Nias Butuh Rp 10 triliun untuk Rekonstruksi PascatsunamiKamis, 08 Maret 2007 17:05 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Nias membutuhkan dana hingga Rp 10 triliun untuk rekonstruksi pascatsunami 26 Desember 2004 dan gempa bumi 28 Maret 2005.Kepala Perwakilan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias untuk wilayah Nias, William Sabandar memaparkan, dari jumlah tersebut senilai Rp 4 triliun dialoksikan untuk pembangunan kerusakan pascabencana. Sisanya, sejumlah Rp 6 triliun untuk disaster risk management dan program pembangunan di Kabupaten Nias dan Nias Selatan. "Angka itu berdasarkan perhitungan pemerintah daerah dengan stakeholders internasional," kata William dalam seminar BRR NAD-Nias di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (8/3). Menurut William, senilai Rp 4,5 triliun dari total kebutuhan itu sudah disediakan pemerintah dan beberapa donor. Saat ini, kata dia, fokus rekonstruksi di Nias adalah perbaikan infrastruktur, pembangunan pemukiman, pengembangan institusi, dan pengembangan sumber daya manusia. "Rekonstruksi ditujukan agar masyarakat Nias dan pemerintah daerah dapat mandiri setelah masa kerja BRR berakhir pada 2009. Apalagi Nias tergolong wilayah termiskin di Sumatera Utara, bahkan di Indonesia," katanya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BRR NAD-Nias, bersama pemerintah daerah Sumatera Utara tengah menyiapkan rencana induk untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Nias. Menurut Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Syahrial Loetan, perencanaan pembangunan kembali Nias sebenarnya sudah tercakup bersamaan dengan cetak biru untuk Aceh yang terdapat dalam Instruksi Presiden 30/2005. Namun, cetak biru itu belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat Nias pascagempa bumi 2005. "Oleh sebab itu, berdasarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah Nias, kami tengah mempersiapkan masterplan khusus untuk Nias," katanya dalam acara yang sama. Kepala BRR Aceh-Nias Kuntoro Mangkusubroto menambahkan, selama ini BRR membangun Nias tanpa rencana induk pembangunan Nias. Menurut dia, BRR tidak memiliki kewenangan mengeluarkan cetak biru atau rencana induk pembangunan kembali Nias pascabencana. "Selama ini, ibaratnya kami membangun Nias tanpa tujuan. Ini namanya seperti tambal sulam. Ada sekolah rusak kami perbaiki, ada jembatan rusak kami betulkan," ujarnya.Bupati Nias Binahati B. Baeha menyatakan pemerintah daerah ingin Bappenas berinisiatif merencanakan pembangunan di Nias pascabencana. Bencana tsunami dan gempa bumi di Nias memang dikategorikan bencana lokal. Maka, kata dia, penanganan bencana merupakan tanggung jawab daerah. "Kami ingin menagih ke Bappeda Nias karena hingga kini belum ada realisasi," tuturnya. Sementara Bupati Nias Selatan F. Laia mengatakan wilayahnya merupakan daerah tertinggal sejak sebelum bencana. Kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin buruk setelah tsunami dan gempa bumi terjadi. Padahal, potensi pariwisata dan sumber daya alam seperti hutan dan ikan di daerahnya baik. "Kami mengharapkan pembangunan pembangunan jalan, kantor, serta sumber daya manusia," katanya. KURNIASIH BUDI
Friday, March 09, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment