3 Tahun Bencana Gempa Bumi Nias dan Kemajuan Rehab-Rekon

3 Tahun Gempa Bumi Nias:
Realisasi Dana Rekonstruksi Mencapai Rp.5 Trilyun

Realisasi anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi Nias pasca bencana mencapai Rp. 5 trilyun lebih, atau tepatnya Rp.5,091,731,369,044,-. Dana tersebut berasal dari APBN (on-budget) yang dilaksanakan oleh BRR Perwakilan Nias sebesar Rp.3,1 trilyun dan yang dilaksanakan sendiri NGO/donor (off-budget) sebesar Rp.1,9 trilyun.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar, PhD, pada hari Kamis (27/3) di Gunungsitoli menjelaskan bahwa total anggaran tersebut dipergunakan selama kurang dari tiga tahun masa rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias, atau tepatnya 2 tahun 4 bulan, jika dihitung dari efektifitas BRR mulai melaksanakan kegiatan rekonstruksi pada bulan November 2005. Dengan kata lain, setidaknya terdapat dana Rp.2 trilyun pada setiap tahun anggaran sejak rekonstruksi mulai dilaksanakan di Nias lebih dua tahun silam.

”Jumlah dana Rp. 5 trilyun ini sangat besar jika dibandingkan dengan anggaran pembangunan rata-rata di dua kabupaten Nias dan Nias Selatan, atau bahkan di Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan. Apalagi, dana rekonstruksi ini seluruhnya dimanfaatkan untuk anggaran pembangunan atau belanja publik kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi”, demikian ungkap William Sabandar.

Bencana gempa bumi dasyat yang melanda Nias tiga tahun silan diperingati masyarakat Nias hari ini, Jumat tanggal 28 Maret 2008. Peringatan dilaksanakan di Gunungsitoli dan Teluk Dalam. Berbagai kegiatan masyarakat bahkan telah dilaksanakan pada hari-hari sebelumnya, di antaranya adalah rangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat Nias dalam rangka kampanye siaga bencana yang dimotori oleh koalisi masyarakat untuk Siaga Bencana (SIGANA) Nias.

Pembangunan kembali Nias dilaksanakan dan dipimpin oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias Perwakilan Nias bersama dengan partner BRR yaitu 25 negara donor dan lebih dari 80 organisasi non pemerintah (NGO) internasional dan nasional serta badan-badan dunia seperti PBB dan Palang Merah. Upaya pemulihan Nias pasca bencana ini berdasarkan 4 pillar dan 10 program utama yang ditetapkan BRR Nias, meliputi pembangunan perumahan dan pemukiman yang sehat. Pembangunan infrastruktur ekonomi. Pengembangan ekonomi serta sumber daya manusia dan kelembagaan.

William P. Sabandar menjelaskan bahwa sebelum bencana pun masyarakat Nias telah lama hidup dalam kemiskinan dan keterisoliran. Fakta kemiskinan Nias seperti terlihat pada berbagai indikator sosial dan ekonomi masyarakat pada saat sebelum bencana terjadi. Tingkat kemiskinan di Nias dan Nias Selatan pada tahun 2004 adalah 31.6% dan 32.2% berada jauh di atas rata-rata Sumatera Utara yang hanya 14.9% dan rata-rata nasional 16.1%.

Indikator kesehatan, akses terhadap air bersih, pendidikan dan indeks pembangunan manusia secara keseluruh sangat memprihatinkan. Balita dengan status gizi buruk pada tahun 2005 misalnya, 51.8% untuk Nias dan 45.8% untuk Nias Selatan. Dengan kata lain, pada setiap 2 orang Balita di Nias terdapat 1 orang yang berstatus gizi buruk.

William P. Sabandar menyebutkan bahwa pemulihan pasca bencana di Nias memberikan kesempatan mengatasi kemiskinan dan keterisoliran serta menyiapkan landasan untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan di Nias diupayakan melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi untuk mengurangi resiko bencana dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip: Membangun menjadi lebih baik, berdasarkan prinsip urgensi serta integrasi dan koordinasi yang baik. Berbasis masyarakat (community based approach) dan memperkuat otonomi daerah. Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, keadilan gender, kualitas tinggi dan berkelanjutan.

Peringatan 3 tahun gempa bumi di Nias kini dalam suasana yang jauh berbeda. Tidak ada lagi kesedihan dan suasana prihatin karena bencana, sebagaimana peringatan pada tahun pertama dan kedua. Pembangunan kembali Nias telah membawa Nias ke suatu tahapan baru yang secara fisik bahkan telah melampaui kebanyakan daerah di Sumatera Utara.

KEMAJUAN REHAB-REKON NIAS

A. Transportasi
Transportasi Nias sangat buruk bahkan jauh sebelum terjadinya bencana. Bencana tsunami 26 Desember 2004 dan menyusul gempa bumi 28 Maret 2005 silam benar-benar memperparah kondisi infrastruktur transportasi sederhana yang telah ada.

Akibat bencana dimaksud, 12 pelabuhan dan dermaga rusak parah. 403 jembatan rusak dan tidak dapat dilalui kendaraan. 800 km jalan kabupaten tidak berfungsi dan 266 km jalan propinsi hancur.

Menurut William P. Sabandar, masalah transportasi Nias ini merupakan tantangan utama proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Proses pembangunan kembali membutuhkan mobilisasi material rekonstruksi dalam jumlah besar ke berbagai lokasi proyek yang tersebar hingga ke pelosok-pelosok. Hal ini sesuai dengan dampak kerusakan karena gempa bumi yang memang menyebar hingga di seluruh wilayah kepulauan Nias.

”Mengangkut material bangunan dari luar pulau pun sulit karena hanya mengandalkan pelabuhan laut Gunungsitoli dengan kapasitas yang sangat minim. Sementara itu, sebagian besar wilayah di Nias hanya dapa dilalui dengan berjalan kaki. Sangat sulit membayangkan pembangunan dapat berlangsung degan cepat, jika material bangunan hanya dapat diangkut dengan tenaga manusia”, demikian ujar William Sabandar mengenang bagaimana kesulitan yang dialami pihaknya ketika memulai proses rekonstruksi Nias.

Pembangunan kembali infrastruktur transportasi Nias juga tidak dengan memperbaiki yang rusak, namun sekaligus menata sistem dan pendekatan transportasi itu sendiri. Pembangunan transportasi Nias kini adalah bagian dari upaya pengembangan infrastruktur ekonomi yaitu dengan pendekatan pembangunan transportasi berbasis kepulauan, melalui pembangunan jaringan sistem transportasi hierakhis (primer, sekunder dan tersier).

Hingga kini banyak kemajuan yang telah dicapai pada sektor ini. Jalanan licin dan lebar, pelabuhan dan bandara diperbaiki dan dibangun kembali menjadi lebih baik. Hingga Deseber 2007, 115 km Jalan Propinsi sebagai jalan utama di Nias telah selesai pembangunan berupa pelebaran badan jalan 6 hingga 6,5 meter dan pelapisan aspal hotmix. Selain itu saat ini sedang dikerjakan sepanjang 240,9 km yang diharapan dapat selesai pada tahun 2009 mendatang. Sebagai bagian dari pengembangan transportasi tersebut adalah pembangunan 4 terminal bus di Nias dan Nias Selatan.
Jalan Kabupaten telah selesai dikerjakan sepanjang 90 km dan sedang dalam proses penyelesaian sepanjang 46 km. Sedangkan jembatan, saat ini telah selesai rehabilitasi 26 unit dan pembangunan baru 7 unit jembatan. 486 meter jembatan bailey sedang diadakan dan 275 meter jembatan (9 buah jembatan) sedang dalam proses pengerjaan. Rekonstruksi 5 pelabuhan (Lahewa, Gunungsitoli, Sirombu, Teluk Dalam) sedang berlangsung. 2 pelabuhan telah selesai dan mulai digunakan yaitu pelabuhan Tello dan pelabuhan sementara Gunungsitoli.

Sektor transportasi udara berupa pengembangan 2 bandara (Bandara Binaka di Gunungsitoli dan Bandara Lasondre di Tello) serta rencana pembangunan 1 airstrip di Teluk Dalam. Pengadaan kelengkapan komunikasi dan pembangunan terminal penumpang Bandara Binaka sedang berlangsung.

Keadaan transportasi Nias kini telah jauh berbeda. Waktu tempuh perjalanan darat berkurang drastik. Pengalaman perjalanan dari ibukota Kab. Nias Gunungsitoli ke ibukota Kab. Nias Selatan yang berjarak sekitar 100 km yang dahulu ditempuh hingga 6 jam bahkan perlu bermalam di tengah jalan, kini hanya butuh waktu tempu 2.5 jam. Lalulintas pelayaran dan penerbangan pun meningkat, seiring dengan peningkatan kapasitas bandara Binaka di Gunungsitoli yang memungkinkan pesawat berbadan besar dapat mendarat dengan aman.

Tantangan pengembangan transportasi Nias masih butuh penanganan lebih lanjut. Berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi Nias 2005-2009 kebutuhan rekonstruksi pada sektor ini adalah 800 km Jalan Kabupaten dan 361 km Jalan Propinsi. Jika dihitung dari capaian dan pembangunan yang sedang berlangsung untuk Jalan Kabupaten dan Jalan Propinsi selama 2006-2007 sepanjang 136 km dan 356 km, maka masih terdapat gap yang harus ditanggani pada tahun mendatang yaitu sepanjang 664 km Jalan Kabupaten dan 5 km Jalan Propinsi.

Sangat diharapkan agar pemerintah daerah dapat merencanakan dengan baik pembangunan infrastruktur transportasi ini, terutama pada sektor Jalan Kabupaten. Proses rekonstruksi yang masih berlangsung hingga 2009 diharapkan dapat menuntaskan pembangunan jalan dan jembatan yang strategis, termasuk pembangunan Jalan Propinsi keliling Pulau Nias. Selain itu, melalui IREP, IRFF dan JICA, sejumlah jalan dan jembatan yang strategis di Kepulauan Nias akan dituntaskan hingga tahun 2012.

B. Perumahan
Kebutuhan pembangunan rumah baru di Nias sebanyak 22.606 unit. Hingga akhir Desember 2007 rumah baru yang telah selesai dibangun sebanyak 12.034 unit, termasuk rumah untuk pengungsi sebanyak 293 unit, penggantian biaya rekonstruksi (reimbursement) 149 unit dan rumah yang dibangun dengan kontrak masyarakat (BLM) sebanyak sebanyak 142 unit. Pembangunan perumahan oleh BRR pada tahun 2008 diharapkan akan menghasilkan tambahan sekitar 2.460 unit.

Selain pembangunan rumah baru, BRR juga melaksankan rehabilitasi bagi rumah yang rusak berat dan ringan. Hingga saat ini rehabilitasi telah selesai dilaksanakan untuk 1.392 unit . Pada tahun 2008 terdapat kebutuhan untuk rehabilitasi sebanyak 20.000 unit lebih rumah.

Pembangunan Rumah Berbasis Masyarakat
Sejak 2007, BRR Perwakilan Nias memperkenalkan pendekatan baru dalam proses pembangunan rumah masyarakat korban gempa Nias yaitu dengan pendekatan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Masyarakat terlibat dalam seluruh proses, mulai dari musyawarah desa penentuan penerima manfaat hingga pembangunan fisik. Program ini bertujuan membangun rumah yang berkualitas baik dan tepat sasaran serta sekaligus memperkuat kelembagaan sosial dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pendekatan baru ini terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas kontruksi rumah dan memberikan kepuasan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Pengaduan terkait salah sasaran bantuan rumah dan kualitas konstruksi pun berkurang secara drastik.

BRR kini telah memulai proses penutupan penerima bantuan pembangunan rumah pada 272 desa dari 657 desa di Kepulauan Nias. Proses ini berjalan bersamaan dengan indentifikasi penerima bantuan melalui musyawarah desa yang telah berlangsung di 500 desa.

Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan rumah berbasis masyarakat ini maka BRR pada tahun 2008 ini telah memobilir 75 orang fasilitator, terdiri dari fasilitator teknik dan fasilitator sosial untuk mendapingi masyarakat di berbagai desa. Mereka bertugas membantu masyarakat baik dalam pengorganisasian sosial maupun teknis pembangunan rumah.

C. Kesehatan
Gempa bumi tiga tahun silam menyebabkan kerusakan fisik yang parah pada hampir seluruh fasilitas kesehatan di Kepulauan Nias. 2 rumah sakit yang ada di Kepulauan Nias rusak berat. 173 Puskesmas dan Pustu rusak ringan hingga total termasuk 170 Polindes. Kapasitas kesehatan Nias yang sebelum bencana pun minim praktis lumpuh.

Pembangunan sektor kesehatan sampai saat ini mencapai kemajuan yang sangat baik. Hingga Desember 2007, setidaknya 1 rumah sakit dan 16 Puskesmas telah dibangun kembali. 85 Polindes dan 12 Pustu juga telah diperbaiki.

Saat ini sedang dilaksanakan pembangunan 9 Puskesmas Plus, 1 Polindes dan 13 Puskesmas rawat jalan. Selain itu sedang dilaksanakan pengadaan peralatan medis, obat-obatan, dukungan operasional dan tunjangan tenaga medis. Saat ini juga sedang dibangun 2 Gudang Farmasi dan 1 asrama dan sekolah perawat. Sedangkan untuk dukungan pelayanan kesehatan, BRR sedang memproses pemberian beasiswa untuk 17 orang dokter spesialis, 26 dokter umum dan 15 orang master bidang kesehatan.

Sistem pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias dikembangkan dengan sistem berjenjang, yang memungkinkan berlangsungnya suatu sistem pelayanan kesehatan secara terpadu dan mandiri diNias. Terkait pendekatan ini maka RSU Gunungsitoli akan dijadikan sebagai rumah sakit rujukan di Kepulauan Nias dan sekaligus berada pada level teratas dari sistem pelayanan kesehatan berjenjang di Kepulauan Nias.

Pembangunan RSU Gunungsitoli yang menelan dana sekitar Rp.100 milyar kini memasuki tahap terakhir pembangunan (Tahap VI). Tahap I dengan bantuan dana dari Mercy Malaysia sebesar dan Tahap II dengan dukungan dana dari Pemerintah China sebesar telah selesai dan diserahkan pengelolaannya kepada Pemda Nias. Tahap III sedang dalam penyelesaian dengan dukungan dana dari Pemerintah Jepang melalui organisasi JIC. Pembangunan tahap IV dengan dukungan dana Singapore Red Cross akan dimulai pembangunannya pada medio 2008.

D. Ekonomi dan Pertanian
Rusaknya berbagai infrastruktur menyebabkan 90% masyarakat Nias terganggu mata pencahariannya (livelihood), khususnya petani dan nelayan. Hal ini sebagian disebabkan karena terjadi penurunan harga produksi tanaman pangan mencapai 70% bersamaan dengan rusaknya 219 pasar/toko/kios yang sebelum gempa menopang perdagangan masyarakat Nias.

Untuk pembangunan kembali perekonomian dan perdagangan, maka saat ini sedang dilaksanakan pembangunan pasar modern Ya’ahowu di pusat kota Gunungsitoli Nias. Pembangunan pasar ini menelan dana Rp. 20 milyar lebih dan saat ini hampir rampung. Menurut rencana bangunan pasar ini akan diserahkan kepada Pemda Nias pada awal Mei 2008 mendatang. Selain itu, hingga kini setidaknya 72 pasar tradisional dan penunjang yang rusak telah dibangun kembali.

Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi adalah pengadaan alat dan mesin untuk industri rumah tangga dan insudustri kecil. Selain itu pemberian modal usaha kepada 480 UKM sebesar Rp.2,4 milyar serta bantuan kepada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sebesar Rp. 6 milyar.
Sektor pertanian berupa intensifikasi padi untuk 500 ha, intensifikasi karet sebesar 250 ha dan ekstensifikasi 74 ha, kakao 250 ha, jagung 250 ha dan cabe 60 ha. Sedangkan sektor perikanan berupa pengadaan peralatan pendukung nelayan, pengadaan 1 buah Tempat Pelelangan Ikan dan pengadaan kapal motor sebanyak 104 unit.

Peternakan juga mendapat perhatian, berupa pemberian bantuan pemberdayaan peternak ayam dan babi serta pembangunan 2 buah rumah potong hewan. Sedang pada sektor pariwisata berupa pengembangan ekowisata pantai Genasi dan Toyolawa, Danau Megoto dan bantuan transplantasi terumbu karang di 2 lokasi.

Infrastruktur irigasi teknis persawahan yang rusak juga dibangun kembali. Sampai dengan Desember 2007 telah terbangun sistem jaringan irigasi teknis di 33 Daerah Irigasi (DI) seluas 7.448 Ha. Pada tahun 2007 juga terbangun 22 DI seluas 2.900 Ha dari dana Asian Development Bank (ADB) dan dana APBN sebanyak 9 DI setara 740 Ha.

Terkait program ini adalah rehabilitasi/normalisasi sungai berupa 12 ruas
sungai di Kab. Nias dan 5 sungai di Nias Selatan. Pembangunan pengamanan pantai di 2 lokasi. Pembangunan drainase primer dan sekunder di 3 wilayah (Gunungsitoli, Lahewa dan Teluk Dalam). UNDP turut mendukung sektor ini yaitu berupa membangun jaringan tersier seluas 4.800 ha.

Pembangunan irigasi ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas petani sawah Kepulauan Nias dari 1,72 ton/ha menjadi 4,5 ton/ha. Peningkatan produktivitas ini sangat mendukung suksesnya program swasembada beras di Nias yang dicanangkan oleh Pemda Nias.

Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menekankan pentingnya pembangunan pada sektor perekonomian untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Nias. Untuk itu menjelang berakhirnya mandat BRR, sedang diusakan suatu program yang langsung terkait dengan pengembangan perekonomian dan livelihood masyarakat.

“Progam pengembangan ekonomi secara terpadu ini dilaksanakan dengan pembiayaan dari Multi Donor Fund (MDF) bekerja sama dengan World Bank. Program ini akan mulai dilaksanakan pada Juni 2008 dengan dana sebesar Rp.180 milyar dan akan dilaksanakan selama 4 tahun”, tutur William.

E. Air dan Sanitasi
Nias adalah daerah yang sangat basah dimana sekitar 270 hari dalam setahun adalah hari hujan. Terdapat banyak sungai dan mata air namun demikian sangat minim masyarakat dapat mengakses air bersih. Sebagaimana pada tahun 2005, hanya 15% keluarga di Kab. Nias dan 8% keluarga di Nias Selatan yang mendapat akses air bersih. Padahal rata-rata Sumatera Utara 52% dan Indonesia 69%. Di kota Gunungsitoli misalnya, jaringan air minum PDAM yang dibangun sejak zaman Belanda hanya dapat diakses oleh 25% KK, itu pun dengan kondisi air yang tidak sehat. Keadaan makin buruk setelah bencana 3 tahun silam, karena rusaknya jaringan pipa yang telah ada.

Untuk mengatasi hal ini maka telah dilaksanakan pergantian pipa distribusi air bersih sepanjang 28 km di Gunungsitoli. Penambahan hidran umum serta pembangunan reservoir dengan sistem gravitasi. Selain itu telah dan sedang dibangun jaringan air bersih di 8 kecamatan. Pada tahun 2008 ini diperkirakan pembangungan jaringan air minum dapat melayani sekitar 3.600 KK di 12 kecamatan.

Sedangkan untuk pengembangan sanitasi, saat ini telah terbangun 811 unit MCK umum. Berbagai organisasi di Nias juga aktif melaksanakan kegiatan penyuluhan dan kampanye mengenai kebersihan dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat.

F. Pendidikan dan Kelembagaan
762 gedung sekolah dan 761 bangunan umum/kantor pemerintahan dilaporkan rusak karena bencana gempa 28 Maret 2005. Bangunan sekolah yang rusak itu meliputi 90% dari seluruh gedung sekolah yang ada di Kepulauan Nias. Sedangkan hancurnya berbagai kantor pemerintahan daerah secara langsung berpengaruh terhadap kapasitas pemerintah untuk melayani masyarakat.

Hingga Desember 2007 BRR telah membangun 104 gedung SD, 50 SMP/MTS dan 23 SMA serta 1 Perguruan Tinggi. Pembangunan gedung sekolah ini dapat melayani 35.000 siswa-siswi. Sedangkan berbagai NGO juga telah membangun 44 SD, 7 SMP dan 4 SMA, atau setara dengan 12.500 siswa. IOM membangun 75 sekolah, Unicef telah menyesaikan 3 sekolah dan World Vision membangun 209 sekolah.

Total sekolah yang sudah dan sedang ditangangi hingga akhir tahun 2007 sebanyak 730 unit. Jika dilihat dari kebutuhan menurut rencana aksi rekonstruksi Nias maka masih ada 32 sekolah yang perlu ditangani hingga tahun 2009 mendatang.

Upaya yang sudah dan sedang dilaksanakan pada sektor kelembagaan saat ini adalah memperbaiki dan membangun kembali berbagai fasilitas kepemerintahan, baik pemerintah kabupaten, kecamatan hinga ke desa-desa. Saat ini BRR juga tengah membangun kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD serta kantor-kantor dinas.

Selain itu, BRR juga sedang mempersiapkan pemerintah daerah untuk peralihan tanggungjawab rehabilitasi dan rekonstruksi ke tangan Pemda dan masyarakat setempat. Saat ini telah beroperasi Sekretariat Bersama baik bersama Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, Pemerintah Kabupaten Nias maupun dengan Pemerintah Kabupten Nias Selatan. Sekretariat Bersama adalah suatu wadah dan mekanisme koordinasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang melibatkan semua lembaga/organisasi yang terlibat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

BRR Telah Menyerahkan Aset Rekonstruksi Nias Senilai Rp.450 Milyar
*Penyerahan Aset Baru 20% dari Total Aset Rekonstruksi Nias

Aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi Nias mulai diserahkan baik kepada pemerintah Kab. Nias dan Nias Selalan, maupun kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan lembaga-lembaga vertikal Pemerintah Pusat. Total nilai aset yang telah diserahkan mencapai Rp.450 milyar.

Pengertian aset di sini adalah hasil kegiatan rekonstruksi yang merupakan barang milik negara. Dengan demikian, tidak termasuk hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk bantuan sosial seperti perumahan dan bantuan dalam bidang ekonomi yang diserahkan langsung kepada masyarakat.

BRR telah 2 kali menyerahkan aset-aset hasil rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Pertama kali pada tahun 2007 dengan total nilai aset sebesar Rp. 35 milyar. Aset-aset yang diserahkan berupa sarana irigasi kepada Pemda Nias dan Nias Selatan. Sarana transportasi laut dan darat kepada Departemen Perhubungan serta aset jaringan listrik/generator kepada PT. PLN.
Penyerahan aset periode kedua dilaksanakan pada 28 Februari 2008 di Gunungsitoli Nias. Total nilai aset yang diserahkan mencapai lebih dari Rp 416 milyar dan Euro 290.000. Aset-aset tersebut diserahkan masing-masing kepada Pemkab Nias, Pemkab Nias Selatan, Pemprov Sumut dan beberapa instansi vertikal Pemerintah Pusat serta Mabes TNI dan Polri dan PT. PLN.

Kepala BRR NAD-Nias Kuntoro Mangkusubroto dalam sambutan penyerahan aset periode kedua, Kamis (28/2) di Gunungsitoli Nias menjelaskan bahwa ada dua hal penting yang saling terkait dalam setiap kegiatan penyerahterimaan aset. Pertama adalah pengakuan bahwa aset yang dibangun telah selesai dengan baik dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi dan teknis dan oleh karenanya dinilai layak untuk diserahkan.

Kedua, adalah pengakuan bahwa aset yang diserahkan akan dipelihara dan dioperasikan dengan baik oleh badan yang menerimanya. Di dalamnya terkait kewajiban dari penerima aset untuk menyiapkan anggaran sekaligus sumber daya yang diperlukan bagi pengoperasian dan pemeliharaan aset dimaksud.

“Kami percaya semua Bandan dan Lembaga penerima aset akan mengalokasikan dana pengoperasian dan pemeliharaan aset yang cukup sehingga semua aset yang kami serahterimakan kali ini dapat tetap bermanfaat bagi kepentingan masyarakat di Kepulauan Nias”, demikian ujar Kuntoro Mangkusubroto.

Aset yang Diserahkan Baru 20 Persen
Sementara itu Kepala BRR Perwakilan Nias William P. Sabandar menyatakan bahwa aset-aset yang telah diserahkan pada periode I dan II baru 20 persen dari seluruh hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Selain berupa aset yang merupakan milik Negara, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi juga menghasilkan bantuan berupa rumah dan bantuan ekonomi lainnya yang diserahkan kepemilikannya kepada perorangan atau kelompok masyarakat.

Ia menerangkan bahwa kegiatan penyerahan aset akan terus dilaksanakan secara periodik pada pasa mendatang hingga berakhirnya mandat BRR pada April 2009 mendatang. Di dalamnya termasuk secara berkala menyerahkan bantuan social berupa rumah dan bantuan social lainnya kepada masyarakat.

“Aset-aset yang merupakan barang milik Negara maupun bantua langsung kepada masyarakat agar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang bekelanjutan di Nias dan Nias Selatan”, demikian ujar William.