: "Thu, 21 December 2006 08:04:23
Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007
Jakarta (NiasIsland.Com)
Kepala BRR NAD-Nias Dr. Kuntoro M. mengatakan bahwa anggaran BRR untuk Nias yang tidak digunakan pada tahun 2006 tidak akan ‘hangus’. Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2006 tersebut akan di roll-over ke tahun 2007. Demikian Kuntoro menyampaikan pada acara temu wicara Kepala BRR NAD-Nias dengan pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat Nias yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Rabu (20/12) di Jakarta.
Pada acara tersebut Kuntoro menjelaskan bahwa pada tahun 2006 sampai dengan Desember hari ini, BRR Nias telah menggunakan dana sebesar Rp 560 Miliar atau dengan pencapaian penyerapan dana sebesar 51% dari anggaran Rp 1.1 Triliun. Dengan kata lain, sisa dana BRR pada tahun 2006 sebesar sekitar Rp 540 M –angka ini masih dimungkinkan berubah sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2006- akan di roll-over ke tahun 2007.
Acara temu wicara yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) ini, antara lain dihadiri oleh Bupati Nias Binahati Baeha SH, Kepala BRR Perwakilan Nias Dr. Willi Sahbandar, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daely SH, Mantan Anggota DPR RI H. Danial Tanjung, Ketua Yayasan Peduli Muslim Nias Irfan Polem SE dan Ketua Umum DPP HIMNI Drs. Sochiatulo Laoli. (amc)"
Saturday, December 23, 2006
Sunday, December 17, 2006
Friday, December 15, 2006
Poverty and moral deprivation in N. Sumatra continues to rise
Poverty and moral deprivation in N. Sumatra continues to rise Tuesday, December 12, 2006
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
The North Sumatra provincial administration has seen the number of people living below the poverty line in the province increase progressively from 14.93 percent in 2004 to 15.66 percent in 2006, out of a total population of 12.6 million, an official said Monday.
North Sumatra provincial secretary Muchyan Tambusa said the increase was due to the limited job opportunities, thus pushing up the unemployment rate.
Based on the District Funding Allocation (DEA) data proposal, the highest number of poor people in the province was found in South Nias regency, accounting for 32.42 percent of its people, followed by Nias regency with 32.17 percent, Central Tapanuli with 31.36 percent and North Tapanuli with 24.79 percent.
"To alleviate poverty in the province, the provincial administration has established a poverty mitigation team through a gubernatorial decree, in order that every working unit carries out its tasks to empower the poor," said Muchyan in his keynote address at a seminar themed The Role of Society in Mitigating Poverty in North Sumatra.
Secretary of the North Sumatra Development Planning Board, Salman, said his office was making efforts to alleviate poverty by revitalizing micro, small and medium scale cooperatives by directly involving the people, creating job opportunities, improving competitiveness and broadening business opportunities, as a medium term development program from 2006 to 2009.
Salman said the provincial administration was optimistic that the poverty rate would drop to 8.2 percent by the end of the program in 2009.
North Sumatra coordinator of Transparency International Indonesia, Jaya Arjuna, expressed doubts that the province's poverty rate would drop to below 10 percent in the next five years. He cited that the poor could be classified into four groups; inherited, systemized, conditional and self-imposed (temporary and permanent) poverty.
"It would be very hard for them to recover from poverty, especially those grouped in the self-imposed category, because the root of the problem is that they're morally deprived," said Jaya, who is a lecturer at North Sumatra University's School of Engineering.
Jaya said alleviating poverty was an uphill task, and that the right paradigm and commitment, such as on honesty and orderliness were essential, without which it would be the same as commercializing poverty itself.
"I have data on the number of people who claim they are poor just to obtain cash assistance from the government. Most of them own cell phones and motorcycles. This is the so-called self-imposed poverty group and the source of deprivation is actually corruption," said Jaya.
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
The North Sumatra provincial administration has seen the number of people living below the poverty line in the province increase progressively from 14.93 percent in 2004 to 15.66 percent in 2006, out of a total population of 12.6 million, an official said Monday.
North Sumatra provincial secretary Muchyan Tambusa said the increase was due to the limited job opportunities, thus pushing up the unemployment rate.
Based on the District Funding Allocation (DEA) data proposal, the highest number of poor people in the province was found in South Nias regency, accounting for 32.42 percent of its people, followed by Nias regency with 32.17 percent, Central Tapanuli with 31.36 percent and North Tapanuli with 24.79 percent.
"To alleviate poverty in the province, the provincial administration has established a poverty mitigation team through a gubernatorial decree, in order that every working unit carries out its tasks to empower the poor," said Muchyan in his keynote address at a seminar themed The Role of Society in Mitigating Poverty in North Sumatra.
Secretary of the North Sumatra Development Planning Board, Salman, said his office was making efforts to alleviate poverty by revitalizing micro, small and medium scale cooperatives by directly involving the people, creating job opportunities, improving competitiveness and broadening business opportunities, as a medium term development program from 2006 to 2009.
Salman said the provincial administration was optimistic that the poverty rate would drop to 8.2 percent by the end of the program in 2009.
North Sumatra coordinator of Transparency International Indonesia, Jaya Arjuna, expressed doubts that the province's poverty rate would drop to below 10 percent in the next five years. He cited that the poor could be classified into four groups; inherited, systemized, conditional and self-imposed (temporary and permanent) poverty.
"It would be very hard for them to recover from poverty, especially those grouped in the self-imposed category, because the root of the problem is that they're morally deprived," said Jaya, who is a lecturer at North Sumatra University's School of Engineering.
Jaya said alleviating poverty was an uphill task, and that the right paradigm and commitment, such as on honesty and orderliness were essential, without which it would be the same as commercializing poverty itself.
"I have data on the number of people who claim they are poor just to obtain cash assistance from the government. Most of them own cell phones and motorcycles. This is the so-called self-imposed poverty group and the source of deprivation is actually corruption," said Jaya.
Tuesday, December 12, 2006
Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih
: "Sat, 09 December 2006 05:51:38
Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih
Gunungsitoli (Analisa)
Sampai dengan akhir Desember 2006, terget keuagan yang mampu diserap Badan Rehabilitas dan Rekostruksi (BRR) Perwakilan Nias antara Rp500 sampai dengan Rp600 miliar.
Atau sekitar mencapai 50-70 persen dari progres yang dicapai dan kemudian sisa anggaran itu, pada tahun 2006 akan dimuti yeskan ke tahun anggaran berikutnya (tahun 2007), karena tahun 2006 ini dikenal dengan tahun jamak, dengan demikian semua pekerjaan yang tertunda pada tahun 2006 dengan sendirinya akan dilanjutkan pada tahun 2007.
Hal itu diungkapkan Kepala BRR Perwakilan Nias, Willam Sabandara, Senin (4/12) di ruangan kerjanya Jalan Diponegoro Gunungsitoli. menjawab pertanyan Analisa tentang target yang dicapai hingga akhir Desember 2006.
William Sabandar menjelaskan, penyerapan itu sangat mengalami kemajuan dibanding dengan penyerapan pada tahun 2005 yakni hanya sekitar 200 miliar saja, hingga kemajuan penyerapan ini salah satu keberhasilan BRR untuk mencapai target yang maksimum dengan waktu yang terbatas.
Pada tahun 2006, BRR Perwakilan Nias banyak mengalami kemajuan baik dalam penyerapan maupun dalam segi kwalitas sesuai dengan pencapaian progres dibanding dengan BRR Aceh, ungkapnya.
Seperti contoh, pada pembanguan rumah bagi masyarakat pada tahun 2006 ini sesuai dengan pencatatan telah terbanguan rumah bagi masyarakat sekitar 5.400 unit dengan 4.000 unit dibangun BRR Nias, tentunya dengan kwalitas dan mutu bangunan yang baik dan pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya setelah melihat dan terjun langsung ke lapangan di beberapa lokasi yang dapat dipertangungjawabkan.
Semua yang dil"
Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih
Gunungsitoli (Analisa)
Sampai dengan akhir Desember 2006, terget keuagan yang mampu diserap Badan Rehabilitas dan Rekostruksi (BRR) Perwakilan Nias antara Rp500 sampai dengan Rp600 miliar.
Atau sekitar mencapai 50-70 persen dari progres yang dicapai dan kemudian sisa anggaran itu, pada tahun 2006 akan dimuti yeskan ke tahun anggaran berikutnya (tahun 2007), karena tahun 2006 ini dikenal dengan tahun jamak, dengan demikian semua pekerjaan yang tertunda pada tahun 2006 dengan sendirinya akan dilanjutkan pada tahun 2007.
Hal itu diungkapkan Kepala BRR Perwakilan Nias, Willam Sabandara, Senin (4/12) di ruangan kerjanya Jalan Diponegoro Gunungsitoli. menjawab pertanyan Analisa tentang target yang dicapai hingga akhir Desember 2006.
William Sabandar menjelaskan, penyerapan itu sangat mengalami kemajuan dibanding dengan penyerapan pada tahun 2005 yakni hanya sekitar 200 miliar saja, hingga kemajuan penyerapan ini salah satu keberhasilan BRR untuk mencapai target yang maksimum dengan waktu yang terbatas.
Pada tahun 2006, BRR Perwakilan Nias banyak mengalami kemajuan baik dalam penyerapan maupun dalam segi kwalitas sesuai dengan pencapaian progres dibanding dengan BRR Aceh, ungkapnya.
Seperti contoh, pada pembanguan rumah bagi masyarakat pada tahun 2006 ini sesuai dengan pencatatan telah terbanguan rumah bagi masyarakat sekitar 5.400 unit dengan 4.000 unit dibangun BRR Nias, tentunya dengan kwalitas dan mutu bangunan yang baik dan pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya setelah melihat dan terjun langsung ke lapangan di beberapa lokasi yang dapat dipertangungjawabkan.
Semua yang dil"
TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN
: "Thu, 07 December 2006 14:35:31 Eta Fajar Wiriatmo Daely (IP = 61.94.254.8) Gunungsitoli
TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN DAN MENYIMPANG DARI KEPPRES 80/2003
Gunungsitoli (NiasIsland.Com)
Pada hari selasa tanggal 5 Desember 2006 yang lalu terdapat berita yang menuding Panita Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias KKN dan menyimpang dari Keppres 80 Tahun 2003. Saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merasa perlu menjelaskan kepada para netters terlebih kepercayaan yang diberikan oleh Bung Yosafati Hulu (webmaster) dan Bung Idelis Lase kepada saya (Eta Fajar Wiriatmo Daely) untuk ikut mendukung dalam mengembangkan situs Nias Island.Com., tentang hal yang sebenarnya. Jadi meskipun dalam berita lebih memojokan Panitia namun sebagai Pengguna Barang/Jasa perlu saya meluruskan berita agar ”kebodohan” isi berita tidak berpretensi memojokkan seluruh kegiatan pelelangan di Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias.
CV. Madala Agung Perkasa kemungkinan belum sepenuhnya memahami isi Keppres 80 tahun 2003 sehingga menjadi salah pengertian dan salah persepsi. Inti utama sanggahan CV. Madala Agung Perkasa (MAP) adalah bahwa rekanan pengadaaan yang menang tidak mempunyai Nomor surat pada surat penawarannya dan tidak mempunyai Metode Pelaksanaan pada dokumen lelang. (MAP memakai istilah dokumen lelang padahal dokumen lelang atau pengadaan adalah dokumen yang diambil oleh rekanan yang akan mendaftar ikut pelelangan atau calon rekanan yang akan menawar suatu pekerjaan PBJ/pelelangan. Padahal yang dimaksudkan MAP adalah dokumen penawaran adalah dokumen yang telah memenuhi atau sesuai dengan dokumen yang di-syaratkan dokumen lelang beserta lampiran"
TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN DAN MENYIMPANG DARI KEPPRES 80/2003
Gunungsitoli (NiasIsland.Com)
Pada hari selasa tanggal 5 Desember 2006 yang lalu terdapat berita yang menuding Panita Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias KKN dan menyimpang dari Keppres 80 Tahun 2003. Saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merasa perlu menjelaskan kepada para netters terlebih kepercayaan yang diberikan oleh Bung Yosafati Hulu (webmaster) dan Bung Idelis Lase kepada saya (Eta Fajar Wiriatmo Daely) untuk ikut mendukung dalam mengembangkan situs Nias Island.Com., tentang hal yang sebenarnya. Jadi meskipun dalam berita lebih memojokan Panitia namun sebagai Pengguna Barang/Jasa perlu saya meluruskan berita agar ”kebodohan” isi berita tidak berpretensi memojokkan seluruh kegiatan pelelangan di Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias.
CV. Madala Agung Perkasa kemungkinan belum sepenuhnya memahami isi Keppres 80 tahun 2003 sehingga menjadi salah pengertian dan salah persepsi. Inti utama sanggahan CV. Madala Agung Perkasa (MAP) adalah bahwa rekanan pengadaaan yang menang tidak mempunyai Nomor surat pada surat penawarannya dan tidak mempunyai Metode Pelaksanaan pada dokumen lelang. (MAP memakai istilah dokumen lelang padahal dokumen lelang atau pengadaan adalah dokumen yang diambil oleh rekanan yang akan mendaftar ikut pelelangan atau calon rekanan yang akan menawar suatu pekerjaan PBJ/pelelangan. Padahal yang dimaksudkan MAP adalah dokumen penawaran adalah dokumen yang telah memenuhi atau sesuai dengan dokumen yang di-syaratkan dokumen lelang beserta lampiran"
Subscribe to:
Posts (Atom)
