Wednesday, July 23, 2008

Tata Kelola Ekonomi Nias Selatan Terburuk

Selasa, 22 Juli 2008 17:40 WIB
Laporan Wartawan Kompas Orin Basuki
JAKARTA,SELASA - Kabupaten Nias Selatan mendapatkan peringkat terburuk dalam Tata Kelola Perekonomian yang baik di daerah berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Nias memperoleh rangking 243 dari 243 kabupaten dan kota di 15 provinsi yang menjadi responden dalam survei tersebut.
"Supaya lebih fair (adil) , ada baiknya pemerintah daerah yang berkinerja terburuk juga diungkapkan dalam penyerahan penghargaan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah). Sebab, mempermalukan di depan umum itu jauh lebih efektif mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah," ujar Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan sambutannya dalam Penyerahan KPPOD Award di Jakarta, Selasa (22/7).
Dalam Siaran Pers resminya, KPPOD menilai, Kabupaten Nias Selatan mendapatkan skor 41,4 persen atau terendah dari 243 kabupaten yang disurvei. Setingkat lebih baik dari Kabupaten Nias Selatan adalah Kabupaten Labuhan Batu, keduanya ada di Provinsi Sumatera Utara.
Kemudian di peringkat tiga terbawah ada Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. L alu di posisi keempat terrendah ada Kabupaten Nias, Sumatera Utara. Serta di peringkat lima terbawah ditempati Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau.
Source: Kompas.com (Klik judul untuk ke sumber)

Tuesday, July 15, 2008

Aset-aset Nias Terdokumentasi

Pengembangan Transparansi Publik
KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRI
Gunungsitoli, Kompas - Aset-aset Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Nias yang diserahkan ke pemerintah daerah setempat dan lembaga-lembaga terkait terdokumentasi dengan baik dalam buku. Langkah itu bisa menjadi contoh pemerintah daerah di mana pun untuk mendokumentasikan aset mereka.

”Pembuatan buku ini kami anggap penting agar masyarakat mendapat informasi yang cukup mengenai kegiatan rekonstruksi di Nias. Ini merupakan langkah pengembangan transparansi dan pertanggungjawaban publik,” kata Kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Perwakilan Nias William P Sabandar, Jumat (11/7).

Poin-poin dalam laporan aset cukup sederhana, seperti lokasi, nomor kontrak, tanggal, nilai aset, kontraktor, berikut foto bangunan. Sebagai contoh, pembangunan puskesmas pembantu Idano Ndrawa Tefao di Kecamatan Lahewa. Pembangunan dilakukan pada 4 Agustus 2006 itu senilai Rp 238,083 juta dengan kontraktor CV Sudirman dengan nomor kontrak M-292/BRR.462247/VIII/2008. Atau pembangunan empat unit tipe 70 rumah dinas Pengadilan Negeri Gunungsitoli di Gunungsitoli dilakukan pada tahun anggaran 2006.

Nilai aset empat rumah dinas itu Rp 755 juta yang dikerjakan oleh kontraktor UD Duta Angkasa dengan kontrak nomor 93/BRR/XII/2005 pada 11 November 2005. Meski demikian, ada beberapa keterangan aset yang menggunakan jumlah satu paket, tetapi dalam paket tidak dirinci apa isi paket itu.

Penyerahan aset sendiri sudah dilakukan tiga kali, yakni tahap pertama sebanyak Rp 35,4 miliar, tahap kedua Rp 416 miliar, dan tahap ketiga Rp 500,3 miliar. Rekonstruksi dan rehabilitasi di Nias dibantu 25 negara dan 80 organisasi baik regional, nasional, maupun internasional. Sebanyak 17 lembaga dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut bergabung di dalamnya.

William mengatakan, sejauh ini sudah selesai 15.000 rumah dari 22.000 rumah yang akan dibangun. Sebanyak 5.000 rumah yang belum selesai masuk dalam kategori Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kecamatan direncanakan selesai 2009. ”Sudah tak ada lagi warga yang tinggal ditenda. Kalau ada, itu harus diteliti dengan saksama,” katanya.
BRR akan meninggalkan Nias pada 16 April 2009. Namun, kantor BRR di Gunungsitoli baru akan tutup pada 31 Desember 2009.

Menurut William, untuk merekonstruksi Nias dibutuhkan dana Rp 8 triliun. Namun, dana yang dialokasikan untuk Nias sebanyak Rp 6 triliun.

”Masih banyak yang belum tertangani di Nias,” kata William. Hal yang belum tertangani di antaranya masalah air bersih, jalan lingkar Pulau Nias, dan jalan- jalan di pedesaan.
Angka Rp 6 triliun tersebut terdiri atas Rp 2,7 triliun untuk pembangunan aset publik dan Rp 3,3 triliun untuk aset sosial. Sebanyak 70 persen aset sosial digunakan untuk mendirikan rumah.
Selain rekonstruksi, Multi Donor Fund juga menyatakan membantu Rp 180 miliar untuk pembangunan ekonomi Nias. Dana akan dikelola pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pembangunan ekonomi di Nias dibagi dalam lima kluster, yakni kluster Nias Utara, Nias Timur, Nias Barat, Nias Selatan, dan Kepulauan Batu.

Meski masih diterpa isu korupsi, William menyatakan, BRR Nias melakukan kegiatan setransparan mungkin. ”Kami tidak main-main jika ada staf yang terbukti menyeleweng. Tidak ada orang dalam BRR yang akan mendukung atau menutupi,” ujarnya.

Selepas berakhirnya masa tugas BRR, pemerintah akan membuat sekretariat bersama. Sejumlah lembaga mengkhawatirkan berakhirnya masa tugas BRR akan menyulitkan urusan administrasi lembaga, misalnya dalam pengurusan pengurusan izin tinggal staf asing mereka di Indonesia.

Dalam sebuah diskusi dengan warga Nias awal tahun lalu, pengamat sosial, George Adijondro, mengkhawatirkan terjadinya stagnasi ekonomi di Nias pascakeluarnya BRR dari pulau tersebut.
Hal tersebut terjadi karena pekerjaan-pekerjaan besar tak banyak lagi dilakukan di Pulau itu. Dalam minggu ini, sejumlah menteri dijadwalkan berkunjung ke Nias untuk menengok pembangunan di sana. (WSI)

Sumber: Kompas.com (silahkan klik judul untuk melihat langsung dari sumber)

Wednesday, July 09, 2008

Bupati Nias Selatan Resmikan Pembangunan Jalan Porpinsi di Nisel Senilai Rp. 101 Milyar

PRESS RELEASE: 08 Juli 2008 (BRR Perwakilan Nias)

Pembangunan Jalan Popinsi Sumatra Utara ruas Lolowa’u – Teluk Dalam Nias Selatan sepanjang 58 km dengan nilai proyek Rp. 101 milyar diresmikan Bupati Nias Selatan F. Laia, SH. MH di Lolowau Nias Selatan, Senin (7/7). Acara pembukaan selubung papan proyek ini dihadiri oleh Kepala BRR Distrik Nias Selatan Heracles Lang, para Kepala Dinas dan Kepala Unit di lingkungan Pemkab Nisel, 3 camat yang dilalui lokasi proyek yaitu, Camat Lolowa’u, Camat Amandraya dan Camat Teluk Dalam. Selain itu hadir juga para Kepala Desa dan tokoh masyarakat.

Bupati Nias Selatan F. Laia, SH menyatakan bahwa ruas jalan ini sangat penting artinya bagi masyarakat Nias Selatan. Jalan propinsi yang merupakan bagian dari jalan lingkar Nias ini selama ini sulit dilalui kendaraan bermotor.

”Pembangunan ruas jalan ini akan membuka keterisoliran wilayah pedesaan di 3 kecamatan yang selama ini sulit berkembang. Dengan jalan baru ini diharapkan mempercepat arus orang dan barang serta membantu pengembangan perekonomian masyarakat. Pembangunan jalan ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan di desa-desa terisolir di kawasan bagian tengah dan barat Nias Selatan”, demikian ungkap F. Laia.

Ia lebih lanjut mengharapkan agar kontraktor pelaksana pembangunan jalan dimaksud melaksanakan pekerjaan dengan tanggungjawab moral dan teknis yang tinggi serta dapat melibatkan masyarakat pada daerah yang dilalui proyek pembangunan jalan. Ia juga berharap agar para pekerja menghormati adat dan kebiasaan masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Sementara itu PPK Jalan Propinsi Sumatra Utara Bintang Hutapea mengharapkan agar masyarakat mendukung pengerjaan proyek dimaksud, mengingat jangka waktu pelaksanaan yang sangat terbatas. Hal senada diharapkan oleh Ketua Panitia kegiatan peresmian yang juga Asistem Kepala Bidang Infrastruktur BRR Distrik Nisel Helmut Dachi. Menurut Dachi, maksud utama dari pelaksanaan kegiatan peresmian yang melibatkan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat ini agar proyek ini dapat berjalan lancar.

Jaminan Keamanan
Bupati Nias Selatan pada kesempatan ini menjamin kemanan pelaksanaan proyek jalan propinsi Lolowa’u – Teluk Dalam. Untuk itu dia berharap agar masyarakat bersama pimpinan pemerintahan dan tokoh masyarakat setempat untuk mendukung pengerjaan jalan dimaksud.

”Mari kita dukung dan juga turut mengawasi dengan baik, karena jalan ini milik kita bersama. Jika ada masalah keamanan dan lainnya kami minta agar segera dilaporkan kepada kami untuk dapat diselesaikan dengan baik”, demikian ungkap Laia yang menjamin bahwa daerah Nias Selatan aman untuk kelangsungan proses pembangunan.

Nilai Proyek Terbesar
Paket pembangunan jalan ruas Lolowa’u – Teluk Dalam ini merupakan salah satu paket proyek terbesar selama ini di Nias dan Nias Selatan. Nilai proyek dengan masa kerja 365 hari kalender ini menelan dana sebesar Rp.101 milyar. Sumber dana berasal dari APBN (BRR Nias) dan hibah MDF (Multi Donor Fund) melalui program IREP (Infrastructure Reconstruction Enabling Program.

Paket pekerjaan proyek pembangunan jalan ini meliputi pelebaran jalan , peninggian dan overlay serta pelapisan aspal hotmix.. Panjang jalan yang akan dikerjakan 58,412 km dari Lolowa’u ke Kec. Teluk Dalam.

Kontraktor pelaksana paket pembangunan jalan Lolowau – Teluk Dalam ini merupakan join operation dua kontraktor yaitu PT BCK (Bangun Cipta Kontraktor) dan PT Jaya Konstruksi. Saat ini kedua perusahaan pelaksana ini telah memulai proses mobilisasi. Selain itu, dalam kerangka pelibatan masyarakat, telah dimulai pelaksanaan pengerjaan drainase dan penguatan tebing yang melibatkan secara langsung masyarakat di sekitar lokasi proyek.

-----
Informasi lebih lanjut:
Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Informasi BRR Perwakilan Nias)
E-mail: emanuelmigo@yahoo.com atau emanuel.migo@brr.go.id