Tuesday, May 27, 2008

Keterangan BRR Terkait Dugaan KKN Tender Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap IV

Tender Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap IV yang dibiayai oleh Palang Merah Singapura telah berlangsung, dengan pemenang PT Adhi Karya. Terkait proses tender tersebut, tersebar berita di media (WASPADA dan Harian Sinar Indonesia Baru, pada 16 dan 14 Mei 2008) yang menyatakan adanya dugaan KKN dengan nara sumber Pengurus Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Kabupaten Nias B Man Jaya Tel. Meskipun pada berita di media tersebut telah cukup berimbang dengan adanya keterangan dari Panitia Tender, kami pikir ada baiknya memberikan keterangan yang lebih menyeluruh sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat. Berikut penjelasan BRR Nias:

  1. MoU tanggal 22 Februari 2008 mengenai Pembangunan Rumah Sakit Umum Gunungsitoli Tahap 4 yang ditandantangani oleh Chairman Singapore Red Cross Lt. Gen. (Retd). Winston Choo dan Kepala BRR NAD-Nias Dr. Ir. Kuntoro Mangkusubroto, pada Article 5.
  2. Project Implementation Arrangement (PIA) Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap 4 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Singapore Red Cross Christopher Chua dan Kepala Perwakilan VI BRR NAD-Nias, pada bagian III.3.1Disebutkan bahwasanya proses pengadaan barang dan jasa dilaksanakan berdasarkan Procurement Guidelines yang disetujui oleh Singapore Red Cross, dengan demikian proses pengadaan bukan didasarkan pada Keppres No. 80 tahun 2003.

Proses Tender yang disepakati antara pihak penyandang dana dan BRR adalah dengan cara Pemilihan Langsung melalui PrakualifikasiSesuai dengan Memorandum Joint Committee Pembangunan RSU Gunungsitoli Tahap Keempat No. M-001/JCRSUG/BRR/N/III/2008 tanggal 1 April 2008 perihal Persyaratan Umum Prakualifikasi untuk pengadaan pekerjaan konstruksi RSU Gunungsitoli Tahap Empat dengan isi antara lain sebagai berikut :

  • Kontraktor yang diundang adalah kontraktor yang pernah bekerja di BRR, atau mitra kerja BRR di kepulauan Nias, dengan kinerja yang baik dan hasil yang memuaskan untuk konstruksi gedung serta memiliki pengalaman melaksanakan pembangunan rumah sakit minimal type C di Indonesia.
  • Nilai kontrak minimum untuk pekerjaan konstruksi gedung yang pernah dilaksanakan oleh kontraktor tersebut di kepulauan Nias adalah Rp. 20.000.000.000.
  • Peralatan berat yang dibutuhkan sudah berada di Nias, sehingga biaya mobilisasi peralatan tidak dibutuhkan lagi dalam dokumen penawaran.

Dengan demikian, rekanan yang memenuhi syarat untuk diundang hanya 3 perusahaan, yaitu: PT. Waskita Karya, PT. Adhi Karya, dan PT. Bintang Saudara.

Mengenai pengunduran waktu pemasukan penawaran adalah kasus force majeur, disebabkan keadaan cuaca pada tanggal 23 April 2008 sangat buruk, sehingga terganggunya jadwal penerbangan di Bandar Udara Binaka Nias sesuai Surat Keterangan Nomor : 019/GSA-MNA/GNS/IV/08 dari pihak Merpati Nusantara Airlines. Yang memasukkan dokumen sesuai jadwal semula hanya 1 (satu) perusahaan, sedangkan 2(dua) perusahaan lainnya tidak hadir sampai pukul 12.00 WIB (batas akhir pemasukan) sehingga waktu pemasukan dokumen diundurkan menjadi tanggal 24 April 2008 seizin dari Joint Committee dan dituangkan dalam Berita Acara No. 015/PPBJ-RSU/BRR-SRC/IV/2008 tanggal 23 April 2008.

Akibat perubahan tersebut, tidak ada satu pun peserta lelang yang mengajukan keberatan dan semua peserta lelang berpartisipasi sebagai saksi dalam penandatangan berita acara pemasukan penawaran.

Berdasarkan prosedur pengadaan yang disepakati, Sistem Evaluasi adalah Sistem Nilai (Score) terdiri dari :

  • Bobot Penilaian Panitia dari Dokumen Prakualifikasi dan teknis dengan total bobot = 45%.
  • Penilaian Tim Ahli Joint Committee, dari segi Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan, Teknik
  • Presentasi dan Komunikasi dengan total bobot = 45%.
  • Evaluasi biaya dengan bobot = 10%.

Penggabungan Penilaian Panitia, Tim Ahli Joint Committe, dan Evaluasi Biaya sebagai berikut :

  • PT. Adhi Karya - dengan nilai 90,54 (Peringkat I)
  • PT. Waskita Karya - dengan nilai 84,10 (Peringkat II)
  • PT. Bintang Saudara - dengan nilai 79,41 (Peringkat III)

Pengumuman Pemenang diumumkan oleh Panitia pada tanggal 1 Mei 2008 dan ditempelkan pada papan pengumuman di Sekretriat Panitia dan papan pengumuman BRR Perwakilan Nias.Rencana penyelesaian pekerjaan harus sudah selesai akhir Januari 2009, sehingga telah dituangkan dalam Data Lelang dan Berita Acara Rapat Aanwijzing Kantor bahwasanya jadwal pemilihan langsung tidak ada masa sanggah. Sistem Penilian telah dituangkan di dalam Addendum Aanwijzing Kantor.

(Untuk informasi yang lebih lengkap mencakup berita di media massa terkait, silahkan klik pada bagian judul berita ini).

Friday, May 16, 2008

Peresmian Kantor Baru Bupati Nias Senilai Rp34,1 Miliar

Mendagri Titip kepada Aparatur
dan Warga Nias Rawat Kantor Baru


Gunung Sitoli, 16 Mei 2008/berita dari Humas Pemprov Sumut-ML Tobing

Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto meminta seluruh aparatur dan warga Nias memelihara gedung kantor bupati yang baru selesai dibangun sebagai aset untuk meningatkan sarana dan prasarana pelayanan publik. Alasan itu dikemukakan Mendagri karena selain personil dan anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan juga merupakan faktor penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas.

"Saya pesankan, agar gedung kantor yang telah dibangun ini dapat dimanfaatkan dan dipelihara sebaik-baiknya oleh Pemkab Nias bersama seluruh masyarakatnya. Karena gedung ini adalah milik bersama, dan menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga dan memelihara keberadaannya," kata Mendagri saat meresmikan gedung baru Kantor Bupati Nias di Kecamatan Gunung Sitoli Selatan, Desa Ononamolo, Jumat (16/5) yang dirangkaikan dengan penyerahan aset dari BRR Nias-NAD kepada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten Nias dan Nias Selatan.

Pasar Modern Ya'ahowu
Selain meresmikan gedung baru Kantor Bupati Nias yang dibangun dalam dua tahun, Mendagri juga meresmikan Pasar Ya'ahowu sebagai pasar moderen pertama di Kabupaten Nias yang terletak di kawasan perkotaan. Hadir di acara itu antara lain Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto, Gubernur Sumut Rudolf M Pardede, Bupati Nias Selatan Fahuwusa Laia, dari Dephub, Drs Sriyatno, dari Dep PU Ir Perasaan Ginting, dari BMG Drs Hendar Gunawan, dan PT Pos Indonesia Harnito, serta muspida dan udangan lainnya.

Mendagi perlu menekankan hal ini mengingat, lokasi gedung baru Pemkab Nias itu sangat strategis. Gedungnya berada di atas sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 100 meter di atas permukaan laut (DPL). Selain itu, lokasinya juga terletak sekitar 10 kilometer dari Kota Gunung Sitoli, sehingga disamping bisa melihat dengan leluasa lautan biru yang mengitari Pulau Nias, juga keberadaannya sangat tepat untuk penataan dan pengembangan serta perluasan kota.

Dalam penjelasannya, Mendagri yang sebelumnya sudah ditabalkan sebagai "Panglima Perang Nias" yang ditandai pemakaian pakaian adat Nias, Humba langsung oleh Bupati Nias Binahati B Baeha, tak menampik lokasi gedung baru Pemkab Nias itu sangat refresentatif, sehingga keberadaannya diyakini dapat memberikan kenyamanan bagi aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan yang lebih prima kepada masyarakat.

Mendagri juga menyarankan, agar Pemkab Nias memanfaatkan sumbedaya laut dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Prinsip utama yang harus dipegang dalam pengelolaan atau pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut adalah melakukan pengelolaan wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil secara terpadu dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga sumberdaya kelautan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjun," tukas Mendagri.

Hal sama juga ditegaskan Gubernur Sumatera Utara, Rudolf M Pardede. Rudolf bahkan mengaku, sebagai Kepala Daerah Provinsi Sumut dan atas nama masyarakat Nias, dirinya harus mengucapkan syukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang begitu serius dan nyata melaksanakan n proses rehabilitasi dan rekonstruksi Pulau Nias pasca bencana melalui Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nias-NAD.

"Selain kepada pemerintah pusat dan BRR NAD-Nias, Pemprov Sumut juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara donor, badan PBB, LSM lokal mau pun internasional yang telah teberpartisipasi dalam tugas kemanusiaan mulai dari tahap tanggap darurat sampai kepada kegiatan pembangunan kembali kepulauan Nias menjadi lebih baik," tutur Gubsu.

Menanggapi akan berakhirnya tugas BRR pada 2009, lanjut Gubsu, BRR bersama Pemprov Sumut, Pemkab Nias, dan Nias Selatan diharapkan bisa meletakkan dasar penyelesaian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebab proses pembangunan berkelanjutan di Nias, masih akan tetap mendapat dukungan dari negara-negara donor hingga tahun 2012.

"Pembangunan Nias bukanlah ha yang mudah dan semua itu dibutuhkan kesabaran serta ketekunan dari berbagai pihak di dalam membangun Nias menjadi lebih baik menuju masyarakat yang sejahtera," tegasnya.

Bupati Nias Binahati B. Baeha mengakui proses pembangunan yang dilakukan BRR Nias-NAD bersama pemerintah pusat, dan provinsi di Tano Niha diharapkan bisa mempercepat akselerasi pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik, pemkab dan DPRD Nias.

Karena itu, Bupati berharap, pemerintah pusat melalui Depdagri dapat tetap melanjutkan proses pembangunan dengan memberdayakan Pemkab Nias, khususnya dalam pelaksanaan program-program yang belum sempat dijalankan BRR Nias-NAD.

"Masyarakat Nias masih sangat membutuhkan perhatian untuk percepatan akselerasi pembangunan. Untuk itu, Pemkab Nias siap menyediakan sumberdaya manusia untuk melanjutkan program rekonstruksi dan rehabilitasi Nias dan mengelola aset-aset yang akan diserahkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkap Bupati.

Ditegaskan juga, denga peresmian gedung baru ini, Bupati menekankan bahwa akan terjadi peningkatan kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Aset yang Diserahkan Bernilai Rp.509 Milyar
Kepala BRR Nias-NAD, William Sabandar sebelumnya menjelaskan, bahwa aset yang diserahkan bernilai total Rp509 miliar lebih. Aset yang diserahkan itu bersumber dari dana on budget (dari APBN) senilai Rp428 miliar lebih, dan dana off budget (dari NGO0 senilai Rp81 miliar lebih.

Dari total dana itu, BRR NAD-Nias menyerahkan aset senilai Rp228,3 miliar lebih kepada Pemkab Nias, Rp23,5 miliar lebih kepada Pemkab Nias Selatan, Rp89 miliar lebih kepada Pemprov Sumut, Rp75,6 miliar lebih kepada Dephub, Rp9 miliar lebih kepada Dep PU, Rp4,3 miliar lebih kepada BMG, dan PT (Persero) Pos Indonesia Rp3,2 miliar lebih.

Sedangkan dana off budget, menurut William diserahkan kepada Pemkab Nias sebesar Rp76,5 miliar lebih, dan Rp4,4 miliar lebih kepada Pemkab Nias Selatan. "Kami berharap, aset yang diserahkan ini bisa memberikan manfaat kepada penerimanya, terutama dalam meningkatkan pelayanan kepada publik," tutur William.

NISM 4 di Medan Berlangsung Sukses

Mendagri: Pemda Harus Siap Melanjutkan dan Memelihara Hasil Rekonstruksi

Nias Islands Stakeholders Meeting (NISM) atau pertemuan para pemangku kepentingan rehabilitasi dan rekonstruksi Nias yang ke-4 di Medan, Kamis (15/5) berlangsung sukses. Pertemuan ini dihadiri oleh lebih dari 300 orang dari berbagai perwakilan negara dan lembaga donor, Peerintah Pusat yang diwakili oleh Mendagri dan Kepala Bappenas serta Pemprovsu, Pemkab Nias dan Nias Selatan.

Kepala BRR NAD-Nias Kuntoto Mangkusubro dalam pidato pembukaan menyatakan bahwa pertemuan stakeholder Rekonstrusi Nias kali ini merupakan yang terakhir menjelang penyelesaian masa tugas BRR di Nias pada bulan April 2009.

"Pertemuan ini penting untuk membicarakan bagaimana proses transisi dapat berlangsung dengan baik, dan momentum pembangunan di Nias tetap terpelihara dan diteruskan oleh pemerintah daerah", demikian ujar Kuntoro.

Ia menambahkan, kemajuan yang dicapai selama rehabilitasi dan rekonstruksi meberikan kesempatan yang sangat baik bagi daerah yang terpencil dan miskin ini untuk menata pebangunan yang lebih baik pada masa mendatang. Infrastruktur fisik yang kini telah terbanggun, seperti Pasar Modern Ya'ahowu, jalan propinsi dan kabupaten, irigasi dan rumah sakit, sekolah dan lain-lain agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembangunan berkelanjutan di Nias.

Pemeliharaan Aset Rekonstruksi
Mendagri Mardiyato menyampaikan pentingnya pemeliharaan aset rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah terbangun. Pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran dan sumber daya untuk pemanfaatan dan pemeliharaan.

"Pemerintah daerah perlu enyiapkan anggaran dan sumber daya manusia yang memada untuk mengelola dan memanfaatkan aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi. Terlebih karena BRR akan berakhir mandatnya, pemerintah daerah harus mulai menyiapkan diri untuk mengambil alih proses pebangunan berkelanjutan di Nias", demikian ujar Mardiyanto.

Sunday, May 11, 2008

BRR dan 8 Lembaga Donor Serahkan Rp. 500 Milyar Aset Rekonstruksi Nias

*Myanmar Perlu Belajar dari Indonesia

BRR NAD-Nias bersama 8 lembaga donor akan menyerahkan lagi aset Rekonstruksi Nias bernilai total Rp500,367,129,957 kepada Pemkab Nias dan Pemkab Nias Selatan, Pemrpov Sumut dan 4 instansi vertikal Pemerintah Pusat pada hari Rabu (14/5) di Gunungsitoli-Nias. Seluruh aset ini siap difungsikan dan merupakan bagian dari komitmen rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pasca bencana Gempa Bumi yang melanda Kepulauan Nias tiga tahun silam.

Aset-aset yang diserahkan ini bersumber dari dana On-budget (APBN) maupun Off-budget (non APBN), yang dilaksanakan BRR Perwakilan Nias maupun partner BRR yakni United Nations Development Program (UNDP), International Labour Organisation (ILO), United Nations Children’s Fund (Unicef), World Vision Indonesia (WVI), The Johanniter, Mercy Malaysia dan Hallcrow.

”Kerjasama dan fasilitasi yang dilakukan oleh BRR dalam proses rekonstruksi Nias bersama 25 negara donor dan lebih dari 80 lembaga internasioal dan nasional selama hampir 3 tahun masa rekonstruksi telah membawa hasil nyata memulihkan penderitaan paska bencana maupun meletakan landasan pembangunan yang lebih baik di Nias dan Nias Selatan. Dalam rangka mendorong komitmen jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan, pada kesempatan penyerahan aset tersebut, kami juga mengajak wakil negara-negara donor dan lembaga-lembaga internasional untuk secara langsung melihat kemajuan rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias dan Nias Selatan”, demikian keterangan Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, Sabtu (10/5) di Medan-Sumut.

Penyerahan aset kali ini adalah yang ke-3 yang merupakan rangkaian dari kegiatan pertemuan stakeholder Rekonstruksi Nias (NISM) ke-4 di Medan-Sumatra Utara yang dilaksanakan sehari setelahnya, Kamis (15/5). Jika nilai aset penyerahan yang ke-3 ini digabung dengan penyerahan aset oleh BRR pada 2 periode sebelumnya, maka total aset yang siap digunakan ini mencapai sekitar Rp. 1 trilyun. Total nilai aset ini belum termasuk bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi yang langsung diberikan kepada masyarakat, seperti bantuan perumahan penduduk, rumah peribadatan, perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

Jika tidak ada halangan, 2 menteri direncanakan menghadiri acara penyerahan ini, yaitu Menteri Dalam Negeri Indonesia Mardiyanto dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pengestu. Keduanya akan menyerahkan bangunan Kantor Bupati Nias dan Pasar Modern Ya’ahowu kepada Pemkab Nias. Kegiatan serah terima aset ini akan langsung dipimpin oleh Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto.

Myanmar Perlu Belajar dari Indonesia
William P. Sabandar menyatakan keprihatinannya terhadap bencana topan yang melanda Myanmar yang telah merenggut nyawa ratusan ribu warganya. Ia mengharapkan pemerintahan negara itu mau menerima bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional, sehingga warganya yang menderita karena bencana alam tersebut mendapatkan pertolongan.

Menurut William, penanganan pasca bencana di Kepulauan Nias berlangsung dengan baik dan dengan sumber daya yang sangat besar, yang melibatkan bukan hanya pemerintah dan masyarakat Indonesia, tetapi juga 25 negara dan lebih dari 80 lembaga donor Internasional. Hal ini berkat keterbukaan Pemerintah Indonesia yang membentuk BRR NAD-Nias yang antara lain memimpin dan memfasilitasi bantuan dari komunitas internasional.

Wilayah Kepulauan Nias yang terisolir dan sangat miskin pun kini mulai pulih dari dampak bencana, dan bahkan kemajuan infrastruktur fisik di berbagai bidang mengalami peningkatan drastik. Kita bersyukur atas dukungan komunitas internasional yang bahu membahu bersama Pemerintah Indonesia untuk membangun kembali Nias.

”Bencana topan di Myanmar yang menelan korban lebih dari 20.000 orang saat ini dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari proses ini. Koordinasi, fasilitasi dan perencanaan yang baik akan sangat mambantu pembangunan kembali daerah yang mengalami bencana dan sekaligus meletakan landasan untuk pembangunan yang lebih baik”, demikian ungkap William.

Pasar Modern Ya’ahowu Siap Digunakan
Salah satu aset yang akan diserahakan BRR adalah bangunan Pasar Modern Ya’ahowu yang terletak di tengah kota Gunungsitoli yang merupakan bekas reruntuhan Pusat Pertokoan saat bencana gempa bumi 28 Maret 2005 silam. Bangunan bernilai lebih dari Rp. 20 milyar ini dikerjakan oleh BRR dan akan diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Nias.

Pasar Modern ini diharapkan menjadi pusat perdagangan yang dapat menopang berkembangnya perekonomian di wilayah ini. Dengan penyerahan ini maka pasar yang lebih mirip mall ini mulai dapat digunakan.

Secara keseluruhan Pemkab Nias akan menerima aset sebesar Rp. Rp300,338,244,768. Total nilai aset ini tersebar pada 8 sektor, yaitu sektor Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kelembagaan, Jalan Kabupaten, Irigasi, Drainase dan Perkuatan Sungai.

Selain dikerjakan oleh BRR Nias, aset-aset tersebut merupakan hasil karya dari World Vision Indonesia (WVI) pada 17 proyek sektor pendidikan dengan nilai total aset sekitar Rp23,6 milyar. Pada sektor yang sama Unicef menyubangkan 4 proyek dengan nilai aset sekitar Rp10,3 milyar dan The Johanntter 1 proyek dengan nilai aset sekitar 2 milyar.

Mercy Malaysia dan suatu unit trust fund yang mengelola dari donor khusus bentukan BRR NAD-Nias yaitu Reconstruction Aceh Nias Trust Fund (RANTF), masing-masing menyumbangkan aset sekitar Rp. 13 milyar. UNDP menyumbang pada sektor kelembagaan dengan nilai aset sekitar Rp. 1,2 milyar. ILO pada sektor Jalan Kabupaten dengan nilai aset sekitar Rp.3,4 milyar dan Hallcrow pada sektor irigasi dengan nilai aset sekitar Rp.5,3 milyar.

Pemkab Nias Selatan pada kesepatan yang sama menerima aset sebesar Rp23,536,198,144, terdiri dari 7 sektor yaitu Sosial Budaya, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Kelembagaan, Jalan Kabupaten dan Irigasi. Selain BRR, terdapat dua lembaga yang turut mengerjakan aset-aset tersebut, yaitu ILO untuk sektor Jala Kabupaten degan nilai aset sekitar Rp3,1 milyar dan UNDP untuk sektor Kelembagaan dengan nilai aset sekitar Rp. 1,2 milyar.

Pemerintah Provinsi Sumatra Utara akan menerima aset sebesar Rp89,035,478,945. Semuanya dari dana On-budget yang dikerjakan BRR, terdiri dari 3 sektor yaitu Jalan Propinsi, Irigasi dan Perkuatan Sungai.

Beberapa instansi vertikal Pemerintah Pusat juga menerima penyerahan aset rekonstruksi. Seluruh aset berasal dari dana On-Budget yang dilaksanakan BRR, yaitu sebesar Rp87,457,208,100. Departemen Perhubungan (Laut dan Udara) menerima aset bernilai sekitar Rp70,7 milyar. Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) dengan nilai aset sekitar Rp.4,3 milyar. Departemen Pekerjaan Umum menerima aset dengan nilai sekitar Rp 9 milyar dan PT Pos Indonesia sekitar Rp.3,2 milyar.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menyatakan, penyerahan asset bersama berbagai negara/lembaga donor ini masih terus berlanjut pada masa mendatang. Diharapkan hingga berakhirnya mandat BRR pada bulan April 2009 mendatang, seluruh aset rekonstruksi Nias telah seluruhnya diserahterimakan.
-----------

Untuk informasi lebih lengkap agar menghubungi:
Emanuel Migo (Manager Komunikasi dan Informasi BRR Perwakilan Nias) Hp. 08126266799 E-mail: emanuelmigo@yahoo.com atau emanuel.migo@brr.go.id