelajaran bagi masyarakat dan desa- desa lainnya.Menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan eksekusi, pihak Samarintan meminta dukungan dan keamanan dari pihak aparat keamanan. Selama eksekusi pembongkaran rumah itu, dikawal puluhan petugas kepolisian dan dibantu anggota TNI.Pembongkaran dihadiri Pimpinan Samarintan wilayah Nias Priskila Brink, Shelter Project Manager Paul Brink, Staf khusus kepala BRR Perwakilan Nias, Kombes Pol. Sugito, Kombes Pol. P.Nainggolan, Kepala Distri BRR Nias Yupiter Gulo, Kepala Unit Pengawas Internal BRR Nias, T.Edwar Davit BBA, Camat Botomuzoi, Azzran Caniago, SH,Pimpinan NGO Samarintan Purse Wilayah Nias, Priskila Brink saat dikonfirmasi Analisa di lokasi pembongkaran tidak bersedia berkomentar, alasannya tidak memiliki wewenang memberikan keterangan pers.Di tempat yang sama, Kombes Pol Sugito sebagai staf khusus Kepala BRR Perwakilan Nias kepada Analisa menjelaskan, tidak ada keterlibatan BRR Nias dalam pembongkaran rumah itu, pihaknya hanya diminta dukungan dan bantuan keamanan, namun dengan kejadian ini merupakan pembelajaran kepada yang lain. Pihak BRR Nias juga membentuk Tim Badan prefikasi Perumahan yang melibatkan beberapa unsur yang terdiri dari, Polri, Kejaksaan,TNI dan Pemda. Tujuannya, untuk mendata kembalipenerima bantuan korban gempa. Bila nanti ditemukan ada data fiktif penerima bantuan perumahan, BRR juga akan melakukan pembongkaran dan oknumnya akan ditindak dengan sanksi pidana. (kap)

NISM Photo Exhibition_p1

2007-02-13T13:16:00.000+07:00

NISM Photo Exhibition_p2

2007-02-13T13:07:00.000+07:00

Baru Rp 1,8 Triliun Dana Terkumpul untuk Nias

2007-02-09T12:30:00.000+07:00

Ratu Sofia di NiasBaru Rp 1,8 Triliun Dana Terkumpul untuk Nias Kamis, 08-02-2007
*hisar hasibuan MedanBisnis – Medan Total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Nias pasca gempa mencapai Rp 10 triliun. Sementara anggaran dana on budget yang berasal dari APBN dan dana off budget (langsung ke berbagai lembaga internasional) yang telah direalisasikan baru sekitar Rp 1.869 miliar. Hal ini menunjukkan dana yang diperlukan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias masih memerlukan banyak dana. Hal itu dikatakan Kepala BRR Perwakilan Nias, William P Sabandar, kepada wartawan di sela-sela kunjungan Ratu Sofia dari Spanyol, di Nias, Rabu (7/2). Menurutnya, dukungan internasional untuk turut membantu pembangunan di Nias sangat diperlukan. “Kekurangan dana yang cukup besar ini tidak mungkin dipenuhi dari dana on budget. Karena itu, partisipasi dan dukungan dari dunia internasional terhadap kelangsungan pembangunan di Nias pasca gempa sangat diharapkan,” tegasnya.Lebih lanjut dikatakan, salah satu negara donor yang cukup memberikan perhatian dan dukungan bagi kelangsungan pembangunan di Nias adalah Spanyol. Berbagai program kerja yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat telah dikerjakan oleh pihak Spanyol. Kunjungan Ratu SofiaKunjungan Ratu Sofia yang merupakan istri Raja Spanyol Karl Gustaf sendiri untuk mengetahui perkembangan secara langsung pengerjaan berbagai proyek yang telah didanai oleh pihaknya. Program di Nias tersebut di antaranya proyek air minum (water supply) di Kecamatan Bawolato yang dikerjakan oleh NGO ADRA Indonesia. Proyek pembangunan perumahan dan pertanian di Teluk Dalam dan sekolah di Desa Hilisimaetano, Teluk Dalam Nias Selatan yang dikerjakan oleh Spanish Red Cross dan Proyek Rehabilitasi Cagar Budaya di Desa Bawomataluo, Teluk Dalam, melalui lembaga PBB UNESCO.Rombongan Ratu Sofia dengan kendaraan helikopter kemudian terbang menuju kawasan pariwisata Pantai Sorake di Teluk Dalam, untuk acara ramah-tamah dengan Muspida Kab Nias Selatan. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Desa Hilisimaetano dan Bawomataluo Teluk Dalam Nias Selatan.William juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Ratu Sofia dari Spanyol yang telah melakukan kerja sama rehabilitasi dan rekonstruksi di Kepulauan Nias.“Dukungan ini sangat berarti untuk membangun kembali kehidupan masyarakat Nias yang lebih baik, sekaligus bukti bahwa masyarakat Kepulauan Nias tetap mendapat perhatian internasional. Kunjungan ini juga semoga menambah komitmen bantuan terhadap upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, karena masih membutuhkan dana yang besar agar pemulihan dan pembangunan di Nias berjalan baik,” ujarnya.

Nias team wants building destroyed

2007-02-09T12:21:00.000+07:00

Nias team wants building destroyed Tuesday, February 06, 2007
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
An internal audit of the Nias Reconstruction and Rehabilitation Agency (BRR) has found that several post-tsunami projects in the regency fail to meet with standard building requirements.
The audit recommends the demolition of these projects, which were undertaken by BRR's partners, and contractors.
Based on BRR data, these included two community health centers in South Nias, a penitentiary in Gunung Sitoli, 58 houses in Botohilitano village, Teluk Dalam, South Nias, and another 38 houses in Siheneasi village, Lahewa.
Manager of the Quality Assurance (QA) inspection team, Agus Suroso, said the second-rate buildings were those constructed in 2005, while those built in 2006 were still under audit.
Agus said his office had recommended that BRR immediately demolish the buildings.
"We have sent caution letters requiring the contractors who built the defective buildings to demolish them and rebuild them according to the required standards," he said.
Nias BRR spokesman Imanuel Migo said starting this year, the QA team would conduct building inspections in stages, during planning, construction and upon completion.
The new inspection method differed from the previous method, in which assessments were conducted only after a building's completion, Imanuel said.
"Starting this year, the QA team will examine every stage of a project, including the tender process," he told The Jakarta Post in Medan, North Sumatra.
The team will also have the authority to audit the financial condition of each partner or contractor undertaking BRR projects.
"We have given wide authorization for the QA team to carry out its tasks for the sake of a better Nias," Imanuel said.
He said around 5,000 of a total of 15,000 houses still needed to be build by 2009 for people displaced by the December 2004 tsunami.
Nias community figure Restu Gulo said that based on observations conducted on the western coast of Nias, many areas affected by the tsunami were yet to be redeveloped.
"Many areas in West Mandrehe district have not been restored. These are worst-hit areas, where the death toll was at its highest," he said.
Among the areas untouched by reconstruction efforts, Restu said, were the villages of Onozalukhu You, Hilisoomi, Lakholi, Hiliwamumu, Hiligoe, Sitolu Banua, Fadoro, Iraonogambo, Lasara Baene and Tugalagawu hamlet bordering Alasa district.
Restu expressed hope that neglected areas would be prioritized in the reconstruction process so as to alleviate the peoples' suffering.

Belum Ada Cetak Biru soal Nias

2007-02-02T13:03:00.001+07:00

Thu, 01 February 2007 08:50:32
Belum Ada Cetak Biru soal Nias * Masih Terdapat Sengketa Politis
Gunungsitoli (Kompas)Hampir dua tahun pascabencana gempa bumi yang melanda wilayah Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara, cetak biru pembangunan belum juga ada. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias masih tambal sulam. "Ibaratnya kami membangun Nias ini tanpa tujuan. Ini namanya seperti tambal sulam. Ada sekolah rusak kami perbaiki, ada jembatan rusak kami betulkan," ujar Kepala Badan Pelaksana BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto di Gunungsitoli, Rabu (31/1). Menurut Kuntoro, BRR tidak memiliki kewenangan mengeluarkan cetak biru tersebut atau rencana induk pembangunan kembali Nias pascabencana. Instansi yang berwenang adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). "Itulah sebabnya kami mendorong terus agar Bappenas secepatnya mengeluarkan rencana induk pembangunan kembali Nias," lanjutnya. Kuntoro mengemukakan, BRR saat ini tengah memperjuangkan konsepsi utama pembangunan kembali Nias pascabencana. Dikatakan, saat ini yang menjadi prioritas adalah peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan kembali jaringan transportasi dan sistem kesehatan. "Tetapi ini kan hanya omongan saya. Seharusnya ada rencana induk. Rencana tersebut paling tidak diatur dalam peraturan daerah," katanya. Sengketa politis Selain masih belum adanya rencana induk dari Bappenas, di tingkat daerah BRR juga kesulitan menghadapi persoalan sengketa politis yang muncul antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Nias Selatan. Persoalan seperti itu menghambat kelancaran pembuatan peraturan daerah tentang tata ruang karena Pemkab Nias Selatan dan DPRD-nya tidak memiliki satu persepsi. "Sementara kami hanya memiliki waktu dua tahun lagi untuk bisa membangun kembali Nias. Dua tahun itu masa yang pendek untuk membangun Nias," kata Kuntoro. Masa kerja BRR di Nias akan berakhir April 2009. Wakil Bupati Nias Selatan Daniel Duha mengakui adanya perbedaan persepsi tersebut dan menurut dia masalah tersebut memang menghambat proyek-proyek pembangunan kembali wilayah yang terkena bencana akibat gempa dan tsunami pada 28 Maret 2005. Ketika itu gempa berkekuatan 8,5 skala Richter meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Nias. "Kami memang harus menyamakan persepsi dengan pihak legislatif. Upaya ini terus kami lakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan kembali di Nias Selatan," katanya. Kepala Perwakilan BRR di Nias William P Sabandar mengatakan, ketiadaan rencana induk memang menjadi halangan dalam membangun kembali Nias pascabencana. Namun, tidak berarti hal tersebut membuat pembangunan harus terhenti. "Yang kami lakukan sekarang adalah membuat pendekatan dari bawah, yaitu melalui rencana umum tata ruang (RUTR) yang disesuaikan dengan proyek-proyek BRR," ujar William. Dia mencontohkan pembuatan drainase di Gunungsitoli yang kini proyeknya terus berjalan. Akan tetapi, di sisi lain pembangunan perumahan dan pertokoan di kota tersebut masih belum sejalan dengan RUTR dan malah mengakibatkan terjadinya banjir setiap musim hujan tiba. Selain membuat RUTR, untuk mengantisipasi ketiadaan rencana induk dari Bappenas, BRR Perwakilan Nias, menurut William, setiap tahunnya juga membuat program-program utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. "Untuk tahun 2007, ada tiga hal yang mendesak untuk segera diselesaikan, yakni pembangunan perumahan, sistem transportasi, dan kesehatan," katanya. (bil)

Jangan Politisir Pengungsi Nias

2007-02-02T12:59:00.000+07:00

Kualitas Proyek dan Pembongkaran

2007-02-02T12:54:00.000+07:00

Jadwal NISM III dimajukan

2007-01-27T16:15:00.000+07:00

Kegitan NISM III dimajukan menjadi tanggal 20 Januari 2006 di Hotel Borobudur Jakarta. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan jadwal CFAN yang menurut rencana diadakan pada 15 Maret 2007.

Terkait jadwal NISM III yang berubah tersebut maka kegiatan technical meeting NISM III diusulkan diadakan pada 8 Februari 2007.

Kegiatan pendukung, seperti pameran foto tetap dilaksanakan. Guideline kegiatan ini akam disampaikan pada awal februari melalui email ke masing-masing lembaga.

Demikian pemberitahuan.

Tuscany Italia Bantu Sekolah Multifungsi di Nias

2007-01-19T16:48:00.000+07:00

http://media-reporting.blogspot.com/

Rapat Koordinasi Persiapan NISM III

2007-01-18T13:11:00.000+07:00

http://news-brr-nias.blogspot.com/

detikcom - BRR di Nias Butuh Dana Rp 7 Triliun Lagi

2007-01-05T09:43:00.000+07:00

detikcom - BRR di Nias Butuh Dana Rp 7 Triliun Lagi

Sumut Peroleh Kucuran Dana Rp18,4 Triliun

2007-01-04T12:15:00.000+07:00

Written by Redaksi
Jan 04, 2007 at 09:10 AM
Medan (SIB)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan tidak akan ‘pandang bulu’ untuk menindak tegas setiap aparat yang........
terindikasi melakukan penyimpangan terhadap anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah tahun anggaran 2007 ini.Demikian Presiden SBY dalam sambutannya yang dibacakan Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy’ari, Selasa (2/1) di Aula Martabe Kantor Gubsu yang dihadiri Gubsu Drs Rudolf M Pardede, Kapoldasu Irjen Pol Nuruddin Usman, Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe SH, Kajatisu Haryoto SH, unsur Muspida lainnya, bupati/walikota, instansi vertikal se Sumut dan juga anggota DPR RI Rambe Kamarulzaman dan Serta Ginting.Presiden kembali menegaskan, segala bentuk penyimpangan pelaksanaan anggaran terutama berbau korupsi dan nepotisme harus segera ditinggalkan. Konsistensi pelaksanaan dan pengawasan harus diimbangi dengan penegakan disiplin anggaran. “Setiap penyimpangan yang terjadi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu”, ujarnya.Namun Presiden SBY mengingatkan untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas ini seluruh aparat khususnya aparatur pengawasan dan penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan, mekanisme dan prosedur yang berlaku sebab kekisruhan seringkali terjadi karena pemahaman yang tidak sama.Kepada semua pihak diminta untuk memahami dengan sungguh-sungguh seluruh aturan, mekanisme dan prosedur agar terhindar dari sikap subjektif dalam pengambilan tindakan.Anggaran 2007 dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 18,4 triliun untuk Sumut meliputi DIPA Sektoral (Kantor Daerah dan Kantor Pusat) untuk instansi vertikal kementerian/lembaga di Sumut berjumlah 246 DIPA dengan bernilai Rp 6.125.171.672.000 termasuk untuk BRR di Nias berjumlah 21 DIPA dengan nilai Rp 1.233.416.864.000.DIPA dekonsentrasi untuk SKDP Provinsi Sumut sebanyak 67 proyek dengan nilai Rp 1,31 triliun, DIPA tugas perbantuan untuk SKPD di provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 139 proyek senilai Rp 480,7 triliun.Kemudian DIPA dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sumut sebanyak 26 proyek senilai Rp 9,51 triliun serta satu proyek Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten/kota se-Sumut senilai Rp 1,02 triliun.Dana Rp 18,45 triliun tahun 2007 ini lebih besar 26,89 persen dibanding tahun 2006 yang jumlahnya Rp 14,5 triliun yang diharapkan menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2007 terutama untuk tugas pelayanan publik maupun pembangunan.Sementara itu, Gubsu Drs Rudolf M Pardede yang menerima dana proyek pusat ini menegaskan, perlu kerjasama antara instansi pusat dan daerah untuk merealisasikan proyek semaksimal mungkin.Kepada pengguna anggaran, Gubsu menekankan untuk melaksanakan kegiatan penuh dengan rasa tanggungjawab, hati-hati serta transparan dan penuh akuntabilitas., Selanjutnya Gubsu menyerahkan DIPA ke masing-masing kabupaten/kota dan instansi vertikal dan instansi pengguna anggaran lainnya. (A12/c)

Sumut Peroleh Kucuran Dana Rp18,4 Triliun

2007-01-04T12:13:00.000+07:00

Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007

2006-12-23T14:03:00.000+07:00

: "Thu, 21 December 2006 08:04:23
Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007
Jakarta (NiasIsland.Com)

Kepala BRR NAD-Nias Dr. Kuntoro M. mengatakan bahwa anggaran BRR untuk Nias yang tidak digunakan pada tahun 2006 tidak akan ‘hangus’. Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2006 tersebut akan di roll-over ke tahun 2007. Demikian Kuntoro menyampaikan pada acara temu wicara Kepala BRR NAD-Nias dengan pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat Nias yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Rabu (20/12) di Jakarta.

Pada acara tersebut Kuntoro menjelaskan bahwa pada tahun 2006 sampai dengan Desember hari ini, BRR Nias telah menggunakan dana sebesar Rp 560 Miliar atau dengan pencapaian penyerapan dana sebesar 51% dari anggaran Rp 1.1 Triliun. Dengan kata lain, sisa dana BRR pada tahun 2006 sebesar sekitar Rp 540 M –angka ini masih dimungkinkan berubah sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2006- akan di roll-over ke tahun 2007.

Acara temu wicara yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) ini, antara lain dihadiri oleh Bupati Nias Binahati Baeha SH, Kepala BRR Perwakilan Nias Dr. Willi Sahbandar, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daely SH, Mantan Anggota DPR RI H. Danial Tanjung, Ketua Yayasan Peduli Muslim Nias Irfan Polem SE dan Ketua Umum DPP HIMNI Drs. Sochiatulo Laoli. (amc)"

Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007

2006-12-23T13:57:00.000+07:00

Nias Island Website: Providing you with all information about Nias Island

Mulai 2007 BRR Nias Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan Rumah :: Yaahowu :: NiasOnline.net

2006-12-17T16:46:00.000+07:00

Mulai 2007 BRR Nias Libatkan Masyarakat dalam Pembangunan Rumah :: Yaahowu :: NiasOnline.net

Poverty and moral deprivation in N. Sumatra continues to rise

2006-12-15T20:43:00.000+07:00

Poverty and moral deprivation in N. Sumatra continues to rise Tuesday, December 12, 2006
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
The North Sumatra provincial administration has seen the number of people living below the poverty line in the province increase progressively from 14.93 percent in 2004 to 15.66 percent in 2006, out of a total population of 12.6 million, an official said Monday.
North Sumatra provincial secretary Muchyan Tambusa said the increase was due to the limited job opportunities, thus pushing up the unemployment rate.
Based on the District Funding Allocation (DEA) data proposal, the highest number of poor people in the province was found in South Nias regency, accounting for 32.42 percent of its people, followed by Nias regency with 32.17 percent, Central Tapanuli with 31.36 percent and North Tapanuli with 24.79 percent.
"To alleviate poverty in the province, the provincial administration has established a poverty mitigation team through a gubernatorial decree, in order that every working unit carries out its tasks to empower the poor," said Muchyan in his keynote address at a seminar themed The Role of Society in Mitigating Poverty in North Sumatra.
Secretary of the North Sumatra Development Planning Board, Salman, said his office was making efforts to alleviate poverty by revitalizing micro, small and medium scale cooperatives by directly involving the people, creating job opportunities, improving competitiveness and broadening business opportunities, as a medium term development program from 2006 to 2009.
Salman said the provincial administration was optimistic that the poverty rate would drop to 8.2 percent by the end of the program in 2009.
North Sumatra coordinator of Transparency International Indonesia, Jaya Arjuna, expressed doubts that the province's poverty rate would drop to below 10 percent in the next five years. He cited that the poor could be classified into four groups; inherited, systemized, conditional and self-imposed (temporary and permanent) poverty.
"It would be very hard for them to recover from poverty, especially those grouped in the self-imposed category, because the root of the problem is that they're morally deprived," said Jaya, who is a lecturer at North Sumatra University's School of Engineering.
Jaya said alleviating poverty was an uphill task, and that the right paradigm and commitment, such as on honesty and orderliness were essential, without which it would be the same as commercializing poverty itself.
"I have data on the number of people who claim they are poor just to obtain cash assistance from the government. Most of them own cell phones and motorcycles. This is the so-called self-imposed poverty group and the source of deprivation is actually corruption," said Jaya.

Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih

2006-12-12T20:39:00.000+07:00

: "Sat, 09 December 2006 05:51:38
Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih
Gunungsitoli (Analisa)

Sampai dengan akhir Desember 2006, terget keuagan yang mampu diserap Badan Rehabilitas dan Rekostruksi (BRR) Perwakilan Nias antara Rp500 sampai dengan Rp600 miliar.

Atau sekitar mencapai 50-70 persen dari progres yang dicapai dan kemudian sisa anggaran itu, pada tahun 2006 akan dimuti yeskan ke tahun anggaran berikutnya (tahun 2007), karena tahun 2006 ini dikenal dengan tahun jamak, dengan demikian semua pekerjaan yang tertunda pada tahun 2006 dengan sendirinya akan dilanjutkan pada tahun 2007.

Hal itu diungkapkan Kepala BRR Perwakilan Nias, Willam Sabandara, Senin (4/12) di ruangan kerjanya Jalan Diponegoro Gunungsitoli. menjawab pertanyan Analisa tentang target yang dicapai hingga akhir Desember 2006.

William Sabandar menjelaskan, penyerapan itu sangat mengalami kemajuan dibanding dengan penyerapan pada tahun 2005 yakni hanya sekitar 200 miliar saja, hingga kemajuan penyerapan ini salah satu keberhasilan BRR untuk mencapai target yang maksimum dengan waktu yang terbatas.

Pada tahun 2006, BRR Perwakilan Nias banyak mengalami kemajuan baik dalam penyerapan maupun dalam segi kwalitas sesuai dengan pencapaian progres dibanding dengan BRR Aceh, ungkapnya.

Seperti contoh, pada pembanguan rumah bagi masyarakat pada tahun 2006 ini sesuai dengan pencatatan telah terbanguan rumah bagi masyarakat sekitar 5.400 unit dengan 4.000 unit dibangun BRR Nias, tentunya dengan kwalitas dan mutu bangunan yang baik dan pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya setelah melihat dan terjun langsung ke lapangan di beberapa lokasi yang dapat dipertangungjawabkan.

Semua yang dil"

TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN

2006-12-12T20:22:00.000+07:00

: "Thu, 07 December 2006 14:35:31 Eta Fajar Wiriatmo Daely (IP = 61.94.254.8) Gunungsitoli
TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN DAN MENYIMPANG DARI KEPPRES 80/2003
Gunungsitoli (NiasIsland.Com)

Pada hari selasa tanggal 5 Desember 2006 yang lalu terdapat berita yang menuding Panita Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias KKN dan menyimpang dari Keppres 80 Tahun 2003. Saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merasa perlu menjelaskan kepada para netters terlebih kepercayaan yang diberikan oleh Bung Yosafati Hulu (webmaster) dan Bung Idelis Lase kepada saya (Eta Fajar Wiriatmo Daely) untuk ikut mendukung dalam mengembangkan situs Nias Island.Com., tentang hal yang sebenarnya. Jadi meskipun dalam berita lebih memojokan Panitia namun sebagai Pengguna Barang/Jasa perlu saya meluruskan berita agar ”kebodohan” isi berita tidak berpretensi memojokkan seluruh kegiatan pelelangan di Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias.

CV. Madala Agung Perkasa kemungkinan belum sepenuhnya memahami isi Keppres 80 tahun 2003 sehingga menjadi salah pengertian dan salah persepsi. Inti utama sanggahan CV. Madala Agung Perkasa (MAP) adalah bahwa rekanan pengadaaan yang menang tidak mempunyai Nomor surat pada surat penawarannya dan tidak mempunyai Metode Pelaksanaan pada dokumen lelang. (MAP memakai istilah dokumen lelang padahal dokumen lelang atau pengadaan adalah dokumen yang diambil oleh rekanan yang akan mendaftar ikut pelelangan atau calon rekanan yang akan menawar suatu pekerjaan PBJ/pelelangan. Padahal yang dimaksudkan MAP adalah dokumen penawaran adalah dokumen yang telah memenuhi atau sesuai dengan dokumen yang di-syaratkan dokumen lelang beserta lampiran"

Badan Rehabilitasi Nias Tak Libatkan Lagi Kontraktor

2006-12-05T14:12:00.000+07:00

http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sumatera/2006/12/05/brk,20061205-88927,id.html

Ribuan Murid Sekolah Nias Menunggu Realisasi Bantuan Pendidikan

2006-11-29T16:38:00.000+07:00

http://news-brr-nias.blogspot.com/

Berita Media Mengenai Kegiatan RR Nias

2006-11-27T18:01:00.000+07:00

http://media-reporting.blogspot.com/

Komponen Jembatan Bailey Idano Gawo Nias Dicuri

2006-11-22T19:32:00.000+07:00

Komponen topang angin jembatan bailey di Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias telah dicuri. Pencurian komponen jembatan bailey yang dibangun BRR Nias pada Tahun Anggaran (TA) 2005 ini mencapai 80 persen dari keseluruhan komponen, sehingga jembatan pada saat ini dalam keadaan melengkung. Pencurian ini baru diketahui pada 16 November 2006.
Keterangan ini disampaikan Kepala Perencanaan dan Pengendalian BRR Nias T. Nirarta Samadhi, Ph.D pada Rabu (22/11) di Gunungsitoli Nias. Menurut Koni, demikian ia biasa dipanggil, kasus pencurian komponen jembatan bailey Idano Gawo ini telah diadukan secara resmi ke Kepolisian setempat dengan tembusan ke Bupati Nias pada 16 November 2006.
Koni menerangkan, sehari setelah diketahui adanya pencurian ini, yaitu pada tanggal 17 Nopember 2006 Satker BRR Rehab-Rekon Jalan Propinsi Sumut Ir. Buyung Sitompul bersama pihak Kepolisian dan Koramil telah melakukan peninjauan lapangan. Dari peninjauan ini diketahui, keadaan jembatan strategis yang terletak di jalan utama yang menghubungkan dua wilayah di Nias ini sangat mengenaskan dan berbahaya bagi pengendara kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan berat pengangkut material rehabilitasi dan rekonstruksi Nias.

Pembatasan Lalulintas Melewati Jembatan Idano Gawo
Berdasarkan evaluasi terhadap daya tahan jembatan bailey setelah komponennya dicuri, disimpulkan bahwa lalulintas yang melewati jembatan tersebut harus dibatasi dan kendaraan berat seperti truk harus dilarang melintasinya.
“Jika pembatasan dan pelarangan ini tidak dilakukan maka dalam waktu dekat jembatan dikhawatirkan akan rubuh. Untuk itu, kami telah meminta ijin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias untuk membatasi penggunaan jembatan tersebut”, demikian Koni.
Koni menerangkan bahwa hal-hal semacam ini jelas sangat menghambat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberadaan jembatan penghubung dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai Idano Gawo ini sangat penting dan strategis. Gangguan yang dilakukan terhadapnya benar-benar mengurangi kinerja rehabilitasi dan rekonstrusi secara signifikan. “Kami menghimbau segenap masyarakat Nias untuk menjaga aset publik yang telah dibangun. Dukungan segenap pihak terhadap aset publik yang mempengaruhi hayat hidup orang banyak perlu mendapat perhatian yang lebih serius”, tegas Koni.

BRR Perbaiki 266 Kilometer Jalan Propinsi Sumut di Nias

2006-11-22T19:29:00.000+07:00

http://progress-nias.blogspot.com/

12.481 Unit Rumah Baru Segera Terbangun di Kepulauan Nias

2006-11-21T19:00:00.000+07:00

http://progress-nias.blogspot.com/

Merubah Paradigma Proyek Perumahan BRR Nias

2006-11-21T18:53:00.000+07:00

Oleh: T. Nirarta Samadhi, Ph.D

Tahun Anggaran 2006 telah dicanangkan sebagai ’Tahun Kualitas’ yang merupakan manifestasi nyata dari visi rehabilitasi-rekonstruksi Nias yaitu ’build Nias back better’. Dalam bidang perumahan ’kualitas’ berarti pembangunan rumah rekonstruksi yang memenuhi prinsip-prinsip konstruksi tertentu yang menjamin diperolehnya bangunan perumahan yang lebih tahan terhadap gempa.
Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstruksi tersebut dilaksanakan, maka salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan konstruksi. Pada kondisi dimana lokasi proyek perumahan rekonstruksi berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh penjuru pulau, maka partisipasi masyarakat, terutama penerima bantuan dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi menjadi sangat penting.
Usaha untuk menguatkan partisipasi pada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan sejak minggu kedua September 2006 secara lebih intensif melalui mekanisme musyawarah desa. Dalam forum ini masyarakat mengkomunikasikan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan konstruksi dan menetapkan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak konsultan pengawas, staf teknik lapangan PPK Satker Perumahan, kontraktor dan kepala desa tentang pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan namun dalam batas spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Kegiatan semacam ini kemudian semakin menguatkan gagasan untuk mengarahkan pelaksanaan proyek perumahan yang lebih bertumpu kepada masyarakat. Untuk itu sejak awal Oktober 2006 mulai dipersiapkan pilot project perumahan BRR Perwakilan Nias yang bertumpu pada masyarakat. Langkah strategis yang sebelumnya telah terlebih dahulu adalah dibentuknya Kemanejeran Pengembangan Kapasitas Masyarakat. Kemanejeran ini yang antara lain bertugas mengembangkan konsep-konsep dalam pendekatan proyek perumahan bertumpu pada masyarakat semacam ini.
Ada tiga keuntungan dari pelaksanaan proyek perumahan yang bertumpu pada masyarakat. Pertama, akan ada pengawasan kualitas konstruksi yang melekat dimana penerima bantuan yang menentukan sendiri pencapaian kualitas rumah yang dihasilkan dalam kerangka teknis yang ditetapkan oleh Satker Perumahan BRR Perwakilan Nias. Kedua, terjadi pembangunan kapasitas masyarakat Nias secara lebih luas karena kegiatan konstruksi diikuti dengan kegiatan pengelolaan keuangan dan logistik oleh penerima bantuan. Ketiga, volume uang yang beredar di Kepulauan Nias akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendekatan proyek perumahan dengan kontraktor karena dipastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan konstruksi akan semakin besar.
T. Nirarta Samadhi, Ph.D
Kepala Perencanaan dan Pengendalian
BRR Perwakilan Nias

BRR Nias Adakan Musyawarah Desa di Hiliganowo Teluk Dalam

2006-11-06T16:12:00.000+07:00

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Hiliganowo Kec. Teluk Dalam, Minggu (5/11). Musdes dalam rangka bantuan rumah bagi korban bencana gempa bumi ini dihadiri oleh ratusan warga, bersama-sama Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat.

Koni Samadhi mewakili Kepala BRR Perwakilan Nias menyatakan bahwa kegiatan Musdes ini bermanfaat untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung dan upaya untubersama masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada.

“Semua hal untuk pembangunan konstruksi yang berkualitas akan kami lakukan. BRR akan selalu berusaha untuk mencapai yang lebih baik”, demikian Koni menjelaskan.

Bersama rombongan BRR yang hadir pada kesempatan ini adalah Kasatker Perumahan Busmin Siagian, PPK Perumahan Nias Selatan, Manager Pengembangan Masyarakat Bambang Irawan serta Konsultan Konstruksi dari Fakultas Teknik USU.

Desa Hiliganowo terdiri dari 4 dusun dengan jumlah KK mencapai 500 KK dan 2888 jiwa. Di desa ini tercatat mengalami kerusakan paling parah. Saat bencana gempa 28 Maret 2005 lalu, 18 orang dinyatakan meninggal dan ratusan lainnya menderita luka-luka.

Untuk membantu pembangunan kembali rumah penduduk, pada tahun 2005 BRR telah membangun 17 unit dan pada tahun 2006 ini sedang menyelesaikan lebih dari 200 unit. Selain itu, sebuah LPAM (LSM Lokal Nias) berencana membangun lebih dari 70 unit di desa ini.

Pada kesempatan ini masyarakat mengeluhkan kualitas bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor. Masyarakat juga menyatakan sulit melakukan pengawasan terhadap kontruksi, karena tidak mengetahui gambar dan bestek bangunan. Masyarakat juga kecewa dengan kinerja kontraktor yang mengerjakan pembangunan rumah di desa mereka

BRR Menjanjikan akan mengevaluasi segera bangunan rumah yang sementara dikerjakan, yaitu dengan bantuan Konsultan kontruksi dari FT USU. Konsultan dari USU melaksanakan tugas mereka pada sepekan mendatang dan hasilnya akan disampaikan oleh BRR kepada masyarakat.

Rapat Evaluasi BRR Perwakilan Nias

2006-11-03T13:12:00.000+07:00

BRR Perwakilan Nias mengadakan Rapat Evaluasi yang diadakan sejak Kamis 2 November 2006 hingga Minggu 5 November 2006 di Nias dan Nias Selatan. Rapat Evaluasi ini dihadiri oleh Kepala Operasi BRR NAD-Nias Eddy Purwanto, Deputi Bidang Ekonomi dan Pengembangan Usaha Said Faisal, Deputi Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Sudirman Said, Deputi Bidang Keuangan dan Perencanaan Amin Subekti, Deputi Bidang Pengawasan Ramli Ibrahim serta beberapa direktur di lingkungan BRR NAD-Nias. Selain itu juga hadir seluruh Kasatker BRR di lingkungan BRR Perwakilan Nias dan seluruh manager.

Rapat Evaluasi bersama pimpinan BRR Perwakilan Nias ini guna membahas beberapa isu penting untuk program 2006 yang sedang berjalan dan program 2007 yang akan datang.

Isu-isu penting yang dibicarakan sebagai berikut: Perencanaan dan Pengendalian, diantaranya meliputi masalah logistik, pengendalian proyek, mekanisme dan standar pelaporan, struktur organisasi Satker 2007, rencana program tahun jamak.

Sekretariat meliputi antara lain, kepegawaian, organisasi BRR Perwakilan Nias, Sekretariat Bersama, Bantuan Layanan Hukum, Manajemen Asset. Sektor meliputi antara lain, perumahan dan pemukiman, infrastruktur, ekonomi dan pengembangan usaha. Distrik Nias Selatan, berupa identifikasi kebutuhan kantor, mekanisme koordinasi kantor distrik Nias Selatan.

Kepala BRR Perwakilan Nias pada paparan perkembangan program regional Nias mengutarakan bahwa dua bulan ke depan menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2006 sangatlah krusial. "Kita akan memacu progress tetapi juga harus dengan ketat memperhatiakan kualitas dan pengendalian. Terdapat banyak kerawanan yang membutuhkan perhatian dan mekanisme kontroling yang memadai", demikian William.

William mengutarakan, untuk progress tahun 2006, diharapkan mencapai 70-an persen dari total anggaran tahun 2006.

Selain itu, pada hari pertama, dilaksnakan presentasi dan tanggapan dari Deputi Bidang serta identifikasi masalah-masalah utama untuk didiskusikan sosulisnya dalam diskusi kelompok yang dilaksanakan pada hari ke-2.

Rangkaian kegiatan evaluasi ini juga akan diadakan kunjungan lapangan yang akan dilaksanakan di Nias maupun Nias Selatan.

Pada saat yang sama, pekan ini BRR Perwakilan Nias juga menerima kunjungan dari anggota DPR RI serta Komisi A dan D DPRDSU.

Dialog Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan Mahasiswa Nias

2006-10-31T20:17:00.000+07:00

BRR Perwakilan Nias menghadiri kegiatan dialog seputar rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang diselengarakan oleh Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Nias, Gerakan Rakyat Indonesia (GRI) Nias dan Kelompok Studi Lini (KS Lini), hari Selasa (31/10) di Gunungsitoli, Nias. Peserta pertemuan sekitar 80 orang terdiri dari mahasiswa, aktivis LSM lokal dan beberapa pimpinan Muspida Nias.

Kepala Perencanaan dan Monitoring BRR Perwakilan Nias Dr. Koni Samadhi hadir sebagai pembicara bersama Bupati Nias Binahati Baeha, Ketua DPRD Nias Ingati Nazara dan Ketua STIE Gunungsitoli Aroli Hulu.

Bupati Nias Binahati Baeha menyatakan sudah saatnya BRR Perwakilan Nias memiliki otoritas dalam perencanaan dan agar pembangunan di Nias mengutamakan bidang infrastruktur untuk menopang pengembangan ekonomi.

Ketua DPRD Nias Ingati Nazara mendesak agar Badan Pengawas BRR dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada DPRD Nias yaitu untuk mengefektifkan fungsi pengawasan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias.

Ketua STIE Pembnas Gunungsitoli Aroli Hulu menekankan pentingnya kontrol sosial. Untuk itu Aroli meminta agar para mahasiswa dan aktivis LSM membangun jaringan sosial untuk melakukan kontrol terhadap kelangsungan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sementara itu, Koni dari BRR menyatakan menyambut baik dialog ini dan memaparkan kemajuan rehabilitasi dan rekonstruski di Nias, antara lain pembangunan jalan dan jembatan, rumah penduduk, listrik, air, ekonomi, kebudayaan dan pendidikan dan lain-lain.

Koni menyatakan, keberhasilan program rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias menuntut kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, antara lain Pemkab, masyarakat, kontraktor dan bahkan mahasiswa.

”Kita semua berada dalam satu sistim rehabilitasi dan rekonstruksi. Jika ada salah satu saja membuat masalah maka seluruh sistem akan terganggu”, demikian Koni sambil memberi contoh proses tender suatu proyek yang berindikasi KKN sehingga dibatalkan. Menurut Koni, hal ini berakibat pada lambatnya kinerja BRR dan merugikan juga pihak yang akan mendapatkan manfaat dari proyek tersebut.

BRR Nias Memutus Kontrak Lima Rekanan

2006-10-30T16:37:00.000+07:00

BRR Perwakilan Nias telah memutuskan kontrak terhadap 5 rekanan yang mendapatkan kontrak kerja dari BRR Perwakilan Nias. Tiga kontraktor bekerja pada sektor perumahan yaitu PT Uli Artha, CV Harapan Insan dan CV Faisal Kontraktor. Sedangkan dua kontraktor mendapatkan pekerjaan pada sektor jalan kabupaten Nias, yaitu PT Wimcom Karya Utama dan PT Bintang Agung.
Keterangan ini disampaikan oleh Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, Rabu, (18/10) di Medan. Menurut William, pemutusan kontrak ini adalah bagian dari pelaksanaan komitmen BRR terhadap tata pelaksanaan proyek yang baik dan berkualitas.
”BRR NAD-Nias mencanangkan tahun 2006 ini sebagai ’tahun kualitas’. BRR tidak akan mentolerir pekerjaan dengan kualitas buruk. BRR juga tidak akan mentolerir kontraktor yang tidak memenuhi jadwal yang telah diberikan. Kinerja dan etika kerja kontraktor akan dinilai dengan ketat”, demikian tegas William.
Tiga rekanan yang mendapatkan kontrak dari Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Perumahan dan Pemukiman Nias dinilai memiliki kinerja dan etika kerja yang buruk. PT Uli Artha mendapatkan kontrak pembangunan rumah 225 unit di Kecamatan Mandrehe Nias, dengan nilai kontrak Rp. 11,700.000,000. CV Harapan Insan mendapatkan kontrak pembangunan 58 unit rumah di Kecamatan Gido Nias, dengan nilai kontrak Rp. 2,798,500,000. CV Faisal Kontraktor mendapatkan kontrak pembangunan 140 unit rumah di Kecamatan Alasa, dengan nilai kontrak Rp. 6,730,000,000.
Ketiga rekanan ini telah dimasukan ke dalam daftar hitam dan tidak lagi diberikan pekerjaan oleh BRR Perwakilan Nias selama 2 tahun mendatang. Akibat buruknya kinerja dan etika kerja peruhaan-perusahaan tersebut, pembangunan 423 unit rumah masyarakat Nias terbengkalai.
Dua rekanan yang mendapatkan kontrak dari Satker Jalan Kabupaten Nias yang ditputus kontraknya juga dinilai memiliki kinerja dan etika kerja yang buruk. PT Wimcom Karya Utama mengerjakan paket rehabilitasi jalan ruas Dahana–Tumori Bahili, jalan ruas Kecamatan Gunungsitoli dan lanjutan pembangunan jalan ruas Hiliworia–Onozikho I Kecamatan Gunungsitoli. Nilai kontrak yang ditandatagani pada 5 Januari 2006 sebesar Rp. 1,633,223,575.
Sedangkan PT Bintang Agung mengerjakan paket rehabilitasi jalan ruas Pasar Baru Lolomoyo hili dimulai dari Bawadasi Kecamatan Sirombu dan rehabilitasi peningkatan jalan ruas Onolimbu–Lolowa’u Kecamatan Sirombu. Nilai kontrak yang ditandatangani pada 5 Januari 2006 sebesar Rp. 1,129,129,602.
Proses pemutusan kontrak sesuai prosedur telah dilaksanakan, yaitu telah dilakukan SCM (Show Cause Meeting) atau rapat pembuktian sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini dilaksanakan untuk secara berjenjang melakukan test-case terhadap kemampuan kontraktor dalam pencapaian target kerja. Apabila sampai batas waktu masa kontrak belum selesai, dikenakan denda 1/00 (satu per mil) x nilai kontrak per hari, dengan ketentuan maksimum sebesar jaminan pelaksanaan. Jika denda telah melampaui batas maksimum maka kontraktor dapat diputus kontraknya dan dimasukan ke dalam daftar hitam selama 2 tahun.

Proses Hukum Terhadap Kontraktor Nakal
BRR Perwakilan Nias juga sedang memproses hukum 2 kontraktor, yaitu PT Griya Citra Murni yang mendapatkan pekerjaan pembangunan perumahan 40 unit di Kecamatan Lahewa dan PT Sarana Fiberindo Marina dalam proyek pengadaan 300 unit kapal nelayan dengan nilai kontrak Rp. 5,764,800,000. Kedua perusahaan ini sedang dalam proses investigasi pihak kepolisian Sumatera Utara.
Selain itu, BRR Perwakilan Nias telah mendata puluhan kontraktor yang masuk dalam data kontraktor dengan rapor merah. Jika tidak ada perbaikan kinerja dan etika kerja, para rekanan ini akan mendapat sanksi dan dimasukan ke dalam daftar hitam.

BRR Nias Memberhentikan Dua Manager dan Mengganti Tiga Kasatker

2006-10-16T10:48:00.000+07:00

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar telah memberhentikan 2 (dua) orang manager dan mengganti 3 (empat) orang Kepala Satuan Kerja (Kasatker) di lingkungan BRR Perwakilan Nias. Selain itu, 1 (satu) orang asisten manager dan 3 (tiga) orang staf turut diberhentikan.

”Tindakan tegas secara organisatoris dan hukum telah dilaksanakan dan akan terus menerus diterapkan tanpa pandang bulu, baik kepada personel BRR maupun para rekanan yang mendapatkan pekerjaan dari BRR. Siapa pun dan lembaga mana pun yang bermain-main akan mendapat ganjaran”, demikian tegas William, hari Jumat (13/10) di Gunungsitoli.

Pergantian personel yang bekerja di BRR Perwakilan Nias merupakan bagian dari restrukturisasi organisasi untuk terus menerus merespon kebutuhan serta penindakan sesuai dengan standar profesional BRR dan komitmen memerangi KKN.

Tiga orang Kasatker yang diberhentikan adalah Kasatker Jalan Kabupaten Nias Selatan Eliver Bidaya yang digantikan oleh Imsal Maha. Kasatker Ekonomi dan Pengembangan Usaha Nias Fuad Muin digantikan oleh Immanuel Zega. Kasatker Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias Risman Simanjuntak digantikan oleh Busmin Siagian. Sedangkan seorang Kasatker lagi sedang dalam proses penilaian yang mendalam oleh BRR NAD-Nias.

Dua orang manager BRR Perwakilan Nias yang diberhentikan adalah Manager Perumahan Risman Simanjuntak dan Manager Urusan Pengungsi Yunus Situmorang yang tidak diperpanjang kontraknya. Seorang Asisten Manager yang diberhentikan adalah Philips Gan. Sedangkan 3 orang staf yang turut diberhentikan adalah staf yang bekerja di berbagai unit BRR Perwakilan Nias, yaitu PIC, Operation Center dan petugas Urusan Pengungsi.

Proses Hukum Tiga Kasatker
Saat ini BRR Perwakilan Nias juga sedang mendorong proses hukum terhadap 3 (tiga) kepala satuan kerja (Satker), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan di masing-masing sektor yang ditangani. Ketiga Kasatker dimaksud berasal dari Satker Pengembangan Perumahan dan Permukiman Nias, Satker Ekonomi dan Pengembangan Usaha Nias serta Satker Sarana dan Prasarana Prasarana Pemerintahan Nias. Proses hukum terhadap masing-masing Kasatker sedang dalam proses investigasi Kepolisian. Diharapkan dalam waktu dekat dapat berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi.
”BRR dalam posisi mendukung proses hukum serta akan melakukan tindakan organisatoris yang tegas terhadap personil BRR yang melakukan KKN”, demikian ujar William. Ia menambahkan, dalam rangka mendukung proses hukum yang sedang berlangsung, personel BRR yang terkait dapat saja diberhentikan dari jabatannya.
http://rand.brr.go.id/RAND/

Agenda BRR Nias: BRR Nias Adakan Workshop Konsultasi & Partisipasi Masyarakat

2006-10-11T20:27:00.000+07:00

Agenda BRR Nias: BRR Nias Adakan Workshop Konsultasi & Partisipasi Masyarakat

Restrukturisasi Organisasi BRR Perwakilan Nias

2006-10-02T17:42:00.000+07:00

http://news-brr-nias.blogspot.com

Masyarakat Berhak Menolak Bantuan Rumah Asal Jadi

2006-09-30T15:50:00.000+07:00

http://workshop-partisipasi.blogspot.com

BRR Berpihak Kepada Rakyat

2006-09-25T15:49:00.000+07:00

http://workshop-partisipasi.blogspot.com

BRR Nias: Menindak Korupsi dan Melarang Terima Suap

2006-09-22T18:30:00.000+07:00

http://media-reporting.blogspot.com