Kegitan NISM III dimajukan menjadi tanggal 20 Januari 2006 di Hotel Borobudur Jakarta. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan jadwal CFAN yang menurut rencana diadakan pada 15 Maret 2007.
Terkait jadwal NISM III yang berubah tersebut maka kegiatan technical meeting NISM III diusulkan diadakan pada 8 Februari 2007.
Kegiatan pendukung, seperti pameran foto tetap dilaksanakan. Guideline kegiatan ini akam disampaikan pada awal februari melalui email ke masing-masing lembaga.
Demikian pemberitahuan.
Saturday, January 27, 2007
Friday, January 19, 2007
Thursday, January 18, 2007
Friday, January 05, 2007
Thursday, January 04, 2007
Sumut Peroleh Kucuran Dana Rp18,4 Triliun
Written by Redaksi
Jan 04, 2007 at 09:10 AM
Medan (SIB)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan tidak akan ‘pandang bulu’ untuk menindak tegas setiap aparat yang........
terindikasi melakukan penyimpangan terhadap anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah tahun anggaran 2007 ini.Demikian Presiden SBY dalam sambutannya yang dibacakan Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy’ari, Selasa (2/1) di Aula Martabe Kantor Gubsu yang dihadiri Gubsu Drs Rudolf M Pardede, Kapoldasu Irjen Pol Nuruddin Usman, Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe SH, Kajatisu Haryoto SH, unsur Muspida lainnya, bupati/walikota, instansi vertikal se Sumut dan juga anggota DPR RI Rambe Kamarulzaman dan Serta Ginting.Presiden kembali menegaskan, segala bentuk penyimpangan pelaksanaan anggaran terutama berbau korupsi dan nepotisme harus segera ditinggalkan. Konsistensi pelaksanaan dan pengawasan harus diimbangi dengan penegakan disiplin anggaran. “Setiap penyimpangan yang terjadi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu”, ujarnya.Namun Presiden SBY mengingatkan untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas ini seluruh aparat khususnya aparatur pengawasan dan penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan, mekanisme dan prosedur yang berlaku sebab kekisruhan seringkali terjadi karena pemahaman yang tidak sama.Kepada semua pihak diminta untuk memahami dengan sungguh-sungguh seluruh aturan, mekanisme dan prosedur agar terhindar dari sikap subjektif dalam pengambilan tindakan.Anggaran 2007 dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 18,4 triliun untuk Sumut meliputi DIPA Sektoral (Kantor Daerah dan Kantor Pusat) untuk instansi vertikal kementerian/lembaga di Sumut berjumlah 246 DIPA dengan bernilai Rp 6.125.171.672.000 termasuk untuk BRR di Nias berjumlah 21 DIPA dengan nilai Rp 1.233.416.864.000.DIPA dekonsentrasi untuk SKDP Provinsi Sumut sebanyak 67 proyek dengan nilai Rp 1,31 triliun, DIPA tugas perbantuan untuk SKPD di provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 139 proyek senilai Rp 480,7 triliun.Kemudian DIPA dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sumut sebanyak 26 proyek senilai Rp 9,51 triliun serta satu proyek Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten/kota se-Sumut senilai Rp 1,02 triliun.Dana Rp 18,45 triliun tahun 2007 ini lebih besar 26,89 persen dibanding tahun 2006 yang jumlahnya Rp 14,5 triliun yang diharapkan menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2007 terutama untuk tugas pelayanan publik maupun pembangunan.Sementara itu, Gubsu Drs Rudolf M Pardede yang menerima dana proyek pusat ini menegaskan, perlu kerjasama antara instansi pusat dan daerah untuk merealisasikan proyek semaksimal mungkin.Kepada pengguna anggaran, Gubsu menekankan untuk melaksanakan kegiatan penuh dengan rasa tanggungjawab, hati-hati serta transparan dan penuh akuntabilitas., Selanjutnya Gubsu menyerahkan DIPA ke masing-masing kabupaten/kota dan instansi vertikal dan instansi pengguna anggaran lainnya. (A12/c)
Jan 04, 2007 at 09:10 AM
Medan (SIB)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan tidak akan ‘pandang bulu’ untuk menindak tegas setiap aparat yang........
terindikasi melakukan penyimpangan terhadap anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah tahun anggaran 2007 ini.Demikian Presiden SBY dalam sambutannya yang dibacakan Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy’ari, Selasa (2/1) di Aula Martabe Kantor Gubsu yang dihadiri Gubsu Drs Rudolf M Pardede, Kapoldasu Irjen Pol Nuruddin Usman, Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe SH, Kajatisu Haryoto SH, unsur Muspida lainnya, bupati/walikota, instansi vertikal se Sumut dan juga anggota DPR RI Rambe Kamarulzaman dan Serta Ginting.Presiden kembali menegaskan, segala bentuk penyimpangan pelaksanaan anggaran terutama berbau korupsi dan nepotisme harus segera ditinggalkan. Konsistensi pelaksanaan dan pengawasan harus diimbangi dengan penegakan disiplin anggaran. “Setiap penyimpangan yang terjadi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu”, ujarnya.Namun Presiden SBY mengingatkan untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas ini seluruh aparat khususnya aparatur pengawasan dan penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan, mekanisme dan prosedur yang berlaku sebab kekisruhan seringkali terjadi karena pemahaman yang tidak sama.Kepada semua pihak diminta untuk memahami dengan sungguh-sungguh seluruh aturan, mekanisme dan prosedur agar terhindar dari sikap subjektif dalam pengambilan tindakan.Anggaran 2007 dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 18,4 triliun untuk Sumut meliputi DIPA Sektoral (Kantor Daerah dan Kantor Pusat) untuk instansi vertikal kementerian/lembaga di Sumut berjumlah 246 DIPA dengan bernilai Rp 6.125.171.672.000 termasuk untuk BRR di Nias berjumlah 21 DIPA dengan nilai Rp 1.233.416.864.000.DIPA dekonsentrasi untuk SKDP Provinsi Sumut sebanyak 67 proyek dengan nilai Rp 1,31 triliun, DIPA tugas perbantuan untuk SKPD di provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 139 proyek senilai Rp 480,7 triliun.Kemudian DIPA dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sumut sebanyak 26 proyek senilai Rp 9,51 triliun serta satu proyek Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten/kota se-Sumut senilai Rp 1,02 triliun.Dana Rp 18,45 triliun tahun 2007 ini lebih besar 26,89 persen dibanding tahun 2006 yang jumlahnya Rp 14,5 triliun yang diharapkan menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2007 terutama untuk tugas pelayanan publik maupun pembangunan.Sementara itu, Gubsu Drs Rudolf M Pardede yang menerima dana proyek pusat ini menegaskan, perlu kerjasama antara instansi pusat dan daerah untuk merealisasikan proyek semaksimal mungkin.Kepada pengguna anggaran, Gubsu menekankan untuk melaksanakan kegiatan penuh dengan rasa tanggungjawab, hati-hati serta transparan dan penuh akuntabilitas., Selanjutnya Gubsu menyerahkan DIPA ke masing-masing kabupaten/kota dan instansi vertikal dan instansi pengguna anggaran lainnya. (A12/c)
Sumut Peroleh Kucuran Dana Rp18,4 Triliun
Written by Redaksi
Jan 04, 2007 at 09:10 AM
Medan (SIB)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan tidak akan ‘pandang bulu’ untuk menindak tegas setiap aparat yang........
terindikasi melakukan penyimpangan terhadap anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah tahun anggaran 2007 ini.Demikian Presiden SBY dalam sambutannya yang dibacakan Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy’ari, Selasa (2/1) di Aula Martabe Kantor Gubsu yang dihadiri Gubsu Drs Rudolf M Pardede, Kapoldasu Irjen Pol Nuruddin Usman, Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe SH, Kajatisu Haryoto SH, unsur Muspida lainnya, bupati/walikota, instansi vertikal se Sumut dan juga anggota DPR RI Rambe Kamarulzaman dan Serta Ginting.Presiden kembali menegaskan, segala bentuk penyimpangan pelaksanaan anggaran terutama berbau korupsi dan nepotisme harus segera ditinggalkan. Konsistensi pelaksanaan dan pengawasan harus diimbangi dengan penegakan disiplin anggaran. “Setiap penyimpangan yang terjadi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu”, ujarnya.Namun Presiden SBY mengingatkan untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas ini seluruh aparat khususnya aparatur pengawasan dan penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan, mekanisme dan prosedur yang berlaku sebab kekisruhan seringkali terjadi karena pemahaman yang tidak sama.Kepada semua pihak diminta untuk memahami dengan sungguh-sungguh seluruh aturan, mekanisme dan prosedur agar terhindar dari sikap subjektif dalam pengambilan tindakan.Anggaran 2007 dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 18,4 triliun untuk Sumut meliputi DIPA Sektoral (Kantor Daerah dan Kantor Pusat) untuk instansi vertikal kementerian/lembaga di Sumut berjumlah 246 DIPA dengan bernilai Rp 6.125.171.672.000 termasuk untuk BRR di Nias berjumlah 21 DIPA dengan nilai Rp 1.233.416.864.000.DIPA dekonsentrasi untuk SKDP Provinsi Sumut sebanyak 67 proyek dengan nilai Rp 1,31 triliun, DIPA tugas perbantuan untuk SKPD di provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 139 proyek senilai Rp 480,7 triliun.Kemudian DIPA dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sumut sebanyak 26 proyek senilai Rp 9,51 triliun serta satu proyek Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten/kota se-Sumut senilai Rp 1,02 triliun.Dana Rp 18,45 triliun tahun 2007 ini lebih besar 26,89 persen dibanding tahun 2006 yang jumlahnya Rp 14,5 triliun yang diharapkan menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2007 terutama untuk tugas pelayanan publik maupun pembangunan.Sementara itu, Gubsu Drs Rudolf M Pardede yang menerima dana proyek pusat ini menegaskan, perlu kerjasama antara instansi pusat dan daerah untuk merealisasikan proyek semaksimal mungkin.Kepada pengguna anggaran, Gubsu menekankan untuk melaksanakan kegiatan penuh dengan rasa tanggungjawab, hati-hati serta transparan dan penuh akuntabilitas., Selanjutnya Gubsu menyerahkan DIPA ke masing-masing kabupaten/kota dan instansi vertikal dan instansi pengguna anggaran lainnya. (A12/c)
Jan 04, 2007 at 09:10 AM
Medan (SIB)Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengisyaratkan tidak akan ‘pandang bulu’ untuk menindak tegas setiap aparat yang........
terindikasi melakukan penyimpangan terhadap anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah pusat ke daerah tahun anggaran 2007 ini.Demikian Presiden SBY dalam sambutannya yang dibacakan Menteri Perumahan Rakyat M Yusuf Asy’ari, Selasa (2/1) di Aula Martabe Kantor Gubsu yang dihadiri Gubsu Drs Rudolf M Pardede, Kapoldasu Irjen Pol Nuruddin Usman, Ketua DPRD Sumut Abdul Wahab Dalimunthe SH, Kajatisu Haryoto SH, unsur Muspida lainnya, bupati/walikota, instansi vertikal se Sumut dan juga anggota DPR RI Rambe Kamarulzaman dan Serta Ginting.Presiden kembali menegaskan, segala bentuk penyimpangan pelaksanaan anggaran terutama berbau korupsi dan nepotisme harus segera ditinggalkan. Konsistensi pelaksanaan dan pengawasan harus diimbangi dengan penegakan disiplin anggaran. “Setiap penyimpangan yang terjadi, harus ditindak tegas tanpa pandang bulu”, ujarnya.Namun Presiden SBY mengingatkan untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas ini seluruh aparat khususnya aparatur pengawasan dan penegak hukum harus memiliki pemahaman yang sama terhadap aturan, mekanisme dan prosedur yang berlaku sebab kekisruhan seringkali terjadi karena pemahaman yang tidak sama.Kepada semua pihak diminta untuk memahami dengan sungguh-sungguh seluruh aturan, mekanisme dan prosedur agar terhindar dari sikap subjektif dalam pengambilan tindakan.Anggaran 2007 dalam bentuk DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang dikucurkan pemerintah pusat sebesar Rp 18,4 triliun untuk Sumut meliputi DIPA Sektoral (Kantor Daerah dan Kantor Pusat) untuk instansi vertikal kementerian/lembaga di Sumut berjumlah 246 DIPA dengan bernilai Rp 6.125.171.672.000 termasuk untuk BRR di Nias berjumlah 21 DIPA dengan nilai Rp 1.233.416.864.000.DIPA dekonsentrasi untuk SKDP Provinsi Sumut sebanyak 67 proyek dengan nilai Rp 1,31 triliun, DIPA tugas perbantuan untuk SKPD di provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 139 proyek senilai Rp 480,7 triliun.Kemudian DIPA dana Alokasi Umum (DAU) untuk provinsi dan kabupaten/kota di Sumut sebanyak 26 proyek senilai Rp 9,51 triliun serta satu proyek Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kabupaten/kota se-Sumut senilai Rp 1,02 triliun.Dana Rp 18,45 triliun tahun 2007 ini lebih besar 26,89 persen dibanding tahun 2006 yang jumlahnya Rp 14,5 triliun yang diharapkan menjadi awal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2007 terutama untuk tugas pelayanan publik maupun pembangunan.Sementara itu, Gubsu Drs Rudolf M Pardede yang menerima dana proyek pusat ini menegaskan, perlu kerjasama antara instansi pusat dan daerah untuk merealisasikan proyek semaksimal mungkin.Kepada pengguna anggaran, Gubsu menekankan untuk melaksanakan kegiatan penuh dengan rasa tanggungjawab, hati-hati serta transparan dan penuh akuntabilitas., Selanjutnya Gubsu menyerahkan DIPA ke masing-masing kabupaten/kota dan instansi vertikal dan instansi pengguna anggaran lainnya. (A12/c)
Saturday, December 23, 2006
Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007
: "Thu, 21 December 2006 08:04:23
Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007
Jakarta (NiasIsland.Com)
Kepala BRR NAD-Nias Dr. Kuntoro M. mengatakan bahwa anggaran BRR untuk Nias yang tidak digunakan pada tahun 2006 tidak akan ‘hangus’. Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2006 tersebut akan di roll-over ke tahun 2007. Demikian Kuntoro menyampaikan pada acara temu wicara Kepala BRR NAD-Nias dengan pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat Nias yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Rabu (20/12) di Jakarta.
Pada acara tersebut Kuntoro menjelaskan bahwa pada tahun 2006 sampai dengan Desember hari ini, BRR Nias telah menggunakan dana sebesar Rp 560 Miliar atau dengan pencapaian penyerapan dana sebesar 51% dari anggaran Rp 1.1 Triliun. Dengan kata lain, sisa dana BRR pada tahun 2006 sebesar sekitar Rp 540 M –angka ini masih dimungkinkan berubah sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2006- akan di roll-over ke tahun 2007.
Acara temu wicara yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) ini, antara lain dihadiri oleh Bupati Nias Binahati Baeha SH, Kepala BRR Perwakilan Nias Dr. Willi Sahbandar, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daely SH, Mantan Anggota DPR RI H. Danial Tanjung, Ketua Yayasan Peduli Muslim Nias Irfan Polem SE dan Ketua Umum DPP HIMNI Drs. Sochiatulo Laoli. (amc)"
Dana BRR Nias Yang Tidak Terserap Pada Tahun 2006 Akan di Roll-over Ke Tahun 2007
Jakarta (NiasIsland.Com)
Kepala BRR NAD-Nias Dr. Kuntoro M. mengatakan bahwa anggaran BRR untuk Nias yang tidak digunakan pada tahun 2006 tidak akan ‘hangus’. Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2006 tersebut akan di roll-over ke tahun 2007. Demikian Kuntoro menyampaikan pada acara temu wicara Kepala BRR NAD-Nias dengan pimpinan organisasi dan tokoh masyarakat Nias yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Rabu (20/12) di Jakarta.
Pada acara tersebut Kuntoro menjelaskan bahwa pada tahun 2006 sampai dengan Desember hari ini, BRR Nias telah menggunakan dana sebesar Rp 560 Miliar atau dengan pencapaian penyerapan dana sebesar 51% dari anggaran Rp 1.1 Triliun. Dengan kata lain, sisa dana BRR pada tahun 2006 sebesar sekitar Rp 540 M –angka ini masih dimungkinkan berubah sampai dengan akhir tahun 31 Desember 2006- akan di roll-over ke tahun 2007.
Acara temu wicara yang diprakarsai oleh Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) ini, antara lain dihadiri oleh Bupati Nias Binahati Baeha SH, Kepala BRR Perwakilan Nias Dr. Willi Sahbandar, Ketua DPP PDIP Firman Jaya Daely SH, Mantan Anggota DPR RI H. Danial Tanjung, Ketua Yayasan Peduli Muslim Nias Irfan Polem SE dan Ketua Umum DPP HIMNI Drs. Sochiatulo Laoli. (amc)"
Sunday, December 17, 2006
Friday, December 15, 2006
Poverty and moral deprivation in N. Sumatra continues to rise
Poverty and moral deprivation in N. Sumatra continues to rise Tuesday, December 12, 2006
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
The North Sumatra provincial administration has seen the number of people living below the poverty line in the province increase progressively from 14.93 percent in 2004 to 15.66 percent in 2006, out of a total population of 12.6 million, an official said Monday.
North Sumatra provincial secretary Muchyan Tambusa said the increase was due to the limited job opportunities, thus pushing up the unemployment rate.
Based on the District Funding Allocation (DEA) data proposal, the highest number of poor people in the province was found in South Nias regency, accounting for 32.42 percent of its people, followed by Nias regency with 32.17 percent, Central Tapanuli with 31.36 percent and North Tapanuli with 24.79 percent.
"To alleviate poverty in the province, the provincial administration has established a poverty mitigation team through a gubernatorial decree, in order that every working unit carries out its tasks to empower the poor," said Muchyan in his keynote address at a seminar themed The Role of Society in Mitigating Poverty in North Sumatra.
Secretary of the North Sumatra Development Planning Board, Salman, said his office was making efforts to alleviate poverty by revitalizing micro, small and medium scale cooperatives by directly involving the people, creating job opportunities, improving competitiveness and broadening business opportunities, as a medium term development program from 2006 to 2009.
Salman said the provincial administration was optimistic that the poverty rate would drop to 8.2 percent by the end of the program in 2009.
North Sumatra coordinator of Transparency International Indonesia, Jaya Arjuna, expressed doubts that the province's poverty rate would drop to below 10 percent in the next five years. He cited that the poor could be classified into four groups; inherited, systemized, conditional and self-imposed (temporary and permanent) poverty.
"It would be very hard for them to recover from poverty, especially those grouped in the self-imposed category, because the root of the problem is that they're morally deprived," said Jaya, who is a lecturer at North Sumatra University's School of Engineering.
Jaya said alleviating poverty was an uphill task, and that the right paradigm and commitment, such as on honesty and orderliness were essential, without which it would be the same as commercializing poverty itself.
"I have data on the number of people who claim they are poor just to obtain cash assistance from the government. Most of them own cell phones and motorcycles. This is the so-called self-imposed poverty group and the source of deprivation is actually corruption," said Jaya.
Apriadi Gunawan, The Jakarta Post, Medan
The North Sumatra provincial administration has seen the number of people living below the poverty line in the province increase progressively from 14.93 percent in 2004 to 15.66 percent in 2006, out of a total population of 12.6 million, an official said Monday.
North Sumatra provincial secretary Muchyan Tambusa said the increase was due to the limited job opportunities, thus pushing up the unemployment rate.
Based on the District Funding Allocation (DEA) data proposal, the highest number of poor people in the province was found in South Nias regency, accounting for 32.42 percent of its people, followed by Nias regency with 32.17 percent, Central Tapanuli with 31.36 percent and North Tapanuli with 24.79 percent.
"To alleviate poverty in the province, the provincial administration has established a poverty mitigation team through a gubernatorial decree, in order that every working unit carries out its tasks to empower the poor," said Muchyan in his keynote address at a seminar themed The Role of Society in Mitigating Poverty in North Sumatra.
Secretary of the North Sumatra Development Planning Board, Salman, said his office was making efforts to alleviate poverty by revitalizing micro, small and medium scale cooperatives by directly involving the people, creating job opportunities, improving competitiveness and broadening business opportunities, as a medium term development program from 2006 to 2009.
Salman said the provincial administration was optimistic that the poverty rate would drop to 8.2 percent by the end of the program in 2009.
North Sumatra coordinator of Transparency International Indonesia, Jaya Arjuna, expressed doubts that the province's poverty rate would drop to below 10 percent in the next five years. He cited that the poor could be classified into four groups; inherited, systemized, conditional and self-imposed (temporary and permanent) poverty.
"It would be very hard for them to recover from poverty, especially those grouped in the self-imposed category, because the root of the problem is that they're morally deprived," said Jaya, who is a lecturer at North Sumatra University's School of Engineering.
Jaya said alleviating poverty was an uphill task, and that the right paradigm and commitment, such as on honesty and orderliness were essential, without which it would be the same as commercializing poverty itself.
"I have data on the number of people who claim they are poor just to obtain cash assistance from the government. Most of them own cell phones and motorcycles. This is the so-called self-imposed poverty group and the source of deprivation is actually corruption," said Jaya.
Tuesday, December 12, 2006
Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih
: "Sat, 09 December 2006 05:51:38
Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih
Gunungsitoli (Analisa)
Sampai dengan akhir Desember 2006, terget keuagan yang mampu diserap Badan Rehabilitas dan Rekostruksi (BRR) Perwakilan Nias antara Rp500 sampai dengan Rp600 miliar.
Atau sekitar mencapai 50-70 persen dari progres yang dicapai dan kemudian sisa anggaran itu, pada tahun 2006 akan dimuti yeskan ke tahun anggaran berikutnya (tahun 2007), karena tahun 2006 ini dikenal dengan tahun jamak, dengan demikian semua pekerjaan yang tertunda pada tahun 2006 dengan sendirinya akan dilanjutkan pada tahun 2007.
Hal itu diungkapkan Kepala BRR Perwakilan Nias, Willam Sabandara, Senin (4/12) di ruangan kerjanya Jalan Diponegoro Gunungsitoli. menjawab pertanyan Analisa tentang target yang dicapai hingga akhir Desember 2006.
William Sabandar menjelaskan, penyerapan itu sangat mengalami kemajuan dibanding dengan penyerapan pada tahun 2005 yakni hanya sekitar 200 miliar saja, hingga kemajuan penyerapan ini salah satu keberhasilan BRR untuk mencapai target yang maksimum dengan waktu yang terbatas.
Pada tahun 2006, BRR Perwakilan Nias banyak mengalami kemajuan baik dalam penyerapan maupun dalam segi kwalitas sesuai dengan pencapaian progres dibanding dengan BRR Aceh, ungkapnya.
Seperti contoh, pada pembanguan rumah bagi masyarakat pada tahun 2006 ini sesuai dengan pencatatan telah terbanguan rumah bagi masyarakat sekitar 5.400 unit dengan 4.000 unit dibangun BRR Nias, tentunya dengan kwalitas dan mutu bangunan yang baik dan pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya setelah melihat dan terjun langsung ke lapangan di beberapa lokasi yang dapat dipertangungjawabkan.
Semua yang dil"
Kepala BRR Perwakilan Nias: Sampai Akhir Desember 2006, Target Keuangan Diserap Antara Rp500 Milyar Lebih
Gunungsitoli (Analisa)
Sampai dengan akhir Desember 2006, terget keuagan yang mampu diserap Badan Rehabilitas dan Rekostruksi (BRR) Perwakilan Nias antara Rp500 sampai dengan Rp600 miliar.
Atau sekitar mencapai 50-70 persen dari progres yang dicapai dan kemudian sisa anggaran itu, pada tahun 2006 akan dimuti yeskan ke tahun anggaran berikutnya (tahun 2007), karena tahun 2006 ini dikenal dengan tahun jamak, dengan demikian semua pekerjaan yang tertunda pada tahun 2006 dengan sendirinya akan dilanjutkan pada tahun 2007.
Hal itu diungkapkan Kepala BRR Perwakilan Nias, Willam Sabandara, Senin (4/12) di ruangan kerjanya Jalan Diponegoro Gunungsitoli. menjawab pertanyan Analisa tentang target yang dicapai hingga akhir Desember 2006.
William Sabandar menjelaskan, penyerapan itu sangat mengalami kemajuan dibanding dengan penyerapan pada tahun 2005 yakni hanya sekitar 200 miliar saja, hingga kemajuan penyerapan ini salah satu keberhasilan BRR untuk mencapai target yang maksimum dengan waktu yang terbatas.
Pada tahun 2006, BRR Perwakilan Nias banyak mengalami kemajuan baik dalam penyerapan maupun dalam segi kwalitas sesuai dengan pencapaian progres dibanding dengan BRR Aceh, ungkapnya.
Seperti contoh, pada pembanguan rumah bagi masyarakat pada tahun 2006 ini sesuai dengan pencatatan telah terbanguan rumah bagi masyarakat sekitar 5.400 unit dengan 4.000 unit dibangun BRR Nias, tentunya dengan kwalitas dan mutu bangunan yang baik dan pada tahun ini jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya setelah melihat dan terjun langsung ke lapangan di beberapa lokasi yang dapat dipertangungjawabkan.
Semua yang dil"
TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN
: "Thu, 07 December 2006 14:35:31 Eta Fajar Wiriatmo Daely (IP = 61.94.254.8) Gunungsitoli
TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN DAN MENYIMPANG DARI KEPPRES 80/2003
Gunungsitoli (NiasIsland.Com)
Pada hari selasa tanggal 5 Desember 2006 yang lalu terdapat berita yang menuding Panita Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias KKN dan menyimpang dari Keppres 80 Tahun 2003. Saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merasa perlu menjelaskan kepada para netters terlebih kepercayaan yang diberikan oleh Bung Yosafati Hulu (webmaster) dan Bung Idelis Lase kepada saya (Eta Fajar Wiriatmo Daely) untuk ikut mendukung dalam mengembangkan situs Nias Island.Com., tentang hal yang sebenarnya. Jadi meskipun dalam berita lebih memojokan Panitia namun sebagai Pengguna Barang/Jasa perlu saya meluruskan berita agar ”kebodohan” isi berita tidak berpretensi memojokkan seluruh kegiatan pelelangan di Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias.
CV. Madala Agung Perkasa kemungkinan belum sepenuhnya memahami isi Keppres 80 tahun 2003 sehingga menjadi salah pengertian dan salah persepsi. Inti utama sanggahan CV. Madala Agung Perkasa (MAP) adalah bahwa rekanan pengadaaan yang menang tidak mempunyai Nomor surat pada surat penawarannya dan tidak mempunyai Metode Pelaksanaan pada dokumen lelang. (MAP memakai istilah dokumen lelang padahal dokumen lelang atau pengadaan adalah dokumen yang diambil oleh rekanan yang akan mendaftar ikut pelelangan atau calon rekanan yang akan menawar suatu pekerjaan PBJ/pelelangan. Padahal yang dimaksudkan MAP adalah dokumen penawaran adalah dokumen yang telah memenuhi atau sesuai dengan dokumen yang di-syaratkan dokumen lelang beserta lampiran"
TANGGAPAN ATAS BERITA YANG MENUDING PANITIA PBJ SATKER BRR-PEMBERDAYAAN EKONOMI DAN USAHA NIAS KKN DAN MENYIMPANG DARI KEPPRES 80/2003
Gunungsitoli (NiasIsland.Com)
Pada hari selasa tanggal 5 Desember 2006 yang lalu terdapat berita yang menuding Panita Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias KKN dan menyimpang dari Keppres 80 Tahun 2003. Saya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen merasa perlu menjelaskan kepada para netters terlebih kepercayaan yang diberikan oleh Bung Yosafati Hulu (webmaster) dan Bung Idelis Lase kepada saya (Eta Fajar Wiriatmo Daely) untuk ikut mendukung dalam mengembangkan situs Nias Island.Com., tentang hal yang sebenarnya. Jadi meskipun dalam berita lebih memojokan Panitia namun sebagai Pengguna Barang/Jasa perlu saya meluruskan berita agar ”kebodohan” isi berita tidak berpretensi memojokkan seluruh kegiatan pelelangan di Satker BRR Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha Nias.
CV. Madala Agung Perkasa kemungkinan belum sepenuhnya memahami isi Keppres 80 tahun 2003 sehingga menjadi salah pengertian dan salah persepsi. Inti utama sanggahan CV. Madala Agung Perkasa (MAP) adalah bahwa rekanan pengadaaan yang menang tidak mempunyai Nomor surat pada surat penawarannya dan tidak mempunyai Metode Pelaksanaan pada dokumen lelang. (MAP memakai istilah dokumen lelang padahal dokumen lelang atau pengadaan adalah dokumen yang diambil oleh rekanan yang akan mendaftar ikut pelelangan atau calon rekanan yang akan menawar suatu pekerjaan PBJ/pelelangan. Padahal yang dimaksudkan MAP adalah dokumen penawaran adalah dokumen yang telah memenuhi atau sesuai dengan dokumen yang di-syaratkan dokumen lelang beserta lampiran"
Tuesday, December 05, 2006
Wednesday, November 29, 2006
Monday, November 27, 2006
Wednesday, November 22, 2006
Komponen Jembatan Bailey Idano Gawo Nias Dicuri
Komponen topang angin jembatan bailey di Kecamatan Idano Gawo Kabupaten Nias telah dicuri. Pencurian komponen jembatan bailey yang dibangun BRR Nias pada Tahun Anggaran (TA) 2005 ini mencapai 80 persen dari keseluruhan komponen, sehingga jembatan pada saat ini dalam keadaan melengkung. Pencurian ini baru diketahui pada 16 November 2006.
Keterangan ini disampaikan Kepala Perencanaan dan Pengendalian BRR Nias T. Nirarta Samadhi, Ph.D pada Rabu (22/11) di Gunungsitoli Nias. Menurut Koni, demikian ia biasa dipanggil, kasus pencurian komponen jembatan bailey Idano Gawo ini telah diadukan secara resmi ke Kepolisian setempat dengan tembusan ke Bupati Nias pada 16 November 2006.
Koni menerangkan, sehari setelah diketahui adanya pencurian ini, yaitu pada tanggal 17 Nopember 2006 Satker BRR Rehab-Rekon Jalan Propinsi Sumut Ir. Buyung Sitompul bersama pihak Kepolisian dan Koramil telah melakukan peninjauan lapangan. Dari peninjauan ini diketahui, keadaan jembatan strategis yang terletak di jalan utama yang menghubungkan dua wilayah di Nias ini sangat mengenaskan dan berbahaya bagi pengendara kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan berat pengangkut material rehabilitasi dan rekonstruksi Nias.
Pembatasan Lalulintas Melewati Jembatan Idano Gawo
Berdasarkan evaluasi terhadap daya tahan jembatan bailey setelah komponennya dicuri, disimpulkan bahwa lalulintas yang melewati jembatan tersebut harus dibatasi dan kendaraan berat seperti truk harus dilarang melintasinya.
“Jika pembatasan dan pelarangan ini tidak dilakukan maka dalam waktu dekat jembatan dikhawatirkan akan rubuh. Untuk itu, kami telah meminta ijin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias untuk membatasi penggunaan jembatan tersebut”, demikian Koni.
Koni menerangkan bahwa hal-hal semacam ini jelas sangat menghambat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberadaan jembatan penghubung dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai Idano Gawo ini sangat penting dan strategis. Gangguan yang dilakukan terhadapnya benar-benar mengurangi kinerja rehabilitasi dan rekonstrusi secara signifikan. “Kami menghimbau segenap masyarakat Nias untuk menjaga aset publik yang telah dibangun. Dukungan segenap pihak terhadap aset publik yang mempengaruhi hayat hidup orang banyak perlu mendapat perhatian yang lebih serius”, tegas Koni.
Keterangan ini disampaikan Kepala Perencanaan dan Pengendalian BRR Nias T. Nirarta Samadhi, Ph.D pada Rabu (22/11) di Gunungsitoli Nias. Menurut Koni, demikian ia biasa dipanggil, kasus pencurian komponen jembatan bailey Idano Gawo ini telah diadukan secara resmi ke Kepolisian setempat dengan tembusan ke Bupati Nias pada 16 November 2006.
Koni menerangkan, sehari setelah diketahui adanya pencurian ini, yaitu pada tanggal 17 Nopember 2006 Satker BRR Rehab-Rekon Jalan Propinsi Sumut Ir. Buyung Sitompul bersama pihak Kepolisian dan Koramil telah melakukan peninjauan lapangan. Dari peninjauan ini diketahui, keadaan jembatan strategis yang terletak di jalan utama yang menghubungkan dua wilayah di Nias ini sangat mengenaskan dan berbahaya bagi pengendara kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan berat pengangkut material rehabilitasi dan rekonstruksi Nias.
Pembatasan Lalulintas Melewati Jembatan Idano Gawo
Berdasarkan evaluasi terhadap daya tahan jembatan bailey setelah komponennya dicuri, disimpulkan bahwa lalulintas yang melewati jembatan tersebut harus dibatasi dan kendaraan berat seperti truk harus dilarang melintasinya.
“Jika pembatasan dan pelarangan ini tidak dilakukan maka dalam waktu dekat jembatan dikhawatirkan akan rubuh. Untuk itu, kami telah meminta ijin kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Nias untuk membatasi penggunaan jembatan tersebut”, demikian Koni.
Koni menerangkan bahwa hal-hal semacam ini jelas sangat menghambat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Keberadaan jembatan penghubung dua wilayah yang dipisahkan oleh sungai Idano Gawo ini sangat penting dan strategis. Gangguan yang dilakukan terhadapnya benar-benar mengurangi kinerja rehabilitasi dan rekonstrusi secara signifikan. “Kami menghimbau segenap masyarakat Nias untuk menjaga aset publik yang telah dibangun. Dukungan segenap pihak terhadap aset publik yang mempengaruhi hayat hidup orang banyak perlu mendapat perhatian yang lebih serius”, tegas Koni.
Tuesday, November 21, 2006
Merubah Paradigma Proyek Perumahan BRR Nias
Oleh: T. Nirarta Samadhi, Ph.D
Tahun Anggaran 2006 telah dicanangkan sebagai ’Tahun Kualitas’ yang merupakan manifestasi nyata dari visi rehabilitasi-rekonstruksi Nias yaitu ’build Nias back better’. Dalam bidang perumahan ’kualitas’ berarti pembangunan rumah rekonstruksi yang memenuhi prinsip-prinsip konstruksi tertentu yang menjamin diperolehnya bangunan perumahan yang lebih tahan terhadap gempa.
Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstruksi tersebut dilaksanakan, maka salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan konstruksi. Pada kondisi dimana lokasi proyek perumahan rekonstruksi berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh penjuru pulau, maka partisipasi masyarakat, terutama penerima bantuan dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi menjadi sangat penting.
Usaha untuk menguatkan partisipasi pada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan sejak minggu kedua September 2006 secara lebih intensif melalui mekanisme musyawarah desa. Dalam forum ini masyarakat mengkomunikasikan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan konstruksi dan menetapkan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak konsultan pengawas, staf teknik lapangan PPK Satker Perumahan, kontraktor dan kepala desa tentang pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan namun dalam batas spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Kegiatan semacam ini kemudian semakin menguatkan gagasan untuk mengarahkan pelaksanaan proyek perumahan yang lebih bertumpu kepada masyarakat. Untuk itu sejak awal Oktober 2006 mulai dipersiapkan pilot project perumahan BRR Perwakilan Nias yang bertumpu pada masyarakat. Langkah strategis yang sebelumnya telah terlebih dahulu adalah dibentuknya Kemanejeran Pengembangan Kapasitas Masyarakat. Kemanejeran ini yang antara lain bertugas mengembangkan konsep-konsep dalam pendekatan proyek perumahan bertumpu pada masyarakat semacam ini.
Ada tiga keuntungan dari pelaksanaan proyek perumahan yang bertumpu pada masyarakat. Pertama, akan ada pengawasan kualitas konstruksi yang melekat dimana penerima bantuan yang menentukan sendiri pencapaian kualitas rumah yang dihasilkan dalam kerangka teknis yang ditetapkan oleh Satker Perumahan BRR Perwakilan Nias. Kedua, terjadi pembangunan kapasitas masyarakat Nias secara lebih luas karena kegiatan konstruksi diikuti dengan kegiatan pengelolaan keuangan dan logistik oleh penerima bantuan. Ketiga, volume uang yang beredar di Kepulauan Nias akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendekatan proyek perumahan dengan kontraktor karena dipastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan konstruksi akan semakin besar.
T. Nirarta Samadhi, Ph.D
Kepala Perencanaan dan Pengendalian
BRR Perwakilan Nias
Tahun Anggaran 2006 telah dicanangkan sebagai ’Tahun Kualitas’ yang merupakan manifestasi nyata dari visi rehabilitasi-rekonstruksi Nias yaitu ’build Nias back better’. Dalam bidang perumahan ’kualitas’ berarti pembangunan rumah rekonstruksi yang memenuhi prinsip-prinsip konstruksi tertentu yang menjamin diperolehnya bangunan perumahan yang lebih tahan terhadap gempa.
Untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip konstruksi tersebut dilaksanakan, maka salah satu hal terpenting yang harus dilakukan adalah memperkuat mekanisme pengawasan pelaksanaan konstruksi. Pada kondisi dimana lokasi proyek perumahan rekonstruksi berjumlah ribuan dan tersebar di seluruh penjuru pulau, maka partisipasi masyarakat, terutama penerima bantuan dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi menjadi sangat penting.
Usaha untuk menguatkan partisipasi pada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan konstruksi dilakukan sejak minggu kedua September 2006 secara lebih intensif melalui mekanisme musyawarah desa. Dalam forum ini masyarakat mengkomunikasikan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan konstruksi dan menetapkan kesepakatan-kesepakatan dengan pihak konsultan pengawas, staf teknik lapangan PPK Satker Perumahan, kontraktor dan kepala desa tentang pelaksanaan konstruksi yang sesuai dengan kondisi lapangan namun dalam batas spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Kegiatan semacam ini kemudian semakin menguatkan gagasan untuk mengarahkan pelaksanaan proyek perumahan yang lebih bertumpu kepada masyarakat. Untuk itu sejak awal Oktober 2006 mulai dipersiapkan pilot project perumahan BRR Perwakilan Nias yang bertumpu pada masyarakat. Langkah strategis yang sebelumnya telah terlebih dahulu adalah dibentuknya Kemanejeran Pengembangan Kapasitas Masyarakat. Kemanejeran ini yang antara lain bertugas mengembangkan konsep-konsep dalam pendekatan proyek perumahan bertumpu pada masyarakat semacam ini.
Ada tiga keuntungan dari pelaksanaan proyek perumahan yang bertumpu pada masyarakat. Pertama, akan ada pengawasan kualitas konstruksi yang melekat dimana penerima bantuan yang menentukan sendiri pencapaian kualitas rumah yang dihasilkan dalam kerangka teknis yang ditetapkan oleh Satker Perumahan BRR Perwakilan Nias. Kedua, terjadi pembangunan kapasitas masyarakat Nias secara lebih luas karena kegiatan konstruksi diikuti dengan kegiatan pengelolaan keuangan dan logistik oleh penerima bantuan. Ketiga, volume uang yang beredar di Kepulauan Nias akan jauh lebih besar jika dibandingkan dengan pendekatan proyek perumahan dengan kontraktor karena dipastikan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan konstruksi akan semakin besar.
T. Nirarta Samadhi, Ph.D
Kepala Perencanaan dan Pengendalian
BRR Perwakilan Nias
Monday, November 06, 2006
BRR Nias Adakan Musyawarah Desa di Hiliganowo Teluk Dalam
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Perwakilan Nias melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) di Desa Hiliganowo Kec. Teluk Dalam, Minggu (5/11). Musdes dalam rangka bantuan rumah bagi korban bencana gempa bumi ini dihadiri oleh ratusan warga, bersama-sama Kepala Desa dan Kepala Dusun setempat.
Koni Samadhi mewakili Kepala BRR Perwakilan Nias menyatakan bahwa kegiatan Musdes ini bermanfaat untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung dan upaya untubersama masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Semua hal untuk pembangunan konstruksi yang berkualitas akan kami lakukan. BRR akan selalu berusaha untuk mencapai yang lebih baik”, demikian Koni menjelaskan.
Bersama rombongan BRR yang hadir pada kesempatan ini adalah Kasatker Perumahan Busmin Siagian, PPK Perumahan Nias Selatan, Manager Pengembangan Masyarakat Bambang Irawan serta Konsultan Konstruksi dari Fakultas Teknik USU.
Desa Hiliganowo terdiri dari 4 dusun dengan jumlah KK mencapai 500 KK dan 2888 jiwa. Di desa ini tercatat mengalami kerusakan paling parah. Saat bencana gempa 28 Maret 2005 lalu, 18 orang dinyatakan meninggal dan ratusan lainnya menderita luka-luka.
Untuk membantu pembangunan kembali rumah penduduk, pada tahun 2005 BRR telah membangun 17 unit dan pada tahun 2006 ini sedang menyelesaikan lebih dari 200 unit. Selain itu, sebuah LPAM (LSM Lokal Nias) berencana membangun lebih dari 70 unit di desa ini.
Pada kesempatan ini masyarakat mengeluhkan kualitas bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor. Masyarakat juga menyatakan sulit melakukan pengawasan terhadap kontruksi, karena tidak mengetahui gambar dan bestek bangunan. Masyarakat juga kecewa dengan kinerja kontraktor yang mengerjakan pembangunan rumah di desa mereka
BRR Menjanjikan akan mengevaluasi segera bangunan rumah yang sementara dikerjakan, yaitu dengan bantuan Konsultan kontruksi dari FT USU. Konsultan dari USU melaksanakan tugas mereka pada sepekan mendatang dan hasilnya akan disampaikan oleh BRR kepada masyarakat.
Koni Samadhi mewakili Kepala BRR Perwakilan Nias menyatakan bahwa kegiatan Musdes ini bermanfaat untuk mendengarkan keluhan masyarakat secara langsung dan upaya untubersama masyarakat menyelesaikan permasalahan yang ada.
“Semua hal untuk pembangunan konstruksi yang berkualitas akan kami lakukan. BRR akan selalu berusaha untuk mencapai yang lebih baik”, demikian Koni menjelaskan.
Bersama rombongan BRR yang hadir pada kesempatan ini adalah Kasatker Perumahan Busmin Siagian, PPK Perumahan Nias Selatan, Manager Pengembangan Masyarakat Bambang Irawan serta Konsultan Konstruksi dari Fakultas Teknik USU.
Desa Hiliganowo terdiri dari 4 dusun dengan jumlah KK mencapai 500 KK dan 2888 jiwa. Di desa ini tercatat mengalami kerusakan paling parah. Saat bencana gempa 28 Maret 2005 lalu, 18 orang dinyatakan meninggal dan ratusan lainnya menderita luka-luka.
Untuk membantu pembangunan kembali rumah penduduk, pada tahun 2005 BRR telah membangun 17 unit dan pada tahun 2006 ini sedang menyelesaikan lebih dari 200 unit. Selain itu, sebuah LPAM (LSM Lokal Nias) berencana membangun lebih dari 70 unit di desa ini.
Pada kesempatan ini masyarakat mengeluhkan kualitas bangunan yang dikerjakan oleh kontraktor. Masyarakat juga menyatakan sulit melakukan pengawasan terhadap kontruksi, karena tidak mengetahui gambar dan bestek bangunan. Masyarakat juga kecewa dengan kinerja kontraktor yang mengerjakan pembangunan rumah di desa mereka
BRR Menjanjikan akan mengevaluasi segera bangunan rumah yang sementara dikerjakan, yaitu dengan bantuan Konsultan kontruksi dari FT USU. Konsultan dari USU melaksanakan tugas mereka pada sepekan mendatang dan hasilnya akan disampaikan oleh BRR kepada masyarakat.
Subscribe to:
Posts (Atom)
