DPR RI: Masyarakat Nias Harus Mendukung BRR

Gunungsitoli, Sabtu 18 Juli 2006
Tim Pengawasa Rekonstruksi Aceh Nias DPR RI, menyerukan agar masyarakat Nias mendukung peran BRR dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Nias. Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan DPR RI dengan tokoh masyarakat dan LSM Kab. Nias di Pendopo Bupati, Gunungsitoli, Sabtu (18/7).

Para anggota DPR RI yang mengadakan pertemuan ini antara lain Yasona Laoli, Yusuf Perdamaian dan Nursuhud. Sementara dari masyarakat, antara lain N. Hondo (tokoh masyarakat/mantan Sekda Nias), Datuk Sati (tokoh Muhamadiya), Tapak Wong (tokoh masyarakat Budha) dan beberapa tokoh LSM lokal. Turut hadir Bupati Nias Binahati Baeha.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Syarfi Hutauruk yang turut dalam rombongan kunjungan DPR RI ke Nias telah kembali ke Jakarta sehari sebelumnya, karena ada kesibukan lain yang mendesak. Mereka hanya sempat melakukan kunjungan ke beberapa lokasi proyek di Gunungsitoli dan melakukan pertemuan dengan BRR dan pemda Nias.

Yanona Laoli menyatakan, para tokoh-tokoh masyarakat Nias agar memberikan dukungan kepada BRR. Hal ini sangat penting karena jika tidak, maka kesempatan pembangunan Nias akan berlalu begitu saja.
”Saya juga terima beberapa LSM yang mengadu ke DPR. Ada di antara mereka sampai minta BRR dibubarkan. Kita tidak sampai di situ. Ini berlebihan”, demikian tegas anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang merupakan putra asli Nias.

Menurut Laoli, kehadiran BRR di sini, semacam blessing indisquise yang harus dimanfaatkan sebaik2 mungkin. Kalau mau kritik terhadap BRR, kritiklah yang obyektif sehingga terjadi perbaikan-perbaikan. Kritik yang tidak obyektif dapat saja beresiko mengurangi dukungan pembangunan kembali Nias. "Kami concern dengan perbaikan-perbaikan kalau memang ada, bukan sebaliknya", demikian Laoli.

Jangan salahkan BRR tapi dosanya ada di kita
Sementara itu Yusuf Perdamaian menyatakan agar jangan terus menyalahkan BRR padahal dosanya ada pada kita. Seperti dicontohkan masalah tata ruang. Pemda ternyata tidak melakukan tugasnya dengan baik. Hal ini sering terjadi, termasuk di Banda Aceh.

"Saya sering menerima laporan miring, tetapi ketika saya ngecek ke lapangan terrnyata saya harus mngecam diri sendiri. Apa yang dilaporkan ternyata bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Jadi, kami minta agar tidak ada yang membalikan fakta kemajuan rekonstruksi yang ada", demikian Yusuf.

Yusuf menambahkan, "Masalah justru sering timbul dari masyarakat. Misalnya, proyek pembangunan rumah di Nias Selatan. Tanah sudah sepakat dibeli masyarakat, eh tiba-tiba dipersoalkan lagi. Mengenai rumah yang retak-retak, ternyata dibangun oleh Kepala Desa. Saya sudah minta agar BRR tidak membayar", kata Yusuf dengan nada kesal.

Menurut Yusuf, pengusaha lokal mestinya malu membadan membangun rumah sembarangan.Karena mestinya rumah dibangun dengan baik, karena rumah yang dibangun untuk keluarga sendiri dan sanak famili sendiri.

Selain itu Yusuf menyatakan agar kritik kepada BRR harus obyektif. Kritik. Kritik yang membangun dan jangan dibolak-balik.Kalau ada masalah korupsi, tulis surat saja DPR RI, biar DPR RI meminta BPK dan BPKP memeriksa BRR. Jangan terus baru curiga, lantas berkoar-koar di media massa.

Menurut Yusuf, menyalahkan BRR tidak akan merubah nasib masyarakat. Masyarakat Nias harus menyadari, masyarakat sendiri yang harus bekerja untuk memperbaiki nasib sendiri.

"Tentang BRR, kita berkomitmen untuk mengawasi tetapi tolong jangan sembarangan kritik. Kami mendapat laporan berbagai LSM mengenai BRR, kenyataannya ketika kami kunjungi Nias, kami saksikan begitu banyak rumah yang sudah dibangun, jalan yang sudah dibangun, rumah sakit, jembatan, dan lain-lain . Apa yang ada sudah 10 kali lebih baik dari yang saya kira. Nah, kalau kritik semacam ini terus, bagaimana Nias mau maju?", tanya Yusuf sambil mengajak agar masyarakat mari bersama membangun Nias yang lebih baik ke depan, bukan mencari-cari kesalahan.